Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Presentasi berjudul: "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara"— Transcript presentasi:

1 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Sengketa Penetapan Calon Kepala Daerah Maslakhatul Laila ( ) Lita Indriana ( ) Dwi Prastiwi K. ( )

2 Perundang-undangan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 ttg Pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota UU Nomor 1 Tahun 2015 ttg Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 ttg Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (sudah disahkan pada rapat paripurna DPR 17 Feb 2015 namun belum dimasukkan lembaran negara). Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015

3 Tinjauan Pasal 5 ayat (1) : Pemilihan diselenggarakan melalui 2 tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan Pasal 5 ayat (3) : Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Pasal 5 ayat (3) huruf f : penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota

4 Tahapan Pencalonan Terjadi Sengketa Pendaftaran Bakal Calon (Pasal 37)
Pendaftaran Calon Gubernur, Bupati dan Walikota (Bab VII) Persyaratan Calon (Pasal 7) Verifikasi Dukungan Calon dan Penelitian Kelengkapan Persyaratan Calon (Bab VIII) Penetapan Calon Terjadi Sengketa

5 Pelanggaran Administrasi
Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan. Pelanggaran Administrasi Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Sengketa Pemilihan Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota Sengketa Tata Usaha Negara

6 Penyelesaian Sengketa
Pelanggaran Administrasi Bawaslu atau Panwaslu KPU Sengketa Pemilihan Sengketa TUN Administratif Bawaslu atau Panwaslu Pengadilan Tinggi TUN Kasasi di MA KPU Prov/Kab/Kota

7 Terima Kasih 