STRATIFIKASI POLTRANAS 2

Presentasi berjudul: "STRATIFIKASI POLTRANAS 2"— Transcript presentasi:

1 STRATIFIKASI POLTRANAS 2
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LAMPUNG TIMUR TAHUN AKADEMIK MENU

2 STRATIFIKASI POLITIK NASIONAL
Tingkat Penentu Kebijakan Puncak Tingkat Kebijakan Umum Tingkat Penentuan Kebijakan Khusus Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis Dua macam kekuasaan dalam pembuatan aturan POLITIK PEMBANGUNAN NASIONAL Politik dan strategi nasional Pembangunan Nasional Pembangunan Nasional mencakup hal-hal MANAJEMEN NASIONAL Unsur, struktur dan proses Unsur-unsur utama SISMENNAS Fungsi Sistem Manajemen Nasional aspek arus keluar, SISMENNAS SELESAI

3 A. STRATIFIKASI POLITIK NASIONAL
Stratifikasi Politik (Kebijakan) Nasional dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Tingkat Penentu kebijakan Puncak 2. Tingkat Kebijakan Umum 3. Tingkat Penentu Kebijakan Khusus 4. Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis 5. Dua macam kekuasaan dalam Pembuatan aturan di Daerah MENU

4 1. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak meliputi :
Tingkat kebijakan Puncak yang meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan Undang-Undang Dasar, penggarisan masalah makro politik bangsa dan Negara untuk merumuskan idaman nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD Kebijakan ini dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusan dalam GBHN dan ketetapan MPR b. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan Kepala Negara seperti tercantum pada pasal-pasal 10 s.d. 15 UUD 1945, tingkat penentuan kebijakan puncak ini mencakup kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara. Bentuk hukum dan kebijakan nasional tersebut dapat berupa Dekrit, Peraturan atau Piagam Kepala Negara. MENU

5 2. Tingkat Kebijakan Umum
Merupakan Tingkat kebijakan dibawah kebijakan puncak yang lingkupnya menyeluruh guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu dengan hasil-hasilnya dapat berbentuk : a. Undang-Undang b. Peraturan Pemerintah c. Keputusan atau instruksi Presiden d. Maklumat Presiden MENU

6 3. Tingkat Penentuan Kebijakan Khusus
Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama Pemerintahan. Wewenang kebijakan khusus berada ditangan Menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat diatasnya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri. Dalam keadaan tertentu Menteri juga dapat mengeluarkan Surat edaran Menteri. MENU

7 4. Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis
Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan. Wewenang pengeluaran kebijakan teknis ada ditangan pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan lembaga-lembaga non departemen. MENU

8 4. Dua macam kekuasaan dalam pembuatan aturan di daerah meliputi :
a. Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat didaerah terletak ditangan Gubernur. Bagi daerah tingkat I berada ditangan gubernur, sedangkan bagi daerah tingkat II di tangan Bupati atau Walikota. Perumusan hasil kebijaksanaannya dikeluarkan dalam bentuk keputusan dan instruksi gubernur untuk wilayah Propinsi dan keputusan serta instruksi bupati atau walikota untuk wilayah Kabupaten atau Kotamadya. b. Kepala Daerah mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Hasil kebijakan tersebut diterbitkan sebagai kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah tingkat I atau II, keputusan dan instruksi kepala daerah tingkat I atau II. MENU

9 B. POLITIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan Politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Agar tujuan politrik bangsa Indonesia dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia maka pembangunan disegala bidang perlu dilakukan dan politik pembangunan nasional harus berpedoman pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. MENU

10 Politik dan strategi nasional dalam aturan ketatanegaraan dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Presiden mandataris MPR. GBHN adalah merupakan haluan Negara tentang Pembangunan Nasional yang ditetapkan setiap lima tahun. MENU

11 4. Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan Pembangunan Nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Dan pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia MENU

12 5. Pembangunan Nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batibiah yang selaras, serasi dan seimbang. Pembangunan yang bersifat lahiriyah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup fisik manusia, misalnya sandang, pangan, perumahan, pabrik, gedung perkantoran, pengairan, sarana dan prasarana transportasi dan olahraga dan lain sebagainya. Sedangkan contoh pembangunan yang bersifat batiniah adalah pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan dan sebagainya. MENU

13 C. MANAJEMEN NASIONAL Manajemen Nasional merupakan sebuah sistem sehingga lebih tepat jika kita menggunakan “Sistem Manajemen Nasional” Pembahasannya bersifat komprehensif, strategis, integral yang orientasinya pada penemuan dan pengenalan faktor-faktor strategis secara menyeluruh dan terpadu. Sistem Manajemen Nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur dan proses untuk mencapai kehematan, daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber dana dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional. MENU

14 a. Unsur, struktur dan proses
Unsur-unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan meliputi : 1). Negara sebagai “Organisasi kekuasaan” 2). Bangsa Indonesia sebagai unsur “Pemilik Negara” 3). Pemerintah sebagai unsur “Manajer atau Penguasa” 4). Masyarakat sebagai unsur “Penunjang dan Pemakai” MENU

15 Unsur-unsur utama SISMENNAS secara struktural tersusun dalam empat tatanan yaitu.
a. Tatalaksana Pemerintahan (TLP) b. Tata Administrasi Negara (TAN) c. Tata Politik Nasional (TPN) d. Tata Kehidupan Masyarakat (TKM) MENU

16 b. Fungsi Sistem Manajemen Nasional
Fungsi disini dikaitkan dengan pengaruh, efek atau akibat dari terselenggaranya kegiatan terpadu sebuah organisasi atau sistem dalam rangka adaptasi dan penyesuaian dengan tata lingkungan guna memelihara kelangsungan hidup dan mencapai tujuan-tujuannya MENU

17 MENU Pada aspek arus keluar, SISMENNAS diharapkan dapat menghasilkan :
Aturan, norma, patokan, pedoman dan lain-lain yang disebut kebijaksanaan umum. Penyelenggaraan, penerapan, penegakan, maupun pelaksanaan berbagai kebijakan nasional lazim dijabarkan dalam sejumlah program dan kegiatan. Penyelesaian segala macam perselisihan, pelanggaran dan penyelewengan yang timbul sehubungan dengan kebijaksanaan umum. Intinya SISMENNAS memiliki tiga fungsi utama yaitu : pembuatan aturan, penerapan aturan dan penghakiman aturan. MENU

18 SELESAI MENU