KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY)

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY)"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY)

2 What is public policy ? Keputusan dan tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah publik (pattern of government decisions and actions intended to address a perceived public problem ) Woll : Sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yg mempengaruhi kehidupan masyarakat

3 Kebijakan Publik Kebijakan Publik adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam negara Analisis kebijakan publik adalah proses formulasi berbagai alternatif kebijakan publik dan keputusan pemilihan alternatif yang terbaik

4 PENGERTIAN, JENIS-JENIS, DAN TINGKAT-TINGKAT KEBIJAKAN PUBLIK
1. Pengertian Kebijakan Publik a. Thomas R. Dye Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu b. James E. Anderson Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pejabat pemerintah. c. David Easton Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat.

5 Kesimpulan Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditunjukan untuk kepentingan masyarakat.

6 What Is Public Policy? Table 1.2. Defining Public Policy Definition
Author The term public policy always refers to the actions of government and the intentions that determine those actions. Clarke E. Cochran, et al. Public policy is the outcome of the struggle in government over who gets what. Whatever governments choose to do or not to do. Thomas Dye Public policy consists of political decisions for implementing programs to achieve societal goals. Charles L. Cochran and Eloise F. Malone. Stated most simply, public policy is the sum of government activities, whether acting directly or through agents, as it has an influence on the life of citizens. B. Guy Peters.

7 Kebijakan publik dan Adm. Publik
policy of government Whatever a government decides to do or not to do Adm.negara : Public administration is the executive function of government. Badan eksekutif melaksanakan keputusan legislatif (kebijakan publik) yg merupakan representasi dari kehendak rakyat . Kebijakan publik = sistem otak dan syaraf Adm. publik = sistem jantung dan sirkulasi darah

8 Kebijakan publik dan Adm. Publik
Kebijakan Publik = semua keputusan (decisions and nondecisions) yg dibuat pejabat publik, mengikat seluruh rakyat dan diimplementasikan oleh aparatur birokrasi. kebijakan publik menjadi fokus studi AN

9 Pentingnya kebijakan publik
Isu : apakah kebijakan publik sdh responsif thd masalah/kebutuhan/aspirasi masyarakat ? Tiga tipe kesalahan : Tidak membantu yg seharusnya dibantu Justru membantu yg seharusnya tidak dibantu Membantu itu sendiri bukan keputusan yg benar (krn manipulasi atau ada kepentingan tertentu ) Perlu penguasaan studi kebijakan publik bagi birokrat dan analis kebijakan publik

10 What is “good” public policy?
Keputusan dan tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah publik harus konsisten dengan nilai dan ide yang diyakini masyarakat/publik (ideologi bangsa). Bgmn menentukan isu-isu yg dipandang sbg problem publik? Nilai dan ide apa dan siapa yg diakui sbg nilai dan ide yg mewakili kepentingan publik ? Vilfredo Pareto (dalam Keban,2004 :58) Menguntungkan paling kurang satu orang, tetapi tidak merugikan seorangpun  Pareto’s Optimality atau Doctrine of Maximum Satisfaction

11 Why Study Public Policy?
 Untuk mempertajam kecakapan analitis, menentukan posisi politik dan kebijakan mana yg harus didukung  untuk mengevaluasi kepemerintahan demokratis (democratic governance)  meningkatkan kapasitas untuk berpartisipasi dan membantu dalam membuat dan membentuk keputusan

12 Studi Kebijakan Publik
Kebijakan Publik dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu ekonomi dan sebagainya “Public policy is whatever governments choose to do or not to do” (Dye in Anderson, 1978:2) “what governments do, why they do it, and what difference it makes.” (Dye, 1992)

13 Studi Kebijakan Publik
Studi kebijakan publik baru berkembang pada abad 20,tepatnya th 1922. Pelopor : ilmuwan politik Charles Merriam  menggunakan teori dan praktek politik utk memahami aktivitas riil pemerintah yi kebijakan publik Studi kebijakan publik mempelajari keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan suatu problem yang dipandang oleh sejumlah besar orang atau kelompok sebagai problem penting dan memerlukan suatu solusi.

14 Studi Kebijakan Publik
Hubungan berbagai disiplin ilmu dengan kebijakan publik Discipline Description Relationship to Public Policy Political Science The study of political relationships = the study of the processes by which societies seek to allocate political power and the benefits of such power, The political process is the process through which policies are made and enforced. Sociology Sociology is the study of social life, social change, and the social causes and consequences of human behavior. Sociologists investigate the structure of groups, organizations, and societies, and how people interact within these contexts. Community and group activities are an important part of policy making, because groups of people often form to make demands. Economics The study of the allocation of resources in a community, however defined. Economists study markets and exchanges. Welfare economists seek to understand the extent to which an overall community’s welfare can be maximized. There are many economic factors that influence public policy, such as economic growth, productivity, employment, and the like. The tools of economics are often used to promote policies or to explain why policies succeed or fail.

15 Studi Kebijakan Publik
Hubungan berbagai disiplin ilmu dengan Kebijakan Publik : Discipline Description Relationship to Public Policy Public Administration The study of the management of government and nonprofit organizations, including the management of information, money, and personnel to achieve goals developed through the democratic process. The management of public programs is an integral part of the policy process. PA scholars study the motivation of program implementers and targets and help research innovations to improve service delivery. Public Policy The study of what governments choose to do or not to do, including studies of the policy process, policy implementation and impact, and evaluation. We give this label to the highly interdisciplinary study of the public policy process. Policy scholars develop theories about how the policy process works and develop tools and methods to analyze how policy is made and implemented.

16 Tipe Studi Kebijakan Tipe studi Deskripsi Formulasi Implementasi
Evaluasi Analisis Kebijakan Proses perumusan suatu kebijakan publik Analisis model formulasi Peran organisasi publik dalam proses formulasi Analisis faktor dan aktor dalam proses formulasi Proses implementasi Analisis model implementasi Kinerja implementasi : faktor dan aktor berkontribusi pada kegagalan/ keberhasilan suatu implementasi kebijakan Penilaian kinerja kebijakan dalam mencapai tujuan Evaluasi implementasi = menilai kinerja proses implementasi Evaluasi dampak = komponen2 yg berkontribusi pada keberhasilan dampak program Policy research Studi ttg problem publik tertentu untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan Identifikasi faktor dan pengembangan model/alternatif kebijakan Usulan model kebijakan

17 Demokrasi dan Kebijakan Publik
Dalam negara yang demokratis kebijakan publik yang dibuat mencerminkan aspirasi masyarakat Sedangkan di negara yang belum demokratis, terjadi distorsi yang menghambat penyaluran aspirasi masyarakat kepada pembuat kebijakan.

18 Tipe-Tipe Kebijakan Publik

19 Tujuan Pokok Memahami Tipe Kebijakan
Untuk memahami instrumen kebijakan apakah yang dipakai oleh pemerintah untuk memecahkan suatu masalah. Untuk memahami mengapa suati kebijakan lebih penting dari kebijakan yang lain. Siapa aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan dan pada tahap mana peran seorang aktor lebih penting dibanding dengan yang lain.

20 Tipe Kebijakan Domestik Kebijakan Pertahanan Keamanan dan Luar negeri
Kebijakan yang dibuat untuk memecahkan persoalan di dalam negeri Kebijakan Pertahanan Keamanan dan Luar negeri Kebijakan yang dibuat untuk menyelesaikan persoalan hankam dan luar negeri Kebijakan Krisis

21 Kebijakan Domestik Distributive Competitive regulatory
Protective regulatory Redistributive

22 Distributive Policy Adalah kebijakan dan program-program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendorong kegiatan di sektor swasta atau kegiatan-kegiatan masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi atau sejenisnya di mana kegiatan tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya campur tangan pemerintah tersebut.

23 Distributive…(lanjut)
Subsidi yang diberikan oleh pemerintah bisa mengambil beberapa bentuk: Cash atau in-kind (hadiah, pinjaman dengan bunga lunak, penurunan pajak, dsb.) Subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat dimaksudkan untuk mendatangkan efek: Positif (masyarakat mau melakukan aktivitas yang dikendaki pemerintah) Negatif (masyarakat tidak melakukan aktivitas yang tidak disukai pemerintah).

24 Distributive…(lanjut)
Persoalan yang muncul dalam pembuatan kebijakan distributif. Asumsi yang dipakai selama ini seolah antara kebijakan distributif yang satu dengan yang lain tidak berhubungan Dalam kenyataannya anggaran pemerintah sangat terbatas, sehingga kebijakan distributif yang dibuat oleh pemerintah dapat bersifat zero sum game di mana pembuatan kebijakan yang satu akan berimplikasi pada hilangnya kebijakan yang lain.

25 Bentuk-bentuk Kebijakan Distributif
Subsidi pupuk, pestisida, dan alat-alat pertanian agar petani mau menanam padi unggul. Penyediaan alat kontrasepsi gratis Raskin Kartu sehat Kompensasi BBM Beasiswa

26 Kebijakan Kompetitif Regulatif
Kebijakan atau program yang dimaksudkan untuk membatasi siapa yang boleh menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Asumsi yang dipakai: Barang dan jasa yang dibutuhkan merupakan barang langka sehingga tidak mungkin mengijinkan semua masuk di dalamnya contoh frekuensi radio. Ada keperluan untuk menstandardisasi jenis barang/jasa demi keselamatan konsumen

27 Kebijakan Kompetitif…(lanjut)
Karena sifatnya yang demikian dalam kebijakan kompetitif juga terkandung kebijakan yang bersifat distributif karena dengan mengatur kompetisi pemerintah memberikan pangsa pasar yang menguntungkan bagi pihak yang diberi lisensi. Protektif regulatif karena pemerintah menetapkan standart dalam pemberian pelayanan oleh provider kepada masyarakat.

28 Kebijakan Kompetitif…(lanjut)
Contoh-contoh kebijakan kompetitif adalah: Ijin trayek bus, pesawat udara, kapal Ijin penggunaan frekuensi radio, televisi Ijin pendirian sekolah, perguruan tinggi Ijin pendirian usaha

29 Kebijakan Protektif Regulatif
Kebijakan atau program-progran yang bersifat protektif dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk melindungi masyarakat dengan mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sektor swasta. Aktivitas-aktivitas yang dapat merugikan atau membahayakan masyakarat tidak akan diijinkan untuk dijual di pasar oleh sektor swasta. Kondisi yang dipertimbangan sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat harus diatur oleh pemerintah.

30 Kebijakan Protektif Contoh-contoh kebijakan protektif
Ijin peredaran obat Pelabelan halal pada makanan Peraturan tentang pengolahan limbah industri Ijin kelayakan terbang pesawat Pencantuman label merokok membahayakan konsumen Ketentuan tentang upah minimum provinsi/kabupaten Perda Miras

31 Kebijakan Redistributif
Kebijakan redistributif adalah kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan dapat meredistribusikan kekayaan, hak kepemilikan, dan nilai-nilai yang lain diantara berbagai klas sosial masyarakat atau etnisitas di dalam masyarkat. Tujuan kebijakan redistributif adalah untuk mencegah ketimpangan yang makin lebar pada masyarakat. Asumsi yang dipakai dalam pembuatan kebijakan ini adalah bahwa kompetisi yang terjadi di dalam masyarakat akan menghasilkan pemenang dan pecundang.

32 Kebijakan Redistributif
Berbagai contoh kebijakan redistributif adalah: Pajak progresif Mencegah adanya deskriminasi rasial atau gender Program pelatihan kerja untuk orang miskin Program Reformasi agraria