MATERI KULIAH PENGERTIAN FAKTUR PAJAK JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK

Presentasi berjudul: "MATERI KULIAH PENGERTIAN FAKTUR PAJAK JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK"— Transcript presentasi:

1 MATERI KULIAH PENGERTIAN FAKTUR PAJAK JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK
SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN FAKTUR PAJAK DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK NOTA RETUR

2 FAKTUR PAJAK PENGERTIAN
PASAL 1 ANGKA 23 UU PPN PENGERTIAN Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

3 JENIS FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK STANDAR
SEBELUM 1 APRIL 2010 FAKTUR PAJAK STANDAR FAKTUR PAJAK SEDERHANA CONTOH NOTA PEMBELIAN, KUITANSI, STRUK PEMBELIAN SEJAK 1 APRIL 2010 FAKTUR PAJAK

4 FAKTUR PAJAK GABUNGAN FAKTUR PAJAK GABUNGAN ADALAH FAKTUR PAJAK YANG MELIPUTI SELURUH PENYERAHAN YANG DILAKUKAN KEPADA PEMBELI BKP DAN/ATAU PENERIMA JKP YANG SAMA SELAMA 1 (SATU) BULAN KALENDER. FAKTUR PAJAK GABUNGAN DIBUAT PALING LAMA AKHIR BULAN PENYERAHAN BKP/JKP CONTOH : Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha B pada tanggal 1, 5, 10, 11, 12, 20, 25, 28, dan 31 Juli 2010, tetapi sampai dengan tanggal 31 Juli 2010 sama sekali belum ada pembayaran atas penyerahan tersebut, Pengusaha Kena Pajak A diperkenankan membuat 1 (satu) Faktur Pajak gabungan yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan pada bulan Juli, yaitu paling lama tanggal 31 Juli 2010.

5 SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK
saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak; saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6 FAKTUR PAJAK PKP YANG MENERBITKAN FAKTUR PAJAK SETELAH MELEWATI JANGKA WAKTU 3 BULAN SEJAK SAAT FAKTUR PAJAK SEHARUSNYA DIBUAT DIANGGAP TIDAK MENERBITKAN FAKTUR PAJAK. PKP YANG MENERIMA FAKTUR PAJAK TIDAK DAPAT MENGKREDITKAN PPN YANG TERCANTUM DALAM FAKTUR PAJAK TERSEBUT. PKP DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI SESUAI PASAL 14 AYAT 4 UU KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN : A. MENERBITKAN FAKTUR PAJAK YANG TIDAK MEMUAT KETERANGAN DAN/ATAU TIDAK MENGISI SECARA LENGKAP, JELAS, BENAR DAN/ATAU TIDAK DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ATAU KUASA YANG DITUNJUK OLEH PKP UNTUK MENANDATANGANI FAKTUR PAJAK B. MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SESUAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN.

7 PENGISIAN FAKTUR PAJAK
PASAL 13 AYAT 5 UU PPN Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

8 FAKTUR PAJAK Per-24/PJ/2012 BENTUK DAN UKURAN FORMULIR FAKTUR PAJAK DISESUAIKAN DENGAN KEPENTINGAN PKP DAN PENGADAAN FORMULIR FAKTUR PAJAK DILAKUKAN SENDIRI OLEH PKP Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak

9 FAKTUR PAJAK Per-24/PJ/2012 FAKTUR PAJAK HARUS DIISI DENGAN LENGKAP, JELAS, BENAR DAN SESUAI DENGAN KETERANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 13 AYAT 5 UU PPN, SERTA DITANDATANGANI OLEH PEJABAT/KUASA YANG DITUNJUK UNTUK MENANDATANGANI FAKTUR PAJAK. FAKTUR PAJAK YANG TIDAK DIISI SECARA LENGKAP DAN BENAR DAN/ATAU TIDAK DITANDATANGANI MERUPAKAN FAKTUR PAJAK TIDAK LENGKAP PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

10 FAKTUR PAJAK Per-24/PJ/2012 PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan keterangan dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan pengisiannya sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dipersamakan dengan Faktur Pajak.

