MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK dan KINERJA BIROKRASI

Presentasi berjudul: "MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK dan KINERJA BIROKRASI"— Transcript presentasi:

1 MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK dan KINERJA BIROKRASI
PENDIDIKAN dalam KOMPLEKSITAS PERKEMBANGAN Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)

2 Tujuan Perkuliahan: Untuk menyamakan persepsi ttg:
1. Makna Kebijakan ( Policy ), 2. Birokrat dan Birokrasi, 3. Birokrasi Pemerintahan ( Government Bireaucracy ), 4. Kinerja Birokrasi, 5. Kebijakan Publik ( Public Policy ), 6. Proses Kebijakan ( Policy Process ), 7. Kompleksitas Perkembangan.

3 I. PENGERTIAN KEBIJAKAN
Kebijakan atau Kebijaksanaan? Kebijakan: berasal dari kata “bijak”, sedangkan Kebijaksanaan dari kata “bijaksana”. 1. Menurut Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat: Bijak artinya: Banyak bicara, pandai bersilat lidah, atau cerdik (Bijak berperi = pandai bicara) Bijaksana artinya: Beleid, policy, pandai dan adil dalam memimpin (Raja yang bijaksana dicintai rakyatnya).

4 Lanjutan 2. KBBI ( ): Kebijakan: 1. Kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. 2, Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (pemerintah, organisasi, dsb. Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sbg garis pedoman bagi manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan. Kebijaksanaan: 1. Kepandaian menggunakan akal budi (pengalaman dan pengetahuan); 2, Kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan.

5 II. Birokrat dan Birokrasi:
Birokrasi ada pada organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah, termasuk di perusahaan. Birokrat adalah orang yang memegang jabatan/tugas birokrasi tersebut. Birokrasi merupakan system untuk mengatur organisasi yang besar agar diperoleh pengelolaan yang efisien, rasional dan efektif dalam rangka mewujudkan tujuan lembaga atau organisasi. Birokrat adalah orang yang menentukan terwujud/tidaknya birokrasi tersebut.(Weber,1978)

6 Lanjutan Birokrasi adalah tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam sekala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistemis (Blau;2004:4) Birokrasi adalah keseluruhan pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit pemerintah di bawah kementerian, lembaga-lembaga non kementerian baik di pusat maupun di daerah, seperti tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa atau kelurahan (Santoso;1997)

7 III. Birokrasi Pemerintahan (government)
Birokrasi Pemerintahan (government) di Indonesia diartikan sebagai officialdom ( kerajaan pejabat). Kerajaan yang “raja-rajanya” adalah para pejabat dari suatu organisasi yang digolongkan modern. Mereka bekerja pada tatanan pola hierarki sbg perwujudan dari tingkatan otoritas dan kekuasaannya. Mereka digaji berdasarkan keahlian dan kompetensinya. Mereka berkomunikasi berdasarkan dokumen tertulis (files). Ciri-cirinya: Pejabat menetukan segala urusan masyarakat. Jabatan disusun dalam tatanan hierarki dari atas ke bawah. Makin tinggi jabatan makin besar kekuasaan, dan dilengkapi dg fasilitas sesuai jabatannya. Di luar hierarki jabatan ada rakyat yg powerless. Rakyat sangat tergantung kepada pejabat, bukan pejabat tergantung rakyat.

8 IV. KINERJA BIROKRASI: Kinerja ( Job Performance ) adalah hasil kerja secara kuantitatif maupun kualitatif yang dicapai seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. (Faustino Cardosa Gomes) Kinerja atau Performasi dapat diartikan sebagai prestasi kerja atau ujuk kerja ( Mulyasa) Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau criteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.( Rivai & Basri )

9 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja:
a. Faktor individual yang terdiri dari: (1) Kemampuan dan keahlian (2) Latar belakang (3) Demografi b. Faktor psikologis yang terdiri dari: (1) Persepsi (2) Attitude (3) Personality (4) Pembelajaran (5) Motivasi c. Faktor Organisasi yang terdiri dari: (1) Sumber daya (2) Kepemimpinan (3) Penghargaan (4) Struktur (5) Job design

