Sejarah Orde Baru dan Reformasi

Presentasi berjudul: "Sejarah Orde Baru dan Reformasi"— Transcript presentasi:

1 Sejarah Orde Baru dan Reformasi
Febri Hartono

2 Latar belakang lahirnya orde baru
Orde Baru merupakan istilah untuk menyebutkan masa kepemimpinan Presiden Soeharto sejak taun 1965 hingga Mei 1998. Masa Orde Baru bercirikan kuat, terpusat, dan pembangunan negara. Istilah lain menyebutkan Orde Baru adalah istilah yang umum digunakan untuk menamai suatu tatanan pemerintahan negara ( rezim politik) Republik Indonesia yang berkuasa sejak Maret 1966 hingga Mei 1998.

3 Latar belakang lahirnya Orde Baru di latar belakangi oleh runtuhnya Orde Lama, tepatnya ketika saat runtuhnya kekuasaan Soekarno di gantikan oleh Soeharto. Keadaan keamanan negara yang dalam keadaan tidak kondusif Terlebih dengan adanya peristiwa pemberontakan G30S Hal tersebut menyebabkan Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melakukan kegiatan pengaman di Indonesia melalui Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar.

4 Pokok pikiran dalam supersemar
Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketertiban serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi. Serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawan pimpinan presiden/ panglima tertinggi/ pemimpin besar Revolusi/ mandataris MPRS demi keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima lain dengan sebaik-baiknya. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut.

5 Surat keputusan Presiden No
Surat keputusan Presiden No. 1/3/1966, tanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden/ Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/ PBR Membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya dan menyatakannya sebagai parta terlarang terhitung sejak 12 Maret 1966 Mengamankan menteri yang terlibat ataupun mendukung G30S (di antaranya Dr. Subandrio dan Chaerul Saleh) Memurnikan MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI, dan menempatkan peranan lembaga-lembaga itu sesuai dengan UUD 1945.

6 Pada tanggal 22 Juni 1966 presiden Soekarno mengucapkan pidato pertanggung jawabannya di depan sidang MPRS Pada tanggal 20 Februari 1967 presiden Soekarno menandatangani surat surat penyerahan kekuasaan kepada pengemban Supersemar Pada tanggal 12 Maret 1967 jendral Soeharto dilantik dan diambil sumpahnya sebagai presiden Republik Indonesia. Dengan pergantian kekuasaan tersebut maka pemerintahan Demokrasi Terpimpin kemudian di berikan nama Orde Lama pun berakhir dan di mulainya Orde Baru Pimpinan Presiden Soeharto

7 Kronologi lahirnya orde baru
30 September 1965 terjadinya pemberontakan G30S 11 Maret Letjen Soeharto menerima Supersemar dari presiden Soekarno untuk melakukan pengamanan 12 Maret dengan memegang Supersemar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang 22 Februari Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno 7 Maret melalui sidang MPRS, Soeharto ditunjuk sebagai penjabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu 12 Maret jenderal Soeharto dilantik menjadi Presiden Indonesia kedua sekaligus manjadi tonggak masa awal lahirnya era Orde Baru.

8 reformasi Reformasi berasal dari kata reformation, dengan kata dasar reform yang memiliki arti perbaikan, pembaruan, memperbaiki, dan menjadi lebih baik. Reformasi merupakan suatu perubahan catatan kehidupan lama ke catatan kehidupan baru yang lebih baik. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial

9 Dengan penjelasan tersebut maka era Reformasi adalah era bangsa Indonesia melakukan perubahan-perubahan yang mendasar pada kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat agar: Perekonomian Indonesia menjadi lebih kuat secara fundamental Kemiskinan dan penderitaan rakyat ditangani secara langsung Kehidupan berdemokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat ditegakkan di dalam lingkup dunia politik Hak-hak asasi manusia dihormati, bahkan dibela Kehidupan beragama di antara umat beragama berjalan secara rukun, wajar dan logis.

10 Tujuan reformasi di indonesia
Melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk perundang-undangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh masyarakat bangsa Melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan kekuasaan Menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi, seperti KKN, kekuasaan sewenang-wenang/ otoriter, penyimpangan dan penyelewengan yang lain dan sebagainya.

