KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMPROV DKI JAKARTA

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMPROV DKI JAKARTA"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMPROV DKI JAKARTA
KAS DAN SETARA KAS

2 Deposito jangka Pendek
Definisi KAS SETARA KAS Uang tunai yang dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah Investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dikonversi menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka Pendek dan kebutuhan lainnya Uang Tunai Deposito jangka Pendek (kurang dari 3 bulan)

3 Klasifikasi Kas di Kas Daerah Kas di Bend. Penerimaan
Setara Kas Kas di Kas Daerah Potongan PFK di BUD Kas Transitoris Kas Lainnya Kas di Bend. Penerimaan Pendapatan yang belum Disetor Kas Sisa Pengisian Kas Pemerintah Daerah Jasa Giro yang belum Disetor Kas di Bend. Pengeluaran Pot. PFK di Bend. Pengeluaran Uang Titipan Setara Kas Kas BLUD Setara Kas BLUD Kas dan Setara Kas BLUD Pelayanan BLUD Uang Titipan BLUD Potongan PFK di BLUD

4 Kas dan Setara Kas di Matriks

5 Kas dan Setara Kas Dicatat sebesar nilai nominal (Rupiahnya).
* Rincian Kas dan Setara Kas *Kebijakan Manajemen Setara Kas *Informasi lainnya yang dianggap penting Disajikan di Neraca dan dan dan Laporan Arus Kas Dicatat sebesar nilai nominal (Rupiahnya). Jika dalam valuta asing, d..dikorvensi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah BI pada ///////.tangggal neraca. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan; Penguasaan dan/ atau kepemilikkan kas dan/ atau setara kas telah berpindah ke Pemerintah daerah. Pengakuan Pengukuran Pengungkapan Penyajian Kas dan Setara Kas

6 Pengurangan Penambahan Saldo Kas di Kas Daerah Saldo Kas di Kas Daerah
Penyetoran Kas Pend. Asli Daerah Penyetoran Pengembalian Sisa Pengisian Kas Saldo Kas di Kas Daerah Penerimaan Pendapatan Daerah (PAD, Pendp. Transfer/Dana Perimbangan, Lain2 Pendapatan daerah yang sah) Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Daerah lainnya Pengurangan Transfer uang persediaan ke bend. pengeluaran Saldo Kas di Kas Daerah Belanja Daerah (Belanja Gaji, Barang dan Jasa dll) Pengeluaran Pembiayaan (Pembayaran Pokok Utang, Pembentukan dana cadangan dll) Pengeluaran daerah lainnya (Pengeluaran perhitungan pihak ketiga)

7 Penerimaan pendapatan (Pendapatan Asli Daerah)
Masuk Kas di Bendahara Penerimaan Keluar Transfer ke RKUD

8 Saldo Kas di Bend. Pengeluaran
Penambahan Transfer UP/GU/TU dan LS Saldo Kas di Bend. Pengeluaran Penerimaan uang pengembalian belanja Penerimaan Jasa Giro Penerimaan uang pot. Pajak yg dipungut bend. pengeluaran Pengurangan Belanja daerah yang telah di SPJ kan Saldo Kas di di Bend. Pengeluaran Penyetoran uang pengembalian belanja (UP/GU/TU dan/atau LS) Penyetoran uang pot. Pajak ke Rekening Umum Negara

9