Pajak Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Presentasi berjudul: "Pajak Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia"— Transcript presentasi:

1 Pajak Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pajak Daerah

2 Deskripsi dan Tujuan DESKRIPSI:
Topik ini menjelaskan definisi pajak daerah (baik pajak provinsi maupun pajak kabupaten/kota), fungsi pajak daerah serta masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapan pajak daerah TUJUAN: Peserta memahami pengertian dan fungsi pajak daerah Peserta memahami prinsip-prinsip pajak daerah Peserta memahami jenis-jenis pajak daerah Peserta memahami masalah-masalah dalam penerapan pajak daerah

3 Bahasan 1 Pengertian dan Fungsi Pajak Daerah 2
Prinsip-prinsip Pajak Daerah 2 Kriteria Pajak Daerah 3 Jenis-jenis Pajak Daerah 4 5 Masalah-masalah dalam Penerapan Pajak Daerah Isu-isu Terkini Pajak Daerah 6

4 Prinsip-prinsip Pajak Daerah
Keadilan (Equity) Prinsip Kepastian (Certainty) Prinsip Kemudahan (Convenience) Efisiensi (Efficiency)

5 Kriteria Pajak Daerah Bersifat pajak, bukan retribusi
Tanpa imbalan langsung Dapat dipaksakan Digunakan membiayai pemerintahan dan pembangunan Objek pajak berada pada wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum Potensi pajak memadai

6 Kriteria Pajak Daerah (2)
Objek Pajak bukan merupakan objek pajak pusat Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat Objek dan subjek pajak harus jelas Jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan Tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak Menjaga kelestarian lingkungan.

7 Kriteria Memilih Pajak Daerah
Kecukupan Kepastian dan dapat diprediksi Elastisitas Biaya pemungutan Yield/Hasil Jelas tidak sembarangan Prinsip manfaat Keadilan horisontal Keadilan vertikal Keadilan

8 Pajak Daerah

9 Jenis-jenis Pajak Daerah
Pajak Provinsi Pajak Kabupaten/Kota Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet PBB Perdesaan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

10 Masalah-masalah dalam Penerapan Pajak Daerah
Tingkat rata-rata pajak rendah Kurangnya data berkaitan dengan dasar pengenaan pajak Ketidak-akuratan penilaian dan penyelundupan (evation) pajak Pengaruh negatif dari pajak progresif

11 Ekonomi Efisiensi/Netralitas Ekonomi
Pajak mempengaruhi harga relatif Sistem pajak harus netral Meminimalkan distorsi harga relatif Menghindari terjadinya insentif dan disinsentif yang tidak diharapkan

12 Kemampuan Melaksanakan
Kemampuan diterima secara politis Kapasitas administratif

13 Penilaian/Penetapan Pajak
Tidak ada pajak yang sempurna Tujuan kebijakan fiskal untuk meminimalisasi pelanggaran pajak Kemungkinan konflik antara lain Keadilan dan efisiensi Kemudahan administrasi dan keadilan Hasil dan ekonomi efisiensi dll