KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL - ANINDYA VIRNITA -

2 MANFAAT INFORMASI LO Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam : Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

3 Periode Pelaporan Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut: Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dancatatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

4 Struktur dan Isi Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur: a) Pendapatan-LO b) Beban c) Surplus/Defisit dari operasi d) Kegiatan Non Operasional e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa f) Pos Luar Biasa, dan g) Surplus/Defisit-LO

5 Informasi yang Disajikan dalam Laporan Operasional atau Dalam CaLK
Entitas Pelaporan menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas Pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6 AKUNTANSI PENDAPATAN PADA LAPORAN OPERASIONAL
Pada saat timbulnya hak atas pendapatan (hak untuk menagih) atau Pada saat pendapatan direalisasi . Berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya Pengakuan Pencatatan Pendapatan LO Pengungkapan Klasifikasi Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan dalam CaLK Menurut sumber pendapatan, yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan

7 AKUNTANSI BEBAN PADA LAPORAN OPERASIONAL
Penyusutan dapat dilakukan dengan metode garis lurus, saldo menurun, dan unit produksi Saat timbul kewajiban Terjadinya konsumsi aset Terjadinya penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa . Pengakuan Pencatatan Beban LO Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan disajikan dalam CaLK Pengungkapan Klasifikasi Menurut klasifikasi ekonomi yang mengelompokkan berdasarkan jenis beban

8 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional
Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

9 Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran. Tidak diharapkan terjadi berulang – ulang; dan Kejadian di luar kendali entitas pemerintah Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

10 Surplus/Defisit – LO Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit–LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

11 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA SKPD _________ LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 20x1 dan 20x0 No. Uraian 20x1 20x0 Kenaikan/ Penurunan % KEGIATAN OPERASIONAL 1 PENDAPATAN 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Pajak Daerah xxx Xxx 4 Pendapatan Retribusi Daerah 5 Lain-Lain PAD yang Sah 6 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 5) 7 8 BEBAN 9 Beban Pegawai 10 Beban Persediaan 11 Beban Jasa 12 Beban Pemeliharaan 13 Beban Perjalanan Dinas 14 Beban Penyusutan 15 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 16 JUMLAH BEBAN (9 s.d. 15) 17 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI: (6 – 16) 18 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 19 Surplus Penjualan Aset Nonlancar 20 Defisit Penjualan Aset Nonlancar 21 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 22 JUMLAH SURPLUS/DESFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(19 s.d. 21) 23 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA ( ) POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa SURPLUS/DEFISIT LO

12 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 No URAIAN 20X1 20X0 Kenaikan/ Penurunan (%) KEGIATAN OPERASIONAL 1 PENDAPATAN 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Pajak Daerah xxx 4 Pendapatan Retribusi Daerah 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 Pendapatan Asli Daerah Lainnya 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6) 8 9 PENDAPATAN TRANSFER 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 13 Dana Alokasi Umum 14 Dana Alokasi Khusus 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d. 14) 16 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 18 Dana Otonomi Khusus 19 Dana Penyesuaian 20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s.d. 19) 22 23 BANTUAN KEUANGAN 24 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya 25 Jumlah Bantuan Keuangan 26 Jumlah Pendapatan Transfer ( ) 27 28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 29 Pendapatan Hibah 30 Pendapatan Dana Darurat 31 Pendapatan Lainnya 32 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s.d. 31) 33 JUMLAH PENDAPATAN ( )

13 LANJUTAN… 35 BEBAN 36 Beban Pegawai xxx 37 Beban Persediaan 38
36 Beban Pegawai xxx 37 Beban Persediaan 38 Beban Jasa 39 Beban Pemeliharaan 40 Beban Perjalanan Dinas 41 Beban Bunga 42 Beban Subsidi 43 Beban Hibah 44 Beban Bantuan Sosial 45 Beban Penyusutan 46 Beban Transfer 47 Beban Lain-lain 48 JUMLAH BEBAN (36 s.d. 47) 49 SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL ( ) 50 51 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 52 Surplus Penjualan Aset Nonlancar 53 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 54 Defisit Penjualan Aset Nonlancar 55 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 56 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 57 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (52 s.d. 56) 58 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA ( ) 59 60 POS LUAR BIASA 61 Pendapatan Luar Biasa 62 Beban Luar Biasa 63 POS LUAR BIASA ( ) SURPLUS/DEFISIT-LO ( )

14 TERIMA KASIH