Disusun Oleh : PT Daya Makara UI

Presentasi berjudul: "Disusun Oleh : PT Daya Makara UI"— Transcript presentasi:

1 Disusun Oleh : PT Daya Makara UI
Kick Off Meeting Pekerjaan Penyusunan Action Plan TIK Depdiknas, Penyempurnaan Master Plan dan Investment Plan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Disusun Oleh : PT Daya Makara UI

2 Pengalaman Perusahaan PT Daya Makara UI
Beberapa proyek yang pernah dikerjakan antara lain: Grand Design SPIPISE BKPM (2008) IT Plan Inspektorat Jenderal Depkeu (2008) IT Strategic Plan Ditjen DIKTI (2007) IT Audit Dipenda DKI Jakarta (2007) Penyusunan SOP TI Depnakertrans (2007) Review IT Plan Bank Mandiri (2007) Grand Design Sistem Informasi (Enterprise Architecture) BPKP (2007) IT Blueprint Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2007) Audit TI Bank Mandiri berbasis COBIT (2007) IT Strategic Plan di Departemen Pertanian (2007) IT Strategic Plan di Bosowa Corporation (2007) Information Management Strategic Plan Bank Indonesia (2007) IT Strategic Plan Ditjen Bea Cukai (2006) Assessment Aplikasi Keuangan, Review IT Plan & Penyusunan TOR ERP PT. Angkasa Pura I (2006) Penyusunan Struktur Organisasi & SOP TI di Jamsostek (2005) IT Plan Pemda Maluku (2005) Dalam penyusunan IT Plan, kami juga menyertakan usulan mengenai tatakelola-nya, termasuk organisasi TI yang mendukung rencana strategis TI yang kami buat. Kami memiliki surat referensi keberhasilan pekerjaan dari klien-klien kami.

3 Daftar Isi Visi Pendidikan Nasional Misi Pendidikan Nasional
Tiga Pilar Pendidikan Nasional Anatomi Pendidikan di Indonesia Tinjauan Awal Terhadap Pekerjaan Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Tinjauan : Draf PerMenDiknas Terkait Pengelolaan TIK di Lingkungan Depdiknas E-Administrasi E-Pembelajaran Jardiknas Perumusan Action Plan TIK

4 Visi Pendidikan Nasional
Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan: INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF (Insan Kamil/Insan Paripurna) Sumber : Renstra Depdiknas

5 Misi Pendidikan Nasional
Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI. Selaras dengan Misi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas untuk tahun menetapkan Misi sebagai berikut: MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG MAMPU MEMBANGUN INSAN INDONESIA CERDAS KOMPREHENSIF DAN KOMPETITIF. Sumber : Renstra Depdiknas

6 Tiga Pilar Pendidikan Nasional
Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas & Pencitraan Publik Sumber : Renstra Depdiknas

7 Pilar Pertama Pendidikan Nasional Pemerataan & Perluasan Akses Pendidikan
Sumber : Renstra Depdiknas

8 Pilar Kedua Pendidikan Nasional Peningkatan Mutu, Relevansi, & Daya Saing
Sumber : Renstra Depdiknas

9 Pilar Ketiga Pendidikan Nasional Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, & Pencitraan Publik
Sumber : Renstra Depdiknas

10 Anatomi Pendidikan di Indonesia
KONTEN DAN KURIKULUM PROSES BELAJAR MENGAJAR FASILITAS SARANA PRASARANA SUMBER DAYA MANUSIA INFRASTRUKTUR DAN SUPRASTRUKTUR PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ADMINISTRASI LEMBAGA PENDIDIKAN NILAI-NILAI BUDAYA DAN FILOSOFI PENDIDIKAN VISI – MISI – TUJUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH IDEOLOGI POLITIK EKONOMI SOSIAL BUDAYA HANKAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Sumber : Grand Design ICT Untuk Pembelajaran di Sekolah

