Kebanksentralan Arief Hartawan Kepala KPw Bank Indonesia Prov. Lampung

Presentasi berjudul: "Kebanksentralan Arief Hartawan Kepala KPw Bank Indonesia Prov. Lampung"— Transcript presentasi:

1 Kebanksentralan Arief Hartawan Kepala KPw Bank Indonesia Prov. Lampung
Oleh: Arief Hartawan Kepala KPw Bank Indonesia Prov. Lampung Bandar Lampung, 5 September 2016

2 Biografi Singkat Nama : Arief Hartawan Pendidikan :
Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Lampung (UNILA), 1992. Master of Arts, Center of Development Economics, Williams College Massachusetts USA, 1998. Karir : Senior Economist, Kantor Perwakilan BI Tokyo Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter s/d Juli 2016 Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Agustus 2016-sekarang

3 Kantor Pusat Bank Indonesia
di Jakarta Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Lampung Mengenal Bank Indonesia Lebih Dekat…..

4 Lokasi Kantor Perwakilan BI di Daerah
Menurut Singleton, kegiatan bank sentral meliputi: Bank sentral menerbitkan uang (dalam bentuk kertas dan koin) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bank sentral menerapkan dan memformulasikan kebijakan moneter. Bank sentral menjalankan tugas sebagai bank dan lembaga pelayanan bagi pemerintah, dan terkadang mengelola utang luar negeri Bank sentral menyimpan cadangan/simpanan bank umum dan menyelesaikan settlement keuangan antar bank Bank sentral memelihara dan mempertahankan kekuatan sistem keuangan, dan pada saat tertentu bertindak sebagai lender of last resort serta bertugas mengawasi perbankan Bank sentral menjalankan kebijakan pemerintah dalam hal nilai tukar dan memelihara serta mengelola cadangan devisa Bank sentral turut mendorong pembangunan ekonomi Bank sentral memberi saran kepada pemerintah menyangkut kebijakan ekonomi Bank sentral turut serta dalam perjanjian kerjasama moneter internasional Bank Indonesia hadir di seluruh Provinsi (33 Provinsi) dan sejumlah kota yang memiliki aktivitas ekonomi cukup penting. Total Kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri berjumlah 45 kantor. Bank Indonesia juga memiliki Kantor Perwakilan di luar negeri dalam rangka pengelolaan devisa dan kerjasama ekonomi dan keuangan. Saat ini ada 4 kantor perwakilan luar negeri di New York (USA), London (Inggris), Tokyo (Jepang) dan Singapura.

5 Key Issues Apa sih Bank Sentral ?
Apa perannya di Nasional dan di Daerah ? Siapa yang bisa bekerja di Bank Sentral ? Menurut Singleton, kegiatan bank sentral meliputi: Bank sentral menerbitkan uang (dalam bentuk kertas dan koin) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bank sentral menerapkan dan memformulasikan kebijakan moneter. Bank sentral menjalankan tugas sebagai bank dan lembaga pelayanan bagi pemerintah, dan terkadang mengelola utang luar negeri Bank sentral menyimpan cadangan/simpanan bank umum dan menyelesaikan settlement keuangan antar bank Bank sentral memelihara dan mempertahankan kekuatan sistem keuangan, dan pada saat tertentu bertindak sebagai lender of last resort serta bertugas mengawasi perbankan Bank sentral menjalankan kebijakan pemerintah dalam hal nilai tukar dan memelihara serta mengelola cadangan devisa Bank sentral turut mendorong pembangunan ekonomi Bank sentral memberi saran kepada pemerintah menyangkut kebijakan ekonomi Bank sentral turut serta dalam perjanjian kerjasama moneter internasional Video : Perjuangan mendirikan Bank Sentral (Bhs. Inggris)

6 Outline Presentasi Perbedaan Bank Umum dan Bank Sentral
Tugas Pokok Bank Indonesia Tugas Pokok: Bidang Moneter Bidang SP&PUR SSK Tugas KPw BI Prov. Lampung

7 Apa Bedanya Bank Umum dg Bank Sentral?
Sistem Keuangan Rmh Tangga Perush. Pemerintah Peminjam Penabung Laba/Rugi Dana BANK INDONESIA BANK & LEMBAGA KEUANGAN BANK UMUM Menurut Singleton, kegiatan bank sentral meliputi: Bank sentral menerbitkan uang (dalam bentuk kertas dan koin) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bank sentral menerapkan dan memformulasikan kebijakan moneter. Bank sentral menjalankan tugas sebagai bank dan lembaga pelayanan bagi pemerintah, dan terkadang mengelola utang luar negeri Bank sentral menyimpan cadangan/simpanan bank umum dan menyelesaikan settlement keuangan antar bank Bank sentral memelihara dan mempertahankan kekuatan sistem keuangan, dan pada saat tertentu bertindak sebagai lender of last resort serta bertugas mengawasi perbankan Bank sentral menjalankan kebijakan pemerintah dalam hal nilai tukar dan memelihara serta mengelola cadangan devisa Bank sentral turut mendorong pembangunan ekonomi Bank sentral memberi saran kepada pemerintah menyangkut kebijakan ekonomi Bank sentral turut serta dalam perjanjian kerjasama moneter internasional BANK UMUM

8 Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo Deputi Gubernur Erwin Riyanto Ronald Waas Perry Warjiyo Hendar

9 Bank Indonesia dalam Ketatanegaraan
Meyampaikan laporan keuangan BI yang telah diperiksa DPR Kepala Negara Kepala Pemerintahan Presiden Laporan Tahunan, triwulanan/ sewaktu-waktu persetujuan ATBI (operasional) Hasil telaah Menetapkan UU BI Pemilihan Pimpinan BI BADAN SUPERVISI Laporan triwulanan/ sewaktu-waktu, Tahunan Menteri Koordinasi BPK MA Kementerian Memeriksa laporan keuangan BI Mengambil sumpah dan janji anggota Dewan Gubernur PUBLIK (Informasi Tahunan)

10 Tugas Pokok Bank Indonesia
(INFLASI dan NILAI TUKAR) Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga (BI Rate). Sejak 31 Desember 2013 tugas mengatur dan mengawasi bank, sesuai dengan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK. Tugas tersebut digantikan dengan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara stabilitas sistem keuangan Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional Risiko sistemik adalah suatu risiko yang menyebabkan kegagalan dari satu ataupun beberapa institusi keuangan sebagai hasil dari kejadian sistemik Tujuan BS: Menjaga inflasi yg rendah (saja) tidaklah cukup utk mencapai stabilitas makro ekonomi. Perlu policy mix untuk menjaga SM, SSK dan SP

11 Pentingnya Mencapai Inflasi Rendah dan Stabil
Merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga (BI Rate). Sejak 31 Desember 2013 tugas mengatur dan mengawasi bank, sesuai dengan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK. Tugas tersebut digantikan dengan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara stabilitas sistem keuangan Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional Risiko sistemik adalah suatu risiko yang menyebabkan kegagalan dari satu ataupun beberapa institusi keuangan sebagai hasil dari kejadian sistemik Tujuan BS: Menjaga inflasi yg rendah (saja) tidaklah cukup utk mencapai stabilitas makro ekonomi. Perlu policy mix untuk menjaga SM, SSK dan SP

12 Business Cycle dan Peran Kebijakan
Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga (BI Rate). Sejak 31 Desember 2013 tugas mengatur dan mengawasi bank, sesuai dengan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK. Tugas tersebut digantikan dengan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara stabilitas sistem keuangan Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional Risiko sistemik adalah suatu risiko yang menyebabkan kegagalan dari satu ataupun beberapa institusi keuangan sebagai hasil dari kejadian sistemik Tujuan BS: Menjaga inflasi yg rendah (saja) tidaklah cukup utk mencapai stabilitas makro ekonomi. Perlu policy mix untuk menjaga SM, SSK dan SP

13 Mengenal Sistem Pembayaran
Aturan Lembaga Alat Pembayaran Kliring dan Setelmen Sistem pembayaran? Apa itu?

14 Aliran Transaksi dalam Sistem Pembayaran
Flow pembayaran Pembeli (Payer) Penjual (Payee) Tunai Flow barang/jasa Ruang Lingkup Kewenangan terkait Sistem Pembayaran meliputi: Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, dan Menetapkan penggunaan alat/instrumen pembayaran. Bank B Bank A Settlement di Bank Sentral Rp Instrumen Pengirim Penerima Kliring Non- Tunai

15 SP Non Tunai – Klasifikasi Sistem Pembayaran

16 SP Non Tunai - Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)
Tanggal 14 Agustus 2014 BI Pencanangan “Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT)” Tujuan: mendorong penggunaan transaksi non-tunai di Indonesia Edukasi dan Perlindungan Konsumen Pembayaran elektronik oleh pemerintah dan sektor publik Berkembangnya industri sistem pembayaran Dalam rangka meningkatkan pembayaran non-tunai di seluruh lapisan masyarakat, pada tanggal 14 Agustus 2014 BI mencanangkan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang didukung oleh pemerintah. Upaya peningkatan pembayaran non-tunai ini dilakukan diantaranya melalui edukasi dan perlindungan konsumen, perluasan penggunaan pembayaran elektronik oleh pemerintah dan sektor publik, serta pengembangan industri sistem pembayaran secara keseluruhan. Menciptakan Less Cash Society (LCS)

