Sistem Perencanaan Dan Pengadaan Peralatan Laboratorium

Presentasi berjudul: "Sistem Perencanaan Dan Pengadaan Peralatan Laboratorium"— Transcript presentasi:

1 Sistem Perencanaan Dan Pengadaan Peralatan Laboratorium
Lokakarya Pemanfaatan Peralatan Laboratorium Institut Pertanian Bogor Auditorium Toyib Hadiwidjaya 24 Juni 2010 Sistem Perencanaan Dan Pengadaan Peralatan Laboratorium Dr D.Iwan Riswandi, M.Si. Direktorat Perencannaan dan Pengembangan IPB 10/6/2017

2 ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN IPB
KEBIJAKAN DASAR PENGEMBANGAN IPB 2025 ARAH PENGEMBANGAN 2025 Tanggungjawab Sosial dan Kesejahteraan (Social Responsibility and Prosperity) Fondasi RBU dan Enterpreneurial University Tatakelola Universitas yang Baik (Good University Governance) PILAR STRATEGIS PENGEMBANGAN IPB Perluasan Akses & Peningkatan Kualitas Pendidikan & Kemahasiswaan Penguatan Sistem Manajemen Peningkatan Kualitas Penelitian dan PPM Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Peningkatan Kesejahteraan 06/10/2017

3 Pilar Strategis IPB Tahun 2008-2013 Visi IPB PERFORMANCE EXCELLENCE
Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kemahasiswaan Penguatan Sistem Manajemen Berbasis pada Manajemen Kinerja- (BSC) Peningkatan Kesejahteraan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Visi IPB Menjadi universitas berbasis riset kelas dunia dengan kompetensi utama pertanian tropika dan biosains serta berkarakter kewirausahaan PERFORMANCE EXCELLENCE 10/6/2017 Page : 3

4 Kebijakan PERLUASAN AKSES DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN PROGRAM: Peningkatan Mutu Proses Pendidikan dan Kemahasiswaan Pemantapan Kurikulum Mayor Minor Program Sarjana dan Pascasarjana Peningkatan Intensitas dan Efektivitas Promosi Pendidikan Peningkatan Mutu dan Penyelenggaraan Program Diploma 10/6/2017 4

5 Program PENINGKATAN MUTU PROSES PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN SUB PROGRAM:
Perluasan akses dan kesempatan belajar pada program multistrata Pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan (perbaikan/penambahan fasilitas perkuliahan, praktikum, perpustakaan, teaching farm, teaching industry, student center, sport center, student banking, pojok bursa, dll Fasilitasi departemen dalam optimalisasi sumberdaya untuk peningkatan kualitas kegiatan akademik Pembinaan kegiatan kemahasiswaan dan softskill mahasiswa melalui kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler Pembinaan lulusan menjadi wirausahaan yang tangguh 06/10/2017 06/10/2017 5

6 SISTEM PELAPORAN KINERJA IPB
Kebijakan PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PROGRAM: Pembinaan Kualitas Penelitian Bertaraf Internasional Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian Pengembangan Kelembagaan Penelitian yg Terarah 10/6/2017 SISTEM PELAPORAN KINERJA IPB 6

7 Pengembangan kualitas penelitian
Program PEMBINAAN KUALITAS PENELITIAN TEROBOSAN BERTARAF INTERNASIONAL SUB PROGRAM: Pengembangan kualitas penelitian Peningkatan kualitas sumberdaya penelitian Pengembangan kualitas materi dan hasil penelitian yang relevan 06/10/2017

8 VISI ROADMAP RENSTRA IPB 2010 IPB 2013 2012/2013 2011 2010 2009 2008
Pilar Strategis Program Sub Program Sasaran Indikator Kegiatan Pengadaan Alat VISI IPB 2013 2008 PRIMA PRESTASI PRIMA AKREDITASI PRIMA AKUNTABILITAS PRIMA TRANSPARANSI PRIMA ORGANISASI 2009 2010 2011 2012/2013 10/6/2017

9 PERENCANAAN PERALATAN
TEMA - PRIORITAS Tema merupakan turunan Renstra  mutu dan dayasaing IPB 2025 Prioritas Nasional berdasarkan mandat IPB dari DIKTI-KEPMENDIKNAS Prioritas IPB (Roadmap Renstra tahunan) Prioritas Unit Kerja/Lab/Bagian (payung riset/mandat keilmuan)

10 PEMETAAN Konsentrasi keberadaan peralatan Mandat utama unit kerja
PERENCANAAN PERALATAN PEMETAAN Konsentrasi keberadaan peralatan Mandat utama unit kerja Kompabilitas alat tua dengan kapasitas/ spesifikasi peralatan baru Keberimbangan peralatan dengan perkembangan iptek, jumlah peneliti, dan jumlah mahasiswa Produktivitas pemanfaatan Alat “Rasa memiliki” unit kerja

11 PENGADAAN PERALATAN MEKANISME PENGADAAN A. Pembelian barang/bahan operasional sampai dengan nilai Rp 10 juta, dilaksanakan melalui Unit Kerja Masing-masing (SPJ berupa kuitansi) B. Pembelian/pengadaan barang/jasa di atas Rp 10 juta, dilaksanakan melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa DM (SK. Rektor 129 thn 2004) maupun APBN (Kepres 80 thn 2003)(SPJ berupa Kontrak)

