Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pemeriksaan barang impor di gudang importir merupakan skema kemudahan

Diterbitkan olehSusanto Hadiman Telah diubah "6 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "Pemeriksaan barang impor di gudang importir merupakan skema kemudahan"— Transcript presentasi:

1 Pemeriksaan barang impor di gudang importir merupakan skema kemudahan
PEMRIKSAAN FISIK DI GUDANG IMPORTIR Pemeriksaan barang impor di gudang importir merupakan skema kemudahan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari fasilitas pembongkaran dan/atau penimbunan di luar Kawasan Pabean. Artinya apabila ijin pembongkaran dan/atau penimbunan diberikan, maka ijin tersebut adalah sekaligus ijin pemeriksaan barang impor di gudang importir. Fasilitas pemeriksaan di gudang importir dapat mempercepat proses formalitas kepabeanan sehingga biaya biaya yang timbul (cargo handling) dapat diminimalisasi.

Download ppt "Pemeriksaan barang impor di gudang importir merupakan skema kemudahan"

Presentasi serupa

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/KMK

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/KMK
Berbagai Bentuk Hukum Pengaturan Kawasan Di Indonesia

Berbagai Bentuk Hukum Pengaturan Kawasan Di Indonesia
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR

TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
PENERAPAN KAWASAN PELABUHAN BEBAS DAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Ir. Subagyo M.M Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim.

PENERAPAN KAWASAN PELABUHAN BEBAS DAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Ir. Subagyo M.M Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim.
Prosedur dan Kebijakan Umum Impor

Prosedur dan Kebijakan Umum Impor
Prosedur dan Kebijakan Umum Impor

Prosedur dan Kebijakan Umum Impor
TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR

TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR
Dasar Hukum PASAL 25 AYAT (1) HURUF F UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.011/1997.

Dasar Hukum PASAL 25 AYAT (1) HURUF F UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.011/1997.
PPN.

PPN.
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR

PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR
TPS TPP TPB TPB TEMPAT PENIMBUNAN

TPS TPP TPB TPB TEMPAT PENIMBUNAN
Berdasarkan peraturan direktur jenderal bea dan cukai

Berdasarkan peraturan direktur jenderal bea dan cukai
SOSIALISASI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI

SOSIALISASI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
UKURAN DERMAGA Panjang Dermaga

UKURAN DERMAGA Panjang Dermaga
Acara Sosialisasi kepada Pengguna Jasa Kepabeanan

Acara Sosialisasi kepada Pengguna Jasa Kepabeanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Kementerian Keuangan RI

Kementerian Keuangan RI
Sosialisasi Peraturan PUSAT LOGISTIK BERIKAT

Sosialisasi Peraturan PUSAT LOGISTIK BERIKAT

Presentasi serupa

Iklan oleh Google