11 Tinjauan Terhadap Pekerjaan [1]
Bahwasanya pihak pustekkom menginginkan pekerjaan ini melingkupi seluruh kegiatan terkait e-pendidikan yang merupakan tanggung jawab Depdiknas. E-pendidikan yang dimaksud terdiri atas e-pembelajaran dan e-administrasi E-pembelajaran adalah inisiatif depdiknas di dalam menciptakan suatu kondisi dimana konten pembelajaran (materi pelajaran dan bahan ajar) dapat di akses oleh siapa pun dimanapun dan kapan pun. Selain perluasan dan kemudahan akses, inisiatif ini juga berusaha menciptakan mekanisme berbasis TIK yang efekif dan efisien di dalam mendapatkan, menyaring dan memilah, serta menyebarluaskan konten pembelajaran. E-administrasi adalah inisiatif depdiknas sebagai lembaga pemerintahan sekaligus lembaga pelayanan publik di dalam menciptakan kegiatan administrasi baik pendidikan maupun non pendidikan (back office) secara akuntabel dan transparan serta memenuhi aspek good governance dan good government. Depdiknas berharap untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi terkait pendidikan yang berkualitas disamping kebutuhan menteri dan pimpinan eselon untuk mendapatkan informasi yang berguna di dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan.

12 Tinjauan Terhadap Pekerjaan [2]
Pekerjaan penyusunan Action Plan TIK Depdiknas, penyempurnaan master plan, dan investment plan dilakukan untuk mendukung e-pendidikan sebagai salah satu flagship initiative nasional. Perumusan Action Plan akan merujuk pada rencana strategis Depdiknas , bagaimana menerjemahkan renstra tersebut ke dalam langkah nyata melalui roadmap untuk TIK pendidikan nasional. Penyusunan Master Plan dilakukan dalam rangka menyusun perumusan kondisi & situasi ideal terkait TIK, baik TIK sebagai e-pembelajaran maupun TIK sebagai e-administrasi. Master Plan tersebut diharapkan dapat menjadi panduan dalam pemanfaatan TIK bagi seluruh elemen yang terlibat pada pembangunan pendidikan nasional demi terwujudnya e-pendidikan. Perancangan Investment Plan akan kami lakukan setelah penyusunan Master Plan dilakukan. Pengerjaan ini dilakukan untuk menjamin bahwa investasi yang dikeluarkan oleh Depdiknas terkait TIK dapat optimal dan lebih tepat sasaran

13 Pendekatan/Metodologi
Vision & Mission Organization Strategy, Policies, Objectives & Perumusan Action Plan Roadmap & Implementation Plan Current Assessment Penyempurnaan Master Plan Business Architecture Layer Business Architecture Layer Business Architecture Layer Information Systems Architecture Layer Information Systems Architecture Layer Information Systems Architecture Layer Gap Analysis Information Technology Architecture Layer Information Technology Architecture Layer Information Technology Architecture Layer IS/IT Management & Organization IS/IT Management & Organization IS/IT Management & Organization Investment Plan Project Portfolio Financial (Budget & Invesmtent) Plan Change management Priorities & Schedules

14 Tinjauan Terhadap Draf Per Men Diknas Terkait Pengelolaan TIK [1]
Bahwa menurut pasal 7 ayat 8, ternyata pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemutakhiran aplikasi menjadi tanggung jawab Satker terkait. Analisis: Untuk beberapa jenis aplikasi tertentu, seperti aplikasi keuangan dan kepegawaian, yang pada dasarnya sama untuk seluruh unit utama (eselon I), sebenarnya tidak perlu pengadaannya dilakukan secara terpisah. Cukup disedakan satu aplikasi yang pengadaannya boleh dilakukan oleh Sekretariat Jendral atau Pustekkom, dan penggunanya di-share mulai dari Setjen sampai Setditjen/Sekretariat eselon 1 lainnya. Kemudian, untuk beberapa system software (apakah ini termasuk aplikasi?), seperti lisensi DBMS, Datawarehouse, OLAP, BI, Workflow, Antivirus, Collaboration tool, Document Management Systems, dsb, kami pikir tidak perlu pengadaannya dilakukan untuk setiap/masing-masing unit utama. Kami pikir, lisensi dari system software tersebut dapat di-share/distribusikan ke banyak user di Depdiknas.

15 Pasal 7 ayat 1 : Jenis aplikasi terdiri atas Aplikasi Administrasi dan Aplikasi Konten Pembelajaran serta Aplikasi Informasi dan Kebijakan Pendidikan. Revisi : Aplikasi dapat pula dibagi menjadi aplikasi yang dapat digunakan secara luas oleh Depdiknas (Depdiknas-wide) seperti system software dan aplikasi unik yang digunakan oleh unit utama Pasal 7 ayat 1 : Pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Satker terkait. Revisi : Pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran aplikasi unik masing-masing satker menjadi tanggungjawab satker terkait. Pasal 7 ayat 8 : Pendanaan untuk pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemutakhiran aplikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Satker terkait. Revisi : pendanaan untuk pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemutkhiran aplikasi yang digunakan secara luas di lingkup Depdiknas, pengadaannya cukup diadakan satu kali dengan lisensi Depdiknas dan satker-satker dapat menggunakannya tanpa membeli lisensi lagi. Dengan pengelola lisensi adalah Pustekkom.