12 PENGADAAN OLEH UNIT KERJA
PENGADAAN PERALATAN PENGADAAN OLEH UNIT KERJA Pagu RKAT (DM) Porsi Bahan/Alat dari BPMP Unit Kerja : Usulan Peralatan Ditkeu (BPMK/BPMP) Kepala Unit Kerja PUMK Unit Kerja Ditrenbang (BPIF/Monev) Ditfaspro (Inventarisasi) Pembukuan Barang Unit Kerja Penerima Barang Unit Kerja Rekanan

13 PENGADAAN TERPUSAT PENGADAAN PERALATAN Pagu RKAT (DIPA & DM )
Unit Kerja : Usulan Peralatan Ditrenbang (Long List Usulan Peralatan) Pagu RKAT (DIPA & DM ) Prioritas/Tema Pemetaan Investigasi Ditrenbang (Short List Daftar Alat/Harga Definitif) Panitia Pengadaan APBN/HIBAH Pejabat Pembuat Komitmen Rekanan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Inventarisasi (Ditfaspro) APBN (Kepres 80/2003) DM (SK Rektor 129/2004) Panitia Pengadaan Barang/Jasa DM Ditkeu Kontrak/ SPMK

14 ALIR PENGADAAN PENGADAAN PERALATAN Unit Kerja Konfirmasi Spesifikasi
(Fakultas/Departemen/ LPPM/Unit Penunjang) Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Keuangan Faspro Penyedia Barang/Jasa Daftar Barang/Jasa Jalur Pengadaan Spesifikasi Barang /Jasa Spesifikasi Barang/Jasa Barang/Jasa Pusat Studi Departemen Peneliti Permintaan Pembayaran Proses Pembayaran Inventarisasui & Distribusi Barang/Jasa Lab/Bagian Aliran Permintaan Aliran Distribusi Aliran Pembayaran Aliran Pelaporan Konfirmasi Spesifikasi Kebutuhan Barang/Jasa Panitia PBJ

15 TERIMAKASIH

16 PENGADAAN BARANG/JASA APBN
Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan- peraturan Perubahannya

17 STRUKTUR ORGANISASI PENGADAAN APBN
PRESIDEN PENGGUNA ANGGARAN (Menteri/Kepala LPND) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Satuan Kerja) PPK Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Bendahara Pengeluaran Bendahara Pembantu Pejabat Verifikator Pejabat Penandatangan SPM

18 PENGERTIAN (Keppres 80/2003)
Prakualifikasi : proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukan penawaran Pascakualifikasi : proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukan penawaran

19 TABEL PENILAIAN KUALIFIKASI

20 TABEL PERBANDINGAN METODA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN/JASA LAINNYA
Pelelangan Umum Pelelangan Terbatas Pemilihan Langsung Penunjukan Langsung 1. Diumumkan secara luas. 2. Untuk menciptakan persaingan sehat. Semua pengadaa prinsipnya harus dilelang 1. Tunjuk langsung ke 1 penyedia barang/jasa. 2. Dilakukan negosiasi teknis dan harga. 1. Lelang sulit dilaksanakan karena penyedia yang mampu mengerjakan diyakini terbatas. 2. Diumumkan secara luas dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan. 1. Lelang sulit dilaksanakan/Tidak akan mencapai sasaran. 2. Membandingkan penawaran dari beberapa penyedia yg memenuhi syarat. 3. Dilakukan negosiasi teknis dan harga secara bersaing Kriteria Penujukan Langsung: 1. Keadaan Tertentu : a. Darurat yang tidak bisa ditunda. b. Pekerjaan rahasia seijin Presiden. c. Pekerjaan dengan nilai < 50 juta rupiah. 2. Keadaan Khusus : . Kriteria Pemilihan Langsung : a. Tarif resmi pemerintah. b. Pekerjaan spesifik (penyedia tunggal, pabrikan, dan pemegang hak paten). c. Pekerjaan kompleks yg penyedia yg mampu mengerjakan hanya satu. Merupakan hasil produksi usaha kecil yg mempunyai pasar dan harga yg stabil. Pengadaan logistik untuk PILKADA SEBELUM JULI yang segera tidak dapat ditunda (PERPRES 32 Thn 2005 Perubahan II Keppres No. 80 Thn 3003) Kriteria Pelelangan Terbatas : Pekerjaan dengan nilai < 100 juta rupiah 1. Penyedia yang mampu mengerjakan diyakini terbatas. 2. Pekerjaan Kompleks

21 Contoh Jadwal Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi

22 Contoh Jadwal Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi

23 Selesai

24 PENGADAAN BARANG/JASA APBN
Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan-peraturan Perubahannya Perubahan-perubahan Keppres 80 Tahun 2003 -Keppres 61 Tahun 2004 -Perpres 32 Tahun 2005 -Perpres 70 Tahun 2005 -Perpres 8 Tahun 2006 -Perpres 79 Tahun 2006 -Perpres 86 Tahun 2006 -Perpres 95 Tahun 2007