kehadiran tugas UTS UAS

Presentasi berjudul: "kehadiran tugas UTS UAS"— Transcript presentasi:

1 kehadiran tugas UTS UAS
KOMPONEN PENILAIAN kehadiran tugas UTS UAS

2 Tujuan perkuliahan Menguraikan asas-asas HAC pd umumnya dan secara khusus di PTUN. Pengertian Upaya Administratif, objek dan subjek perkara. Urutan proses berperkara s/d putusan PTUN, banding dan kasasi.

3 Gambaran Umum Perkuliahan
Sifat khusus HAC pd umumnya, Karakteristik Haptun, Upaya Administratif dibandingkan dgn upaya hk di PTUN. Pengertian & stmatika UU PTUN, Proses beracara,

4 Materi Bagian I: Pengantar, Asas Umum
Bagian II: Asas & Karakteristik Haptun Bagian III: Perbandingan dgn Haperd Bagian IV :Tindakan Pem dlm H. Publik & Perdata Bagian V : Pengertian dasar UU PTUN

5 Materi Bagian VI: Keputusan Administrasi
Bagian VII: Pembatalan Keputusan Bagian VIII: Upaya Administrasi Bagian IX : Proses Administrasi Bagian X : Proses Justisiil Bagian XI : AAUPB

6 Bagian XII : Eksekusi Bagian XIII : Upaya Hukum Bagian XIV : Kemudahan Bagi Warga masyarakat Bagian XV : Kepentingan Umum Bagian XVI: a/n Bagian XVII: Maladministrasi

7 Asas-asas Umum Hukum Acara
Sederhana, murah, cepat Kesatuan beracara Peradilan berjenjang Musyawarah untuk mufakat Praduga tak bersalah Peradilan terbuka untuk umum Bantuan hukum

8 Asas-asas Umum Hukum Acara
Audi alteram partem Equality before the law Freedom of judiciary Accountability Professionalism Transparancy Ne bis in idem

9 Audi Alteram Partem Protection of human right Natural justice
The rule of hearing (due process)

10 Freedom of Judiciary Tujuan: Sebagai bagian sistem pemisahan kekuasaan
Mencegah pemerintah bertindak sewenang-wenang Menilai keabsahan tindakan pemeritah secara hukum Resiko: Hakim menyalahgunakan kekuasaan Hakim bertindak sewenang-wenang

11 Pembatasan: Hakim memutus menurut hukum Menunjukkan secara tegas ketentuan hukum 2. Hakim memutus untuk keadilan Tafsir konstruksi menemukan bahkan menyampingkan hukum 3. Hakim berpegang teguh pada asas-asas hukum dan keadilan

12 Accountability Standard of conduct expected of minister or civil servant Justification of: Legality, procedural fairness, efficiency, wisdom, ideological soundness