11 Faktur Pajak Terlambat
Pasal 19 Faktur Pajak Terlambat Bukan Faktur Pajak Faktur Pajak Dibuat > 3 Bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat PKP dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak PPN tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan

12 Ilustrasi Faktur Pajak Terlambat
Pasal 19 Ilustrasi Faktur Pajak Terlambat Februari Maret 5 Jan 5 Apr Saat penyerahan = saat pembuatan FP FP > 5 Jan s.d 4 April FP > 5 April FP terlambat diterbitkan Sanksi 2% x DPP PM dapat dikreditkan oleh Pembeli FP terlambat diterbitkan Sanksi 2% x DPP PM tidak dapat dikreditkan oleh Pembeli

13 FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK PALING SEDIKIT DIBUAT 2 RANGKAP :
Per-24/PJ/2012 FAKTUR PAJAK PALING SEDIKIT DIBUAT 2 RANGKAP : A. LEMBAR KE-1 UNTUK PEMBELI BKP/PENERIMA JKP B. LEMBAR KE-2 UNTUK ARSIP PKP PENERBIT DALAM HAL FAKTUR PAJAK DIBUAT LEBIH DARI 2 HARUS DINYATAKAN SECARA JELAS PERUNTUKANNYA PKP WAJIB MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN SECARA TERTULIS NAMA PEJABAT YANG BERHAK MENANDATANGANI FAKTUR PAJAK DISERTAI DENGAN CONTOH TANDA TANGANNYA KE KANTOR PELAYANAN PAJAK PALING LAMA PADA AKHIR BULAN BERIKUTNYA SEJAK BULAN PEJABAT TERSEBUT MULAI MELAKUKAN PENANDATANGANAN FAKTUR PAJAK. PKP DAPAT MENUNJUK LEBIH DARI 1 ORANG PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI FAKTUR PAJAK

14 FAKTUR PAJAK Per-24/PJ/2012 ATAS FAKTUR PAJAK YANG CACAT, RUSAK, SALAH DALAM PENGISIAN ATAU SALAH DALAM PENULISAN SEHINGGA TIDAK MEMUAT KETERANGAN YANG LENGKAP, JELAS DAN BENAR, PKP YANG MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TERSEBUT DAPAT MENERBITKAN FAKTUR PAJAK PENGGANTI ATAS FAKTUR PAJAK YANG HILANG BAIK PKP YANG MENERBITKAN MAUPUN PIHAK YANG MENERIMA FAKTUR PAJAK TERSEBUT DAPAT MEMBUAT COPY DARI ARSIP FAKTUR PAJAK. DALAM HAL TERDAPAT PEMBATALAN TRANSAKSI PENYERAHAN BKP/JKP YANG FAKTUR PAJAKNYA TELAH DITERBITKAN, MAKA PKP YANG MENERBITKAN FAKTUR PAJAK HARUS MELAKUKAN PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

15 FAKTUR PAJAK Per-24/PJ/2012 Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PKP dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

16 1 (satu) digit Kode Status; dan
FAKTUR PAJAK Per-24/PJ/2012 Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu : 2 (dua) digit Kode Transaksi; 1 (satu) digit Kode Status; dan 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

17 PEDAGANG ECERAN Penyerahan Barang Kena Pajak :
Per-24/PJ/2012 Penyerahan Barang Kena Pajak : 1) melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya; 2) dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan 3) pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya;

18 PEDAGANG ECERAN Penyerahan Jasa Kena Pajak:
Per-24/PJ/2012 Penyerahan Jasa Kena Pajak: melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya; dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan pada umumnya pembayaran atas penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan secara tunai.

19 DOKUMEN TERTENTU DIPERSAMAKAN FAKTUR PAJAK
PER-27/PJ/2011 Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut; B. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu; C. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak; D. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;

20 DOKUMEN TERTENTU DIPERSAMAKAN FAKTUR PAJAK
PER-27/PJ/2011 E. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri; F. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan; G. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik;

21 DOKUMEN TERTENTU DIPERSAMAKAN FAKTUR PAJAK
PER-27/PJ/2011 H. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Terwujud; Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak;

22 DOKUMEN TERTENTU DIPERSAMAKAN FAKTUR PAJAK
PER-27/PJ/2011 J. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak terwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; K. Bukti tagihan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Perusahaan Air Minum: L. Bukti tagihan (Trading Confirmation) atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perantara efek; dan M. Bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan.

23 NOTA RETUR Dalam hal terjadi Pengembalian Barang Kena Pajak, Pembeli harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada Pengusaha Kena Pajak Penjual. Nota retur paling sedikit harus mencantumkan: - nomor urut nota retur; nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan; - nama, alamat, dan NPWP Pembeli; - nama, alamat, NPWP Pengusaha Kena Pajak Penjual; - jenis barang, jumlah harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan; PPN atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan, atau PPN dan PPn.BM atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan; - tanggal pembuatan nota retur; dan - nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur.

24 NOTA RETUR Dalam hal Barang Kena Pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan (retur) oleh Pembeli, PPN atau PPN dan PPn.BM dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut dapat mengurangi Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual dan mengurangi: - Pajak Masukan dari PKP Pembeli, dalam hal Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan telah dikreditkan; biaya atau harta bagi PKP Pembeli, dalam hal pajak atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut biaya atau harta bagi Pembeli yang bukan PKP dalam hal PPN atau PPN dan PPn.BM atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut.