Keuangan Universitas Padjadjaran

Presentasi berjudul: "Keuangan Universitas Padjadjaran"— Transcript presentasi:

1 Keuangan Universitas Padjadjaran
Direktorat Keuangan Unpad 26 July 2016

2 Direktorat Keuangan Bagian Keuangan dan Pelaporan
Sub bagian Perbendaharaan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran Perpajakan Sub bagian Pelaporan Keuangan Pelaporan Keuangan basis Standar Akuntansi Pemerintahan Pelaporan Keuangan basis Standar Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara dan Persediaan Pencatatan barang milik negara dan persediaan Penghapusan barang milik negara Pengelolaan Persediaan Barang Habis Pakai.

3 Struktur Pengelola Keuangan
Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Bendaharan Pengeluaran Bendahara Pengeuaran Pembantu Pemegang Uang Muka Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penandatangan SPM

4 Fungsi Verifikasi dan Validasi
Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Dirjen Peraturan Teknis Fungsi Pencatatan dan Pelaporan Transaksi Laporan keuangan triwulan Laporan keuangan semester Laporan keuangan tahunan

5 Perubahan Bidang Keuangan
Menghadapi transisi menuju PTNBH 2017. Keuangan sistem keuangan tersentralisasi – menuju model BPPTN (Bantuan Pendanaan PTN /block grant) Perencanaan beralih menjadi program based Otorisasi PPK dilakukan di Kantor Pusat; Percepatan pertanggungjawaban keuangan; Cash management lebih baik; Pengendalian keuangan yang lebih baik

6 Pelaporan keuangan terintegrasi
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai basis pelaporan; Pelaporan posisi keuangan yang lebih cepat dan akurat; Laporan Keuangan dan Laporan Akuntansi dan Laporan BMN terintegrasi menggunakan SIAT memenuhi tuntutan pelaporan triwulanan tepat waktu.

7 Sumber dana PTNBH Sumber dana : RM BPPTN Dana masyarakat
1 dan 2 terkait dengan keuangan negara 3 dana dari tuition dan non-tuition Unpad.

8 Perencanaan --- Keuangan
Direktorat Fakultas Persetujuan Rencana Universtas Kemristekdikti Realisasi Keuangan `` Unit PPK – ULP Perbendaharaan Pelaporan Pelaporan Keuangan Pemeriksaan Keuangan

9 Perencanaan Perencanaan kegiatan Perencanaan keuangan
Perencanaan pendapatan Perencanaan belanja Belanja pegawai Belanja barang Belanja modal Perencanaan ditetapkan secara bottom-up berbasis dengan rencana kegiatan.

10 Proses Keuangan

11

12 Sekarang Berjalan

13 Tim PPK

14 Subag Perbendaharaan

15 Subag Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

16 Aset Management / Barang Milik Negara (Proposed)

17 Alur Belanja

18 Proses Kerjasama

19 Pencairan Dana Kerjasama

20 Penting Kerjasama yang mengasilkan Barang modal Barang habis pakai
Akan ditetapkan penyusutan Penghapusan dengan ijin Menkeu sebagai Pengguna Barang Barang habis pakai Dilaporkan dan dicatat dalam Simak BMN Persediaan – Sistem informasi persediaan.

21 Pemeriksaan Keuangan universitas Padjadjaran

22 Pemeriksaan Keuangan Unpad
Pemeriksaan oleh : Badan Pemeriksa Keuangan RI Inspektorat Jendral Kemristekdikti Kantor Akuntan Publik Internal Audit Tujuan Pemeriksaan Kelengkapan transaksi dan bukti pendukungnya Kepatuhan terhadap peraturan keuangan Kewajaran dan Kelayakan transaksi.

23 Jenis Audit BPK - RI Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Kantor Akuntan Publik Audit Laporan Keuangan Audit Atas Kepatuhan thd Peraturan Perundang-undangan. Audit atas Pengendalian Intern Management Letter Temuan tentang kelemahan pengendalian internal. Temuan yang mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan

24 Q & A TERIMA KASIH ……………….

25 Alur PPK alternatif

26 Proses Keuangan Unit Kerja

27

28 Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Negeri
PMK nomor ….. tahun 2013 Perjalanan Dinas Luar Negeri PMK nomor 164 tahun 2015

29 Perjadin LN Prinsip Selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga; Efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja negara; Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas, khususnya dalam pemberian perintah dan pembebanan biaya perjalanan Dinas.

30 Jenis Perjalanan Dinas
Perjalanan dinas jabatan, meliputi Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan oleh pelaksana SPD di lingkup Kementerian/Negara atas beban Kementerian/Lembaga; dan/atau Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan oleh pelaksana SPD di luar lingkup Kementerian/ Negara berkenaan atas beban Kementerian/Lembaga. Perjalanan dinas Pindah

31 Komponen Perjadin Jabatan
Biaya transportasi Uang harian Biaya penginapan Uang makan Uang saku dan Uang transportasi lokal Uang representasi Biaya asuransi perjalanan, dan/atau Biaya pemetian dan angkutan jenazah.

32 Surat Tugas Surat Persetujuan Exit Permit

33 Surat Persetujuan Perjalanan Dinas
surat pemberian izin untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk atau izin untuk meninggalkan wilayah kerja di luar negeri yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan .

34 Perencanaan Perencanaan : Perencanaan program Perencanaan keuangan