PENDIDIKAN DAN KEADILAN SOSIAL

Presentasi berjudul: "PENDIDIKAN DAN KEADILAN SOSIAL"— Transcript presentasi:

1 PENDIDIKAN DAN KEADILAN SOSIAL

2 Menurut Janmaat, FG; Duru-Bellat, M; Mehant, P; & Green, A (2014), Pendidikan merupakan Alat Utama untuk menghadapi Kompetisi Global. Menurut Mulyani A Nurhadi (2011), penyelenggaraan Pendidikan yang baik memerlukan biaya besar. Dilema: bagaimana pendidikan yg baik ter-jangkau oleh peserta didik dari golongan sosial ekonomi lemah, termasuk peserta berkebutuhan khusus,

3 Dilema Pendanaan Pendidikan
Pendidikan yg baik sebagai upaya peserta didik mampu memenangkan persaingan global memerlukan biaya besar. Peserta didik dari gol kurang beruntung secara ekonomi, sosial, psikologis, dan phisik memerlukan pendidikan yg baik tetapi kemampuan bayarnya rendah. Terbatasnya dana pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan yg baik.

4 IPM Indonesia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pd Th 2014 pd peringkat ke 110 dari 187 negara, dg nilai indeks 0,684. Posisi tsb naik 44,3% dari Th 1980, atau selama kurun waktu 34 tahun.

5 Pendidikan dan IPM IPM atau HDI (Human Development Index) dihitung berdasarkan tiga (3) Komponen sbb. Angka harapan hidup Lama sekolah Pengeluaran riil per kapita

6 Pendidikan dan IPM Penyelenggaraan Pendidikan yang Baik dan TERJANGKAU oleh Gol Ekonomi Lemah akan menaikkan angka rerata lama sekolah nasional. Rerata lama sekolah diharapkan menaikkan produktivitas dan selanjut-nya menaikkan penghasilan per tahun (income per capita).

7 Pendidikan dan IPM Naiknya penghasilan per tahun akan menaikkan Pengeluaran Riil per Tahun atau kemampuan belanja. Naiknya kemampuan belanja akan naik pula alokasi untuk perawatan kesehatan sehingga akan menaikkan Angka Harapan Hidup. Jadi, pendidikan memegang peranan penting terhadap IPM.

8 Anggaran Pendidikan Mengingat besarnya peranan Pendidikan thd peningkatan IPM maka UU No 20 Th 2003 mengamanatkan Anggaranan Pend minimal 20% dari APBN, di luar gaji pegawai (termasuk guru) dan biaya pendidikan kedinasan. Saat ini, anggaran pendidikan belum ideal, di mana angka 20% tsb masih termasuk gaji pegawai dan pendidikan kedinasan.

9 Penggunaan Dana Pendidikan
Lebih dari itu, beberapa laporan menunjuk-kan bahwa biaya manajemen masih terlalu besar. Penghematan biaya manajemen digunakan untuk: BOS & BSM (bantuan siswa miskin). Mulai Th 2013 sudah ada BOS dan BSM untuk siswa SLTA dan BOPTN, serta Bea Siswa Miskin Berprestasi (Bidik Misi) bagi 20% mahasiswa PerguruanTinggi (PT).

10 Penggunaan Dana BOPTN Tidak boleh untuk Biaya Investasi
Biaya Operasi yg dianjurkan: Pengadaan Bahan dan Alat Habis pakai. Pengadaan Daya & Jasa (listrik, internet, telepon, air, dsj. Pelaksaanaan penjaminan mutu. Gaji pegawai kontrak. Perawatan fasilitas. Penerbitan Jurnal.

11 Efektivitas Pendidikan
Efektivitas kebijakan Pendanaan Pendidik-an perlu disimak untuk waktu 10 tahun mendatang terhadap: Peningkatan Penhasilan dan daya beli. Kemampuan lulusan dalam persaingan memperoleh pekerjaan di kawasan MEA dan dunia. Harapan Hidup dan IPM.

12 PENDIDIKAN BERORIENTASI EKONOMI
Tujuan Umum Pendidikan berorientasi sosial & psikologi adalah lulusan yg cerdas, berpengetahuan, dan berbudi luhur. Tujuan Pendidikan berorientasi ekonomi adalah siswa/lulusan memiliki rate of return (nilai balik) tinggi, personal maupun sosial. Tujuan Pendidikan berorientasi pekerjaan adalah lulusan memiliki kompetensi pada pekerjaan tertentu.

13 PERSONAL RATE OF RETURN
Memperoleh gaji lebih tinggi dibanding yg tidak sekolah dan perbedaanya bisa untuk membayar kembali biaya pendidikan. Contoh perhitungan sederhana, Rate of Return: Gaji lulusan SMK Rp ,- sedangkan lulusan SMP Rp ,- berarti beda Rp ,- Apakah beda gaji tersebut dapat menutup biaya untuk sekolah di SMK selama 3 tahun dan penghasilan yg hilang bila bekerja.

14 Sumber Dana Sumber Dana untuk biaya pendidikan dapat berasal dari:
Pemerintah yg dialokasikan melalui APBN peserta didik (school fee) yg harus dibayar orang tua peserta didik, Industri pengguna lulusan Donatur sebagai sumbangan murni, sbg CSR atau tax deduction perusahan dll

15 Implikasi Orientasi Ekonomi
Pendidikan (Sekolah) perlu dikelola secara Efektif & Efisien. Sekolah Efektif: semua peserta lulus, kegiatan di sekolah diperlukan untuk bekerja, dan waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan singkat Efisien bila waktu studi pendek dan biaya (dana) yg digunakan sedikit.

16 Kesalahan Memahami Orientasi Ekonomi
Meningkatkan efisiensi tidak boleh dengan cara: semua diluluskan, mutu dikorbankan Jumlah siswa per rombongan belajar diperbesar sehingga pembelajaran tidak efektif Kegiatan pembelajaran dikurangi SDM dan fasilitas dibawah standar

17 SOSIAL RATE OF RETURN Pendidikan yg dikelola dengan tidak hanya memiliki nilai balik ekonomi yg tinggi bagi peserta didik tetapi juga Nilai Balik Sosial (Sosial Rate of Return) yang Tinggi. Namun perlu diketahui bahwa analisis sosial rate of return cukup rumit, bersifat jangka panjang, dan tidak dapat dikaitkan langsung dengan orang per orang lulusan dan per unit sekolah tertentu .

18 SOSIAL RATE OF RETURN Secara makro, sosial rate of return adalah dampak ekonomi dari pendidikan, seperti: meningkatnya kegiatan ekonomi naiknya income per capita naiknya produktifitas nasional menurunnya angka kriminalitas, dsj

19 KETERBATASAN ANALISIS EKONOMI
Tinggi gaji lulusan tidak dapat diklaim sebagai keberhasilan sekolah saja, tetapi juga; motivasi peserta didik kemampuan awal/dasar peserta didik kondidi sosial keluarga kondisi lingkungan Kondidi ekonomi negara kondisi tempat kerja, dst. Pendidikan sering dilihat sebagai lembaga PENYARING bukan pembentuk kemampuan.

20 KESIMPULAN Perencanaan Pendidikan Harus Menggabungkan Pendekatan Sosial, Psikologi, Kemampuan Berebut Pasar Kerja, Dan Kepentingan Ekonomi. Skope pendidikan harus dilihat dari kepentingan: individu siswa (mikro) , kelompok/jenjang tertentu (makro), dan kepentingan negara (mega)

21 PERENCANAAN MIKRO Seperti dikemukakan di awal kuliah, Mata Kuliah ini terbatas pada Level Sekolah) Sasaran: Individu Peserta Didik Bidang Garap: Sikap, Keterampilan, dan Pengetahuan (baca Bloom Edisi revisi) Orientasi: Kehidupan >< Penghidupan (Tidak membahas Perencanaan Nasional yg terkait dengan Daya saing Bangsa/Negara terhadap Negara lain)

22 Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
Undang undang mengamanatkan ABK memperoleh pendidikan sesuai kebutuhan Penyelenggaraan Pend ABK membutuh-kan biaya lebih besar karena mereka memerlukan layanan khusus individual shg rasio guru : siswa lebih kecil (Permendiknas No 69 Th 2009). Dilemanya, banyak ABK berasal dari Keluarga Gol ekonomi lemah.

23 TERIMAKASIH