Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN

Diterbitkan olehWidya Budiono Telah diubah "5 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN"— Transcript presentasi:

1 PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN
DI LUAR KAWASAN PABEAN Pada dasarnya pembongkaran dan penimbunan barang impor wajib dilakukan di Kawasan Pabean. Namun dalam kondisi tertentu ketentuan pasal 10A Undang Undang Kepabeanan memberikan toleransi. Keadaan darurat (force majeur); Sifat barang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat ditimbun di TPS; Adanya kongesti (kondisi overload dari kapasitas penimbunan) yang dinyatakan secara tertulis oleh yang berwenang; Alasan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Bea dan Cukai.

Download ppt "PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN"

Presentasi serupa

PEMBEBASAN BEA MASUK INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

PEMBEBASAN BEA MASUK INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
Tata Cara Penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Tata Cara Penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor
Berbagai Bentuk Hukum Pengaturan Kawasan Di Indonesia

Berbagai Bentuk Hukum Pengaturan Kawasan Di Indonesia
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean

penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN OLAHRAGA YANG DIIMPOR OLEH INDUK ORGANISASI OLAHRAGA NASIONAL Homepage http://www.beacukai.go.id.

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN OLAHRAGA YANG DIIMPOR OLEH INDUK ORGANISASI OLAHRAGA NASIONAL Homepage
(PERUBAHAN PMK NOMOR 254/PMK.04/2013 TENTANG KITE PEMBEBASAN)

(PERUBAHAN PMK NOMOR 254/PMK.04/2013 TENTANG KITE PEMBEBASAN)
Pembebasan Bea Masuk atas barang untuk keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, serta barang untuk Konservasi.

Pembebasan Bea Masuk atas barang untuk keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, serta barang untuk Konservasi.
Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB)

Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB)
TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR

TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR
Dasar Hukum PASAL 25 AYAT (1) HURUF F UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.011/1997.

Dasar Hukum PASAL 25 AYAT (1) HURUF F UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.011/1997.
(PERUBAHAN PMK NOMOR 253/PMK.04/2013 TENTANG KITE PENGEMBALIAN)

(PERUBAHAN PMK NOMOR 253/PMK.04/2013 TENTANG KITE PENGEMBALIAN)
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN dan BANDING DI BIDANG KEPABEANAN

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN dan BANDING DI BIDANG KEPABEANAN
PPN.

PPN.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR

PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)

Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
TPS TPP TPB TPB TEMPAT PENIMBUNAN

TPS TPP TPB TPB TEMPAT PENIMBUNAN
Berdasarkan peraturan direktur jenderal bea dan cukai

Berdasarkan peraturan direktur jenderal bea dan cukai

Presentasi serupa

Iklan oleh Google