16 Tinjauan Terhadap Draf Per Men Diknas Terkait Pengelolaan TIK [2]
Bahwa menurut pasal 11 ayat 2, ternyata Unit Utama memberikan akses data pendidikan dan non-pendidikan kepada PSP, berkoordinasi dengan Pustekkom. Analisis: Menurut pengalaman kami di berbagai organisasi pemerintahan, tanpa aturan tegas yang mewajibkan penyerahan data kepada unit pengolah data, sangat sulit sekali mewujudkan pangkalan data yang tunggal. Dalam pasal 11 ayat 2 itu, tidak dijelaskan apakah unit utama wajib atau boleh menyerahkan akses data kepada PSP. Banyak pasal-pasal yang menjelaskan bahwa setiap satker harus berkoordinasi dengan Pustekkom. Hal ini sangat baik dalam memberikan wawasan/masukan kepada setiap satker. Apabila wewenang dari Pustekkom tidak dieksplisitkan, maka akan ada kemungkinan seluruh nasehat dari Pustekkom tidak akan diperhatikan. Beberapa hal yang mungkin terjadi adalah bahwa pihak yang memegang anggaran, dialah yang menentukan jalan atau tidak jalannya suatu proyek TIK, tidak tergantung apa saran/nasehat Pustekkom maupun standar yang dikeluarkan Pustekkom.

17

18 Tinjauan Terhadap Draf Per Men Diknas Terkait Pengelolaan TIK [3]
Mekanisme relasional seperti business-IT liason tidak ditemukan. Pola umum untuk hak pengadaan dan pengembangan aplikasi nampaknya terdesentralisasi. Pola desentralisasi hak pengembangan aplikasi hanya cocok untuk organisasi yang bisnis-bisnisnya kurang berhubungan. Sedangkan untuk organsasi yang kegiatannya saling berhubungan, sebaiknya pengembangan aplikasi untuk kegiatan yang berhubungan itu dilakukan secara terpusat.

19 Tinjauan Awal Rich Picture e-Administrasi
Menteri Data Non Pendidikan Data Pendidikan Setjen Kebijakan Data Non Pendidikan Unit Utama Unit Utama PSP Balitbang Data Pendidikan Data Pendidikan Dinas Pendidikan Institusi Pendidikan Data Pendidikan & Non Pendidikan Sekolah Perguruan Tinggi Pusat Pendidikan

20 Usulan Rancangan e-Administrasi
Executive Dashboard Menteri Setjen PSP Balitbang Data Warehouse Non Pendidikan Non Pendidikan Pendidikan Data Warehouse Pendidikan Decission Support System IIP Content Mgt IIP Knowledge Mgt finance H R Collaboration Tool Mgt Aset Data Non Pendidikan Aplikasi Portal Data Pendidikan Aplikasi Unit Utama Institusi Pendidikan Sekolah Perguruan Tinggi Pusat Pendidikan Dinas Data Pendidikan & Non Pendidikan

21 Isu & Permasalahan Terkait e-Administrasi [1]
Pengelolaan data pendidikan Bagaimana mekanisme pengumpulan data pendidikan dari institusi pendidikan yang ada saat ini? (input, proses, output, kebijakan, standar teknologi, dsb) Data-data pendidikan dan non pendidikan apa yang penting / kritikal untuk masing-masing entitas? (untuk menteri, unit utama, dinas, sekolah itu sendiri) Pengelolaan data non pendidikan Bagaimana peran setjen di dalam pengelolaan data non pendidikan? Bagaiman pola kolaborasi dan pertukaran data antara setjen dengan setditjen? Bagaimana mekanisme kolaborasi antara setjen Depdiknas dengan dinas pendidikan terkait data non pendidikan? Bagaimana peluang terciptanya aplikasi back office yang terintegrasi di lingkup Departemen?

