Model Hubungan Pusat Daerah

Presentasi berjudul: "Model Hubungan Pusat Daerah"— Transcript presentasi:

1 Model Hubungan Pusat Daerah
Shinta Happy Yustiari, S.AP , MPA

2 6 URUSAN ( PERTAHANAN , KEAMANAN, MONETER, YUSTISI, LUAR NEGRI, AGAMA)
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAH ABSOLUT 6 URUSAN ( PERTAHANAN , KEAMANAN, MONETER, YUSTISI, LUAR NEGRI, AGAMA) CONCURENT OPTIONAL / PILIHAN OBLIGATOR / WAJIB

3 URUSAN PEMERINTAHAN DIBAGI BERDASARKAN KRITERIA : EKSTERNALITAS
AKUNTABILITAS EFISIENSI JIKA CAKUPAN SEMAKIN LUAS, PEMPUS MASUK EX : NKRI ; SHARING , SUBSIDI SILANG ADA

4 WRIGHT , 1988 MODEL HUBUNGAN PUSAT – DAERAH :
MODEL KOORDINAT OTORITAS (Coordinate Authority Model) MODEL INKLUSIF (Inclusive Model ) MODEL TUMPANG TINDIH ( Overlapping)

5 MODEL KOORDINAT OTORITAS
PN PR PL

6 MODEL KOORDINAT OTORITAS
PN = KEWENANGAN MUTLAK PR = KEWENANGAN MUTLAK PL = MENGIKUTI PR ( TERGANTUNG PROPINSI) KONFLIK MENYELESAIKAN DI PERADILAN

7 MODEL INKLUSIF PN PR PL

8 MODEL INKLUSIF KEWENANGAN ANTARA PN - PR - PL BERGANTUNG 1 DENGAN YANG LAINNYA SIFATNYA HIRARKIS STRUKTUR KEWENANGANNYA BERJENJANG, KEWENANGAN PR DAN PL BISA DIPERSEMPIT ATAU DIPERLUAS TERGANTUNG PN EX : MILITER SULIT DITURUNKAN EX : CONCURENT PENDIDIKAN (SD-SMP = PL) (SMA = PR) (PERGURUAN TINGGI = PN) HIRARKI PASTI BERGANTUNG , UU 5/1974 RUANG GERAK DAERAH SEMPIT JIKA ADA MASALAH DI PR PL TDK ADA MASALAH, KARNA IKUT PN

9 MODEL TUMPANG TINDIH PN PR PL

10 MODEL TUMPANG TINDIH PN – PR – PL DAPAT MELAKSANAKAN KEWENANGAN APA SAJA TERDAPAT BEBERAPA (6URUSAN) MUTLAK DILAKSANAKAN PUSAT SAJA ADA YANG PN – PR – PL (BISA PILIHAN/OBLIGATOR TERGANTUNG PROYEK) EX ; PROYEK BIKIN JALAN LINGKAR 2 PROV ANTAR PROV ; BIAYA DARI PUSAT ; PEMBEBASAN LAHAN DARI PL ; MENGERJAKAN PR-PL

11 CONTOH KASUS 1 KESEHATAN
TERDAPAT BEBERAPA DAERAH YANG BISA MENYELESAIKAN MASALAH SENDIRI DENGAN APBD (MANDIRI) TAPI TERDAPAT BEBERAPA DAERAH YANG TIDAK BISA MELAKSANAKAN BERKAITAN DENGAN DANA, PUSAT AKAN MENGGANDENG, OLEH KARENA ITU UANG PAJAK MASUK PUSAT.

12 CONTOH KASUS 2 TERJADI GEMPA
DAERAH BISA MENANGANI OTOMATIS DISELESAIKAN DAERAH APABILA DAERAH TERISOLIR AKAN DIAMBIL ALIH OLEH PUSAT

13 CONTOH KASUS 3 PENDIDIKAN TK-SMP = LOKAL SMA = PROVINSI
PERGURUAN TINGGI = PUSAT KARENA MENYANGKUT BANYAK ORANG , ADA BERBAGAI ORANG DARI BERBAGAI DAERAH ATAUPUN LUAR NEGRI NAMUN MELIHAT 3 INDIKATOR ( EKSTERNALITAS, AKUNTABILITAS , EFEKTIVITAS)

14 CONTOH KASUS 4 LAPINDO AWALNYA SWASTA TIDAK TERMASUK 31 URUSAN, MURNI PERUSAHAAN, NAMUN TERCIUM MEDIA MASSA KARENA TERBENGKALAI OLEH SWASTA, MESKI PUSAT MENANGANI TAPI LEBIH BANYAK PERUSAHAAN TERSEBUT.

15 FUNGSI PENGAWASAN MELIBATKAN PALING TIDAK DUA PIHAK
1. PIHAK YANG MENGAWASI 2. PIHAK YANG DIAWASI PERLU MENGETAHUI DALAM KEDUDUKAN APA PENGAWAS MELAKUKAN TUGAS PENGAWASAN ITU DAN APA PULA OBYEK PENGAWASANNYA.

16 Ngadisah Dalail menyatakan pengawasan sebagai proses untuk :
Memonitor berbagai kegiatan untuk menjamin agar kegiatan tersebut dapat dicapai sesuai dgn rencana Melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang signifikan

17 Pengawasan dilakukan berkelanjutan, tidak sekedar “musiman” dan dengan melalui tahapan-tahapan yang relatif baku. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan karena kegiatan juga dilakukan berkelanjutan, secara sistematis, tidak secar acak, dan diutamakan sebagai pencegahan, sebelum terjadi pengawasan.

18 Pengawasan diawali dengan adanya rencana yang dilengkapi dengan standar yg telah ditentukan untuk menentukan berhasil, gagal, atau penyimpangan pencapaian rencana dimaksud. Pengawasan tidak sekedar observatif melainkan korektif.

19 2 unsur penting fungsi pengawasan
Adanya kegiatan mempengaruhi yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya sehingga pihak mempengaruhi dapat mempengaruhi perilaku pihak yang dipengaruhi Adanya tujuan dalam pengertian bahwa kegiatan mempengaruhi pihak laindilakukan dengan maksud untuk mengarahkan pada sasaran yang dikehendaki oleh pihak yang mempengaruhi.

20 3 tahapan proses pengawasan :
Penentuan standar kinerja Pengukuran kinerja nyata dan membandingkannya dengan standar kinerja Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengoreksi penyimpangan ataupun kekurangan yang dijumpai untuk disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan

21 TUGAS : BUAT MAKALAH : 1 KELOMPOK 5 ORANG , MAJU 2 KELOMPOK PRESENTASI
TEMUKAN KASUS DI ANALISA, BGMN PRAKTEK DI LAPANGAN BISA KEWENANGAN PEMPUS DENGAN KAB/KOTA DENGAN PROVINSI