MEMBANGUN KESETARAAN DALAM KOMUNIKASI POLITIK

Presentasi berjudul: "MEMBANGUN KESETARAAN DALAM KOMUNIKASI POLITIK"— Transcript presentasi:

1 MEMBANGUN KESETARAAN DALAM KOMUNIKASI POLITIK
(Disampaikan Dalam Pelatihan Komunikasi Politik untuk Anggota DPRD Kab. Barru Sulawesi Selatan Tanggal 29 Nopember 2007 di Hotel Sofyan Cikini Jakarta) Dr. Eko Harry Susanto, M.Si Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara

2 Pendahuluan Usaha menyejahterakan masyarakat di era otonomi daerah berlandaskan kepada UU No. 32 tahun 2004. Harus diperhatikan juga komunikasi yang erat diantara elite politik maupun birokrasi pemerintahan daerah, partai politik, lembaga swadaya masyarakat dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam kekuasaan yang demokratis. .

3 Pendahuluan Menciptakan pola komunikasi terpadu yang erat diantara elite dan para pemilik otoritas sosial, ekonomi dan politik di daerah sulit dilakukan Banyak masalah komplek sejak reformasi tahun 1998 Warisan politik yang masih menyisakan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

4 Pendahuluan Masalah krusial sebagai problem komunikasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah konflik dan perbedaan kepentingan diantara elite maupun institusi pemerintah di daerah Munculnya konflik mengakibatkan pelayanan kepada publik menjadi terhambat

5 Faktor Pemicu Dis Harmonisasi Komunikasi
Eksistensi partai politik dalam pemerintahan daerah Merasa unggul secara sektoral dari setiap institusi di Pemda merupakan warisan masa lalu yang dilembagakan Hubungan Antara unit ataupun institusi Pemerintahan di Daerah dengan DPRD yang kurang harmonis

6 Eksistensi Partai Politik
Partai Politik memiliki posisi kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah Lembaga – lembaga di Pemda merupakan sub ordinat dari Bupati atau Walikota yang di dukung oleh partai politik Di pihak lain Pemda dalam menjalankan visi misi nya sulit untuk lepas dari kontrol DPRD

7 Eksistensi Partai Politik
Para pimpinan Lembaga di Pemerintahan Daerah didominasi oleh para pendukung politiknya. PNS harus netral tetapi secara terselubung mendukung kandidat Bupati/ Walikota pada saat kampanye dalam pilkada.

8 Eksistensi Partai Politik
Bupati/ Walikota terpilih cenderung menempatkan Tim Suksesnya dalam struktur pemerintahan dan menggusur lawan politiknya. Profesionalisme, karier dan kepangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil seringkali diabaikan.

9 Eksistensi Partai Politik
Pimpinan yang kuat dan mengakar di lingkungan stafnya, tetapi ybs merupakan pendukung dari orang yang tergusur atau bukan dari kelompoknya maka sulit untuk membangun relasi seiring sejalan. Tertap menjadi pimpinan tetapi hubungan tdk harmonis dengan Bupatai/ Walikota terpilih

10 Permasalahan Sektoral
Unit yang satu merasa lebih unggul/ lebih rendah dibandingkan dengan Unit yang lain dalam hal anggaran, fasilitas, sumberdaya manusia, pendapatan di luar gaji rutin dll Sistem koordinasi yang tidak berjalan dengan baik. Perbedaan budaya organisasi di setiap Unit Kerja yang dilembagakan dan berpotensi menimbulkan konflik dengan Unit lain.

11 Politisasi Birokrasi Kultur pemerintahan di daerah yang masih feodalistis dan kewenangan DPRD dalam legislasi, anggaran dan pengawasan berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan hubungan. Ketidakseimbangan kekuatan politik di DPRD berimplikasi terhadap politisasi Pemerintahan di daerah

12 Komunikasi Politik Antar Kelompok
Perbedaan tujuan berkomunikasi, Misalnya satu pihak akan menyerang kebijakan, pihak lainnya justru akan bertahan. Ini sulit untuk sepakat. Penghargaan terhadap lembaganya yang berlebihan. Merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Unitnya adalah yang terbaik

13 Komunikasi Politik Antar Kelompok
Ketidakpercayaan (lack of trust), Unit Kerja sebelum melakukan komunikasi sudah tidak percaya lebih dulu terhadap lembaga lainnya karena berbagai alasan Penarikan Diri (Withdrawl), Tidak mau berkomunikasi dan sengaja menghindar

14 Komunikasi Politik Antar Kelompok
Ketiadaan Empati, Tidak mampu memposisikan sebagai pihak lain jika menghadapi persoalan yang sama Stereotip terhadap lembaga lain, sulit untuk berkomunikasi karena menilai lembaga lain secara emosional dinilai jelek Jarak kekuasaan, struktur dalam organisasi berpengaruh terhadap komunikasi yang efektif

15 Komunikasi Politik Antar Kelompok
Konflik antar lembaga – lembaga dalam pemerintahan tersebut, tidak mudah untuk dihilangkan. Sesungguhnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika konflik yang muncul memang demi untuk kepentingan rakyat. Persoalannya, konflik antar lembaga banyak pula diwarnai oleh kepentingan kelompok yang tidak merepresentasikan demi kesejahteraan seluruh masyarakat

16 Menciptakan Kesetaraan Komunikasi
Untuk menciptakan komunikasi yang integratif agar lembaga – lembaga di Kabupaten/ Kota bisa bekerja sama dengan baik, harus berpijak pada pengertian komunikasi yang mencakup : Komunikasi merupakan proses pemahaman bersama antara pengirim dan penerima pesan.

17 Menciptakan Kesetaraan Komunikasi
Komunikasi merupakan proses yang mendorong suatu tindakan untuk menguasai. Dilakukan dengan menggunakan strategi komunikasi yang efektif Komunikasi adalah mekanisme dalam penggunaan kekuasaan, yang tujuannya mempengaruhi pihak - pihak yang dikuasai atau menjadi sasaran

18 Menciptakan Kesetaraan Komunikasi
Lasswell’s Model Who (speaker)  What (Message)  Channel (Medium)  Whom (Audience / Listener)  Effect Intinya, siapa mengatakan pesan apa, menggunakan saluran apa, kepada siapa dan apa dampaknya

19 Menciptakan Kesetaraan Komunikasi
Lembaga – lembaga di pemerintahan daerah harus memiliki prinsip bahwa komunikasi tidak berjalan secara linier, tetapi interaktif. Komunikasi yang demokratis harus bersifat lateral vertikal keatas maupun kebawah

20 Menciptakan Kesetaraan Komunikasi
Komunikasi yang demokratis harus menghilangkan jarak kekuasaan antar lembaga untuk membangun makna bersama Kekuatan komunikasi dalam organisasi pemerintah, menyangkut komunikasi formal maupun informal

21 Memperbaiki Komunikasi Kelompok
Pahami Kondisi Lembaganya sendiri, apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan. Gunakan visi – misi pemerintahan daerah sebagai kerangka pemikiran bersama yang mengikat untuk kepentingan masyarakat setempat

22 Memperbaiki Komunikasi Kelompok
Sediakan waktu (take time) yang memadai sebelum melakukan pembicaraan. Ini untuk mencegah ketergesa- gesaan dan emosi. Komunikasi antar lembaga – lembaga dalam pemerintahan di daerah harus memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada disekelilingnya

23 Memperbaiki Komunikasi Kelompok
Tingkatkan kemampuan berkomunikasi (communication style). Penting untuk berlatih dalam komunikasi yang memperhatikan pengorganisasian pesan dan komunikasi non verbal. Tumbuhkan umpan balik. Komunikasi jangan bersifat terus mengungguli, berikan dorongan untuk menimbulkan umpan balik. Meskipun tetap tidak menafikan aspek struktural dalam lembaga.

24 Memperbaiki Komunikasi Kelompok
Mengembangkan empati adalah mutlak dalam komunikasi antar lembaga di pemetintahan daerah. Terlebih lagi ketika bicara tentang kesejahteraan rakyat. Perhatikan kesamaan pemikiran, bukan mengeksplorasi perbedaan Berkomunikasi harus menjunjung tinggi etika komunikasi. Apalagi lembaga pemerintah yang menjadi rujukan rakyat.

25 Penutup Menciptakan kesetaraan komunikasi eksekutif dan legislatif demi meningkatkan kinerja pemerintahan di daerah yang berdampak kepada pelayanan kepada publik yang lebih baik Kesetaraan komunikasi harus berfokus kepada transparansi informasi. Keterbukaan informasi Publik akan menjadi pendorong demokrasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

26 Referensi Littlejohn , Stephen W Theories of Human Communication , Belmont California, Wadsworth Publishing Company. Myers, Michele Tolela and Gail E. Myers Managing By Communication, New York, New Newsey, London, Mc.Graw Hill International Book. Co. Ruben, Brent D Communication and Human Behaviour, ThirdEdition, Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall. Samovar, Larry A, Richard E. Porter and Nemi C. Jain Understanding Intercultural Communication, Belmont – California : A Division of Wadsworth Inc. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

27 Curriculum Vitae Dr. Eko Harry Susanto, M.Si
Pengajar S1 Ilmu Komunikasi, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Administrasi Pengajar S2 Ilmu Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Manajemen Pendidikan : S1 Ilmu Pemerintahan Fak. Sospol, UGM Yogyakarta, Tahun 1981 S2 Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Jakarta Tahun 1996 S3 Ilmu Komunikasi Unpad, Bandung, Januari Tahun 2004 Telp. 021 – , Fax. 021 – HP