17 SP Tunai – Apa Fungsi Uang?
Pengaturan Macam dan Harga Mata Uang tertuang dalam Pasal 23B UUD RI Thn 1945 Alat Pembayaran Yang Sah Simbol Kedaulatan Negara Alat pembayaran yang sah di Indonesia  Rupiah Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu membutuhkan beragam barang dan jasa seperti sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan dan transportasi. Untuk memperoleh barang dan jasa yang kita butuhkan kita memerlukan alat tukar dalam bentuk uang sebagai alat transaksi pembayaran tunai. Di indonesia, uang yang menjadi alat pembayaran yang sah adalah Rupiah. Rupiah merupakan mata uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan RI melalui Bank Indonesia Selain berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, Rupiah juga menjadi salah satu simbol kedaulatan Negara sama seperti bendera merah putih dan bahasa Indonesia. Pengaturan macam dan Nilai Rupiah diatur dalam pasal 23B UUD RI Thn 1945

18 SP Tunai - Area Pengedaran Uang
Layanan Kas BI dilakukan oleh KP Bank Indonesia dan 43 KPw BI yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk KPw BI Prov. Lampung Dalam rangka mengatasi blank spot areas, BI akan meningkatkan layanan kas penukaran di daerah terpencil/perbatasan Link video kas keliling Pak Indrajaya Keterangan: Truk Remise : Truk Pengiriman Uang

19 Stabilitas Sistem Keuangan
Mengapa sistem keuangan perlu diatur oleh otoritas? Meningkatkan keterbukaan dan ketersediaan informasi kepada investor. Menjaga kesehatan sistem keuangan dalam bentuk stabilitas, ketangguhan (resiliency) dan efisiensi sistem keuangan. Mengapa BI menjaga SSK: Stabilitas sistem keuangan yang terganggu karena terjadinya krisis berbahaya untuk perekonomian suatu negara Bila terjadi gagal bayar pada salah satu lembaga keuangan yang menjadi peserta sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Dampak akhir adalah yang terganggunya perekonomian. Melakukan pengawasan terkait risiko sistemik Melakukan pengawasan terkait kesehatan individu lembaga keuangan Melakukan penjaminan penjaminan simpanan nasabah Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga (BI Rate). Sejak 31 Desember 2013 tugas mengatur dan mengawasi bank, sesuai dengan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK. Tugas tersebut digantikan dengan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara stabilitas sistem keuangan Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional Risiko sistemik adalah suatu risiko yang menyebabkan kegagalan dari satu ataupun beberapa institusi keuangan sebagai hasil dari kejadian sistemik Tujuan BS: Menjaga inflasi yg rendah (saja) tidaklah cukup utk mencapai stabilitas makro ekonomi. Perlu policy mix untuk menjaga SM, SSK dan SP 19

20 Peran KPw di Bidang Moneter
Dalam rangka mendorong pengembangan potensi ekonomi daerah dan sektor UMKM, KPw BI melakukan beberapa kegiatan yang mencakup kajian dan riset perekonomian daerah yang didukung data-data ekonomi daerah PENGENDALIAN INFLASI DAERAH Forum Koordinasi TPID (Roadmap TPID) KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Analisis/asesmen ekonomi - Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Laporan Survei (SKDU,SPH,SK,SHPR,SKP) Liaison Database ekonomi & perbankan STATISTIK, SURVEI, DAN LIAISON REMBI (berisi proyeksi makroekonomi regional) Komoditas/Produk/Jenis/Usaha Unggulan Growth Diagnostic (GD) RISET EKONOMI DAERAH PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL & UMKM Pengembangan klaster Bantuan Teknis UMKM Intermediasi Perbankan

21 Peran KPw di Bidang Sistem Pembayaran
BI dituntut mampu menyediakan uang rupiah yang layak edar (tunai) dan menyelenggarakan sistem pembayaran non tunai yang aman, efisien, dan lancar ke seluruh wilayah Lampung Tunai Non Tunai Kliring Real Time Gross Settlement (RTGS) Penukaran Uang Kas Keliling Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Layanan Keuangan Digital (LKD) Perizinan, Penyelenggaraan, dan Pengawasan KUPVA Sosialisasi Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah

22 Peran KPw Bidang Makroprudensial dan SSK
Fungsi baru bagi BI dan kerangka kerjanya di KPw DN masih terus dikembangkan Fungsi SSK akan dilaksanakan melalui Liaison, Survei Rumah Tangga, Survei Korporasi, dan Pemetaan data LK di daerah berkoordinasi dengan OJK Pembangunan Model Deteksi Risiko Kegagalan (Probability of Default) terhadap sektor ekonomi maupun korporasi (bagian dari Systemically Important Bank – SIB) Bidang Makroprudensial dan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)

23 Bagaimana Berkarir di Bank Indonesia?
PTU (Pegawai Tata Usaha) *Diploma Jenjang Karir di BI : Direktur Eksekutif Direktur Deputi Direktur Asisten Direktur Manajer Asisten Manajer Staff Asisten PCPM (Pendidikan Calon Pegawai Muda) *Fresh Graduate (S1, S2) MLE (Multi Level Entry) *Having Work Experiences

24 Terima Kasih Ready for Q&A
You can find us on: