Prof. Suyanto, Ph.D. (Direktur Jenderal).

Presentasi berjudul: "Prof. Suyanto, Ph.D. (Direktur Jenderal)."— Transcript presentasi:

1 Prof. Suyanto, Ph.D. (Direktur Jenderal)

2 CAPAIAN SASARAN POKOK 2005-2008 DAN TARGET 2009

3 TIGA PILAR PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
3 TIGA PILAR PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN CITRA PUBLIK

4 Capaian Kinerja Perluasan Akses Pendidikan *) Indikator Kunci Kinerja
4 Capaian Kinerja Perluasan Akses Pendidikan *) No Indikator Kunci Kinerja Kondisi Awal (2004) Realisasi (dalam %) 2005 2006 2007 2008 target capaian 1 APK PAUD 24.35 24.47 21.21 24.72 23.24 24.98 23.30 25.24 23.68 2 APM SD/SDLB 84.32 84.76 85.61 85.86 86.42 87.00 87.92 88.06 89.00 3 APK SMP/SMPLB 61.18 61.37 61.35 64.35 62.23 66.11 65.26 69.20 67.44 4 APK SMA/SMALB 25.67 26.65 26.90 28.10 27.75 29.33 28.34 30.54 29.29 5 APK SMK 17.09 17.77 18.47 17.69 19.08 18.86 19.93 21.32 *) Tidak termasuk: MI/MTs/MA, Kejar Paket A,B, dan C

5 Capaian Kinerja Pemerataan Akses Pendidikan
5 Capaian Kinerja Pemerataan Akses Pendidikan target

6 Capaian Kinerja Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan
6 Capaian Kinerja Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan

7 Capaian Kinerja Peningkatan Relevansi Pendidikan
7 Capaian Kinerja Peningkatan Relevansi Pendidikan No. Indikator Kunci Kinerja Kondisi Awal (2004) Realisasi 2005 2006 2007 2008 Target 2009 1 Rasio Jumlah Siswa SMK : SMA 30:70 32:68 35:65 44:56 46:54 40:60 2 Persentase peserta pendidikan kecakapan hidup terhadap lulusan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang tidak melanjutkan 5,0% 6,5% 12,7% 12,50% 16,40% 15% 3 Jumlah sertifikat Kompetensi yg diterbitkan Pendidikan Menengah -

8 Capaian Kinerja Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik
8 Capaian Kinerja Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik No Indikator Kunci Kinerja Kondisi Awal (2004) Realisasi 2005 2006 2007 2008 Target 2009 1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Opini BPK belum diterapkan Opini BPK belum diterapkan Disclaimer * WTP 2. Persentase temuan penyimpangan (BPK) 0,7% 0,49% 0,36% Audit semester II 2007 belum selesai Audit semester II 2007 selesai Audit semester II 2008 selesai 3. Persentase temuan penyimpangan (Itjen) 0,30% 0,10% 0,17% 0,15% 4. Aplikasi SIM [e-administrasi] (kumulatif) - 3 Aplikasi Melaksana kan 3 Aplikasi secara konsisten 5. Sertifikat ISO 9001: 2000 Unit Kerja Eselon II 2 dari 6 Unit Kerja 4 dari 6 Unit Kerja 6 Memperta hankan ISO 6. SMK 279 SMK 300 350 * = belum ada laporan dari BPK dan Itjen

9 PERBAIKAN RUANG KELAS TAHUN 2003 S.D 2009 DENGAN MENGGUNAKAN DAK
NO. Tahun Jumlah Kab/Kota Dana (Milyar Rp) Rehab Ruang Kelas (RK) 1 2003 287 625,0 13.816 2 2004 302 652,6 23.144 3 2005 333 1.221,0 39.293 4 2006 434 2.919,5 5 2007 5.195,3 6 2008 450 7.015,4 7 2009 451 9.334,8 *) TOTAL 26.963,6 *) : didarerah yang tuntas utk memperbaiki/membangun Ruang WC atau Ruang perpustakaan atau Ruang UKS

10 CAPAIAN APK SMP SEDERAJAT 2008/2009
10 CAPAIAN APK SMP SEDERAJAT 2008/2009 APK Tertinggi APK Terendah No Provinsi APK 1 DKI Jakarta 114.98 2 DI Yogyakarta 114.06 3 Kepulauan Riau 105.76 4 Sumatera Barat 105.29 5 Bali 103.92 6 Jawa Timur 102.69 7 Nanggroe Aceh Darussalam 102.10 8 Riau 100.19 9 Nusa Tenggara Barat 100.16 10 Bengkulu 99.71 No Provinsi APK 1 Nusa Tenggara Timur 77.65 2 Papua Barat 77.70 3 Papua 79.05 4 Kalimantan Barat 80.30 5 Sulawesi Tengah 80.64 6 Gorontalo 82.52 7 Kalimantan Tengah 85.77 8 Kalimantan Selatan 86.55 9 Sumatera Selatan 88.43 10 Sulawesi Barat 89.98

11 CAPAIAN APK SMP SEDERAJAT 2008/2009 PER PROVINSI
Rata-rata nasional 96.18 11 CAPAIAN APK SMP SEDERAJAT 2008/2009 PER PROVINSI

12 APK SMP SEDERAJAT KABUPATEN/KOTA 2008/2009
12 APK SMP SEDERAJAT KABUPATEN/KOTA 2008/2009 APK Tertinggi APK Terendah No Kabupaten/Kota APK 1 Kota Palangka Raya-Kalbar 139.97 2 Kota Langsa-NAD 138.05 3 Kota Lhokseumawe-D.I.Aceh 137.51 4 Kota Tanjungpinang-Kep. Riau 137.20 5 Kab. Kulon Progo-D.I. Yogyakarta 135.62 6 Kota Padang Sidempuan-Sumut 131.37 7 Kota Sabang-D.I. Aceh 130.66 8 Kota Palopo-Sulawesi Selatan 130.63 9 Kota Jakarta Selatan-D.K.I Jaya 129.97 10 Kota Mojokerto-Jawa Timur 126.60 No Kabupaten/Kota APK 1 Kab. Pidie Jaya-NAD 45.46 2 Kab. Teluk Bintuni-Papua Barat 49.80 3 Kab. Konawe Utara-Sultra 52.06 4 Kab. Sumba Tengah-NTT 52.35 5 Kab. Tolikara-Papua 53.75 6 Kab. Buton Utara-Sultra 54.10 7 Kab. Donggala-Sulawesi Tengah 54.94 8 Kab. Yahukimo-Papua 55.04 9 Kab. Sumba Barat-NTT 55.93 10 Kab. Kaimana-Papua Barat 56.98

13 KEBIJAKAN DITJEN MANDIKDASMEN TAHUN ANGGARAN 2009
13 KEBIJAKAN DITJEN MANDIKDASMEN TAHUN ANGGARAN 2009

14 PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES
14 PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES Memperluas akses bagi anak usia 5–6 tahun agar memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Akselerasi pencapaian target Wajar Dikdas 9 Tahun, terutama di Provinsi dan atau kabupaten yang belum mencapai APK 95%, melalui: Menghapus hambatan biaya (cost barriers) melalui pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) bagi semua siswa pada jenjang pendidikan dasar. Penyediaan prasarana pendidikan secara memadai dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi daerah. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan melalui berbagai modalitas untuk menyesuaikan dengan kondisi geografis dan kondisi peserta didik. Peningkatan APK pada jenjang pendidikan menengah untuk mendukung rasio SMA:SMK 33:67 di tahun 2014

15 PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI, DAN DAYA SAING
15 PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI, DAN DAYA SAING Peningkatan mutu melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan mendorong satuan pendidikan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas pelayanan pendidikan bermutu. Peningkatan relevansi pendidikan dengan penyediaan sarana untuk mengembangkan kompetensi peserta didik kejuruan dan life-skills dan olah raga pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peningkatan daya saing dengan mendorong satuan pendidikan yang telah memenuhi syarat untuk menuju sekolah bertaraf internasional, dan mendorong untuk ikut kompetisi baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

