KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT MATERI PAPARAN DIREKTUR BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR FASILITASI PENGUSAHAAN JALAN DAERAH KENDARI, 10 – 11 MEI 2016

2 VISI DAN 9 AGENDA NAWACITA KABINET KERJA TAHUN 2015-2019
VISI KABINET KERJA TAHUN : “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong” 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara 2 Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 4 Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8 Melakukan revolusi karakter bangsa 9 Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia NAWA CITA PEMERINTAH KONSEP RPJMN TAHUN Menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan Nasional. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar dan Standar Pelayanan Minimum (SPM): Tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; Penguatan Konektivitas Nasional; Penyediaan air minum dan sanitasi sebagai layanan dasar bagi masyarakat; Minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi. Pengembangan Transportasi Masal Perkotaan. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastuktur serta pengembangan mekanisme pendanaan alternatif (creative financing scheme) dan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Kelembagaan pengelolaan dan ketersediaan data informasi.

3 INFRASTRUKTUR PUPR YANG DIBANGUN TAHUN 2015-2019
Pembangunan Rusanawa Twinblok ( rumah tangga) Bantuan stimulan perumahan swadaya 5,5 Juta rumah tangga Penanganan kawasan kumuh Ha Fasilitasi kredit perumahan untuk MBR 2,5 Juta rumah tangga Pembangunan SPAM di perkotaan 21,4 juta sambungan rumah ( liter/detik) Pembangunan SPAM di perdesaan 11,1 juta sambungan rumah ( desa) Pembangunan 65 Waduk Baru dan 33 PLTA Pembangunan/Peningkatan jaringan irigasi 1 Juta Ha Rehabilitasi 3 Juta Ha Jaringan Irigasi Jalan baru Km Jalan tol Km Pemeliharaan jalan Km Pembangunan sistem air limbah komunal di 227 kota/kab dan terpusat di 430 kota/kab Pembangunan IPLT untuk pengelolaan lumpur tinja perkotaan di 409 kota/kab Pembangunan TPA sanitary landfill dan fasilitas 3R di 341 kota/kab dan fasilitas 3R terpusat & komunal di 294 kota/kab Pengurangan genangan seluas Ha di kawasan permukiman

4 TARGET OUTCOME INFRASTRUKTUR DALAM RPJMN 2015-2019 TERKAIT BIDANG KE-PU-AN
Indikator Kondisi 2014 Target Akhir 2019 INFRASTRUKTUR DASAR : Akses air minum layak 68,5 % 100 % Akses sanitasi layak 60,5 % Kawasan kumuh perkotaan ha 0 ha Backlog kebutuhan rumah 13,5 juta Unit 6,8 juta Unit KONEKTIVITAS Kemantapan jalan nasioanl 94 % 98 % Waktu tempuh rata-rata (koridor utama) 2,6 jam/ 100 km 2,2 jam / 100 km KETAHANAN AIR Kapasitas air baku 51,4 m3/detik 118,6 m3/detik Storage per kapita 62,3 m3/kapita 78,36 m3/kapita Irigasi yang diairi waduk 11 % 20 % Jaringan irigasi permukaan 7.145 juta ha 7.914 juta ha Kapasitas desain banjir 5 – 25 Tahunan 10 – 100 Tahunan

5 KEBUTUHAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR PUPR TAHUN 2015 - 2019
No. Sektor /Satminkal APBN & APBD Non APBN Total Rip. Triliun (%) Rp. Triliun 1. Jalan (Termasuk Jembatan) ( BM ) 468 63,85 265 36,15 733 100 2. Sumber Daya Air (SDA) 264 58,54 187 41,46 451 3. Air Minum dan Sanitasi ( CK ) 329 81,64 74 18,36 403 4. Perumahan ( PR ) 228 69,51 30,49 328 Total Kebutuhan 1.289 67 626 33 1.915 Source : Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Bappenas 16 Februari 2016

6 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur. Fungsi penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur; pelaksanaan, pengembangan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan strategi di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur; pelaksanaan koordinasi, advokasi, dan fasilitasi di bidang penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan investasi infrastruktur; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur dan pembinaan pasar infrastruktur; pelaksanaan fasilitasi pembinaan pengusahaan BUMN Perum di Kementerian; dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

7 DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR SUBDIT PENYIAPAN KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR SEKSI POLA INVESTASI SEKSI POLA PEMBIAYAAN SUBDIT SINKRONISASI DAN EVALUASI INFRASTRUKTUR SEKSI SINKRONISASI SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SUBDIT FASILITASI DAN MITIGASI RISIKO INVESTASI INFRASTRUKTUR SEKSI FASILITASI INVESTASI SEKSI MITIGASI RISIKO SUBDIT PASAR INFRASTRUKTUR SEKSI PASAR NASIONAL SEKSI PASAR INTERNASIONAL SUBBAG TU Penyiapan kebijakan dan strategi Pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur Penyusunan NSPK investasi infrastruktur Pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan investasi infrastruktur Fasilitasi pengusahaan infrastruktur Fasilitasi BUMN Perum Pembinaan mitigasi risiko investasi infrastruktur Perumusan kebijakan dan NSPK pasar infrastruktur Pemantauan dan evaluasi pasar infrastruktur

8 DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR
TUGAS INTI (CORE) DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR TAHUN Pemenuhan Dana Non APBN (RP. 626 Triliun / 33%) Pola KPBU KPBU Reguler KPBU Dukungan Pemerintah Penugasan BUMN Availability Payment Hybrid Financing (soft Loan) Pola Non KPBU Pemanfaatan dana perwalian (dana hibah) Harmonisasi Program Pemerintah dengan CSR Penanaman Modal Asing, misal Industri atau properti Penanaman Modal Dalam Negeri, misal industri atau Properti 2. Pemberdayaan Pasar Nasional & Internasional (Ekspor Konstruksi 15 T) Tersedianya informasi pasar Nasional dan Internasional Fasilitasi Perundingan Liberalisasi Perdagangan Pasar Konstruksi PUPR Promosi Investasi Infrastruktur PUPR 3. Pembinaan BUMN Perum PUPR (Kinerja Usaha Perum 10%) 4. Fasilitasi Investasi Lainnya (Simpul KPBU dan Tugas Tambahan) Tugas Simpul KPBU : Menyiapkan perumusan, kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi pembangunan Proyek KPBU.

9 PETA SASARAN STRATEGIS OUTCOME DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR

10

11 ALTERNATIF PENYELENGGARAAN JARINGAN JALAN DAERAH
Mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemenuhan standar pelayanan minimal Optimalisasi pemanfaatan DAK dalam mendukung konektivitas Peningkatan kapasitas penyelenggara jalan daerah Pola Hibah Pola hibah berdasarkan output based dengan konsep incentive sesuai hasil kinerja yang terukur (yang telah disepakati) Perlu penyiapan SDM untuk pola hibah output based Perlu penyiapan payung hukum Skema Availability Payment (AP) dalam kerangka KPBU Penyelenggaraan jalan daerah dalam kerangka KPBU dengan target kinerja yang objektif dan terukur. Perlu penyiapan SDM untuk penyediaan jalan daerah dengan skema AP Perlu penyiapan kriteria AP (target kinerja layanan, masa konsesi, dsb.) Pengembangan mitigasi risiko.

12 TERIMA KASIH