22 Isu & Permasalahan Terkait e-Administrasi [2]
Proses Bisnis antar unit utama/satker di lingkungan departemen. Bagaimana pola pertukaran data antar eselon satu di Depdiknas? Adakah standar dan platformnya? Bagaimana data governance nya? Bagaimana mekanisme pertukaran data antar eselon 2 dalam satu unit utama? Sudah adakah standar? Data governancenya bagaimana? Executive Information System dan Pangkalan Data Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk ada di Dashboard menteri? Apakah pimpinan eselon juga membutuhkannya? Bagaimana kolaborasi data antara data administrasi pendidikan dan non pendidikan? Bagaimana mekanisme keterhubungan antara data administasi dengan data pembelajaran (e-learning) yang ada? Apakah data administrasi menentukan jenis konten dsb?

23 Isu & Permasalahan Terkait e-Administrasi [3]
Otorisasi dan peran Dinas Pendidikan terkait aliran data pendidikan dan non pendidikan Data pendidikan apa saja dari institusi pendidikan yang harus dikoleksi dinas pendidikan dan data apa saja yang langsung dikirim ke PSP Balitbang. Aplikasi dan teknologi yang digunakan untuk mengirimkan data dari sekolah (institusi pendidikan) dan dari dinas pendidikan. Seberapa besar kewenangan dinas pendidikan dibawah Pemda terhadap kebijakan pendidikan. Bagaimana kontribusi Depdiknas? Bagaimana mekanisme pembiayaan untuk operasionalisasi pendidikan di institusi pendidikan? Bagaimana pola pertukaran data antara Depdiknas dengan dinas pendidikan di daerah? Adakah standar dan platformnya? Bagaimana data governance nya? Adakah aturan untuk mewajibkan dinas untuk menyerahkan data ke Depdiknas? Dan sebaliknya?

24 Tinjauan Awal Terhadap Jardiknas

25 Pemanfaatan Jardiknas Sebagai infrastruktur e-Administrasi
E-Pendidikan E-Administrasi E-Pembelajaran Keuangan Perencanaan Kepegawaian Barang Milik Negara Rehabilitasi Sekolah Pengendalian Internal Data Induk Sekolah, Guru dan Siswa Sekretaris Jenderal Inspektorat Jenderal Balitbang Pendidikan Tinggi Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal & Informal “Jardiknas sebagai infrastruktur e-Administrasi telah dimanfaatkan untuk komunikasi antar zona dan pelaporan-pelaporan kinerja yang transparan, akuntabel, dan realtime yang akan merupakan integrasi dari modul aplikasi yang saat ini ada” “Integrasi SIM Depdiknas diharapkan dapat memperkuat sistem pendukung keputusan (Decission Support System) Depdiknas” (Sumber : Keynote Mendiknas di Microsoft Government Leader Forum (GLF),Asia Pacific, Jakarta, 2008)

26 Pemanfaatan Jardiknas Sebagai Infrastruktur e-Pembelajaran
E-Pendidikan E-Administrasi E-Pembelajaran Jardiknas sebagai infrastruktur pembelajaran juga telah dipergunakan untuk transaksi dan transformasi ilmu pengetahuan. “Melalui e-Pembelajaran kita (Depdiknas) berharap 2 literasi yang membuat pendidik terkendala – yaitu ICT Literacy dan English Literacy – dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensinya dapat diatasi dan menjadi bagian dari Master Plan TIK Depdiknas, Kedua literasi ini menjadi penting karena merupakan bekal generasi dan bangsa Indonesia untuk memenangkan kompetisi global di Abad 21” (Sumber : Keynote Mendiknas di Microsoft Government Leader Forum (GLF),Asia Pacific, Jakarta, 2008) Bimbingan Belajar Online Bank Soal Online Uji Kompetensi Online Smart School Digital Library Research Network Selain sebagai infrastruktur untuk konten administrasi dan pembelajaran, Jardiknas juga dimanfaatkan untuk menginformasikan berbagai kebijakan Depdiknas terkait berbagai hal seperti Ujian Nasional (UN), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Badan Hukum Pendidikan (BHP), Sertifikasi Guru.

27 Fasilitas Jardiknas Fasilitas Jardiknas pada saat ini meliputi :
Akses Internet (200Mbps) Akses OpenIX (2x100Mbps) Akses ke Data Center Sistem Informasi Depdiknas ( , Webhosting, Dapodik, dll). Colocation Server Video Conferences Voice Intranet Call Center dan Dukungan Teknis

28 Topologi Jardiknas

29 Topologi INHERENT

30 Isu & Permasalahan Terkait Jardiknas
Tidak semua node INHERENT digabungkan secara penuh ke LAN Perguruan Tinggi Keterbatasan SDM teknisi (terutama PTS) Akses jaringan ke daerah terpencil sulit & mahal Bagaimana memanfaatkan INHERENT sebagai backbone Jardiknas? Bagaimana aturan di dalam pembatasan data yang mengalir di backbone? Bagaimana penataan IP address  IPv6? Bagaimana koneksi sekolah-sekolah ke node INHERENT?

31 Tinjauan Awal Terhadap E-Pembelajaran (E-Learning)

32 Permasalahan Pendidikan Nasional
Penyebaran SDM berkualitas yang tidak merata. Sekitar 70% SDM yang memiliki gelar Doktor dan Master berada di Jawa (berada di 5 PT besar: UI, ITB, IPB, UGM, dan ITS). Menurut data Direktori Doktor Indonesia, saat ini tercatat sekitar doktor di Indonesia tersebar di sekitar PTN & PTS. Asumsi ada doktor di seluruh Indonesia yang bekerja sebagai dosen, maka rata-rata hanya terdapat 4 doktor/PT. Jumlah doktor di PT ternama bisa mencapai 500-an. Solusi: Memanfaatkan e-Pembelajaran untuk optimalisasi penggunaan (sharing) tenaga ahli 2) Tingkat partisipasi masuk institusi pendidikan yang masih rendah Data Ditjen Dikti tahun 2003 menyebutkan bahwa tingkat partisipasi masuk PT masih rendah (sekitar 12,8 %). Masih lebih rendah dari negara tetangga di Asia Tenggara. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar empuk PT asing. Solusi: Memperbesar kapasitas akses ke PT tinggi nasional dengan memanfaatkan e-Pembelajaran untuk credit earning, certification, ataupun web-based educational program. 3) Pembangunan infrastruktur TIK yang timpang sehingga akses ke informasi menjadi terbatas. Kajian Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna Internet Indonesia mencapai 20 juta orang (Bisnis Indonesia, 2006). Infrastruktur TIK masih berpusat di Jawa dan kota besar lain. Akses ke informasi berkualitas jadi terbatas. Solusi: Membuka akses selebar mungkin dengan menggunakan Jaringan Pendidikan Nasional dan Inherent.

33 Hasil Survey Pustekkom Pemanfaatan Internet oleh Guru SMA (N = 196)
76,9 % 23,1 % Belum pernah memanfaatkan internet Pernah memanfaatkan internet antara 1 – 5 kali Sementara hasil survey pemanfaatan internet oleh guru SMA yang dilakukan oleh Pustekkom adalah seperti ini. Sebagian besar guru masih gagap komputer dan internet. Penelitian ini dilakukan di delapan lokasi (Banda Aceh, Pekan Baru, Banten, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Kutai Kartanegara) terhadap 196 responden guru SMA pavorit. Sumber: Yuhetty, Harina (Mantan Kepala Pustekkom)

34 Hasil Survey Pustekkom
Pemanfaatan e-dukasi.net oleh Guru SMA (N = 196) 92,1 % 7,9 % Ini adalah gambaran pemanfaatan program jaringan sekolah yang dikembangkan Pustekkom (Edukasinet). Sebagaian besar belum pernah memanfaatkan Edukasinet. Tapi ini wajar karena survey ini dilakukan berbarengan dengan sosialisasi Edukasinet oleh Pustekkom di delapan lokasi sekolah rintisan seperti dijelaskan sebelumnya. Pernah memanfaatkan e-dukasi.net Belum pernah memanfaatkan e-dukasi.net Sumber: Yuhetty, Harina (Mantan Kepala Pustekkom)

35 Kondisi Pemanfaatan TIK di SMU
Jumlah sekolah yang memiliki komputer dengan jumlah cukup dan spesifikasi memadai hanya sekitar 1600 sekolah (sekitar 33 % jumlah SMU). 30 % SMU sudah mempunyai lab. Dari 9557 SMU di Indonesia, telah terkoneksi ke internet sekitar 400 SMU, dan yang memanfaatkan internet sebagai sumber belajar dan media komunikasi hanya sekitar 100 sekolah. Sekolah-sekolah yang telah memanfaatkan ICT dalam pembelajaran sekitar 250 sekolah. Sebagian kecil dari sekolah-sekolah tersebut telah mengembangkan software pembelajaran secara mandiri. Sumber : Widodo, et all., 2005