16 TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN PENCITRAAN PUBLIK
16 TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN PENCITRAAN PUBLIK Mendorong partisipasi pemerintah daerah melalui skema budget burden-sharing untuk mempercepat pencapaian target-target kebijakan pendidikan. Menetapkan standarisasi dalam penggunaan APBN sesuai dengan kriteria Standar Akuntansi Instansi yang mencakup akuntansi keuangan dan barang milik negara. Mendorong pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk melakukan pengawasan pelaksanaan program manajemen pendidikan dasar dan menengah baik yang dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi maupun bantuan sosial. Mendorong partisipasi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/ kota) dalam sosialisisasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah.

17 RANCANGAN PAGU ANGGARAN
17 RANCANGAN PAGU ANGGARAN DITJEN MANDIKDASMEN TAHUN 2009

18 APBN KENAIKAN ANGGARAN PENDIDIKAN (20%) Tahun 2009 18 (1.122,1909 T)
Kenaikan Anggaran Pendidikan 20 % Total APBN (224,4382 T) TERSEBAR DI 15 KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (134,8409 T) K/L LAIN 61,3831 T ANGGARAN KE DAERAH MELALUI DAU TERMASUK GAJI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (89,5973 T) DITJEN MANDIKDASMEN (26,965 T) DEPDIKNAS (73,457 T) PAGU Definitif

19 PERKEMBANGAN ANGGARAN (2009)
19 PERKEMBANGAN ANGGARAN (2009) (dalam juta rupiah)

20 PERSENTASE PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM APBD
20 PERSENTASE PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM APBD Sumber : Bank Dunia

21 21 PEMBIAYAAN PENDIDIKAN OLEH PUSAT DAN DAERAH Sumber : Bank Dunia

22 22 PERKEMBANGAN PAGU ANGGARAN BOS dan NON BOS pada APBN & APBN-P 2005, APBN & APBN-P 2006, APBN & APBN-P 2007, APBN & APBN-P 2008, DAN PAGU DEFINITIF 2009

23 PERBANDINGAN ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2008-2009
23 PERBANDINGAN ALOKASI ANGGARAN TAHUN

24 JENIS BELANJA PER SATUAN KERJA BERDASARKAN RKAKL 2009 PAGU
24 JENIS BELANJA PER SATUAN KERJA BERDASARKAN RKAKL 2009 PAGU DITJEN MANDIKDASMEN

25 25

26 26 PERBANDINGAN ALOKASI PAGU ANGGARAN DITJEN MANDIKDASMEN TAHUN 2008 DAN 2009 (dalam milyar rupiah) 20.963,4 (100,0%) PAGU MANDIKDASMEN TAHUN 2009 TAHUN 2008 24.762,6 (100,0%) PUSAT DEKON 5.935,4 (28,3%) 15.028,0 (71,7%) 4.767,2 (19,3%) 19.995,4 (80,7%) Pengelolaan & Adm Pengelolaan & Adm 1.025,5 (4,9%) 489,5 (2,3%) Bantuan Sosial (Daerah) 1.266,8 (5,1%) 575,3 (2,3%) Bantuan Sosial 4.909,9 (23,4%) 14.538,5 (69,4%) 3.500,4 (14,2%) 19.420,0 (78,4%)

27 PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES 2009
27 PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES 2009 Memperluas akses bagi anak usia 5–6 tahun agar memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. PROGRAM SATUAN TARGET Pembinaan TK Pembina Kecamatan/Kabupaten Pembangunan RKB Pembangunan TK-SD satu atap Sekolah R Kelas 90.000 2. Akselerasi pencapaian target Wajar Dikdas 9 Tahun PROGRAM SATUAN TARGET Pemberian dana BOS*) 1) SD Kabupaten : Rp. 397 ribu per siswa/tahun Kota : Rp. 400 ribu per siswa/tahun Siswa 2) SMP Kabupaten : Rp. 570 ribu per siswa/tahun Kota : Rp. 575 ribu per siswa/tahun Total dana BOS tahun 2009 = Rp. 16,193 T