11 Syarat-syarat atau ketentuan reformasi
Telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan kehidupan di bidang ketatanegaraan., termasuk bidang perundang-undangan dan hukum Penyelenggaraan negara telah menggunakan kewarganegaraan secara semena-mena/ otoriter di luar etika kenegaraan melalui tindakan-tindakan yang sangat merugikan dan menekan kehidupan rakyat seluruhnya Telah semakin melemah kondisi kehidupan ekonomi seluruh warga masyarakat bangsa sebagai akibat krisis multimedia yang berkepanjangan Perlunya langkah-langkah penyelamatan dalam segenap bidang kehidupan, khususnya yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak Reformasi harus menggunakan landasan kerohanian berupa falsafah dasar negara Pancasila

12 Pembangunan Nasional Masa Orde Baru
Presiden Soeharto mendapatkan julukan sebagai bapak pembangunan Indonesia Tujuan pembangunan nasional tersebut adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Pedoman pembangunannya adalah Trilogi Pembangunan Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

13 Pembangunan nasional tersebut tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi melalui beberapa tahapan-tahapan pembangunan nasional. Pertama tahap pembangunan jangka panjang yang mencakup periode 25 sampai 30 tahun Tahap kedua pembangunan jangka pendek mencakup periode 5 tahun (Repelita)

14 Pelita I Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974
Tujuan Pelita I adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan selanjutnya Sasaran Pelita I adalah Pangan, Sandang, Perbaikan Prasarana, Peumahan Rakyat, Perluasan Lapangan Kerja, dan Kesejahteraan Rohani. Peristiwa Malari terjadi pada tanggal Januari 1974

15 Pelita II Dilaksanakan pada 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979.
Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil dalam bidang Ekonomi.

16 Pelita III Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret1984
Masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan, yang masih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal Delapan Jalur Pemerataan Pemerataan kebutuhan pokok rakyat Pemerataan kesehatan dan pendidikan Pembagian pendapatan Kesempatan kerja Berpartisipasi dalam pembangunan Kesempatan berusaha Penyebaran pembangunan Memperoleh keadilan

17 Pelita IV Dilaksanakan pada 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989
Titik beratnya adalah menuju pada swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri Pada 1980 terjadi resesi yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bidang perekonomian

18 Pelita V Dilaksanakan pada 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994
Titik beratnya pada sektor pertanian dan industri Indonesia memiliki kondisi perekonomian yang cukup baik Peningkatan ekspor lebih baik dibandingkan sebelumnya.

19 Pelita V Dilaksanakan pada 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999
Titik beratnya sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta pembangunan dan perbaikan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia

20 Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari Pancasila. Demokrasi Pancasila berdasarkan pada bidang politik, sosial, dan ekonomi serta penyelesaian masalah-maslah nasional. Menurut Notonegoro (dalam Sudirman, 2014: 407) adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperi kemanusian adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluru rakyat Indonesia

21 Prinsip - Prinsip Demokrasi Pancasila
Perlindungan terhadap HAM Musyawarah Peradilan yang merdeka (kehakiman) Adanya partai politik dan organisasi sosial politik Pelaksanaan Pemilu Kedaulatan di tangan rakyat dengan dasar UUD

22 Keseimbangan antara hak dan kewajiban
Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral, diri sendiri, masyarakat dan negara ataupun orang lain Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional Pemerintahan berdasarkan Hukum Indonesia berdasarkan hukum tidak berdasarkan kekuasaan Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi tidak absolut Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat

23 Sendi Pokok Demokrasi Pancasila
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum Indonesia menganut sistem konstitusional bukan absolutisme MPR sebagai lembaga pemegang kekuasaan negara yang tertinggi sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah MPR Pengawasan DPR Menteri Negara sebagai pembantu Presiden Kekuasaan kepala negara tidak terbatas

24 Fungsi Demokrasi Pancasila
Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara Menjamin tegaknya NKRI Menjamin tetap tegaknya NKRI yang mempergunakan sistem Konstitusional Menjamin tegaknya hukum yang bersumber Pancasila dan UUD 1945 Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antar lembaga negara Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab

25 Kondisi Politik Orde Baru
Kembali Menjadi Anggota PBB Normalisasi Hubungan dengan Negara Lain

26 Ditunjuknya Adam Malik sebagai ketua Majelis Umum PBB 1974
Memulihkan hubungan dengan negara seperti India, Thailand, Australia dan negara-negara lain Ditunjuknya Adam Malik sebagai ketua Majelis Umum PBB 1974 Kembalinya Indonesia di sambut baik oleh negara-negara Asia lain dan bahkan PBB sendiri Disadari karena banyak manfaat yang di dapatkan ketika menjadi anggota PBB Kembali pada 28 September 1966 Kembali Menjadi Anggota PBB

27 1 Pemulihan hubungan dengan Singapura melalui perantara Dubes Pakistan untuk Myanmar Pada tangga 2 Juni 1966 Indonesia menyampaikan nota atas pengakuan Republik Singapura Menjalin hubungan Diplomatik dengan Singapura 2 Normalisasi hubungan dengan Malaysia Dengan perundingan Bangkok 29 Mei- 1 Juni 1966 Pada tanggal 11 Agustus 1966 di tandatangani pemulihan hubungan di Jakarta 3 Pada tanggal 1 Oktober 1967 pemerintah RI membekukan hubungan Diplomatik dengan RRC Pada 30 Oktober 1967 Indonesia secara resmi menutup kedutaan Besar di Peking

28 Konflik Pada Masa Orde Baru
Peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari1974) Peristiwa Tanjung Priok Kasus Dom (Daerah Operasi Militer) di Aceh Peristiwa Talangsari Lampung Peristiwa Dili 12 November 1991 Peristiwa 27 Juli 1996 Peristiwa Trisakti Peristiwa Semanggi

29 peristiwa Malari (15 Januari 1974)
Peristiwa ini terjadi ketika Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974) Terjadi domonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa, yang disusul dengan aksi anarki. Tercatat korban meninggal sekitar 11 orang, 300 luka-luka dan 775 di tahan Kerugian material diketahui 807 mobil dan 187 motor yang dirusak/ dibakar, 144 bangunan rusak berat, 160 kg emas hilang dari sejumlah toko.

30 Peristiwa Tanjung Priok
Peristiwa ini terjadi pada rabu malam pukul tanggal 12 September 1984 Dua hari sebelumnya seorang bintara pembina desa, tanpa melepas sepatunya dan masuk ke dalam musala. Masyarakat merasa tersinggung dengan tindakan yang dilakukan. Selain itu adanya unsur provokasi yang dilakukan segelintir orang juga membuat keadaan yang semakin memburuk. Secara kronologis peristiwa tersebut terjadi pada 1, 10, dan 12 September 1984 Akar dari masalah tersebut sesungguhnya adalah Radikalisme.

31 Orang-orang yang dituduh sebagai penggerak peristiwa Tanjung Priok
A.M. Fatwa Abdul Qodir Djailani Prof. Oesmany al Hamidi H. Mawardi Nur Salim Qadar

32 Kasus DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh
Pada tahun 1989 Aceh kembali bergejolak dengan aksi GAM Di namai Gerombolan Pengacau Liar (GPL)/ GBPL Selama Aceh ditetapkan sebagai DOM, banyak terjadi pelanggaran Berat terhadap warga setempat Di antara daerahnya adalah Kabupaten Pidie, Aceh Utara, Lhokseumawe, dan Aceh Timur DOM terus berlangsung hingga tahun 1998.

33 Peristiwa Talangsari Lampung
Merupakan gerakan kerusuhan yang dilatar belakangi oleh/ atas nama agama. Peristiwa ini juga dikenal dengan nama GPK Warsidi. Tujuan mereka adalah ingin mendirikan NII (Negara Islam Indonesia) Mengakibatkan terbunuhnya Kapten Sutiman

34 Peristiwa Dili 12 November 1991
Peristiwa ini di awali dengan integrasi Timor-timur ke dalam wilayah NKRI Timor Timur menjadi wilayah NKRI pada 17 Juli 1976 Perlawanan yang di lakukan oleh para anti-integrasi

35 Peristiwa 27 Juli 1996 Berawal dari kemenangan Megawati Sukarno Putri pada kongres luar biasa partai demokrasi Indonesia (KLB PDI) di Surabaya pada 1993. Dianggap sebagai ancaman Orde Baru. Kemudian dilakukanlah rekayasa politik untuk kembali menahtakan Sorjadi sebagai ketua PDI Kemudian dilanjutkan dengan aksi pengambilan alih kantor DPP PDI di jalan Diponegoro 27 Juli1996 Penyerbuan dilakukan oleh militer, sejumlah preman, dan aparat kepolisian 5 orang tewas, 149 luka-luka, dan 23 orang dinyatakan hilang

36 Peristiwa Trisakti 1998 Tragedi ini terjadi pada 12 Mei 1998
Peristiwa kelam ini menewaskan 4 mahasiswa yaitu Elang Mulia Lesmana Heri Hertanto Hafidin Royan Hendriawan Sie Peristiwa ini merupakan tonggak akhir Rezim Orde BAru

37 Tragedi Semanggi Merupakan protes terhadap pelaksanaan dan sidang Istimewa yang mengakibatkan warga sipil Tragedi Semanggi yang terjadi pada November 1998 Masa itu merupakan transisi pemerintahan Indonesia yang mengakibatkan tewasnya 17 orang warga sipil

38 Integrasi Timor Timur ke wilayah NKRI
Diawali dengan Kudeta Militer yang terjadi di Portugal pada 25 April 1974 Dampak sosial politik yang terjadi juga berpengaruh terhadap daerah koloni dari Portugal Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh rakyat Timor Timur yang diberikan kebebasan Sesuai dengan politik dekolonisasi Portugal di Timor Timur muncul tiga partai besar Uniao Democratica Timorense (UDT) Frente Revolutionaria de Timor Leste Independente (Frentilin) Associacao Populer Democratica Timorense (Apodeti) Dua partai kecil yaitu Kota dan Trabalista

39 lanjutan UDT menginginkan tetap di bawah bendera Portugal sebagai negara bagian Timor Portugis Fretilin menginginkan merdeka penuh Sedangkan Apodeti menginginkan integrasi dengan Indonesia, dengan mengajukan di masukannya pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah di Timor Timur Karena perjuangan Apodeti tersebut, mereka mendapat kecaman karena dianggap sebagai penjual bangsa Kemudian UDT, Fretilin dan Apodeti ditambah dua partai kecil mendirikan koalisi perjuangan

40 lanjutan Indonesia sangat menyokong maksud Portugal yang merencanakan dekolonisasi jajahannya di Timor Timur Indonesia dan Portugal sepakan mengadakan kerja sama dalam rangka melaksanakan dekolonisasi di Timur Timur Pada sidang Dewan Stabilitas Politik dan Keamnan Nasional 18 Oktober 1974, presiden Soeharto secara resmi menyatakan sikap dasarnya mengenai masalah Timor Timur Tidak memiliki ambisi teritorial Menghormati hak rakyat Timor Timur menentukan nasib sendiri Jika ingin bergabung ke Indonesia tidak mungkin menjadi negra sendiri melainkan sebagai wilayah NKRI

41 lanjutan Kemudian di kirim utusan Letjen TNI Ali Mustopo untuk menjelaskan sika Indonesia ke pemerintah Portugal di Lisbon Indonesia melihat tiga alternatif dalam penyelesaian masalah Timor Timur Merdeka di bawah naungan Portugis Bergabung dengan Indonesia Merdeka penuh

42 lanjutan Merdeka penuh bagi Indonesia tidak rasional, karena ada dua alasan; Rakyat Timor Timur tidak cukup memiliki tenaga terdidik untuk membentuak suatu pemerintahan yang kapabel Negeri tersebut tidak mempunyai sumber-sumber nasional sebagai jaminan untuk berdirinya suatu negara bebas, merdeka dan berdaulat

43 lanjutan Pada tanggal 5 November 1975 di tandatangani sebuah Memorendum of Understanding sebagai hasil pertemuan Indonesia dan Portugal di Roma yang memiliki isi; Pertama kalinya RI mendapat pengertian secara resmi dari pemerintah Portugal Portugal mengakui semua pihak yang ada di Timor Timur Akan dilanjutkan kontak-konyak tetap antara Ri-Portugal

44 lanjutan Pada tanggal 28 November 1975 pukul di tempat lapangan Dos Bona Ventura, Dili, Komite Sentral Frentili mengumumkan secara sepihak pembentukan Republik Demokrasi Timor Timur Ditetapkan pula bendera Fretilin dan sebagai presidennya diangkat Xavier Do Amaral Proklamasi secara sepihak tersebut mendapat tahap dari para pejuang Apodeti, UDT, Kota dan Trabalista Yaitu dengan pernyataan bergabung dengan Indonesia pada 29 November 1975 dan di tandatangani di Balibo pada esok harinya

45 lanjutan Pada tanggal 4 Desember 1975 pemerintah menyambut dengan rasa haru penggabungan Timor Timur yang dinyatakan keempat partai tersebut Pada tanggal 7 Desember 1975 seluruh kota Dili (ibu kota Timor Timur) di kuasai oleh pasukan empat partai yang didukung sukarelawan Indonesia Pimpinan Apodeti yang sempat di tahan Fretilin Arnaldo Dos Reis Araujo berhasil dibebaskan Dan keesokan harinya melalui radio Dili menyerukan seluruh rakyat Timor Timur untuk mengibarkan bendera Merah Putih

46 lanjutan Dengan berhasilnya pasukan gabungan Apodeti, timbul berbagai reaksi terhadap Indonesia Portugal, RRC, dan Australia menuduh Indonesia melakukan Invasi ke Timor Timur Berbeda dengan Malaysia, Saudi Arabia, dan Filipina menerima baik keputusan pemerintah Indonesia Untuk menjelaskan duduk persoalan kepada dunia Internasional pada 10 Desember 1975 Pada tanggal 12 Desember 1975 terjadi peristiwa penting yang merupakan “miniatur” integrasi seluruh Timor Timur ke wilayah NKRI. Pada tanggal 17 Desember 1975 keempat partai gabungan menyatakan berdirinya Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT) untuk menyelenggarakan tertib pemerintah, tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib keamanan.

47 lanjutan Setelah terbentuknya PSTT dibentuk pula DPR wilayah Timor Timur berdasarkan Akta No. I/ AD. 1976 Sementara dengan hal tersebut Portugal mengajukan masalah Timor Timur ke PPB Terjadi perdebatan di dalam sidang PBB, ada dua kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda. Kelompok pertama yang bersikap anti-Indonesia dipelopori oleh Mozambique, Guyana, Sierra Leone, Trinidad, Toba, dan Aljazair. Kelompok kedua diseponsori oleh India, Iran, Saudi Arabia, Muang Thai, Malaysia, dan Filipina

48 lanjutan Pada tanggal 31 Mei 1976 DPR Timor Timur mengadakan sidang paripurna terbua untuk menentukan masa depan mereka Dihadiri 30 orang anggota lengkap dan para undangan Acara tunggal tersebut adalah Integrasi Timor Timur ke NKRI Keputusan sidang tersebut adalah; Untuk mempercepat proses integrasi ke NKRI perlu disampaikan petisi integrasi teradap pemerintahan Indonesia di Jakarta usaha membuat rancangan naskah petisi integrasi, diserahkan kepada satu komisi khusus dengan mandat penuh dari sidang paripurna

49 lanjutan Mempercayakan kepada ketua sidang untuk menentukan calon delegasi yang akan menentukan pemerintahan RI di Jakarta Adapun susunan Komisi Khusus adalah; Guilhermen Maria Goncalver J. Hermenegildo da Costa Ny. Maria Acuancao Osorio Soares Joao Pedro Soares

50 lanjutan Petisi integrasi disampaikan pada 7 Juni 1976
Petisi tersebut diterima oleh presiden Soeharto dengan harapan agar integrasi tersebut diterima tanpa refrendum Pada 23 Juni 1976 mengirimkan delegasi ke Timor Timur Pada tanggal 29 Juli 1976sidang kabinet paripurna menerima keinginan rakyat Timor Timur berintegrasi dengan Republik Indonesia Sebagai realisasi pada 17 Juli 1976 di tandatangani UU No. 7 tahun 1976 tentang integrasi Timor Timur dan pembentukan Provinsi/ daerah tingkat I Timor Timur

51 Lanjutan Dengan UU tersebut Timor Timur secara resmi menjadi daerah Indonesia, dan menjadi Provinsi ke 27 Pada 30 Juli 1976 dikeluarkan PP No. 19 Tahun 1976 untuk menetapkan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten-kabupatennya Dengan integrasi Timor Timur ke wilayah NKRI dan menjadi provinsi ke-27 Indonesia, hal tersebut menjadi kado proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang ke-31

52 Pemilu masa orde baru Setiap sistem demokrasi termasuk demokrasi Pancasila pun melakukan pemilihan umum sebagai salah satu sarana mewujudkan keinginan hidup yang demokrasi Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan berdasarkan UUD 1945 Asas pemilihan yang dipergunakan bersifat umum, langsung, bebas dan rahasia Asas dan sistem yang dipergunakan pada pemilu 1971 dan 1977 tidak berbeda, yaitu 9 partai dan 1 golongan karya. Tahun 1977 sebagai jalan politik Orde Baru kepartaian lebih di minimalisir menjadi 3 kepartaian dan golongan karya

53 Pemilihan Umum 1971 Peserta pemilu 1971 meliputi Partai Katholik Indonesia, Partai Kristen Indonensia, Partai Murba, Ikatan Pendukung, Partai Nadhlatul Ulama, Partai Syariat Islam Indonesia, Partai Muslim Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiah Indonesia dan satu Golongan Karya. Golongan Karya mendapatkan dukungan dari ABRI dan kalangan Cendikiawan Pada pemilu 1977 partai politik mendapatkan 127 kursi, Golongan Karya mendapatkan 261 kursi dan ABRI mendapatkan 75 kursi. Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pemenang pemilu adalah Golongan Karya

54 Pemilihan Umum 1977 Pemilu ini masih menggunakan asas dan sistem yang sama Peserta pemilu dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (Partai Nadhlatul Ulama, Partai Syarikat Islam, Partai Muslim Indonesia, dan Partai Persatuan Tarbiyah Indonesia) Partai Demokrasi Indonesia (Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Partai Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dan Partai Murba) Golongan Karya Hasilnya masih sama dengan kemenangan mutlak dari Golongan Kaya

55 Pemilihan Umum Tahun 1982 Pemilu ini di ikuti oleh tiga peserta, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Golongan Karya (Golkar) Dalam kampanya ditandai dengan kekerasan berskala besar Surat Kabar Pelita dan majalah Tempo dilarang terbit Kemenangan di raih Golkar dengan 64, 3 persen suara, PPP 27,78 persen suara, sedangkan PDI hanya memperoleh 7,88 persen suara.

56 Pemilihan Umum Thun 1987 Pemilu ini mencerminkan situasi yang damai, karena ketiga kontestan menerima Pancasila sebagai asas tunggal NU keluar dari PPP dan memberikan suaranya kepada Golkar. Pada pemilu ini perolehan suara Golkar melonjak menjadi 72,94 persen, sedangkan PPP turun menjadi 16,04 persen, sedangkan PDI mengalami peningkatan menjadi 11,02 persen suara. Golkar mendapatkan kemenangan pemilu pertama di Aceh Penambahan alokasi 100 kursi pemerintahan ABRI

57 Pemilihan Umum Tahun 1992 Pada pemilu ini pemerintah mengeluarkan larangan dan pawai-pawai jalanan untuk menghindari kekerasan saat kampanya Kontestan tidak mengalami perubahan yaitu Golongan Karya, PPP, dan PDI PDI di bawah pimpinan Soerjadi menyerukan supaya masa jabatan presiden dibatasi Pada kesempatan ini PDI mengajukan Guruh Soekarno Putra sebagai alternatif calon presiden Golkar tetap memenangi pemilu dengan 68 persen suara, PPP 17 persen, dan PDI 14, 9 persen

58 Pemilihan Umum Tahun 1997 Merupakan peristiwa yang mencerminkan tidak puasan sosial masyarakat Kampanye pemilu ini membawa korban 250 orang meninggal dalam iring- iringan pawai politik dengan menggunakan motor. Golkar tetap mendominasi dengan 74, 5 persen, perolehan tersebut merupakan sebuah kejadian fenomenal di tengah gejolak politik yang ada. PPP memperoleh 22, 4 persen dan 2, 6 persen

59 Sistem Tanam Paksa (Culture Stelsel)
Tahun 1830 kerajaan Belanda mengirimkan Van den Bosch ke Indonesia sebagai Gubernur Jenderal Tugasnya adalah mendapatkan dana sebanyak-banyaknya untuk mengisi kekosongan kas Belanda Ia mengusulkan kebijakan Cultur Stelsel pada tahun 1830 Kebijakan tersebut sama dengan masa VOC Verplichte Laveranties yang artinya kewajiban rakyat untuk menjual hasil bumi kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditentukan Saat itu juga di buka politik pintu terbuka

60 Ketentuan Sistem Tanam Paksa
Lahan yang disediakan untuk tanaman wajib harus atas persetujuan penduduk Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tanaman wajib tidak boleh melebihi seperlima bagian Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman wajib tidak boleh melebihi waktu menanam padi Tanah yang digunakan menanam tanaman wajib tidak melebihi luas lahan menanam padi Tanaman wajib yang dihasilkan harus diberikan kepada pemerintah Gagal panen ditanggung pemerintah Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah di bawah pengawasan

61 Perubahan Sosial Akibat STP
Pengambilan tanah penduduk, sehingga penduduk tidak bisa berkembang Kelahiran penduduk yang pesat Sistem pemerintah yang otoriter Masyarakat mulai memanfaatkan pekarangan rumah Menutup peran swasta Melahirkan istilah kuli keceng, kuli setengah keceng, Penduduk menjadi kuli dan buruh

62 Inti Pokok Kebijakan Cultur Stelsel
Rakyat wajib menyediakan seperlima garapan untuk di tanami tanaman ekspor Lahan yang disediakan dibebaskan pajak Hasil panen diserahkan kepada pemerintah Tenaga dan waktu penanaman Mereka yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari dalam setahun Penggarapan tanaman wajib di bawah pengawasan langsung penguasa pribumi.

63 Indonesia di Bawah Kekuasaan Megawati Soekarno Putri
Setelah di lantik pada 23 Juli 2011, kemudian Megawati membentuk kabinet yang dinamakan kabinet gotong royong. Langkah politik yang dilakukan oleh Megawati antara lain: Memelihara dan menetapkan stabilitas nasional Usaha ini dilakukan dengan meningkatkan kerukunan atar sesama anak bangsa dan membenahi stabilitas ekonomi. Usaha Megawati tersebut mendapat pukulan keras akibat peristiwa Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002

64 Menjaga keutuhan NKRI Usaha ini dilakukan dengan menindak tegas terhadap gejala-gejala daerah yang akan memisahkan diri misalnya kasus Aceh, Papua, Maluku, Poso, dan lain-lain Membangun tatanan politik baru Usaha ini dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang baru yakni: UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan DPR/ MPR UU No. 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden

65 Di samping membuat undang-undang baru, Megawati juga mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan UU tersebut. Segi yang lain PNS dan TNI diharuskan netral dalam politik Melanjutkan amandemen UUD 1945 Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat, maka dilakukan amandemen terhadap UUD Amandemen ini dilakukan melalui empat tahap, Amandemen ke-1 dan ke-2 telah disahkan masa pemerintahan sebelumnya. Sedangkan Amandemen ke-3 dan ke- 4 disahkan masa pemerintahan Megawati.

66 Meluruskan otonomi daerah
Otonomi yang diterapkan di Indonesia sering menimbulkan penafsiran yang keliru, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan pemerintahan, antara lain: Timbulnya wacana ingin memisahkan diri dari NKRI Timbulnya daerahisme Menolak aturan-aturan dari pemerintah pusat Penyimpangan penggunaan dana APBD

67 Menyadari akan hal-hal tersebut, maka pemerintah Megawati berusaha untuk meluruskan aturan otonomi daerah yang terdapat pada undang-undang No.. 22 tahun 1999 Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Megawati dalam bidang ekonomi antara lain: Memutuskan hubungan dengan IMF Melakukan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan dengan melakukan pembaruan ketentuan perundang-undangan Meningkatkan pendapatan melalui pajak, cukai, dan kepabeanan Menciptakan situasi kondusif bagi investor Meningkatkan kegiatan ekspor Mendorong usaha kecil dan menengah Meningkatkan sumber daya kelautan

68 Masa Pemerintahan SBY-JK (2004-2009)
Visi misi Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan Mewujudkan Indonesia yang aman damai Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis Mewujudkan Indonesia yang sejahtera

69 Pemerintahan Masa SBY-Boediono (2009-2014)
visi misi MEWUJUDKAN INDONESIA YANG LEBIH SEJAHTERA, AMAN DAN DAMAI DAN MELETAKKAN FONDASI YANG LEBIH KUAT BAGI INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk mencapai Kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia. Melanjutkan upaya menciptakan Good Government dan Good Corporate Governance. Demokratisasi Pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen Bangsa. Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi. Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka Pembangunan Masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa. TERWUJUDNYA INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua  Bidang

70 Kebijakan Politik SBY Pembentukan Kabinet Bersatu
Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla Pembentukan Kabinet Bersatu jilid II Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono

71 Menganut  konsep Trias Politika
Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip structural Sistem Politik Indonesia, yakni berdasarkan kedaulatan rakyat

72 Keberhasilan dan Kegagalan di Bidang Ketahanan-Keamanan
Dalam  ketahanan dan keamanan, keberanian menyeret sebagian koruptor-koruptor, baik pejabat pemerintah di daerah maupun di pusat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif telah dilakukan. Kesungguhan penegakan keamanan dan ketahanan itu, juga bisa terlihat atas keberhasilan penandatanganan MoU antara pemerintah RI dengan GAM, 15 Agustus 2005 di Helsinki Masalah politik dan keamanan cukup stabil dan tampak konsolidasi demokrasi dan keberhasilan pilkada Aceh menjadi catatan prestasi

73 Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono , pemerintah dan DPR tidak berhasil menetapkan satu pun undang-undang bidang pertahanan nasional Pertahanan dan keamanan yang terasa masih menjadi nilai raport merah SBY adalah rendahnya komitmen mereka terhadap penciptaan sistem keamanan masyarakat. Tragedi Bom Bali II 1 Oktober (jatuh pada hari Kesaktian Pancasila) yang diklaim oleh Wapres Yusuf Kalla sebagai kecolongan tidak terbantahkan.

74 Kelebihan Harga BBM diturunkan hingga 3 kali ( ), pertama kali sepanjang sejarah.  Perekonomian terus tumbuh di atas 6% pada tahun 2007 dan 2008, tertinggi setelah orde baru. Cadangan devisa pada tahun 2008 US$ 51 miliar, tertinggi sepanjang sejarah. Menurunnya Rasio hutang negara terhadap PDB terus turun dari 56% pada tahun menjadi 34% pada tahun 2008. Pelunasan utang IMF. Terlaksananya program-program pro-rakyat seperti: BLT, BOS, Beasiswa, JAMKESMAS, PNPM Mandiri, dan KUR tanpa agunan tambahan yang secara otomatis dapat memperbaiki tingkat ekonomi rakyat.

75 Pemberantasan korupsi.
Pengangguran terus menurun. 9,9% pada tahun 2004 menjadi 8,5% pada tahun 2008. Menurunnya angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 15,4% pada tahun Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa.

76 Kelemahan Harga BBM termahal sepanjang sejarah Indonesia yaitu mencapai Rp  jumlah utang negara tertinggi sepanjang sejarah yakni mencapai Triliun pada awal tahun 2009 atau 1700 triliun per 31 Maret Inilah pembengkakan utang terbesar sepanjang sejarah. tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15% pada tahun menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik

77 Konsentrasi pembangunan di awal pemerintahannya hanya banyak berpusat di Aceh, karena provinsi Aceh telah di porak-porandakan oleh bencana alam tsunami pada tahun Masih gagalnya pemerintah menghapuskan angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini.  Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia membuat para investor asing enggan berinvestasi dengan alasan tidak aman terhadap ancaman bencana alam. Dianggap belum mampu menyelesaikan masalah bank CENTURY

78 Pemerintahan Masa Jokowi-JK

79 Visi dan Misi Visi Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Misi Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan hukum

80 Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera Mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaya saing Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

81 Program Nawacita Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Politik luar negeri bebas-aktif Melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya pekerja migran Kedaulatan maritim Meningkatkan anggaran pertahanan 1,5 persen dari GDP dalam lima tahun ke-depan Menjamin rasa aman warga negara dengan membangun Polri yang profesional

82 Kami akan membuat pemerintahan tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya Memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan Meningkatkan peran dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan Memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan secara lebih efektif Membangun transparansi tata kelola pemerintahan Menjalankan reformasi birokrasi Membuka partisipasi politik

83 Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Desentralisasi asimatris Pemerataan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan Penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat Implementasi Undang-Undang Desa

84 Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya Membangun politik legislasi yang kuat: pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dengan reformasi lembaga penegak hukum Memperkuat KPK Memberantas mafia peradilan Pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar, dan penambangan liar Pemberantasan narkoba dan psikotropika Pemberantasan tindak kejahatan perbankan

85 Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
Program “Indonesia Pintar” melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan Program kartu “Indonesia Sehat” melalui layanan kesehatan masyarakat Program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” melalui reformasi agraria 9 juta hektar untuk rakyat tani dan buruh tani, rumah susun bersubsidi dan jaminan sosial

86 Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya daing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya Membangun infrastruktur jalan baru sepanjang sekurang-kurangnya kilometer Membangun sekurang-kurangnya 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lam Membangun sekurang-kurangnya 10 bandara baru dan merenovasi yang lama Membangun sekurang-kurangnya 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruh Membangun sekurang-kurangnya pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada

87 Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik Membangun kedaulatan pangan Mewujudkan kedaulatan energi Mewujudkan kedaulatan keuangan Mendirikan Bank Petani/ Nelayan dan UMKM termasuk gudang dengan fasilitas pengelolaan pasca panen Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan pencapaian sistem inovasi nasional

88 Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa
Membangun pendidikan kewarganegaraan Mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional Jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil Memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi Memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunjang iptek

89 Kami akan memperteguh ke-Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
Memperkuat pendidikan ke-Bhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga Restorasi sosial untuk mengembalikan ruh kerukunan antar warga Membangun kembali gotong royong sebagai modal sosial melalui rekonstruksi sosial Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kedaulatan budaya

90 Paket Kebijakan Ekonomi
Paket kebijakan ekonomi jilid I (9 September 2015) Paket ini mencakup daya saing industri nasional melalui deregulasi, penegakan hukum dan kepastian usaha Jilid II (29 September 2015) Paket ini mencakup investasi kehutanan, kawasan industri, insentif deposito, dan deregulasi investasi Jilid III (5 Oktober 2015) Paket kebijakan ini mencakup penurunan harga tarif listrik dan penurunan bunga kredit usaha rakyat

91 Jilid IV (15 Oktober 2015) Paket kebijakan ini mencakup bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan meluas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja Jilid V (22 Oktober 2015) Paket kebijakan ini mencakup insentif perpajakan, reevaluasi aset, dan mendorong perbankan syariah Jilid VI (5 November 2015) Mencakup menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus, penyediaan air untuk masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan, dan proses cepat perizinan impor bahan baku obat

92 Jilid VII (4 Desember 2015) Mencakup insentif pajak kepada industri padat karya, kemudahan bagi industri tertentu yang memperkerjakan karyawan dalam jumlah besar dan percepatan penerbitan sertifikat tanah Jilid VIII (21 Desember 2015) Paket kebijakan ini mencakup kebijakan satu peta nasional (one map policy), membangun ketahanan energi melalui percepatan pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri dan insentif bagi perusahaan jasa pemeliharaan pesawat Jilid IX (7 Januari 2015) Mencakup percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, stabilitas pasokan dan harga daging sapi, serta pengembangan logistik dari desa ke global

93 Jilid X (11 Februari 2016) Paket kebijakan ini mencakup penambahan 9 bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Makro, kecil, menengah, dan Koperasi (UMKMK) Jilid XI (30 Maret 2016) Mencakup KUR berorientasi ekspor, fasilitas pajak penghasilan dan Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB) dan pembangunan industri farmasi dan alat kesehatan Jilid XII (28 April 2016) Mencakup perbaikan dari aspek peraturan dan prosedur perizinan dan biaya agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia semakin meningkat Jilid XIII (24 Agustus 2016) Mencakup perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah