PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK)

Presentasi berjudul: "PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK)"— Transcript presentasi:

1 PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK)
Kariono HP Magister Administrasi Publik Universits Medan Area 2015 Kariono / MAP UMA

2 TOPIK : Administrasi Publik Sebelum Menjadi Disiplin Ilmu (Administrasi Publik Sebelum Tahun 1887 ) Administrasi Publik Sebagai Disiplin Ilmu (Paradigma Administrasi Publik) Definisi Paradigma Paradigma Old Public Administration Paradigma New Public Administration Paradigma New Public Management Paradigma New Public Service Kariono / MAP UMA

3 PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Administrasi Publik Sebelum Menjadi Disiplin Ilmu (Administrasi Publik Sebelum sebelum Tahun 1887) Administrasi Publik Sebagai Disiplin Ilmu (Paradigma Administrasi Publik) Kariono / MAP UMA

4 ADMINISTRASI PUBLIK SEBELUM WILSON (1887)
PIMIKIRAN CONFUCIUS ( Plato, Aristoteles, Marchiavelli, Montesquieu, Rousseu, Bonnin, Hegel, Vivien,Mil ) sudah mengenal administrasi publik dimana salah satu prinsip yang disampaikan pelayanan publik harus memiliki moralitas yang baik ( Pihak yang memerintah harus memberi contoh yang baik pada pihak yang diperintah Kariono / MAP UMA

5 Administrasi Publik Sebelum Woodrow Wilson
Plato ( The Laws ) masa yunani Kuno  membagi administrasi kedalam tiga cabang Pengawas Kota, Pengawas agora, dan Pengawas tempat ibadah serta menggambarkan tugas dan kewajiban, bagaimana menentukan jumlah serta proses seleksinya Aristoteles ( Politics ) / ( On Athennian Constituon )  menambahkan satu jenis pengawasan lagi pengawas daerah pedalaman Kariono / MAP UMA

6 Administrasi Publik Sebelum Woodrow Wilson
Marchiavelli ( The Prince )  Administrasi sebagai pelayan publik yang membantu negara Montesquieui ( The Spirit of Laws)  Administrasi sistem regulasi dalam penerapan hukum melalui pedoman-pedoman operasional Rosseau ( The Sosial Contract )  bahwa ketika negara semakin besar beban administrasi akan menjadi besar dalam mendukung berlangsungnya negara Kariono / MAP UMA

7 Administrasi Publik Sebelum Woodrow Wilson
Vivien ( Etudes administratives ) ada dikotomi antara administrsi dan politik, Fungsi eksekutif dibagi dua yaitu fungsi politik ( membuat kebijakan / aturan ) dan administrasi ( yang menjalankan aturan/kebijakan ) Hegel ( the Philosophy Of Rights )  Administrasi sebagai pelayan publik fungsi sebagai “ buffer “ dalam melawan tirani KESIMPULAN : Bahwa Berdasarkan Tulisan Kuno ( Jauh Sebelum Wilson ) Administrasi Publik Sudah Gencar Dipersoalkan Kariono / MAP UMA

8 ADMINISTRASI PUBLIK MENJADI DISIPLIN ILMU
Pada perkembangan Administrasi sebagai disiplin Ilmu mengalami beberapa proses pergantian cara pandang (paradigma). Menurut Nicholas Henry ( Public Administration And Public Affairs ) menyatakan terdapat krisis definisi administrasi dalam administrasi publik dan lebih jauh Henry menyarankan bahwa pemahaman administrasi bisa dipahami lewat paradigma Henry mengutip pendapat Robert T. Golembiewski Bahwa standart disiplin ilmu mencakup Locus dan Focus Kariono / MAP UMA

9 What is Paradigm? Kariono / MAP UMA

10 Oxford English Dictionary :
Definisi Paradigma : Etymology : The word paradigm comes from the Greek word “paradeigma” which means “pattern” or “example”, from the word “paradeiknunai” meaning “to demonstrate”. Oxford English Dictionary : defines paradigm as “ a pattern or model, an exemplar” Kariono / MAP UMA

11 American Heritage Dictionary..\Paradigm.pps
Paradigm : A set of assumptions, concepts, and values, and practices that constitutes a way of viewing reality for the community that shares them Kariono / MAP UMA

12 Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat ditelusuri dari perubahan paradigmanya
THOMAS S KUHN (1970), Paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu Apabila suatu cara pandang tertentu mendapat tantangan dari luar atau mengalami krisis (anomalies), kepercayaan terhadap cara pandang tersebut menjadi luntur, dan cara pandang yang demikian menjadi kurang berwibawa. Orang mulai mencari cara pandang yang lebih sesuai, atau dengan kata lain muncul suatu paradigma baru Dalam hubungannya dengan perkembangan ilmu administrasi publik, “anomalies” pernah terjadi beberapa kali, dan terlihat pada pergantian cara pandang yang lama dengan yang baru oleh sekelompok pakar Kariono / MAP UMA

13 Paradigma Old Public Administration
Dalam hubungannya dengan perkembangan ilmu administrasi publik, “anomalies” pernah terjadi beberapa kali, dan terlihat pada pergantian cara pandang yang lama dengan yang baru oleh sekelompok pakar, yaitu : Paradigma Old Public Administration Paradigma New Public Administration Paradigma New Public Management Paradigma New Public Service Kariono / MAP UMA

14 Old Public Administration
Kariono / MAP UMA

15 Paradigma Administrasi Publik Lama
Istilah lain : Administrasi Publik Klasik/ Tradisional Pelopor : Woodrow Wilson - “The Study of Administration”(1887) F.W. Taylor – “Principles of Scientific Management” Ide pokok : Dikotomi Politik-Administrasi Prinsip-Prinsip Manajemen(manajemen ilmiah) Kariono / MAP UMA

16 Dikotomi Politik dan Administrasi
Woodrow Wilson: Untuk mengembangkan kapasitas birokrasi diperlukan pembaharuan administrasi publik untuk meningkatkan profesionalisme administrasi birokrasi Kinerja birokrasi buruk krn spoils system  politized bureaucracy. Administrasi publik yg profesional hanya dapat terwujud bila birokrasi lepas dr kepentingan politik. Untuk itu diperlukan ilmu yang diarahkan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan mencetak aparatur publik yang profesional  Ilmu Administrasi Publik Kariono / MAP UMA

17 Dikotomi Politik-Administrasi
Ada 2 pokok pikiran Wilson yang menjadi focus studi adm. publik saat itu: Pembedaan antara politik dan administrasi (Dikotomi Politik – Administrasi ) 2. Perlunya pengembangan struktur dan strategi manajemen administrasi yang dapat membuat organisasi publik dan manajernya bertindak dengan cara seefisien mungkin. Kariono / MAP UMA

18 Dikotomi Politik dan Administrasi
Dictum : Administration lies outside the propersphere of politics. Administrative questions are not political questions. Although politics sets the tasks for administration, it should not be suffered to manipulate its offices. Kariono / MAP UMA

19 POLITIK ADMINISTRASI fokus pada kebijakan atau ekspresi (formulasi) dari kehendak rakyat mempelajari masalah pemerintahan, politik, dan pengambilan keputusan / kebijakan publik. Badan legislatif pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak rakyat mempelajari masalah-masalah organisasi dan manajemen internal organisasi birokrasi pemerintah Badan eksekutif/birokrasi Kariono / MAP UMA

20 Ide-ide Pokok Adm. Publik Lama
Administrasi publik tdk banyak berperan dalam perumusan kebijakan publik; adm. publik lebih berkenaan dgn fungsi implementasi kebijakan  organisasi dan manajemen  Neutral expertise Program publik dilaksanakan melalui organisasi hirarkis- birokratis Nilai utama : nilai/rasionalitas ekonomi (efisiensi dan efektivitas) Kariono / MAP UMA

21 Hubungan Administrasi Publik Dengan Ilmu Politik
PROSES PEMERINTAHAN TAHAP I TAHAP II PENENTUAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ILMU POLITIK ADMINISTRASI PUBLIK Kariono/Prinsip-Prinsip Adm. Publik

22 Prinsip-Prinsip Administrasi
Bidang administrasi = bidang bisnis Prinsip-prinsip manajemen “businesslike” = pedoman kerja birokrasi publik  efisiensi dan efektivitas Kariono / MAP UMA

23 Prinsip-Prinsip Administrasi
Efisiensi dan efektivitas terwujud melalui organisasi yg berstruktur hirarkis  Birokrasi : - unity of command - hierarchical authority - strict division of labour . The work of the executive was POSDCORB bureaucratic Kariono / MAP UMA

24 New Public Administration
Kariono / MAP UMA

25 Paradigma New Public Administration
Berkembang mulai awal tahun 1970 Tokoh : Frank Marini, George Frederickson - “Toward A New Public Administration ; The Minnowbrook Perspective“ : Kinerja administrasi publik tidak hanya dinilai dari pencapaian nilai ekonomi ,efisiensi, dan efektivitas ,tapi juga pada nilai “social equity” (disebut sebagai pilar ketiga setelah nilai efisiensi dan efektivitas) Kariono / MAP UMA

26 Kontinuum Politik-Administrasi
Public administration is not merely the instrument for executing public policy.The public bureaucracies in modern society impact political system in any way Not only are important issues decided within the bureaucracy,, public organizations direct the attention of the public and play a significnt role in setting the public agenda The study of public dministration must be drawn away from narrow studies of administrative procedures to broders concern for the way in which policies are shaped, confirmed, and managed in a democratic society.  Kontinuum Politik Administrasi Kariono / MAP UMA

27 Orientasi Tujuan Old Public Administration New Public Administration
- Orientasi internal - Pengutamaan pada tujuan organisasi - Manusia sbg makhluk mekanistik - Orientasi eksternal Pengutamaan pada tujuan individu dan sosial Manusia sbg mahkluk yg humanistik Nilai Rasionalitas ekonomis: Efisiensi Ekonomi Efektivitas Humanism : Relevansi Social equity Orientasi pada klien Struktur organisasi Birokratis Hirarkis Non Birokratis Partisipatif Proses Manajemen tradisional Distributif Integratif Boundary-exchange Socio-emotional Kariono / MAP UMA

28 New Public Management Kariono / MAP UMA

29 New Public Management Mulai muncul tahun 1980-an dan menguat tahun 1990-an sampai sekarang Istilah lain : managerialism, reinventing government, administrasi publik sbg governance, public-private partnership, dsb Prinsip : Run government like a business Market as solution to the ills in public sector Kariono / MAP UMA

30 Karakteristik New Public Management
Lebih terfokus pada hasil (kinerja, output, outcome) Perubahan dari birokrasi klasik ke birokrasi yang lebih fleksibel dan berorientasi pasar (market-based) Tujuan organisasi dan individu ditetapkan secara jelas sehingga menjadi dasar penilaian hasil dan indikator kinerja Fungsi pemerintah lebih ramah pada pasar (market-friendly state), lebih bersifat mengarahkan dan menfasilitasi (steering) daripada menjalankan atau melaksanakan pelayanan publik secara langsung (rowing) kecenderungan mengurangi fungsi- fungsi pemerintah melalui privatisasi Kariono / MAP UMA

31 Perbedaan Old Public Adm dan New Public Management
Old Public Administration Administrasi publik sebagai penyedia layanan. Pelayanan publik secara langsung melalui badan-badan pemerintah -negara sebagai aktor utama  Rowing Publik dianggap sebagai ‘client” atau pihak yang tergantung pada layanan negara Manusia sbg makhluk mekanistik yang perlu diarahkan, dikendalikan dan dilayani New Public Management Steer not Row, birokrasi tidak mesti menjalankan sendiri tugas pelayanan publik, tetapi dapat melimpahkan tugas tersebut ke pihak lain melalui sistem kontrak atau swastanisasi. Publik sebagai “customer”. Relasi birokrasi dan pengguna jasa dipahami sebagaimana transaksi bisnis. Publik pengguna layanan publik sebagai “customer” (konsep ekonomi liberal “economic man”)yang tindakannya dimotivasi dorongan utk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan material Kariono / MAP UMA

32 New Public Service Kariono / MAP UMA

33 New Public Service Konsep yang dimunculkan dalam tulisan Janet V. Dernhart dan Robert B. Dernhart berjudul “ The New Public Service : Serving ,not Steering. Tujuan : Meng’counter’ paradigma administrasi yang menjadi arus utama (mainstream) saat ini - New Public Management Prinsip : Government shouldn’t be run like a business, it should be run like a democracy Kariono / MAP UMA

34 New Public Service Serve citizen,not customer Seek the public interest
Value citizen over entrepreneurship Think strategically act democratically The focal point of public management is to best serve the citizenry rather than meet the need of the customer The greater good of public management is pursuit of public interest Citizenship rather than entrepreneurship is rooted in democratic pluralism which is a key feature of public service Democratic principles and processes rather than business purposes is the key to sound strategic thinking. Kariono / MAP UMA

35 New Public Service Recognize that accountability is not simple
Serve rather than steer Value people not just productivity Accountability is difficult to attain because it requires hard work and commitment on the part of the servant and on the served. The best public manager is the servant manager The ultimate end of of a public manager is respect the people who he serves rather than focusing on output and productivity measures. Kariono / MAP UMA

36 New Public Management New Public Service
Publik pengguna layanan publik sebagai “customer” (konsep ekonomi liberal “economic man”)yang tindakannya dimotivasi dorongan utk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan material. Publik sebagai “citizen” atau warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban publik yang sama. Citizen adalah pengguna layan- an publik dan juga subyek berbagai kewajiban publik. Karena itu, adm. Publik tidak hanya responsif pada “customer”, tapi juga pada pemenuhan hak-hak publik Kariono / MAP UMA

37 Relasi Birokrasi dan Publik/Masyarakat
Old Public Administration New Public Management New Public Service Publik sbg “client” = dependent/follower yang menerima layanan Publik sbg “customer” = individu yg otonom Relasi : sukarela; rational choice Publik sbg “citizen” = warga negara dgn hak dan kewajiban yg sama ; Relasi : tidak semata sukarela tapi juga “coercive” Kariono / MAP UMA

38 Bagaimana kepentingan publik dirumuskan ?
Old Public Administration New Public Management New Public Service Formulasi kebijakan monopoli dari legislatif/politisi- Dikotomi Politik dan Administrasi. Pilihan/keputusan individu (customer) lebih diutamakan drpd keputusan/pilihan kolektif Peran negara membantu warganegara mengartikulasikan kepentingan publik; menyediakan forum bagi dialog publik Kariono / MAP UMA

39 EMPAT FASE ADMINISTRASI PUBLIK
G. Shabbir Cheema (2007) mengungkapkan empat fase administrasi pulik yang juga menggambarkan perkembangan paradigma administrasi publik, yaitu : Traditional Public Management, yang berorientasi pada hirarkhi, kontinuitas, ketidakberpihakan, standarisasi, legal-rational,otoritas dan profesionalitas Public Management, yang memusatkan perhatian pada penerapan prinsip-prinsip manajemen termasuk efisiensi dalam pemakaian sumberdaya, efektivitas, orientasi pada kekuatan pasar, dan lebih sensitif terhadap kepentingan publik. Paradigma ini menyarankan juga peran sektor swasta yang lebih besar, memperkecil ukuran sektor publik, dan memperkecil domain dari traditional public administrastion. Kariono/Prinsip-Prinsip Adm. Publik

40 New Public Management, yang diarahkan pada prinsip fleksibilitas, pemberdayaan, inovasi dan orientasi pada hasil, out-sourching, dan contacting-out, serta promosi etika profesi dan majemen dan anggaran berbasis kinerja. Governance, yaitu sistem nilai, kebijakan dan kelembagaan, dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah dan sektor swasta. Paradigma ini mengutamakan mekanisme dan proses dimana para warga masyarakat dan kelompok dapat mengartikulasikan kepentingannya, memediasi berbagai perbedaan-perbedaannya dan menjalankan hak dan kewajibannnya. Pemerintah diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menciptakan lingkungan politik dan hukum yang sehat, sementara sektor swasta memainkan peranannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapata, sedangkan masyarakat madani (civil society) menyelenggarakan interaksi sosial dan politik secara sehat. Kariono/Prinsip-Prinsip Adm. Publik

41 PERKEMBANGAN ILMU DAN PRAKTEK SEKTOR PUBLIK, DARI ADMINISTRASI KE MANAJEMEN
PARADIGMA II ( ): Paradigma dikotomi Administrasi dan Politik. Politik membuat kebijakan atau melahirkan kehendak negara dan administrasi melaksanakan kebijakan atau keinginan tersebut. Politik tidak boleh mengganggu administrasi Manajemen memberikan symbangan keilmiahannya pada administrasi Administrasi Publik ilmu yang bebas nilai Misi ilmu Administrasi Publik adalah ekonomis dan efisiensi. Tokoh : FJ. Goodnow, LD White. PARADIGMA I (<1900) Pengelolaan negara secara primitif, kemudian berkembang menjadi monarki danperlahan mulai mengenal administrasi pra modern dan birokrasi. Munculnya cameralis di Prusia dan Austria abad 18 dan sistem perwakilan di Inggris dan AS PARADIGMA III ( : Paradigma Prinsip Administrasi. Lebih fokus pada administrasinya. Fokus pada universalitas Administrasi Publik. Titik berat pada organisasi dan eselon tertinggi administrasi publik. POSDCORB. Tokoh : LH Gullick & L UrwickCI Bernard, H. Simon. PARADIGMA IV ( : Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik Kegiatan dari Administrasi Publik juga adalah kegiatan dari ilmu politik. Tokoh. D. Waldo PARADIGMA V ( : Paradigma Administrasi Publik sebagai ilmu, yaitu ilmu tentang organisasi dan manajemen klasik. Masalah : bagaimana membedakan manajemen swasta dengan negara karena keduanya disamakan. Tokoh : H. Simon, R. Cyert. JC March, JD Thomson. PARADIGMA VI (> 1970) : Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Fokus kepada organisasi, kebijakan publik dan manajemen. Tokoh : G. Frederickson, Frank Marini, Ostorm, Buchanan PARADIGMA VII(> 1970) : Paradigma Administrasi Publik sebagai Manajemen Publik. Administrasi digantikan oleh manajemen Tokoh : PF Drucker, D. Osborne, T. Gaebler, P. Plastrick, G. Rainey, Norman Hyn, GE Caiden, Owen E. Hughen. 1900 1927 1950 1956 1970 Kariono/Prinsip-Prinsip Adm. Publik

42 PARADIGMA BARU ADMINISTRASI PUBLIK
Dari “Public Management” Menuju “Public Governance” Tony Bovaird dan Elke Loffler (ed.). Public Management and Governance. London: Routledge, 2003. Perkembangan manajemen publik dalam pelayanan publik menghadapi tantangan berat terutama dalam memposisikan masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Dalam konsep manajemen publik, masyarakat dianggap sebagai klien, pelanggan, atau sekedar pengguna layanan. Tentu hal ini merupakan cara pandang yang dapat memunculkan masalah karena pada hakekatnya masyarat tidak sekedar pengguna tapi justeru stakeholder utama layanan publik sebagai konsekuensi posisi masyarakat sebagai warga (citizen). Kariono/Prinsip-Prinsip Adm. Publik

43 Dengan demikian pada dasarnya terdapat perbedaan mendasar dalam cara pandang terhadap masyarakat dalam pelayanan publik. Jika dalam manajemen publik masyarakat dianggap sebagai klien sehingga ia merupakan bagian dari market contract maka dalam kepemerintahan publik masyarakat dipangdang sebagai warga yang merupakan bagian dari social contract. Dalam kondisi inilah, terjadi perubahan dari manajemen publik menuju kepemerintahan publik (public governance). Kariono/Prinsip-Prinsip Adm. Publik

44 Mengenali kepemerintahan publik pada dasarnya tidak sesulit mendefinisikannya dalam wacana akademik. Secara praktek, telah banyak praktisi yang telah melakukannya sehingga kepemerintahan publik akan dengan mudah diterima dalam implementasinya. Namun dalam mendefinisikannya tentu akan menghadapi kesulitan dan perdebatan sengit. Kepemerintahan publik jelas merupakan konsep positivistik karena jelas berusaha mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisai-organisasi publik. Sekedar sebagai sandaran, perlu diketahui beragam isu yang dilontarkan oleh berbagai organisasi internasional tentang kepemerintahan yang baik (good governance). Isu-isu tersebut adalah: partisipasi publik, tranparansi, kesetaraan (gender, ras, agama, usia, kelompok, dll), perilaku yang jujur dan etis, akuntabilitas, dan keberlangsungan. Kariono/Prinsip-Prinsip Adm. Publik

45 Implementasi isu tersebut tentu memerlukan kesepakatan di antara stakeholder. Kesepakatan tersebut bisa saja berbeda antar tempat dan antar waktu. Untuk itu, Bovaird menawarkan definisi kepemerintahan publik sebagai landasan berpijak bagi pengembangan konsep dan praktika kepemerintahan publik. Konsep tersebut dimaknai sebagai “the way in which stakeholders interact with each other in order to influence the outcomes of public policies.” Kariono/Prinsip-Prinsip Adm. Publik

46 Konsep Good Governance
Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi public dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatkannya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintah, kinii sudah tidak sesuai dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspons oleh pemerintahan dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik Kariono/Prinsip-Prinsip Adm. Publik

47 Dari segi fungsional, aspek : governance dapat ditinjau dari apakah pemerintahan telah berfungsi secara efektif dan efesien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi dan terjadi inefisiensi. Governance menurut defenisi dari World Bank adalah adalah cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat (the way state power is used in managing economic and social resources for development and society). Sementara UNDP mendefinisikan sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi,dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan (the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels). Berdasarkan defenisi terakhir ini, governance mempunyai tiga kaki (three legs), yaitu : Economic governance meliputi proses pembuatan keputusan (decision making processes) yang memfasilitasi terhadap eguity, poverty dan quality of live. Political governance adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan Administrasi governance adalah system implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu: state (Negara atau pemerintaha), private sector (sector swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Kariono/Prinsip-Prinsip Adm. Publik

48 Governance Administrative Governance Governance Economic Governance
THE THREE LEGS OF GOVERNANCE Governance ECONOMI C GOVERNMENT AKTIVITAS EKON. DLM NEGERI INTERAKSI PENYEL. KONOMI d. IMPLEMENTASI (EQUITY, QUALITY, POVERTY OF LIFE ADMINISTRATIVE GOVERNMENT SISTEM PROSES KEBIJAKAN Governance Political Economic Governance Administrative Governance POLITICAL GOV PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN UNTUK FORMULASI KEBIJAKAN Kariono/Prinsip-Prinsip Adm. Publik

49 Perbandingan Istilah Government dengan Governance
No Urusan perbandingn Kata Government Kata Governance 1 Pengertian Dapat berarti badan lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi dalam suatu Negara Dapat berarti cara, penggunaan atau pelaksanaan 2 Sifat hubungan Hirarkis, dalam arti yang memerintah berada di atas sedangka warga Negara yang diperitah ada di bawah. Hiterarkhis, dalam arti ada keseteraan kedudukan dan hanya berada dalam fungsi 3 Komponen yang terlibat Sebagai subyek hanya ada satu yaitu instansi pemerintah. Ada tiga komponen yang terlibat yaitu : sector public; sector swasta; masyarakat. 4 Pemegang Peran Domonan Sektor pemerintah Semua memegang peran sesuai dengan fungsinya masing-masing 5 Efek yang diharapkan Kepatuhan warga Negara Partisipasi warga Negara. 6 Haisil akhir yang diharapkan Pencapaian tujuan Negara melalui kepatuhan warga Negara Penciptaan tujuan Negara dan tujuan masyarakat melalu partisipasi sebagai warga Negara maupun sebagai warga masyarakat Kariono/Prinsip-Prinsip Adm. Publik

50 GOOD GOVERNANCE STATE SOCIETY PRIVATE SEKTOR
Kariono/Prinsip-Prinsip Adm. Publik

51 HUBUNGAN ANTARA KETIGA PILAR GOOD GOVERNANCE
Kariono/Prinsip-Prinsip Adm. Publik

52 KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (UNDP)
Participation. Setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi dan berbicara serta berpartisipasi secara kunstruktif. Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hak asaasi manusia. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau. Responsiveness. Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders. Consensus orientation. Good governance menjadi peran kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihn terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur. Effectiveness and efficiency. Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sector swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada public dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan staf keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Strategic vsion. Para pemimpin dan public harus mempunyai prespektif good governance dan pembangunan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. Kariono/Prinsip-Prinsip Adm. Publik

53 Tugas 2 Lakukan pengamatan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip good governance di Indonesia. Menurut Saudara prinsip mana yang sudah dapat diterapkan dan prinsip mana yang belum dapat dilaksanakan. Berikan alasan Saudara Ketentuan Penulisan tugas : Tugas diketik dalam MS Office dan diberi nama file sesuai dengan nama Saudara dan ditambah angka tugas ke berapa ( Mis: Andi Hakim_2A.doxc) Tugas dikirim melalui ke : Subject : Tugas 2A Prinsip Adm Publik MAP UMA Bagi yang belum mengirim, lampirkan paspoto dan diberi nama Saudara (Mis: Andi Hakim.jpg} Kariono / MAP UMA

54 ADA PERTANYAAN TERIMA KASIH Kariono / MAP UMA