28 2. Akselerasi pencapaian 2009….. (lanjutan)
28 2. Akselerasi pencapaian 2009….. (lanjutan) PROGRAM SATUAN TARGET Pembangunan ruang kelas SD Program kelas layanan khusus (retrieval) Penyediaan beasiswa miskin Pembangunan USB SMP Pembangunan SD-SMP satu atap Pembangunan RKB SMP Rehabilitasi ruang kelas SMP Penyediaan beasiswa miskin SMP Penyelenggaraan sekolah inklusif R Kelas Sekolah Siswa 568 100 177 550 2.000 1.800 22

29 Rehabilitasi ruang kelas Pembangunan asrama Pembangunan USB SMK
29 Program peningkatan APK pada jenjang pendidikan menengah untuk mendukung rasio SMA:SMK 33:67 di tahun 2014 PROGRAM SATUAN TARGET Pembangunan USB SMA Pembangunan RKB SMA Rehabilitasi ruang kelas Pembangunan asrama Pembangunan USB SMK Pembangunan RKB SMK Penyediaan beasiswa miskin SMK Sekolah R Kelas Siswa 10 780 800 20 100 3.655

30 PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI, DAN DAYA SAING
30 PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI, DAN DAYA SAING Peningkatan mutu melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan PROGRAM SATUAN TARGET Penyediaan sarana untuk perintisan SD standar nasional dan bertaraf internasional Pengadaan buku bacaan kelas awal (45 judul) Pembangunan laboratorium IPA SMP Penyediaan peralatan IPA SMP Pembangunan ruang laboratorium IPA SMA Pengadaan alat bantu Sekolah inklusif Pembangunan ruang keterampilan khusus Penyediaan buku SLB dan inklusif Sekolah Eksemplar Ruang Paket 11 1.007 1.040 1.390 30 36 98.401

31 31 Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas pelayanan pendidikan bermutu. PROGRAM SATUAN TARGET Pembangunan pusat sumber belajar SD Pembangunan pusat sumber belajar SMP/Perpustakaan Penyediaan mulitimedia interaktif SMP untuk 7 mapel Pengembangan pusat sumber belajar SMA Penyediaan peralatan TIK SMA Penyediaan peralatan TIK SMK Penyediaan peralatan broadcasting SMK Penyediaan komputer bagi peserta didik tunanetra Pengembangan perpustakaan digital SLB Pengembangan E-learning SLB Sekolah Ruang Paket 4.360 1.002 600 150 1,576 210 124 40 110 70

32 32 Peningkatan relevansi pendidikan dengan penyediaan sarana untuk mengembangkan kompetensi peserta didik kejuruan dan life-skills dan olah raga pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. PROGRAM SATUAN TARGET Penyediaan alat peraga/permainan TK Subsidi klub olahraga SD Penerapan terbatas uji kompetensi siswa SMA Pengembangan busines centre Pembinaan hotel training dan kota vokasi Uji kompetensi siswa SMK Pembuatan prototipe peralatan SMK Sekolah Siswa Lokasi Unit 140 1.998 3.000 70 61 10

33 Peningkatan daya saing
33 Peningkatan daya saing PROGRAM SATUAN TARGET Rintisan sekolah standar nasional: Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Pendidikan Menengah (SMA dan SMK) Sekolah 2.887 3.252 Rintisasn sekolah bertaraf internasional 531 598 Festival Seni Nasional Kegiatan 1 Olimpiade Olahraga Olimpiade Mata pelajaran Internasional 17

34 34 PROGRAM UNGGULAN

35 1. PENDIDIKAN DASAR GRATIS
35 1. PENDIDIKAN DASAR GRATIS SASARAN Pendidikan Dasar Gratis diberlakukan kepada semua peserta didik SD dan SMP negeri seluruh Indonesia. Kecuali: Peserta didik pada SD dan SMP yang terdaftar pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, Sekolah Bertaraf Internasional, atau sekolah yang berbasis keunggulan lokal. Pemerintah daerah wajib mengendalikan pungutan biaya operasional SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu.

