KANTOR ROMS 1 KANTOR PROV. RIAU & KEP.RIAU

Presentasi berjudul: "KANTOR ROMS 1 KANTOR PROV. RIAU & KEP.RIAU"— Transcript presentasi:

1 RANGKUMAN ROMS – 1 Rapat Regional I Program PAMSIMAS Batam, 29 Oktober 2015

2 KANTOR ROMS 1 KANTOR PROV. RIAU & KEP.RIAU
KUANTAN SENGINGI AGAM PASAMAN BARAT PADANG PARIAMAN 50 KOTA TANAH DATAR SAWAH LUNTO SIJUNJUNG SOLOK DHARMAS RAYA PADANG KANTOR PROV. SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN SOLOK SELATAN KANTOR ROMS 1 KANTOR PROV. RIAU & KEP.RIAU ROKAN HULU KAMPAR BENGKALIS INDRAGIRI HILIR INDRAGIRI HULU PASAMAN KEP. MENTAWAI KOTA DUMAI SIAK KEP. MERANTI PALALAWAN PROV. SUMATERA UTARA & DI ACEH PIDIE BIREUN ACEH BESAR DAIRI PAKPAK BARAT BATU BARA PADANG LAWAS KEP. KARIMUN KEP. NATUNA

3 KEBERLANJUTAN DESA PASCA
Status Keberfungsian Desa Pasca Provinsi Jumlah Desa Pasca Status Keberfungsian Berfungsi Berfungsi Sebagian Tidak Berfungi 1.NAD 21 - 2. Sumatera Utara 28 27 1 3. Riau 640 359 231 50 4. Kepri 20 17 3 5. Sumatera Barat 1053 836 130 88

4 Nilai Dana Keberlanjutan
Penyaluran Dana untuk Keberlanjutan Sumber Dana Jumlah Desa Penerima Nilai Dana Keberlanjutan HID Sumbar 144 - Riau 61 HIK 97 41 HKP 26 27 APBD 46 Riau 58 CSR 1 17 PINJAMAN

5 Isu dan Permasalahan Keberfungsian Desa Pasca
Aspek Teknis: Berkurangnya kapasitas sumber saat musim kemarau Kualitas air tidak sesuai standart saat musim hujan Sarana rusak (Pompa, Sarana rusak) Kelembagaan - BPSPAMS kurang aktif Sosial Konflik antara Pengurus BPSPAMS dan Masyarakat Keuangan Iuran tidak berjalan.

6 Rencana Tindak Lanjut Keberfungsian Desa Pasca
Tingkat Propinsi Mengadvokasi PEMKAB untuk bisa penggunaan dana APBD untuk lokasi yang tidak berfungsi dan berfungsi sebagian. Tingkat Kabupaten - Mengadvokasi dan mendorong PEMDA agar dapat menggunakan dana APBD untuk lokasi yang tidak berfungsi dan berfungsi sebagian.

7 Provinsi -Kabupaten/Kota
Pembentukan Asosiasi SPAM Perdesaan Provinsi -Kabupaten/Kota Rencana Tindak Lanjut Target Pembentukan 1. Provinsi Aceh Pembentukan Asosiasi lokasi kabupaten baru 2016 2. Provinsi Sumatera Utara 3. Provinsi Sumatera Barat Pembentukan Asosiasi Kab. Mentawai 4. Provinsi Kepri Pembentukan Asosiasi di Kab. Natuna dan Kab. Karimun

8 PENYELESAIAN DESA sebelum 2015
Desa Belum Selesai 100% Provinsi Tahun Pelaksanaan Total Desa Belum 100% …. 2010 2011 2012 2013 2014 Desa Reguler APBN 1. Provinsi Riau 2 3 5 2. Provinsi Sumatera Barat - Desa Reguler APBD 1 Desa Replikasi 1. Provinsi … 2. Provinsi … 3. …

9 Isu dan Permasalahan Desa Belum Selesai 100%
Sumber air tidak ada, kedalaman sudah sesuai rencana berdasarkan data geolistrik > 120 m Penyimpangan dana Jaringan listrik belum ada, menunggu pemasangan jarongan PLN

10 Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Desa Belum Selesai 100%
Menyurati ke CPMU untuk solusi dan tindak lanjut Menunggu penyelesaian hasil keputusan dari pengadilan terkait penyimpangan dana oleh KKM di Kabupaten Kampar. Bupati sudah menyurati PLN, dan pemkab menganggarkan untuk membantu menambahan/pembelian tiang.

11 PELAKSANAAN DESA TAHUN 2015
Status Desa 2015 Provinsi Status Kegiatan Pencairan BLM Jumlah Desa IMAS PJM RKM T-1 T-2 T-3 Desa Reguler APBN 42 14 - 1. Provinsi Aceh 20 5 22 2. Provinsi Sumatera Utara 9 31 3. Provinsi Kepri 16 4. Provinsi Riau 62 27 5. Provinsi Sumatera Barat 109 97 38 Desa Reguler APBD 7 4 26 21 32 6 Desa Replikasi 1

12 Provinsi Status Kegiatan Pencairan BLM Jumlah Desa IMAS PJM RKM T-1
Desa HID 1. Provinsi Aceh 2. Provinsi Sumatera Utara 3. Provinsi Kepri 4. Provinsi Riau 9 5. Provinsi Sumatera Barat 17 Desa HIK 33 Desa HKP 27 24

13 Target Pencairan BLM Desa 2015
Provinsi BLM Sebelum Nop. Nopember Desember M-1 M-2 M-3 M-4 Desa Reguler APBN 1. Provinsi Aceh T-1 18 2 T-2 6 12 T-3 2. Provinsi Sumatera Utara 21 1 9 10 3 4 14 3. Provinsi Kepri 16 14 Provinsi Riau 62 27 35 5. Provinsi Sumatera Barat 109 101 8 37 20

14 Target Pencairan BLM Desa 2015
Provinsi BLM Sebelum Nop. Nopember Desember M-1 M-2 M-3 M-4 Desa Reguler APBD 1. Provinsi Aceh T-1 1 4 T-2 T-3 2. Provinsi Sumatera Utara 7 3. Provinsi Kepri 14 Provinsi Riau 21 6 26 27 5. Provinsi Sumatera Barat 16 3 8 10

15 Provinsi BLM Sebelum Nop. Nopember Desember M-1 M-2 M-3 M-4
Desa HID 1. Provinsi Aceh T-1 T-2 T-3 2. Provinsi Sumatera Utara 3. Provinsi Kepri 4. Provinsi Riau 9 5. Provinsi Sumatera Barat 17 14 3 7

16 Provinsi BLM Sebelum Nop. Nopember Desember M-1 M-2 M-3 M-4
Desa HIK 1. Provinsi Aceh T-1 T-2 T-3 2. Provinsi Sumatera Utara 3. Provinsi Kepri 4. Provinsi Riau 5. Provinsi Sumatera Barat 33 13 10 6 9 18

17 Desa HKP Provinsi BLM Sebelum Nop. Nopember Desember M-1 M-2 M-3 M-4
1. Provinsi Aceh T-1 T-2 T-3 2. Provinsi Sumatera Utara 3. Provinsi Kepri 4. Provinsi Riau 27 5. Provinsi Sumatera Barat 6 10 5 8 7

18 Desa REPLIKASI Provinsi BLM Sebelum Nop. Nopember Desember M-1 M-2 M-3
1. Provinsi Aceh T-1 T-2 T-3 2. Provinsi Sumatera Utara 3. Provinsi Kepri 4. Provinsi Riau 27 5. Provinsi Sumatera Barat

19 Isu dan Permasalahan Pelaksanaan Desa 2015
Keterlambatan DIPA APBN maupun APBD Keterlambatan SK Satker

20 Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Desa 2015
Percepatan pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan membagi pekerjaan per sarana Mempercepat RKM dan DIPA HID,HIK ,HKP

21 KESIAPAN DESA TAHUN 2016 Status Kesiapan Kabupaten untuk tahun 2016
Provinsi Kabupaten Jumlah Mempunyai Longlist Kesiapan Dana APBD Rata-rata Desa APBD Rata-rata Desa APBN 1. Provinsi Aceh 18 ada 1 4 2. Provinsi Sumatera Utara 21 Ada 2 8 1. Provinsi Kepri 5 2. Provinsi Riau 9 3. Provinsi Sumatera Barat 12

22 Isu-isu Pelaksanaan Desa 2016
Belum seluruhnya memahami PAMSIMAS III Perlunya sosialisasi PAMSIMAS III di tingkat kabupaten dan provinsi

23 Terima Kasih