10 Kinerja Birokrasi Pendidikan:
Konsep Kinerja Pendidikan ada dua hal: a. Kinerja pegawai yaitu berupa hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. b. Kinerja organisasi yaitu berupa totalitas hasil karya yang dicapai suatu organisasi (Pasolong; 2008:197) Kinerja Pendidikan adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujan, misi dan visi organisasi pendidikan. (adaptasi dari LAN-RI, 1993) Kinerja Pendidikan adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi pendidikan, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing- masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (adaptasi dari Prawirosentono;1999:2)

11 V. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK ( PUBLIC POLICY )
1. Kebijakan ( Policy ): Policy is defined as a “standing decision” characterized by behavioral concistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it. (Policy didefinisikan sebagai suatu “keputusan penting” yang bercirikan keajegan perilaku dan pengulangan pada ke dua belah pihak baik yang membuat maupun yang mematuhinya). 2. Kebijakan Publik (Public Policy ): Public Policy is what Government do, Why they do it, and what difference it makes. ( Sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan hasilnya membuat sebuah kehidupan bersama yang tampak berbeda) (Thomas R. Dye,1995, Understanding Public Policy, P.2)

12 Lanjutan ……. Public Policy are the sum of government activities, whether acting directly or through agent, as it has an influence on the lives of citizen ( Serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah, baik kegiatan yang dilakukan secara langsung, ataupun yang dilakukan oleh lembaga perwakilan, dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat) (G.Peters,1993, American Public Policy, P.4) Public Policy is a government action to address some problems ( Suatu tindakan pemerintah yang ditujukan kepada pemecahan berbagai permasalahan Negara)- (Austin Steven A. Peterson, 2003, Public Policy, dlm Jack Rabin, Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, P )

13 Lanjutan  Kesimpulan: Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya Pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan public merupakan strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, dan untuk menuju kepada masyarakat yang dicita- citakan.

14 Contoh Kebijakan Publik:
  Kebijakan Pendidikan, Kebijakan Hankam, Kebijakan pertanian, Kebijakan jaminan social, Kebijakan Pertanian, Kebijakan Perdagangan, dll. BML (Baku Mutu Lingkungan), IDT (Inpres Desa Tertinggal), Wajar Dikdas (Wajib Belajar Pendidikan Dasar), disebut Policy yang mengacu kepada peraturan perundang- undangan, (UU, Proposal dan SKB Tiga Menteri).

15 Kata-kata yg Berhubungan dg Kebijakan
Menurut Eulau dan Prewitt : Policy berhubungan dg tujuan, kehendak, dan pilihan atau keputusan. Tujuan ialah hasil akhir yg ditetapkan dan harus dicapai. Kehendak ialah maksud yg sebenarnya dari suatu tindakan. Pilihan atau keputusan adalah tindakan-tindakan atau langkah-langkah spesifik yg diambil untuk menetapkan tujuan-tujuan, menyiapkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.

16 Lanjutan ..... Membuat keputusan berarti menentukan pilihan, dan setiap pilihan, mengandung resiko. Resiko adalah efek atau akibat yang bisa diukur dari setiap tindakan. Tindakan yang berdasarkan wewenang dan merupakan cara yang berulang-ulang ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuan disebut program. Dalam keseharian kita sering menggunakan kata kebijakan secara tercampur dengan Tujuan (goal ) , Program, Keputusan (decision), Undang-undang (laws), Ketentuan-ketentuan (satandars), gagasan (proposals), atau garis-garis besar (grand designs).

17 VI. Policy Process: 1. Persepsi/Definisi PERTANYAAN:
AKTIVITAS: 1. Persepsi/Definisi PERTANYAAN: Permasalahan apa yg dihadapi pemerintah tentang apa yg dikandung dalam gagasan/ rencana kebijakan ? 2. Agregasi ( jumlah): Berapa banyak orang yang berpendapat bahwa masalah itu Penting? 3. Organisasi : Seberapa jauh orang-orang tsb. Sudah terorga nisasikan (dg baik) ? 4. Representasi: Bagaimana akses kpd para pembuat keputusan bisa ditempuh? 5. Penyiapan agenda: Bagaimana agenda kegiatan bisa diwujudkan? 6. Formulasi: Apa pemecahan yang diusulkan ? Siapa yang mengusulkan, Bagaimana caranya?