36 SUMBER PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR GRATIS
36 SUMBER PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR GRATIS 1. Pemerintah Pusat berupa BOS dengan rincian SD/SDLB di kota : Rp ,-/siswa/tahun. SD/SDLB di kab : Rp ,-/siswa/tahun. SMP/SMPLB/SMPT di kota : Rp ,-/siswa/tahun SMP/SMPLB/SMPT di kab : Rp ,-/siswa/tahun Biaya satuan ini sudah termasuk untuk BOS Buku Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) mengkompensasi kekurangan dana dari Pemerintah Pusat sehingga pendidikan dasar dapat gratis di daerahnya masing-masing.

37 37 KEWAJIBAN SEKOLAH - Semua sekolah SD/SMP negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik - Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasional yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal wajib menerima dana BOS. - Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut. - Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah. - Sekolah negeri kategori RSBI, SBI dan berbasis keunggulan lokal diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah.

38 REHABILITASI MASSAL PRASARANA MELALUI DAK BIDANG PENDIDIKAN
38 REHABILITASI MASSAL PRASARANA MELALUI DAK BIDANG PENDIDIKAN DAK Pendidikan merupakan program yang ditujukan untuk memperbaiki prasarana pendidikan di Sekolah Dasar, dengan urutan prioritas: - Rehabilitasi/rekonstruksi ruang kelas rusak beserta penggantian meubelairnya. Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC. Rehabilitasi/pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelairnya, tidak termasuk pembelian buku. Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta pengadaan meubelairnya.

39 SATUAN BIAYA 39 No Kompenen Kegiatan Satuan Satuan Biaya (IKK=1) 1.
Rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelairnya Kelas Rp. 70 jt. 2. Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC. Sekolah Rp. 20 jt. 3. Rehabilitasi/pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelairnya Rp. 105 jt. 4. Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta pengadaan meubelairnya. Rp. 24 jt.

40 40 3. PENINGKATAN MUTU: PENINGKATAN MUTU SMA Asumsi kebijakan: Pendidikan pada SMA berorientasi pada kompetensi akademis Lulusan SMA diarahkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi daripada langsung terjun ke dunia kerja. Konsekuensi diperlukan intervensi kebijakan untuk mengubah rasio siswa SMA : SMK menjadi lebih dominan siswa SMK

41 SKENARIO SMA:SMK 2014 (33:67) 41 SISWA SMK SISWA SMA
25/04/2018 41 SKENARIO SMA:SMK 2014 (33:67) SISWA SMK SISWA SMA Siswa SMA harus berkurang per tahun rata-rata 1.78% atau siswa/tahun (tanda diarsir) Siswa SMK harus bertambah per tahun rata-rata 20.77% atau siswa/tahun 41

42 LULUSAN SMA VS SISWA BARU PT
25/04/2018 42 LULUSAN SMA VS SISWA BARU PT Lulusan SMA Gap lulusan SMA masuk PT Siswa Baru PT Lulusan SMA berkurang, sehingga target 75% ke PT lebih mudah tercapai Gap lulusan SMA dengan siswa baru PT (daerah diarsis) harus disiapkan program ketrampilan bagi siswanya atau program persiapan SMA menjadi SMK 42

43 STRATEGI INTERVENSI 43 Pengemb.Panduan Implementasi 8 SNP
25/04/2018 43 STRATEGI INTERVENSI SUBSIDI SISWA Beasiswa Prestasi (Olimpiade) SUBSIDI FASILITAS MUTU Perpustakaan Lab. IPA Lab. Komputr Lab. M.media Rehabilitasi PSB Alat TIK Alat IPA Buku Ajar SEKOLAH RINTISAN PBKL (Berkeungulan Lokal) SSN (Berstandar Nasional) RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Nasional) MANAJEMEN DAN PEMBELAJARAN Pengemb.Panduan Implementasi 8 SNP ICT Based Learning ICT Based Managmt Pengemb. Model Pembelajaran Pengemb. Model Pengelolaan Sekolh Pengemb. Model Evaluasi Belajar Sosialisasi KTSP KEGIATAN KESISWAAN OSN Olimpiade Sain Internasional O2SN Olimpiade Olahraga Internasional Festival Seni Debat LPIR Uji Kompetensi Siswa Pencegahan Perilaku Menyimpang 43

44 4. PENINGKATAN RELEVANSI PENDIDIKAN: PENGEMBANGAN PROGRAM SMK
44 4. PENINGKATAN RELEVANSI PENDIDIKAN: PENGEMBANGAN PROGRAM SMK ASUMSI KEBIJAKAN: Banyaknya lulusan SMA yang tidak dapat melanjutkan ke PT ditanggulangi melalui intensifikasi pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan lebih diarahkan untuk memberikan kompetensi produktif dan kewirausahaan. Lulusan SMK diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja nasiona, regional, dan internasional

45 ROAD MAP PSMK 2006-2010 45 action action 2010 2009 Target 09/10 2008
*Pencitraan *Beasiswa * Penambahan Guru *Peralatan *Rehab Ruang *Reengineering *USB & RKB action *Pencitraan *Beasiswa * Penambahan Guru *Peralatan *Rehab Ruang *Reengineering *USB & RKB Capaian 08/09 Capaian 06/07 action Rasio Siswa SMK:SMA = 46 : 54 Jumlah SMK = 7.464 Jumlah siswa = 3.29 juta Jumlah Guru = 175 ribu Rasio Siswa SMK : SMA = 36 : 64 Jml SMK = 6.650 Jml Siswa= 2.40 juta Jml Guru = 109 ribu 2010 2009 Kondisi 05/06 Target 09/10 2008 Rasio Siswa SMK:SMA = 32 : 68 Jml SMK= Sek Jml Siswa = 2.12 Juta Jml Guru = 94 ribu *Pencitraan *Beasiswa *Penambahan Guru *Peralatan *Rehab Ruang *Reengineering *USB & RKB Rasio siswa SMK : SMA = 50 : 50 Jml SMK = 7.950 Jml siswa = 3.95 juta Jml Guru = 217 ribu action 2007 Capaian 07/08 2006 Rasio Siswa SMK : SMA = 43 : 57 Jml SMK = 6.800 Jml Siswa = 2.86 juta Jml Guru = 136 ribu *Pencitraan *Beasiswa * Penambahan Guru *Peralatan *Rehab Ruang *Reengineering *USB & RKB action 2005 45

46 STRATEGI INTERVENSI Penguatan Program Adaptif SMK
46 STRATEGI INTERVENSI Penguatan Program Adaptif SMK - Penajaman pelajaran Matematika dan Sains Terapan - Penguatan Entrepreneurship dan Bela Negara - Penguasaan Bahasa Nasional dan Asing Penguasaan TIK Pengembangan Teaching Industry SMK (Pengembangan Industri Berbasis SMK) Bidang TIK, Manufaktur, Pertanian, Perdagangan, Pariwisata, Seni.

47 MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM: DESENTRALISASI
47 MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM: DESENTRALISASI

48 48 ASUMSI KEBIJAKAN Searah dengan desentralisasi dalam pengelolaan sektor publik, program Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah diselenggarakan melalui mekanisme desentralisasi dengan prinsip: Tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dengan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) Harmonisasi antara kebijakan dan program pemerintah Pusat dengan Daerah (provinsi dan kabupaten/Kota). Pelaksanaan program Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah juga ditujukan untuk memberdayakan pemerintah daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian target Transparansi dan akuntabel didasarkan pada mekanisme Sistem Akuntansi Instansi baik untuk penggunaan anggaran maupun pengaturan Barang Milik Negara (BMN)

49 49 TERIMA KASIH