KEMENTERIAN PERTAHANAN

Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PERTAHANAN"— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PERTAHANAN
INDUSTRI PERTAHANAN

2 MASTER PLAN INDUSTRI PERTAHANAN 2010-2029
Kemandirian In-Han yang signifikan (to be quantified) Kemampuan berkolaborasi secara internasional (intl sales) Pengembangan yang sustainable. TRANSISI POSTUR IDEAL mendukung Postur IDEAL Industry growth : products jangka menengah peningkatan kerjasama internasional (new product development- advanced tech) PENCAPAIAN POSTUR MEF memenuhi pasar dalam negeri (jangka pendek). bersaing secara internasional (jangka panjang) Economic growth Mendukung MEF Peningkatan kemampuan kerjasama produksi. New product development POSTUR ALUTSISTA MEF Penetapan Program Stabilisasi dan Optimalisasi industri pertahanan Penyiapan regulasi industri pertahanan penyiapan new future products

3 SEJARAH INDUSTRI PERTAHANAN
Nasionalisasi Perush eks Asing (Hindia Belanda, Inggris,) SEJARAH INDUSTRI PERTAHANAN Penyederhanaan PN jadi PERJAN, PERUM, PERSERO Industri Nasional banyak yg tumbang (krisis 1998) Tim Pembina Ind Hankam (TPIH) Indhan prioritas KIB II Dewan Pembina Ind Stra (DPIS) Badan Pembina Ind Stra (BPIS) Dewan Pembina Ind Strat (DPIS) Pembentukan KKIP Badan Pengelola BUMN Pembubaran DPIS KEPPRES 40 KEPPRES 44 KEPPRES 56 KEPPRES 64 INPRES 17 KEPPRES 6 KEPPRES 45 PERPU 19 PERPRES 42 PP 23 1958 1960 1967 1980 1984 1989 1998 1998 2010

4 DASAR HUKUM Peraturan Keterangan Perundang-undangan UUD 1945
Pasal 30 tentang Pertahanan & Keamanan Negara Pasal 31 tentang Ilmu Pengetahuan & Teknologi UU No. 5/1984 (Industri) Psl 3 & 4 ttg Industri Pertahanan UU No. 3/2002 (Hanneg) Psl 16, 20 & 23 ttg Pembinaan Teknologi & INDHAN UU No. 34/2004 (TNI) Psl 3 Ayat 2 ttg Pembinaan Teknologi INDHAN INPRES 1/2010 Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional PERPRES 41/2010 Kebijakan Umum Pertahanan Negara PERPRES 42/2010 Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)

5 MENTERI PERINDUSTRIAN
ORGANISASI KKIP KETUA/ ANGGOTA MENHAN WAKIL KETUA/ANGGOTA MENTERI BUMN SEKRETARIS/ ANGGOTA WAMENHAN ANGGOTA MENTERI PERINDUSTRIAN ANGGOTA MENTERI RISTEK ANGGOTA PANGLIMA TNI ANGGOTA KAPOLRI ANGGOTA MENHAN POKJA

6 GRAND STRATEGI KKIP Grand Strategy mencakup 3 Hal Utama: Target,
Cara Pencapaian, Regulasi Pendukung Visi: Terwujudnya industri pertahanan yang maju, mandiri & berdaya saing. Misi: Merevitalisasi industri pertahanan nasional termasuk upaya peningkatan dan pengembangannya

7 GRAND STRATEGY KKIP (LANJUTAN)
Langkah - langkah Merevitalisasi kebijakan Litbang & perekayasaan yang terintegrasi secara nasional Menciptakan terobosan pendanaan & strategi pemasaran yang efektif Mengoptimalkan pembinaan & pemberdayaan industri pertahanan Mengintegrasikan kebijakan pengembangan & pemberdayaan SDM Memaksimalkan manfaat kerja sama luar negeri bagi industri pertahanan Merumuskan kebijakan nasional termasuk regulasi yang berpihak kepada industri pertahan Dalam Negeri

8 TUGAS KKIP Merumuskan Kebijakan Nasional Strategis bidang Industri Pertahanan Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan Industri Pertahanan Mengkoordinasikan kerjasam luar negeri dalam rangka memajukan Industri Pertahanan Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

9 PILAR KKIP & PERMASALAHAN
Pengguna (TNI, Polri, Instansi lain, Ekspor) Teknologi tinggi vs Harga Kualitas Jangka waktu penyerahan Jaminan purna jual Kesulitan modal Pesanan pengguna vs kelangsungan usaha Daya saing rendah Pengalaman kinerja masa lalu INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL Skema multi years R & D blm maks Rupiah murni lebih rendah dari nilai Kredit Ekspor Perlu sinergi dlm pembinaan BUMNIP Produsen (BUMNIP/BUMS) Pemerintah Catatan : Litbang berada di setiap pilar berdasarkan tupoksi masing-masing

10 KKIP TUGAS BESAR KKIP ALUTSISTA NON-ALUTSISTA
INDUSTRI PERTAHANAN EKSISTING ARAH PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL ALUTSISTA BUMNIP SWASTA NASIONAL NON-ALUTSISTA SINERGI PEMENUHAN KEBUTUHAN PASAR DALAM NEGERI (TNI, POLRI, LSN, DKP, KPLP dsb) & LUAR NEGERI DENGAN PENGEMBANGAN PRODUK DALAM NEGERI KKIP POTENSI SUMBER DAYA PERTAHANAN NASIONAL EMBRIO / INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL SDM WNI / WNA NATURALISASI DI DALAM/ LUAR NEGERI TEKNOLOGI /INDUSTRI DALAM NEGERI + IMPOR TEKNOLOGI (ZIG-ZAG) PRODUK DALAM NEGERI BARU (Misalkan Propellant) CONVENTIONAL NON-CONVENTIONAL

11 Model Pengembangan Awal Industri Pertahanan
VISI : Industri Pertahanan yang mandiri dan berdaya saing PASAR DAN KEMAMPUAN INDUSTRI SIPIL BELANJA HANKAM (PEMERINTAH) KEMAMPUAN INDUSTRI HANKAM Defense Indigenous Industry Market Defense Spending yang continue dan memiliki strategi memiliki peran penting untuk pembangunan industri pertahanan Pengembangan kemampuan Industri Pertahanan perlu terus dikembangkan Eksplorasi kemampuan dan kemajuan dari dunia komersial serta potensi di market komersial perlu digali; untuk sustainabiltiy

12 Manfaat KKIP Berjalannya program strategis multi sektor
Kebijakan Baru yang mengakselerasi. Menyediakan kapabilitas untuk insitusi hankam dan membangun teknologi dan industri pertahanan dalam negeri.

13 Prinsip-Prinsip Kerja dan Produk Kebijakan KKIP
Sinergi antara Pemenuhan Kebutuhan dan Pengembangan Produk Dalam Negeri. Sinkronisasi Major Weapon Acquisition dari Luar Negeri dengan Benefit Dalam Negeri Bukan Birokrasi Baru : Katalisator / Mempercepat Proses PRODUK Rekomendasi kebijakan : Perbaikan Regulasi / Reguasi Baru. Inisiasi & Monev : Program – Projek : Strategis multi sektor. Action Plan – Workable achievable Kajian Mendalam terkait issue strategis industri pertahanan

14 Mekanisme Kerja KKIP KKIP
Sidang KKIP memutuskan Hal strategis dalam lingkup Anggota KKIP Sidang KKIP plus : keputusan yang melibatkan Menteri non anggota KKIP Sekretariat KKIP Kompilasi Bahan dan Kordinasi Agenda KKIP Pokja KKIP Penyiapan Bahan - Agenda KKIP Tim Ahli KKIP Penyelesaian Kajian / Studi : Penugasan KKIP

15 MARI KITA MAJUKAN INDUSTRI PERTAHANAN KITA, DEMI PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING BANGSA *
*) PRESIDEN, 9 DESEMBER 2009

16 Prinsip Pembangunan Alutsista
Mengutamakan produk dalam negeri Pengadaan Alutsista dari luar negeri : Dilaksanakan secara G-to-G Diupayakan produksi bersama Disertai alih teknologi Dijamin keleluasaan penggunaannya Dijamin suku cadangnya Pengadaan Alutsista mengikuti proses berjenjang (Pengguna & Penentu Kebijakan)

17 BUMNIP/BUMNIS INDUSTRI PERTAHANAN KEMAMPUAN PRODUKSI KET
I. BUMNIP/BUMNIS PT. DI CN-235 N-212 Helli, (Super Puma, Bell, BO) PT. PINDAD Senjata, Munisi, Panser PT. PAL FPB-28, FPB-57, LPD, Kapal Niaga s.d DWT Pembangunan PKR, rencana selesai unit perdana PT. DAHANA Bahan Peledak (Militer & Komersil) PT. LEN Alkom Ranpur, Surveillance, Combat Management System, Listrik Tenaga Surya PT. INTI Video Surveillance System, Next Generation Video Messaging System, Digital TV System PT. KRAKATAU STEEL Baja KSW 500 (tahan peluru), Hot/Cold Rolled Coil, Wire Road PT. INKA Gerbong Penumpang & Barang PT. BHARATA INDONESIA Bomb Basket, Sharp Bomb F-16 & alat-alat berat PT. BOMA BISMA INDRA Peralatan pembangkit tenaga listrik (Paiton), Peralatan pabrik semen, gula, amonia dsb. PT. DOK PERKAPALAN KOJA BAHARI Kapal LCT, LCU, Repowering KRI PT. DOK PERKAPALAN SURABAYA PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA Kapal Patroli, Kapal Kargo, Kapal Ikan, Kapal Tunda

18 BUMS INDUSTRI PERTAHANAN KEMAMPUAN PRODUKSI KET II. BUMS (SWASTA)
CV. SARI BAHARI Bomb Udara Latih (P100) PT. PALINDO Kapal Cepat Rudal, Kapal Patroli PT. LUNDIN INVEST Kapal Cepat Rudal (Trimaran & Catamaran) PT. STARION Kendaraan Taktis Militer PT. CMI Radar, Vsat PT. Texmaco Kendaraan Taktis (Mesin, Casis dsb) ¾ s.d. 2 ½ Ton

19 MEKANISME PEMBERDAYAAN KKIP
KEBIJAKAN PEMERINTAH KKIP PERMASALAHAN DALAM PEMBERDAYAAN INDHAN INDUSTRI (PRODUSEN) PENGGUNA INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT 1 2 3 7 JAKSTRANAS INDHAN IND NASIONAL IND STRATEGIS IND HAN

20 Terima Kasih