Labor Contract and Work Incentives

Presentasi berjudul: "Labor Contract and Work Incentives"— Transcript presentasi:

1 Labor Contract and Work Incentives
Labor Economics Series Labor Contract and Work Incentives

2 Supply-Demand Model  How to pay? Wage = VMP S Eq W D E Wage
Employment

3 LABOR MARKET CONTRACTS and WORK INCENTIVES
PIECE RATES TIME RATES (WAKTU PEMBAGIAN) BONUS (KEUNTUNGAN) PROFIT SHARING TOURNAMENTS DELAYED COMPENSATION EFFICIENCY WAGES

4 Piece Rates PIECE RATES  compensates the worker according to some measure of the worker’s output. Lebih dari 75 % TK industri alas kaki dan biji besi (USA) dibayar dengan “Piece Rates”. Membutuhkan “Monitoring Cost”.

5 Piece Rates Tingkat upah harus sama dengan Value of Marginal Product (VMP). Bila TK menerima upah dibawah VMP, maka TK akan pindah ke firm lain yang akan membayar lebih tinggi. Diterapkan pada firm yang dapat mengukur output dengan mudah.

6 Time Rates Short run : depends only on the number of hours the worker allocates to the job and has nothing to do with the number of units the worker produces. Long run : firm will make decision on retention and promotion based on the worker’s performance record.

7 Time Rates Lebih dari 90% TK industri kimia dan baja di USA dibayar dengan sistem ‘’Time Rate’’. Time rate system diterapkan pada firm yang sulit mengukur output.

8 HOW MUCH EFFORT DO WORKERS ALLOCATE TO THEIR JOBS ?
Piece rate worker : TK bekerja untuk maximize utility : semakin banyak output semakin banyak take home salary  semakin besar utility Working hard  “disutility”

9 THE ALLOCATIONS OF WORK EFFORT by PIECE-RATE WORKER
Dollars MC MC able r MR q* qable Output

10 Effort and Ability of Workers in Piece-Rate and Time-Rate Jobs
Piece-Rates Workers Utility Time-rate Workers rq Ability Worker A x* Worker B

11 Disadvantages of Using Piece-rate Compensation System
Sulit diterapkan pada firm yang menekankan pada “Teamwork”. Trade off antara quality dan quantity  dapat ditekan dengan adanya standart kualitas.

12 Disadvantages of Using Piece-rate Compensation System
Upah yang berfluktuasi. Rachet Effect, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa TK yang memproduksi diatas ketentuan firm dianggap bekerja terlalu mudah sehingga upah diturunkan.

13 Bonus Bonuses are payments awarded to work above and beyond the base salary, and are typically linked to the worker’s (or to firm’s) performance during a specified time period

14 Profit Sharing A profit sharing plan redistributes part or the firm’s profit back to the workers. Biasanya karena prestasi teamwork.

15 Tournaments Rewards diberikan berdasarkan perbandingan produksi dengan TK yang lain pada firm. Sistem ranking. Disanvantage : kerja sama untuk membagi rewards

16 Tournaments Contoh : setiap anggota tim pemenang Super Bowl tahun 1997 mendapat US$ , sedangkan tim kalah hanya mendapat US$ Contoh : survey terhadap 200 firm di USA menyatakan bahwa terjadi kenaikan upah sebesar 142% dari jabatan Vice President menjadi CEO

17 The Allocation of Effort in a Tournament

18 Delayed Compensation TK tidak dimonitor secara terus menerus cenderung melakukan “Shirking” sehingga dilakukan monitoring secara random. Terutama dilakukan bila TK lalai melaksanakan tugas. Mendorong produktivitas.

19 Delayed Compensation C ABD = BCE B D VMP E A N t* Earnings Years on
the job N t*

20 Delayed Compensation Delayed-Compensation Contract dilakukan dengan cara membayarkan upah dibawah VMP sampai periode t* dan diatas VMP sampai dengan periode N. Periode 0-t* firm membayar dibawah VMP. Periode t*-N seolah-olah firm membayar diatas VMP, namun sebenarnya merupakan “pembayaran hutang”

21 Efficiency Wages Tingkat upah subsisten menyebabkan kekurangan gizi sehingga TK tidak produktif. Tingkat upah terlalu tinggi menyebabkan profit berkurang. Kenaikan upah mungkin dapat meningkatkan produktivitas Kenaikan upah sebesar 1 % akan meningkatkan output sebesar 1 %

22 Upah Minimum Kabupaten/Kota
Di Indonesia, upah minimum ditetapkan di tingkat Propinsi (di Indonesia sebagai pengganti wilayah adalah propinsi). Berdasarkan Pasal 89  UU 13/2003, setiap wilayah  diberikan hak untuk menetapkan kebijakan Upah minimum mereka sendiri baik  di tingkat propinsi dan tingkat Kabupaten/kotamadya.

23 Upah Minimum Kabupaten/Kota
Upah Minimum Sektoral/Propinsi ditetapkan di beberapa propinsi atas dasar kesepakatan antara organisasi pengusaha dan organisasi sektoral pekerja. Upah Minimum sektoral di tingkat Propinsi dan kabupaten/kotamadya adalah hasil perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja dan ditetapkan oleh Gubernur . Di beberapa kota tertentu terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan; Upah minimum juga ditetapkan berdasarkan jenis pekerjaan.  

24 Bagaimana penyesuaian Upah Minimum diputuskan?
Penyesuaian di lakukan oleh Gubernur setalah mendapatkan masukkan dari Dewan Pengupahan (Perwakilan Serikat Buruh, pengusaha dan Pemerintah) baik di tingkat propinsi untuk Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Dewan Pengupahan kabupaten/Kotamadya untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota Madya (UMK)

25 Dasar Perhitungan UMK Informasi terhadap standar kebutuhan hidup di peroleh melalui survey yang dilaksanakan setiap bulan oleh dewan pengupahan. 

26 Dasar Perhitungan UMK Kebutuhan hidup minimum pekerja
Indeks harga konsumen Kemampuan, perkembangan  dan kelangsungan perusahaan Tingkat Upah yg berlaku di masyarakat Tingkat perkembangan  perekonomian dan pendapatan perkapita Tingkat/Kondisi Pasar kerja. Informasi terhadap standar kebutuhan hidup di peroleh melalui survey yang dilaksanakan setiap bulan oleh dewan pengupahan. 

27 UMK Jawa Timur 2013

28 UMK Jawa Timur 2013

29 UMK Jawa Timur 2013

30 Terima kasih