Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh: IRDANURAPRIDA IDRIS, SH, MH

Diterbitkan olehSugiarto Lesmana Telah diubah "5 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "Oleh: IRDANURAPRIDA IDRIS, SH, MH"— Transcript presentasi:

1 Oleh: IRDANURAPRIDA IDRIS, SH, MH
PERKAWINAN CAMPURAN Oleh: IRDANURAPRIDA IDRIS, SH, MH

2 Sebelum ada UU No. 1 /1974 Telah ada 3 (tiga) Produk Legislatif: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek); 2. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCI) S.1933 Nomor Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling og de gemengde Huwelijke) S Nomor 158

3 Pasal 57 UU No. 1/1974 Perkawinan Campuran ialah Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia

4 Pasal 1 Peraturan Perkawinan
Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan

5 Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

6 Pasal 26 KUHPerdata Undang-undang memandang suatu Perkawinan hanya dalam hubungannya secara Perdata

7

Download ppt "Oleh: IRDANURAPRIDA IDRIS, SH, MH"

Presentasi serupa

Hukum Dagang Purwosutjipto :

Hukum Dagang Purwosutjipto :
Pertemuan 26 Nov 08 Hukum Adat dalam Undang-undang A.Hukum Perkawinan Adat dalam UU No. 1 Tahun 1974 ttg Perkawinan B.B. Hukum Delik Adat, KUHP, RUU KUHPNas.

Pertemuan 26 Nov 08 Hukum Adat dalam Undang-undang A.Hukum Perkawinan Adat dalam UU No. 1 Tahun 1974 ttg Perkawinan B.B. Hukum Delik Adat, KUHP, RUU KUHPNas.
UU PERKAWINAN UU NO 1 TAHUN 1974.

UU PERKAWINAN UU NO 1 TAHUN 1974.
HUKUM PERDATA DLM SISTIM HUKUM NASIONAL

HUKUM PERDATA DLM SISTIM HUKUM NASIONAL
SYAHNYA KONTRAK BERDASARKAN Psl 1320 BW

SYAHNYA KONTRAK BERDASARKAN Psl 1320 BW
Perkawinan antara orang berbeda agama.

Perkawinan antara orang berbeda agama.
Sistem Hukum Indonesia September 2010 FISIP Universitas Indonesia

Sistem Hukum Indonesia September 2010 FISIP Universitas Indonesia
PENGANTAR HUKUM INDONESIA

PENGANTAR HUKUM INDONESIA
USAHA-USAHA YANG HARUS DITEMPUH SEBELUM PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN

USAHA-USAHA YANG HARUS DITEMPUH SEBELUM PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN
Irdanuraprida Idris, SH, MH

Irdanuraprida Idris, SH, MH
Oleh: Irdanuraprida Idris, SH, MH

Oleh: Irdanuraprida Idris, SH, MH
Oleh: Irdanuraprida Idris, SH, MH

Oleh: Irdanuraprida Idris, SH, MH
DEWI NURUL MUSJTARI, S.H., M.HUM..  Pada bulan Mei Tahun 1962 timbul gagasan dari Menteri Kehakiman pada waktu itu, yaitu Sahardjo, SH., untuk menganggap.

DEWI NURUL MUSJTARI, S.H., M.HUM..  Pada bulan Mei Tahun 1962 timbul gagasan dari Menteri Kehakiman pada waktu itu, yaitu Sahardjo, SH., untuk menganggap.
HUKUM KELUARGA ( Familierecht)

HUKUM KELUARGA ( Familierecht)
Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia

Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia
PERALIHAN GOLONGAN PENDUDUK

PERALIHAN GOLONGAN PENDUDUK
HUKUM pERDATA BARAT m. Hamidi masykur, S.H., M.KN.

HUKUM pERDATA BARAT m. Hamidi masykur, S.H., M.KN.
HUKUM PERKAWINAN PERKAWINAN CAMPURAN

HUKUM PERKAWINAN PERKAWINAN CAMPURAN
Hukum Perdata : hukum keluarga by : Vini Dwiki Windari 20110610197 Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

Hukum Perdata : hukum keluarga by : Vini Dwiki Windari Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
HUKUM PERKAWINAN Ialah peraturan hukum yang mengatur perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita.

HUKUM PERKAWINAN Ialah peraturan hukum yang mengatur perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita.

Presentasi serupa

Iklan oleh Google