Chapter 001.

Presentasi berjudul: "Chapter 001."— Transcript presentasi:

1 Chapter 001

2 PENGETAHUAN AKUNTANSI
AKUNTANSI adalah “seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut.” (Suwardjono) Dari sudut bidang studi, AKUNTANSI diartikan sebagai “seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik.” Dari sudut proses atau kegiatan praktik, AKUNTANSI diartikan sebagai “proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakuan (pencatatan), pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.”

3 KATA-KATA KUNCI DALAM DEFINISI “AKUNTANSI”
Perekayasaan penyediaan jasa Informasi Laporan keuangan kuantitatif Unit organisasi Kejadian/transaksi keuangan Bahan oleh akuntansi Pemrosesan data dasar (kos) Pihak yang berkepentingan Cara tertentu (prinsip akuntansi) Dasar pengambilan keputusan 7-Mei-18

4 DEFINISI AKUNTANSI MENURUT ACCOUNTING PRINCIPLE BOARD (APB)
AKUNTANSI dari sudut fungsinya adalah “suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi – dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabang, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi pemerintahan.” (Accounting Principle Board (APB) dalam Halim, 2001) FUNGSI (PERAN) AKUNTANSI : Menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi 7-Mei-18

5 Bagan Pengetahuan Akuntansi
Auditing Komersial (Mikro) Pemerintahan Akuntansi Sosial (Makro) Audit Intern Audit Ekstern Akuntansi Keuangan Akuntansi Biaya/ Manajemen Sumber: Baswir, 1997

6 PENGERTIAN PUBLIK Istilah publik memiliki makna yang berbeda di setiap bidang ilmu yang berbeda. Pengertian publik di bidang ekonomi berbeda dengan pengertian publik di ranah politik, hukum, atau lainnya Sehingga tidak mudah memberikan pemahaman yang kuat terhadap pengertian sektor publik dalam konteks akuntansi sektor publik. 2010

7 PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA
Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi dan efektif Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan 2010

8 ORGANISASI SEKTOR PUBLIK VS SEKTOR SWASTA
2010

9 DEFINISI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Merupakan penyedia barang publik. Barang publik merupakan komoditas non-rivalry dan non-non-excludability. Diperlukan dalam rekayasa struktur sosial. Menjembatani masyarakat di struktur ekonomi tertentu untuk mempunyai kekuatan ekonomi. 2010

10 Karakteristik Utama OSP
Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk mencapai suatu misi atau tujuan tertentu Dimiliki secara kolektif oleh publik Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham sehingga dapat diperjualbelikan Keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi sering kali didasarkan pada konsensus. 2010

11 JENIS OSP Instansi Pemerintah
Pemerintah Pusat : Kementrian, Lembaga dan Badan Negara Pemetintah Daerah : SKPD Organisasi Nir-laba Milik PemerintahPerguruan tinggi BHMN, RS milik pemerintah, yayasan milik pemerintah. Organisasi Nir-laba Milik Swasta Yayasan swasta, sekolah dan universitas milik swasta, RE milik swasta 2010

12 ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Lembaga-lembaga Negara; Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara Pemerintah Pusat dan Instansi Vertikal Pemerintah Pusat di Daerah Pemerintah Daerah Unit Swadana (e.g. RSUP, RSUD) Aparatur Perekonomi Negara/Daerah (BI, BUMN, BUMD) 7-Mei-18

13 VALUE OF MONEY OSP Ketiga hal tersebut merupakan pokok value of money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu : Keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan (equality) penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata. 2010

14 VALUE OF MONEY OSP Value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu : Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput. 2010

15 TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efesien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control); Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntablitas (accountability) Public Sector Accounting  Providing Information, Management Control, and Accountability 7-Mei-18

16 FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN MODEL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
STRUKTUR PEMERINTAHAN; Pada pemerintahan demokratis, struktur pemerintah biasanya berdasarkan sistem “checks and balances” SIFAT DARI SUMBER DAYA PROSES POLITIK 7-Mei-18

17 PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA
Memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi Mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum; Objectivity, Cosistency, Materiality, Full Disclosure Merupakan bagian integral sistem ekonomi di suatu negara Menghadapi masalah kelangkaan sumber daya (scarcity of resources) Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan; membutuhkan informasi yang handal dan releven untuk melaksanakan fungsi manajemen Terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum 7-Mei-18

18 PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA
Segi kegiatan dan tujuan Dalam Akuntansi Pemerintahan terdapat perkiraan anggaran (budgetary accounting) yang tidak ada dalam akuntansi komersial Akuntansi pemerintahan menggunakan akuntansi dana. Dalam akuntansi komersial, semua aset, kewajiban dan ekuitas merupakan bagian dari satu dana Dalam akuntansi pemerintahan, pengeluaran modal dilaporkan dalam laporan operasional maupun neraca yang dalam akuntansi komersial tidak dilaporkan dalam laporan operasional Akuntansi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan pemerintah sehingga bersifat lebih kaku (kurang fleksibel) dibandingkan dengan akuntansi komersial 7-Mei-18

19 Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta
Tujuan Organisasi Nonprofit motive Profit motive Sumber Pendanaan Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD. Penjualan aset negara, dsb Pembiayaan internal: modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD) Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor Struktur Organisasi Birokratis, kaku, dan hierarkis Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb. Karakteristik Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik Sistem Akuntansi Cash Accounting Accrual Accounting Sumber: Mardiasmo, 2002 7-Mei-18

20 Perbedaan Stakeholder Sektor Publik Dengan Sektor Swasta
Stakeholder Eksternal: 1.  Masyarakat pengguna jasa publik 2.  Masyarakat pembayar pajak 3.  Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi 4.  Bank sebagai kreditor pemerintah 5.  Badan-badan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb. 6.  Investor asing dan country analyst 7.  Generasi yang akan datang Stakeholder Internal: 1.  Lembaga negara (misalnya: kabinet, MPR, DPR/DPRD, dsb) 2.  Kelompok politik (partai politik) 3.  Manajer publik (gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD) 4.  Pegawai pemerintah 1.  Bank sebagai kreditor 2.  Serikat buruh 3.  Pemerintah 4.  Pemasok 5.  Distributor 6.  Pelanggan 7.  Masyarakat 8.  Serikat dagang (trade union) 9.  Pasar modal 1.   Manajemen 2.   Karyawan 3.   Pemegang saham Stakeholder Sektor Publik Stakeholder Sektor Swasta Sumber: Mardiasmo, 2002 7-Mei-18

21 MANFAAT IMPLEMENTASI VALUE OF MONEY
Meningkatkan pelyanan publik Meningkatkan efektifitas pelayan publik, pelayan tepat sasaran. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input. 2010

22 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain : badan-badan pemerintahan (pusat dan daerah), BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi politik, LSM, Universitas dan organisasi nirlaba lainnya. 2010

23 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (2)
Istilah “Sektor Publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya : layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dan sebagainya. Adapun beberapa tugas sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta, misalnya : fungsi birokrasi perintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta. 2010

24 SIFAT DAN KARATERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memilki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi: Faktor ekonomi Faktor politik Faktor kultural Faktor demografi 2010

25 Faktor Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Tingkat inflasi Tenaga kerja
Nilai tukar mata uang Infrastruktur Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP) 2010

26 Faktor Politik Hubungan negara dan masyarakat Legitimasi pemerintah
Tipe rezim yang berkuasa Ideologi negara Elit politik dan massa Jaringan Internasional Kelembagaan 2010

27 Faktor Kultur Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
Sistem nilai di masyarakat Historis Sosiologi masyarakat Karakteristik masyarakat Tingkat pendidikan 2010

28 Faktor Demografi Pertumbuhan penduduk Struktur usia penduduk Migrasi
Tingkat kesehatan 2010

29 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
REFORMASI POLITIK (1998) Tuntutan Clean Governance, Transparence dan Public Accountability REFORMASI EKONOMI REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA REFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN 7-Mei-18

30 Sektor Negara, Usaha-usaha Negara, Organisasi Nirlaba Negara (Joedono, 2000)
Pemerintah dan unit-unit organisasinya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, e.g. Pendidikan, Kesehatan, Keamanan, dll. (Abdullah, 1996) PUBLIC SECTOR Sektor Publik >< Sektor Privat/Bisnis/Swasta – sektor publik dari perspektif kepemilikan (ownership), pengendalian (control), dan akuntabilitas (accountability) Sektor Publik  Akuntan Publik (di AS, Akuntan yang bekerja untuk masyarakat. Di Eropa, Akuntan yang bekerja untuk organisasi pemerintah) (Jones dan Pendlebury, 1996) 7-Mei-18

31 Badan-badan Pemerintah; meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Unit Kerja Pemerintah
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daereah (BUMD) PUBLIC DOMAIN Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Universitas/Pendidikan Tinggi Negeri (PT. BHMN), Organisasi Nirlaba lainnya. by Ihyaul Ulum MD 7-Mei-18

32 TUJUAN ASP American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk : Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (Management Control). Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntanbilitas (Accountability) 2010

33 SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Sejarah sektpr publik telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi (Vernon Karn;1998 dalam Indra Bastian;2001). Kemunculannya dipengaruh interaksi yang terjadi di dalam masyarakat dan kekuatan sosial dalam masyarakat (semangat kapitalistik, peristiwa ekonomi dan politik, serta inovasi teknologi) Praktik pencatatan tela dilakukan di zaman Mesir Kuno, dalam bentuk laporan bulanan oleh Mentri kerjaan terkait dengan hasil pungutan pajak. Di masa Babilonia, pencatatan untuk setiap pendapatan dan produksi 2010

34 SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (2)
Di masa Yunani, pemerintah (“phartenon”) yang berkuasa membagi berbagai sumber pendapatan yang diterima secara adil Diakhir abad ke-14, ditemukan bukti transaksi keuangan antara pemerintah yang berkuasa dan rakyat di Genoa. 2010

35 SEJARAH ASP DI INDONESIA
Pemerintah Indonesia telah melakukan pencatatan atas keuangan negara mengikuti tatacara Pemerntahan Hindia Belanda. Masih berdasarkan sistem kameral (pengendalian kas belaka). Reformasi keuangan negara melalui UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tidak hanya pengembangan SAK yang lebuh baku, tetapi juga pada pengembangan teknik dan sistem yang lebih handal. 2010

36 AKUNTABILITAS PUBLIK Akuntabilitas Adalah
kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi taggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertaggungjawaban tersebut. 2010

37 AKUNTABILITAS PUBLIK (2)
Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu : 1. Akuntabilitas vertikal 2. Akuntabilitas Horisontal 2010

38 PRIVATISASI Privatisasi adalah merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik. 2010

39 OTONOMI DAERAH Otonomi Daerah dilakukan melalui desentralisasi yang menghasilkan 2 manfaat : (1) mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan krativitas masyarakat dalam pembangunan ; (2) mendorong pemerataan hasilbnya. Tujuan : memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. 2010

40 CIRI-CIRI SEKTOR PUBLIK
Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. 7-Mei-18

41 DEFINISI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
“Sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.” 7-Mei-18

42 CIRI-CIRI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Karena keinginan mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan rugi laba tidak perlu dilakukan Karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara dengan negara yang lain – tergantung pada sistem pemerintahannya. Karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk mencatat, menggolong-golongkan, meringkas dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara, maka penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara. 7-Mei-18

43 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORGANISASI PUBLIK
FAKTOR EKONOMI ·   Pertumbuhan ekonomi ·   Tingkat inflasi ·   Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP) ·   Struktur produksi ·   Tenaga kerja ·   Arus modal dalam negeri ·   Cadangan devisa ·   Nilai tukar mata uang ·   Utang dan bantuan luar negeri ·   Infrastruktur ·   Teknologi ·   Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi · Sektor informal 7-Mei-18

44 · Hubungan negara dan masyarakat · Legitimasi pemerintah
FAKTOR POLITIK ·    Hubungan negara dan masyarakat ·    Legitimasi pemerintah ·    Tipe rezim yang berkuasa ·    Ideologi negara ·    Elit politik dan massa ·    Jaringan internasional · Kelembagaan 7-Mei-18

45 · Keragaman suku, ras, agama, dan budaya · Sistem nilai di masyarakat
FAKTOR KULTURAL ·    Keragaman suku, ras, agama, dan budaya ·    Sistem nilai di masyarakat ·    Historis ·    Sosiologi masyarakat ·    Karakteristik masyarakat · Tingkat pendidikan FAKTOR DEMOGRAFI ·    Pertumbuhan penduduk ·    Struktur usia penduduk ·    Migrasi · Tingkat kesehatan 7-Mei-18

46 UPAYA PENYEMPURNAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
LATAR BELAKANG 1969/1970 = Rp 334,7 miliar 1988/1989 = Rp 36,5 triliun 2000/2001 = Rp 194,1 triliun 2001/2002 = Rp 286 triliun 2002/2003 = Rp 289,4 triliun Peningkatan Anggaran Negara Tuntutan institusi luar negeri; seperti IMF dan Bank Dunia dan/atau institusi donor lainnya bagi Indonesia (Faktor Eksternal) Gerakan reformasi nasional yang menuntut clean government dan good governance dalam kinerja pemerintahan (Faktor Internal) 7-Mei-18

47 VISI DAN MISI PENGEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
VISI Pengembangan ASP : Mewujudkan good governance pada sektor pemerintahan untuk mensukseskan pembangunan nasional. MISI : Peningkatan Profesionalisme SDM Pembenahan Sistem Akuntansi Pemerintahan Melayani Kebutuhan Stakeholders 7-Mei-18

48 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Perangkat Hukum dan Perundang-undang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kebijaksanaan Otonomi Daerah Sumberdaya Manusia Lingkup Pekerjaan dan Jenjang Karir Teknologi Informasi 7-Mei-18

49 SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Tahun 1950-an dan 1960-an sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan Istilah “SEKTOR PUBLIK” mulai dipakai pertama kali pada tahun 1952 Pada tahun 1970-an, adanya kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan radikal menunjukan kesan ingin mempertanyakan kembali peran sektor publik dalam pembangunan Tahun 1980-an reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri maju – terutama negara Anglo-Saxon, sebagai jawaban atas berbagai kritikan,  mengadopsi pendekatan New Public Management (NPM) dan reinventing government, mengadopsi (dari sektor swasta) mekanisme pasar, kompetisi tender (Compulsory Competitive Tendering-CCT), dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik Perubahan akuntansi dari BASIS KAS menjadi akuntansi BERBASIS AKRUAL merupakan bagian penting dari proses reformasi sektor publik di negara-negara Anglo-Saxon Tujuan memperkenalkan sistem akuntansi akrual adalah untuk mambantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan efektifitas sektor publik 7-Mei-18

50 CATATAN DALAM UPAYA PENGEMBANGAN AKUNTANSI PUSAT DAN DAERAH
Penggunaan single entry dan cash basis dalam sistem akuntansi yang selama ini digunakan tidak memungkinkan disusunnya laporan keuangan daerah yang akuntabel Perlu adanya standar akuntansi keuangan yang mengatur sistem, prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat dihasilkan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan dan dapat diperbandingkan karena menggunakan dasar yang sama Laporan keuangan sebagaimana disebut di atas memungkinkan untuk digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pemerintah Karena adanya hubungan yang erat dalam hal kewenangan, fungsi, keterkaitan program dan anggaran antara pemerintah pusat dengan darah, maka strategi pengembangan akuntansi pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan secara terintegrasi dan mencerminkan keadilan 7-Mei-18

51 TERIMA KASIH Wassalaamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh. 7-Mei-18