Bab 8 Akuntansi Investasi

Presentasi berjudul: "Bab 8 Akuntansi Investasi"— Transcript presentasi:

1 Bab 8 Akuntansi Investasi
Akuntansi Sektor Publik

2 PENDAHULUAN Pemerintah daerah pada saat ini sudah banyak yang berfikir dan bertindak untuk menyisihkan dananya tidak hanya untuk operasional semata tetapi juga untuk mulai menginvestasikan sejumlah dana guna kepentingan yang lebih jauh ke depannya. Dana pada saat ini sudah banyak yang beredar di daerah dan tidak lagi beredar hanya di pusat atau di jakarta. Namun demikian pemerintah daerah harus berhati-hati dan bijaksana dalam memutuskan untuk investasi. Hal ini agar penggunaan dana benar-benar dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3 PENGERTIAN INVESTASI Investasi - aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4 KELOMPOK INVESTASI Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu :
investasi jangka pendek - kelompok aset lancar 2. investasi jangka panjang - kelompok aset non-lancar

5 Ciri Investasi Jangka Pendek
Investasi jangka pendek pemerintah harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: Dapat segera diperjual-belikan/ dicairkan Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya manajemen dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas. Berisiko rendah

6 Lanjutan… Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu: Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, hanya diperuntukan pada kepentingan dan kebutuhan yang orientasinya tidak berkelanjutan.

7 Program Investasi Publik
Fungsi Pelayanan Masyarakat Pemerintah Menjalankan Masalah Pengangga- ran modal/ investasi Pengambilan Keputusan Investasi Sektor Publik Berkaitan

8 Masalah Dalam Program Investasi Publik
Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin 4/19/2018 Copyright by Ihyaul Ulum MD.

9 Kriteria Kelayakan Investasi
Technique Aspects Social Culture Aspects Services distribution, legality, environment Economy and Financial Aspects Distribution Aspects Contributions for economic development, budget analysis, solvability, and liquidity Equality and opportunity

10 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Publik
Discount Rate Rate of Inflation Risk and Uncertainty Capital Rationing Merefleksikan rate of return yang diperoleh dengan rate of risk tertentu Inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return semakin tinggi Required rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi naik Masalah ketersediaan dana untuk melakukan investasi

11 Faktor Tambahan untuk Organisasi Publik
Government Debt Rate; jumlah yang harus dibayarkan sehubungan dengan perolehan sumber pembiayaan di luar pajak, seperti utang luar negeri dan obligasi pemerintah yaitu berupa bunga dan pokok utang Social Opportunity Cost Rate; bahwa proyek pemerintah harus dapat menghasilkan tingkat keuntungan (return) yang minimal sama dengan tingkat keuntungan proyek sektor swasta dengan penggunaan dana yang sama Social Time Preference Rate; merefleksikan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh masyarakat jika menunda konsumsi saat ini untuk kepentingan konsumsi di masa depan

12 Teknik Dasar Penilaian Investasi Publik
Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan Menetapkan social cost and benefit dari proyek yang akan dilaksanakan Menghitung cost and benefit dalam rupiah, misalnya dengan menggunakan cost-effectiveness analysis Memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi

13 Teknik Penilaian Investasi
Metode Penilaian Investasi Tradisional. Misalnya ROCE dan Payback Period Metode Aliran Kas Yang Didiskontokan (Discounted Cash Flow/DCF) Misalnya NPV, IRR

14 Accounting Rate of Return on Capital Employed (ROCE)
Metode Tradisional Accounting Rate of Return on Capital Employed (ROCE) Laba Akuntansi Jumlah Modal yang Diinvestasikan Masalah dalam penggunaan metode ROCE: 1. Penghitungan angka akuntansi didasarkan pada konsep akuntansi akrual memasukkan item-item bukan kas 2. ROCE hanya mengukur periode tunggal tanpa memperhitungkan nilai waktu uang (time value of money)

15 Analisis Payback Period
Metode payback priod digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian investasi Investasi Awal Payback Period = Keuntungan Tahunan Kelemahan Payback Period : mengabaikan penerimaan-penerimaan investasi atau proceeds yang diperoleh setelah payback period tercapai mengabaikan nilai waktu uang tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan invstasi yang bersifat mutually exclusive

16 Net Present Value (NPV)
NPV dihitung dengan cara mendiskontokan aliran kas dimasa datang (future cash flow) dengan faktor diskonto tertentu yang merefleksikan biaya kesempatan modal (opportunity cost of capital). Proyek yang memberikan nilai NPV positif adalah proyek yang memiliki prioritas untuk diterima dan proyek yang nilai NPV-nya negatif adalah proyek yang harus ditolak. NPV = CFo …. +

17 Cost Benefit Analysis Metode cost benefit analysis (CBA) atau benefit cost ratio merupakan cara mengevaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang (present value) dari seluruh manfaat/ keuntungan yang diperoleh dengan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek tersebut LANGKAH DALAM MELAKUKAN COST BENEFIT ANALYSIS: Memutuskan biaya dan manfaat apa saja yang akan dimasukkan Mengukur dan mengevaluasi biaya dan manfaat Timing dan aliran biaya dan manfaat

18 Cost-Effectiveness Analysis
Analisis efektivitas biaya dilakukan karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi, baik dimasa sekarang maupun di masa yang akan datang atas suatu proyek dengan pengaruh atau dampak yang tidak dapat dikuantifikasikan, namun tidak dinilai TAHAPAN DALAM MELAKUKAN COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS: Menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal Membuat estimasi biaya yang akan terjadi (running cost ) selama umur yang diharapkan dari suatu proyek Membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek Membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan Mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan Menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasi

19 Alasan Pembebanan Tarif Pelayanan Publik
Efisiensi Ekonomi Adanya barang privat dan barang publik Prinsip Keuntungan Barang privat; kebutuhan masyarakat yang manfaatnya hanya dinikmati secara individu oleh yang membelinya Barang publik; kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama Campuran antara barang privat dan publik; barang yang meskipun dikonsumsi secara individual, namun masyarakat secara umum juga membutuhkan barang atau jasa tersebut

20 Hubungan Sektor Publik, Sektor Swasta, dan Sektor Ketiga
Unit Bisnis Pemerintah (BUMN/BUMD) PEMERINTAH Unit-unit Pelayanan Pemerintah Pelayanan Publik Non Pemerintah: Swasta,Voluntary, LSM, Gabungan (kontrak dan kerja sama) Mardiasmo, 2002

21 Alasan Pembebanan Tarif Pelayanan
Tidak adil bila membebankan biaya atas suatu jasa kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut Suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka sehingga konsumsi publik harus didisiplinkan (hemat) Terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan Suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industrial Pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan publik atas suatu jasa apabila jenis dan standard pelayanannya tidak dapat ditentukan secara tegas

22 Argumen yang Menentang Pembebanan Tarif Pelayanan
Terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan Yang miskin tidak mampu untuk membayar

23 Marginal Cost Pricing Marginal Cost Pricing yaitu tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahan (cost of serving the marginal consumer), dan mengacu pada harga pasar yang paling efisien (economically efficient price) Penggunakan marginal cost pricing setidaknya harus memperhitungkan: Biaya operasi Variabel (variable operating cost) Semi variable overhead cost seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan Biaya penggantian atas aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan Biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan

24 Permasalahan Marginal Cost Pricing
Sulit untuk memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu Apakah harga seharusnya didasarkan pada short run marginal cost long run marginal cost Marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. Ketika sumber daya terbatas, kegagalan untuk menutup biaya menimbulkan adanya penghematan yang dikorbankan (opportunity loss) dalam pemakaian alternatif sumber daya tersebut yang berasal dari penaikan harga di atas marginal cost Konsep kewajaran digunakan untuk menunjukkan: • Hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar • Semua konsumen membayar sama tanpa memandang perbedaan biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut Externalitas konsumsi, seperti manfaat kesehatan umum dari air bersih untuk minuman dan mandi dapat secara signifikan merubah “efisiensi harga” yang ditentukan oleh marginal cost Pertimbangan ekuitas mensyaratkan yang kaya membayar lebih

25 PEMBUATAN JURNAL STANDAR DAN PENGAKUAN INVESTASI
Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria : Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable)

26 Lanjutan… Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek:
diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang: diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

27 CONTOH Pengeluaran Pembiayaan Rp 1M Kas di kas daerah Rp1M
Sebagai ilustrasi missal pemerintah daerah kabupaten Muara Sejahtera melaksnakan penyertaan dana kepada Bank Pembangunan Daerah sejahtera sejumlah Rp 1 M maka jurnalnya dalah sebagai berikut: Pengeluaran Pembiayaan Rp 1M Kas di kas daerah Rp1M Investasi jangka permanen- penyertaan modal pemerintah daerah Rp 1M Ekuitas dana Investasi-Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang Rp1M

28 PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN INVESTASI
Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah, Pengurangan penjualan,dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).

29 PENGUKURAN INVESTASI Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainya.

30 BIAYA PEROLEHAN INVESTASI
Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, di catat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi : harga transaksi investasi itu sendiri di tambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehanya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

31 BIAYA PEROLEHAN Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehanya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri di tambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

32 BIAYA PEROLEHAN Investasi non permanen misalnya:
pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dinilai sebesar nilai perolehanya. investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

33 BIAYA PEROLEHAN Investasi non permanen:
bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

34 BIAYA PEROLEHAN Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehanya tidak ada. Harga perolehan investasi dalam valuta asing: harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

35 METODE PENILAIAN INVESTASI
Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu: Metode biaya Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

36 METODE PENILAIAN 2. Metode ekuitas
Dicatat - investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

37 METODE PENILAIAN 3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

38 Lanjutan… Penggunaan metode tersebut, didasarkan pada kriteria sebagai berikut : Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetap memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

39 Penentuan metode pencatatan
20% 20%-50% >=50% Metode Biaya Metode Ekuitas Metode Ekuitas

40 LANJUTAN… Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee.

41 PENGAKUAN HASIL INVESTASI
Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash devident) dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kas Rp Pendapatan Hasil Investasi ….

42 Lanjutan… Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk deviden dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama. Jurnal pengakuan penambahan investasi seperti yang sudah dibahas diatas kalau mengurangi tinggal dibalik jurnalnya

43 PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI
Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata yang diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

44 PENGUNGKAPAN DAN PENYAJIAN PADA LAPORAN
1 Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi 2 Jenis-jenis investasi permanen dan non permanen 3 Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang 4 Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut 5 Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapanya 6 Perubahan pos investasi.

45 Terimakasih Atas Perhatiannya