18 Lanjutan ...... AKTIVITAS: 8. Anggaran:
7. Legitimasi: PERTANYAAN: Siapa yg mendukung usul tersebut? Dan bagaimana menjaga dukungan mayoritas itu? 8. Anggaran: Berapa uang yg tersedia ? Apa sudah dianggap cukup? 9. Implementasi: Siapa yang melaksanakannya? Dan bgm mereka menjamin adanya dukungan? 10. Evaluasi: Siapa yg menilai hasil- hasilnya? Dan dgn metode apa? 11. Penyesuaian/Akhir dari Proses: Apa dan bgm penyesuaian yg hrs dilakukan?

19 Catatan: No. 1 s/d 5 dikatagorikan sebagai Problems to Government, yaitu masalah- masalah bagi pemerintah. No. 6 s/d 8 termasuk katagori Action in Government, yaitu langkah/tindakan yg dialakukan pemerintah. No. 9 dikatagorikan sebagai government to problems, yaitu pemerintah menghada- pi masalah-masalah. No. 10 s/d 11 diakatagorikan sebagai program to government, yaitu program kegiat- an pemerintah.

20 Lanjutan .... Serangkaian aktivitas itu memperlihatkan kerangka proses dari suatu policy. Proses dari suatu policy adalah fokus dari policy analysis. Proses policy mengandung dimensi Waktu. Artinya tiap unsur yg membentuk policy berubah sepanjang waktu. Satu karakteristik policy problems keberadaannya tidak berdiri sendiri. Contoh: Angkutan masal daerah perkotaan: Menurut masyarakat tidak ada masalah, karena sudah akrab dg situasi tersebut. Sementara pemerintah menganggap itu masalah, perlu policy baru. Contoh lain: Masalah Pendidikan, Masalah Lapangan kerja, Masalah Lingkungan hidup, Masalah perumahan, Masalah ekonomi, dan Masalah Hankam.

21 VII. Kompleksitas Perkembangan:
1. Suka atau tdk suka Era globalisasi telah memberi pengaruh positif dan negatif kpd semua sektor kehidupan di berbagai negara; 2. Tuntutan demokrasi, penegakan HAM, Dominasi negara maju terhadap negara berkembang, Tarik menarik kepentingan, Prilaku kapitalis dr negara liberal, pemahaman yg sempit, euforia kebebasan reformasi, politisasi kebijakan publik oleh elit politik, dsb telah menimbulkan kompleksitas kehidupan bg masyarakat;

22 Lanjutan 3. Tuntutan kepentingan individu dan kelompok dlm masy dlm memperjuangkan kebebasan, kekuasaan, kehormatan, kesejahteraan, kepuasan hidup tlh menimbulkan kompleksitas kepentingan; 4. Teori chaos menganggap bahwa dinamika dan pergerakan hidup tdk sistematis dan linier, tetapi bergulir secara liar, tdk teratur dan sulit diprediksi. Konsep dan teori yg pd masa lalu dijadikan andalan pemecahan masalah sering tdk dpt dipergunakan lagi, dan hrs dicari teori baru atau konsep baru yg sesuai;

23 Teori Spiral Dynamic,sbb: Egosentris Yg Kuat menang
Gambar:Spiral Dynamic Pertumbuhan Kehidupan / Budaya Manusia (Sumber : Sanusi, A,(2010) Teori dlm menyusun rencana yg mampu menambah pola pikir adalah teori Kompleksitas, atau Teori Spiral Dynamic,sbb: Holistik Menyeluruh Cara berpikir Pemerintah, Pejabat, Dosen, Mahasiswa, dn Masyarakat. Qolbu Ikhlas Ridho Alloh SWT Rasional Gagasan Diuji Terukur Egosentris Yg Kuat menang Imitatif Meniru Insinktif Naluri Kompleksitas/Chaos Tertib, Demokratis, Sejahtera

24 Lanjutan ..... 5. Kompleksitas dlm perkembangan masyarakat berarti suasana yg tidak teratur, tdk menentu, dan chaos, yg disebabkan oleh berbagai pengaruh yg berkembang di masyarakat yg satu sama lain saling mempengaruhi, saling ketergantungan akibat berbagai tarik menarik kepentingan baik secara individu maupun secara kelompok, golongan, bahkan bangsa dan negara.