36 Layanan Terkait e-pembelajaran Yang Disediakan Pustekkom
Saat ini Akan datang TV edukasi Dasar & Menengah 1 Arah - Dasar, Menengah, dan PT - 2 Arah (digital) E-dukasi.net - Repositori konten menengah umum - Sistem terpusat - Repositori konten menengah umum dan PT - Sistem terdistribusi PJJ - PSB untuk SMP dan SMA Terbuka - PJJ S1 PGSD Transfer kredit (SKS) antar PT

37 Peran Pustekkom dalam e-Pembelajaran
2 Membuat panduan detail mengenai usulan solusi kerjasama e-Pembelajaran secara nasional e-Pembelajaran 3 Mendukung dan mengawasi pelaksanaan inisiatif atau gagasan kerjasama terkait DIKNAS PUSTEKKOM DIV-1 Mendefinisikan kebutuhan bersama dan menyerahkan solusi secara kolektif PUSTEKKOM DIV-2 Memantau pembangunan, implementasi, dan pengembangan manajemen operasional program yang dicanangkan 4 PERGURUAN TINGGI 1 SEKOLAH 5 Menyediakan infrastruktur dan layanan yang dibutuhkan oleh seluruh instansi di bawah Diknas DINAS

38 Diagram Konsep Berbagi kapabilitas Antar Perguruan Tinggi
Tinggi A Memiliki Dosen-Dosen Praktisi Terbaik Perguruan Tinggi B Memiliki Materi Ajar Berkualitas Perguruan Tinggi C Memiliki Kumpulan Peneliti Handal Perguruan Tinggi D Memiliki Beragam Laboratorium Industri Perguruan Tinggi E Memiliki Pustaka Jurnal Terlengkap Perguruan Tinggi F Memiliki Jejaring Kerjasama Industri Perguruan Tinggi G Memiliki Lisensi Sejumlah Produk/Jasa KHAZANAH ILMU PENGETAHUAN DAN ASET INTELEKTUAL PT X PT Y PT X PT Y PT X PT Y PT X PT Y PT X PT Y PT X PT Y PT X PT Y PT Z PT P PT Q PT R Sumber: Aptikom

39 Gambaran Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Melalui E-Pembelajaran
pooling sharing sharing pooling

40 Usulan Rancangan e-Pembelajaran
Pusbuk Depdiknas Entitas Lainnya Konten Pembe lajaran Konten Pembe lajaran Koordinasi Pustekkom Perpustakaan Nasional Pangkalan Data Konten Pembelajaran Konten Pembe lajaran BSNP Content Mgt Knowledge Mgt Data Warehouse IIP Collaboration Tool Portal Konten Pembe lajaran Penerbit Institusi Pendidikan Tinggi Balai Pendidikan sekolah Masyarakat

41 Perumusan Action Plan TIK

42 Metodologi Perumusan IT Action Plan
Tinjauan terhadap Renstra Depdiknas Pencapaian Pada Saat Ini (Realisasi) Analisa Kesenjangan Perumusan IT Action Plan Mendefinisikan sasaran strategis Depdiknas, ukuran kinerja kunci, dan target Melakukan observasi tingkat keberhasilan sasaran strategis Melakukan analisa kesenjangan antara Renstra dan Realisasi Merumuskan langkah-langkah nyata terkait dukungan TIK terhadap pencapaian sasaran renstra 1 2 3 4

43 Prakiraan Hasil Akhir Pekerjaan
Tinjauan terhadap Renstra Depdiknas Pencapaian Pada Saat Ini (Realisasi) Analisa Kesenjangan Perumusan IT Action Plan Sasaran Pembangunan Kegiatan Pokok Pembangunan Ukuran Kinerja Kunci Realisasi Analisa Kesenjangan antara Realisasi dan Target Kegiatan Pokok Pembangunan (tambahan) Ukuram Kinerja Kunci (tambahan)/ Kebutuhan data untuk mengukur IKU Kebutuhan Solusi TIK Keterangan Pengelolaan pendidikan di Ditjen Mendikdasmen berbasis ICT yang handal Program perluasan akses ke ICT/TV Based Learning Pendidikan layanan khusus berbasis ICT/TV Edukasi pada minimal 30 % kabupaten terpencil… Butuh data hasil observasi Jumlah televisi daerah yang merelai siara TV Edukasi. Jumlah kabupaten yang dapat mengakses internet [contoh] Penetrasi infrastruktur jaringan ICT berskala nasional melalui beberapa metode. Pemanfaatan jaringan yang sudah ada