KEBIJAKAN PUBLIK Disampaikan oleh: Dr. Hidayat Atori, M.Si.

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PUBLIK Disampaikan oleh: Dr. Hidayat Atori, M.Si."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PUBLIK Disampaikan oleh: Dr. Hidayat Atori, M.Si.

2 Konsep dan Pengertian Kebijakan Publik
Kata kebijakan dianggap terjemahan dari kata policy, karena keduanya mempunyai kesesuaian makna. Dalam KBI kebijakan diartikan sebagai: Kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan; Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (ttg pemerintahan, organisasi, dsb) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman utk manajemen dlm usaha mencapai sasaran, garis haluan.

3 Kebijaksanaan menurut KBI berarti: 1
Kebijaksanaan menurut KBI berarti: 1. Kepandaian menggunakan akalbudinya (pengalaman dan pengetahuannya); 2. Kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan. Kebijakan = Policy Policy as a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with set a problem or matter of concern. Sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para aktor yg berhubungan dg berbagai masalah atau urusan yg menjadi perhatian (James Anderson, 2000).

4 Policy is a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal, or realize an objective, or a purpuse. Kebijakan merupakan cara bertindak yang ditunjukkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang mencakup adanya peluang untuk dimanfaatkan maupun hambatan yang harus diatasi, dalam usaha mencapai suatu sasaran, merealisasikan suatu tujuan, atau suatu kegunaan.

5 Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

6 Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

7 Publik adalah mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan, atau memengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas. Publik biasanya dilawankan dengan swasta atau pribadi, seperti pada perusahaan publik, atau suatu jalan. Publik juga kadang didefinisikan sebagai masyarakat suatu bangsa. Dalam bahasa Indonesia, penggunaan kata “publik” sering diganti dengan “umum”, misalnya perusahaan umum dan perusahaan publik.

8 Dalam lingkup organisasi / perusahaan publik dibedakan menjadi:
Publik internal dan publik eksternal Publik primer, sekunder, dan marjinal Proponent (publik yang memihak), opponent (publik yang menentang), dan uncommitted yang berarti publik yang tidak peduli. Sebagai perbandingan, saat suatu perusahaan memiliki 40 dari 50 karyawan yang uncommitted maka perusahaan dapat dikatakan tidak sehat. Mayoritas diam (silent majority) dan minoritas vokal (vocal minority)

9 Kebijakan Publik (Public Policy)
Kebijakan publik diartikan sebagai: Government action to adress some problem (Steven A. Peterson dalam Budiman Rusli, 2013) Public policy is whatever government chose to do or not to do (Thomas R. Dye, 1976). Public policy is what government say and do, or do not to do. It is the goals or purposes of government programs (Goerge C. Edwards dan Ira Sharkansky, 1978).

10 Public policy is a set of interrelated decisions taken by political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decision should, inprinciple, be within the power of these actors to achieve (W.I. Jenkins, 1978). Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut.

11 Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials (James E. Anderson, 1979). Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah khususnya, dan lembaga-lembaga publik umumnya, untuk memenuhi kepentingan publik (Saefullah, 2005).

12 Ciri-ciri Kebijakan Publik menurut Badan Kepegawaian Negara (2001):
Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan yang telah ditentukan, bukan sekedar perilaku atau tindakan yang serba kebetulan. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

13 Kebijakan Publik bersangkut paut dengan apa yang dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu;
Kebijakan Publik mungkin berbentuk positif mungkin berbentuk negatif. Kebijakan publik positif akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun, padahal campur tangan pemerintah justru diperlukan.

14 Katagori kebijakan publik (Wahab, 1997)
Tuntutan kebijakan (policy demands), yaitu tuntutan atau desakan yang ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah baik oleh pihak swasta, masyarakat, maupun pemerintah dalam sistem politik untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Keputusan kebijakan (policy decision), yaitu keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan keabsahan, kewenangan atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik.

15 Pernyataan kebijakan (policy statement), ialah pernyataan resmi atau artikulasi (penjelasan) mengenai kebijakan publik tertentu. Keluaran kebijakan (policy outputs), adalah merupakan wujud kebijakan publik yang dapat dilihat dan dirasakan karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. Hasil akhir kebijakan (policy outcomes), adalah akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik diharapkan maupun tidak sebagai konsekwensi dari adanya atau tidak adanya kebijakan pemerintah.

16 Pendekatan Kebijakan Publik menurut Dunn, 2003):
Pendekatan Empiris, Penekanan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik tertentu. Pendekatan ini bersifat faktual. Pendekatan valuatif, penekanan terutama pada penentuan bobot atau nilai beberapa kebijakan. Pendekatan normatif, penekanan terutama pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik.

17 Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk:
Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Melindungi hak-hak masyarakat. Mewujudkan ketentraman dan kedaimaian dalam masyarakat. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

18 Pembuatan Kebijakan Publik menurut Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja (1996) terdiri dari tiga tahap, yaitu: Tahap perumusan dan penetapan kebijakan; Tahap pelaksanaan kebijakan; Tahap penilaian hasil kebijakan. Untuk lebih memahaminya dengan baik dan benar, lihat beberapa teori berikut ini:

19 Teori dan Jenis Kebijakan Publik
Elite Theory Institutionalism Theory Group Theory Political System Theory

20 1. Elite Theory (Thomas Dye dan Harmon Ziegler, 1970)
Adalah teori yg menganggap kebijakan publik di suatu negara atau daerah dibuat oleh ruling elite. Berdasarkan nilai dan preferensi mereka, rakyat banyak (massa) tidak mempunyai akses dalam formulasi maupun implementasi kebijakan.

21 Elite theory berdasarkan pada asumsi bhw dlm negara yg bersangkutan, sistem pemerintahannya belum didukung oleh budaya politik yg demokratis. Secara formal mungkin sistem pemerintahannya adalah demokratis tetapi dlm realitas belum berfungsi dengan efektif.

22 Thomas Dye dan Harmon Ziegler (1970) mengatakan sebagai berikut:
Masyarakat terbagi dalam sekelompok kecil yang sangat berkuasa dan sekelompok lain yang tidak berdaya yang tergantung pada kemauan kelompok kecil sebagai ruling elite tersebut; Perpindahan dari kelompok non elit ke dalam kelompok elit sangat terbatas untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hidupnya. Hanya mereka yang sudah menerima basic elite consensus yang dapat diterima;

23 Kelompok elit yang berkuasa ini berasal dari golongan menengah ke atas;
Kebijakan publik dibuat untuk kepentingan ruling elite, dan tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan massa; Perubahan kebijakan publik hanya bersifat inkremental dan tidak revolusioner; Kelompok elit lebih banyak mempengaruhi massa, dari pada sebaliknya.

24 2. Institusionalisme Adalah studi kebijakan berdasarkan pendekatan formal terhadap peranan institusi pemerintahan yang terkait dalam formulasi dan implementasi suatu kebijakan. Misalnya, dewan perwakilan rakyat, eksekutif, badan peradilan dan partai-partai politik. Aspek-aspek formal dari institusi-institusi tersebut mencakup kewenangan hukum, peraturan prosedural, fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatannya.

25 Institutional Economics melihat kebijakan ekonomi menurut peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan perekonomian untuk mengoreksi kelemahan mekanisme pasar. Seperti pengendalian perbankan agar tidak melakukan penyaluran kredit secara berlebihan kepada masyarakat, karena penyaluran kredit tersebut hanya berdasarkan permintaan semu.

26 3. Group Theory Adalah teori yang menganggap kebijakan publik sebagai produk dari perjuangan kelompok. Kebijakan publik merupakan titik equilibrium dalam suatu perjuangan antar kelompok. Penekanan pada bagaimana peranan political interests group dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan.

27 4. Political System Theory
Adalah teori yang menganggap kebijakan publik sebagai respons sistem politik terhadap permintaan yang muncul dalam masyarakat lingkungannya. Input dari lingkungan berupa permintaan (demands) dan dukungan (supports) lebih berbobot kepentingan politik.

28 Dukungan ini dapat dalam bentuk kepatuhan terhagap hukum, membayar pajak, memilih dalam pemilu, dan sebagainya. Selanjutnya, kebijakan (policy) dapat mempengaruhi masyarakat dan pada gilirannya akan mempengaruhi permintaan dan dukungan baru terhadap para pembuat kebijakan.

29 Aliran & Jenis Kebijakan Publik
Riant Nugroho (2008) membagi Kebijakan Publik dlm dua aliran: Aliran Kontinental memandang bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum atau menyamakannya dengan hukum. Segala tindakan pelayanan pemerintah harus didahului dasar hukumnya yang jelas. Aliran Anglo Saxon melihat kebijakan publik turunan dari politik-demokrasi, jadi merupakan interaksi antara negara dg publik, jadi memungkinkan dilakukan discrecy policy.

30 Jenis-jenis Kebijakan Publik menurut James E. Anderson (1970):
Subtantive and Procedural Policies Subtantive Policy, adalah suatu kebijakan dilihat dari subtansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Sedangkan Procedural Policy, adalah suatu kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (Policy Stakeholders).

31 Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies:
Distributive Policy , adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan. Redistributive Policy, adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak. Regulatory Policy, adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/ pelarangan terhadap perbuatan/ tindakan.

32 Material Policy: Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Public Goods and Private Goods Policies: Public Goods Policy, adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang/pelayanan oleh pemerintah, untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan Private Goods Policy, adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang/pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu (perorangan) di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu.

33 Sistem, Proses, & Siklus Keb. Publik
Sistem Kebijakan Publik (Mustopadidjaja AR, 1988), adalah keseluruhan pola kelembagaan dalam pembuatan kebijakan publik yang melibatkan hubungan di antara 4 unsur, yaitu: Masalah kebijakan publik, Proses pembuatan, Kebijakan publik, dan Dampaknya terhadap kelompok sasaran (target groups).

34 Dalam sistem Kebijakan Publik hal yg terlebih dahulu dipahami salahsatunya adalah Agenda setting.
Agenda setting adalah Proses dimana keinginan-keinginan dari berbagai kelompok dalam masyarakat diterjemahkan ke dalam butir-butir kegiatan agar mendapat perhatian serius dari pejabat-pejabat pemerintah (Howeltt and Ramesh, 1995) Ada dua macam Agenda Setting, yaitu: Systemic Agenda dan Governmental Agenda.

35 Systemic Agenda terdiri atas isu-isu yang dipandang oleh politisi sebagai suatu masalah yang pantas mendapat perhatian dari pemerintah, karena masalah tsb ada dalam kewenangan pemerintah. Governmental Agenda, adalah serangkaian masalah yg secara eksplisit memerlukan pertimbangan yg serius dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

36 Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) diantaranya: telah mencapai titik kritis tertentu; jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius; telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis; menyangkut emosi tertentu dari sudut kepent. orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa; menjangkau dampak yang amat luas ; mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ; menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)

37 Proses Kebijakan Publik, dikenal adanya unsur-unsur: Input, Process, Output, Outcomes, Benefits, Impact. Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja (1996 : 45), mengatakan bahwa kebijakan publik terdiri dari tiga tahap, yaitu : Tahap perumusan dan penetapan kebijakan; Tahap pelaksanaan kebijakan; Tahap penilaian hasil kebijakan.

38 Proses Kebijakan Publik tersebut dimulai dengan:
Perumusan Kebijakan Publik. Tahap ini mulai dari perumusan masalah sampai dengan dipilihnya alternatif untuk direkomendasikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Menurut Michael (2003) ada lima hal yg harus diperhatikan dlm membuat keputusan suatu kebijakan, yaitu: Recognition of rights for individuals: Keputusan adalah pengakuan hak2 individu yg terlibat dalam pengambilan keputusan.

39 Consents of the people: Keputusan berhubungan dengan orang2 atau rakyat yang memberi mandat;
Accountability of decision makers to the people: Pembuat keputusan mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan kepada rakyat yg memberi mandat; Representation: Keputusan hrs menjadi representasi dari rakyat yang memberi mandat. Formal processes to demarcate and limit the role of decision maker: Keputusan hrs didasarkan pada proses resmi yang memberikan batas2 kewenangan pada pengambil keputusan.

40 Mengingat pentingnya fase ini, maka William Dunn (1999) menyebutkan setidaknya ada empat tahap dalam perumusan masalah, antara lain: Problem search (pencarian masalah), Problem definition (pendefinisian masalah), Problem specification (menspesifikasi masalah), dan Problem sensing (pengenalan masalah).

41 Policy Formulation: Policy Analysis Policy Implementation
Public Problem Tidak masuk dalam Policy Agenda Public Demand Policy Agenda Leave it alone Tidak ada keputusan kebijakan Policy Formulation: Policy Analysis Policy Process Policy Decision Policy Statement Positive Action Policy Implementation Policy Output Policy Evaluation Those who initiate and maintain process Effect on state of society Feedback

42 INSTITUTIIONAL ARRANGEMENT ORGANIZATIONAL ARRANGEMENT
Bromley (1989 : 33) mengatakan bahwa tingkatan kebijakan terdiri dari tiga tingkatan yaitu : (1) Policy level; (2) Organizational level; (3) Operational level. Ketiga tahapan tersebut sebagai berikut : POLICY LEVEL INSTITUTIIONAL ARRANGEMENT ORGANIZATIONAL LEVEL ORGANIZATIONAL ARRANGEMENT OPERATIONAL LEVEL PATTERNS OF INTERACTION OUT COMES ASSESMENT

43 Fase-fase Dalam Proses Pembuatan Kebijakan dan Karakteristiknya
Penyusunan Agenda Para pejabat yang dipilih atau diangkat mengidentifikasi masalah dan menempatkannya pada agenda public. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama. Formulasi Kebijakan Para pejabat merumuskan alternative kebijakan untuk mengatasi masalah. Adopsi dan Pembuatan Alternative kebijakan yg diadopsi dengan dukungan atau concensus dari mayoritas legislative, atau berdasarkan keputusan peradilan. Implementasi Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan dg memobilisasi sumberdaya finansial dan sumberdaya manusia. Penilaian Institusi yang berwenang menentukan apakah kebijakan yang dibuat sesuai ketentuan atau tidak

44 Lima tahap dalam siklus kebijakan dan keterkaitannya dengan penyelesaian masalah
Fase penyelesaian masalah terapan (Phases of Applied Problem-Solving) Tahapan dalam siklus kebijakan (stages in policy cycle) 1. Pengenalan masalah (problem recognition) 1. Penempatan agenda (agenda-setting) 2. Usulan solusi (proposal of solution) 2. Formulasi kebijakan (policy formulation) 3. Pilihan solusi (choice of solution) 3. Pembuatan kebijakan (decision making) 4. Menempatkan solusi menjadi efek (putting solution into effect) 4. Implementasi kebijakan (policy implementation) 5. Monitoring hasil-hasil (monitoring result) 5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation)

45 Siklus Kebijakan Publik
Perumusan Kebijaksanaan Evaluasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Monitoring Kebijkan

46 SIKLUS KEBIJAKAN (Lester and Stewart, 2000)
6. PENCABUTAN 1.AGENDA SETTING 5. PERUBAHAN 2.FORMULASI 4.EVALUASI 3.IMPLEMENTASI

47 Implementasi Kebijakan Publik.
Implementasi Kebijakan Publik merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Secara umum, tugas implementasi adalah mengembangkan suatu struktur hubungan antara tujuan kebijakan publik yang telah ditetapkan dengan tindakan-tindakan pemerintah untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut yang berupa hasil kebijakan (policy outcomes).

48 Salah satu ukuran keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat pada tahap implementasi kebijakan itu sendiri, karenanya implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Hal ini ditegaskan pula oleh Udoji (1981 : 32) bahwa the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented. Pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan.

49 Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan yang di dalamnya ada interaksi antara tujuan dan tindakan yang disiapkan serta melibatkan orang-orang yang terkait dengan kebijakan tersebut. Pressman dan Wildavsky (dalam Jones, 1984) menyampaikan bahwa implementation may be viewed as a process of interaction between the setting of goals and the actions geared to achieving them. Implementasi kebijakan adalah proses tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun pejabat baik kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan

50 Kebijakan-kebijakan akan berupa impian saja atau rencana bagus yang tersimpan rapih dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (1997) mengatakan those actions by public or private individuals or groups that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. Kenyataan menunjukan bahwa implementasi kebijakan publik mengandung resiko kegagalan atau tidak berhasil dalam mencapai tujuannya.

51 Dalam hal terjadi kegagalan (implementation gap), maka perlu dikaji pada tahapan mana yang mengalami kegagalan tersebut, apakah dalam tahap perumusan kebijakan atau dalam tahap implementasi kebijakan. Implementation gap dapat juga diartikan sebagai perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan.

52 Besar kecilnya perbedaan tersebut sangat tergantung kepada implentation capacity dari organisasi atau orang yang dipercaya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Walter Williams (dalam Wahab, 1997 : 61) mengatakan bahwa implentation capacity adalah kemampuan organisasi / aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (policy decision) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen formal dapat dicapai.

53 Williams (dalam Jones, 1984 : 65) menjelaskan bahwa The most pressing implementation problem is that of moving from decision to operations in such a way that what is put into place bears a reasonable resemblance to the decision and the functioning well in its institutional environment. Hal yang paling penting dalam proses implementasi adalah memindahkan suatu keputusan kedalam bentuk operasional yang masuk akal dan difungsionalkan dengan baik dalam lingkungan lembaga itu.

54 Charles O. Jones (1984) menyampaikan bahwa implementation is a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done and highly interactive with prior policy activities Pada prinsipnya bahwa implementasi kebijakan memberi dasar konsepsi kepada aktivitas fungsional suatu organisasi, interpretasi dan aplikasi, yang beranggapan bahwa implementasi sebagai langkah yang dinamik memerlukan usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilaksanakan.

55 Ada beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, (Edwards III, 1980) yaitu : Komunikasi; Sumber daya; Disposisi atau sikap pelaksana ; dan Struktur birokrasi.

56 Ada Tiga bentuk implementasi kebijakan publik (Mustopadidjaja AR, 1988), yaitu:
Kebijakan langsung, yaitu kebijakan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kebijakan tidak langsung, yaitu kebijakan yang pelaksanannya tidak dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, dalam hal ini pemerintah hanya mengatur saja. Kebijakan campuran, yaitu kebijakan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah dan bukan pemerintah (swasta).

57 Ada beberapa pertanyaan dalam implementasi adalah:
Bagaimana cara kebijakan diimplementasikan? Siapa saja yang dilibatkan dalam proses implementasi tersebut? Bagaimana interaksi diantara yg terlibat dlm implementasi itu? Siapa yang secara formal diberi wewenang mengimplementasikan kebijakan dan siapa yang informal lebih berkuasa dan mengapa?

58 Bagaimana cara kerja birokrasi pusat dan daerah yang terlibat dalam implementasi kebijakan/program.
Bagaimana cara atasan mengawasi bawahan dan bagaimana mengkoordinasikannya? Bagaimana tanggapan target groups terhadap kebijakan tersebut?

59 Monitoring Kebijakan Publik
Monitoring adalah kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang meliputi keterkaitan antara implementasi dan hasil-hasilnya (out-comes) (Hogwood and Gunn, 1989). William N. Dunn (1994), menjelaskan bahwa monitoring mempunyai beberapa tujuan, yaitu: Compliance (kesesuaian/kepatuhan) Menentukan apakah implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditentukan.

60 Auditing (pemeriksaan), menentukan apakah sumber-sumber/pelayanan kepada kelompok sasaran (target groups) memang benar-benar sampai kepada mereka. Accounting (Akuntansi), menentukan perubahan sosial dan ekonomi apa saja yang terjadi setelah implementasi sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. Explanation (Penjelasan), menjelaskan mengenai hasil-hasil kebijakan publik berbeda dengan tujuan kebijakan publik.

61 Evaluasi Kebijakan Publik
Evaluasi kebijakan sebagai suatu pengkajian secara sistematik dan empiris terhadap akibat-akibat dari suatu kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan dan kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan tersebut. Kesulitan dalam evaluasi kebijakan, antara lain adalah tujuan-tujuan dalam kebijakan publik jarang dilakukan (ditulis) secara cukup jelas, dalam artyi seberapa jauh tujuan-tujuan kebijakan publik itu harus dicapai. Pengembangan ukuran-ukuran yang tepat dan dapat diterima semua pihak sangat sulit dilakukan (Howlett dan Ramesh,1995)

62 Kreteria Melakukan Evaluasi Kebijakn Publik (William M. Dunn, 1994:405)
Effectiveness: Informasi sejauhmana pencapaian hasil yang dikehendaki; Efficiency: berhubungan dengan perhitungan; banyaknya kesempatan dalam pencapaian hasil; Adequacy: Pencapaian hasil dihubungkan dengan pemecahan masalah yang dihadapi; Equity: Mengukur keadilan diantara kelompok2 yang terlibat; Responsiveness: Melihat kepuasan yang dirasakan oleh kelompok2 tersebut; Appropriateness: Mempelajasi apakah hasil yang dicapai betul2 bermanfaat.

63 Howlett dan Ramesh (1995), mengemukakan bbrp bentuk evaluasi kebijakan, yaitu :
Administrasi Evaluation (evaluasi Administratif). Evaluasi administratif pada umumnya dibatasi pada pengkajian tentang efisiensi penyampaian pelayanan pemerintah dan penentuan, apakah penggunaan dana oleh pemerintah sesuai dengan tujuan yang telah dicapai. Judicial Evaluation (Evaluasi Yudisial). Evaluasi yudisial mengadakan pengkajian apakah kebijakan yang dibuat pemerintah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apakah tidak melanggar HAM dan hak-hak individu. Political Evaluation (Evaluasi Politis). Evaluasi politis masuk dalam proses kebijakan hanya pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, pemilihan umum.

64 Beberapa Bentuk Evaluasi Administratif, yaitu:
Effort Evaluation. Effort evaluation bertujuan untuk mengukur kuantitas inputs (masukan) program, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Inputs itu adalah personil, ruang kantor, komunikasi, transportasi,dan lain-lain, yang dihitung berdasarkan biaya yang digunakan. Performance evaluation. Performance evaluation mengkaji ouputs program. Contoh, outputs rumah sakit : tempat tidur yang tersedia, jumlah pasien.

65 Effectiveness Evaluation
Effectiveness Evaluation. Effectiveness evaluation bertujuan untuk menilai apakah program telah dilaksanakan, kemudian diadakan perbandingan kesesuaian antara pelaksanaan program dengan tujuan kebijakan. Process evaluation. Process evaluation mengkaji peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur operasi organisasi yang digunakan dalam penyampaian program.

66 Kriteria Evaluasi Kebijakan
Pertanyaan Keterangan 1. Efektivitas (Effectiveness) Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai Berkenaan dengan apakah kebijakan mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas berhubungan dengan rasionalitas teknis, diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. 2. Efisiensi (Efficiency) Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi sinonim dari rasionalitas ekonomis, merupakan hubungan antar efektivitas dan usaha. 3. Kecukupan (Adequacy) Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan ? Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. 4. Kesamaan (Equity) Apakah biaya dan manfaat distribusikan secara merata kepada kelompok- kelompok yang berbeda? Berhubungan dengan rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. 5. Responsivitas (Responsiveness) Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu? Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarajat tertentu. 6. Ketetapan (Appropriateness) Apakah hasil (tujuan) yang dinginkan benar-benar berguna atau bernilai? Berhubungan dengan rasionalitas substantive dan tidak berkenaan dengan satuan criteria secara individual tetapi dua atau lebih criteria secara bersama-sama.

67 RUANG LINGKUP DAN LINGKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK
Luasnya ruang lingkup kebijakan publik dikemukakan antara lain oleh Dye (1992:2) sbb: Public policy may deal with a wide variety of substantive areas: defense, energy, environment, foreign affairs, education, welafare, police, highway texation, housing, social security, health, economic, opportunity, urban development, inflation and recession, and so on.

68 Ruang Lingkup Kebijakan Publik Di Indonesia
Lingkup Nasional, Kebijakan Nasional, kebijakan negara yg bersifat fundamental dan strategis dlm pencapaian tujuan nasional / negara. Kebijakan Umum, adalah kebijakan Presiden sbg pelaksana UUD, TAP MPR, UU, untuk mencapai tujuan nasional. Kebijakan Pelaksanaan, adalah merupakan penjabaran dari kebijakan umum sbg strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu (LAN-RI (1997)

69 Lingkup Wilayah Daerah, Kebijakan Umum Daerah, adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksana azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan Rumah Tangga Daerah. Kebijakan Pelaksanaan, baik pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, maupun medebewind.

70 Lingkungan Kebijakan Publik
Lingkungan ini dianggap paling formally structured, terpusat pada mekanisme resmi pembuatan keputusan kebijakan. Aktor/pelaku utama adalah para pembuat keputusan kebijakan yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam penentuan prioritas dan alokasi sumber daya

71 Kondisi Obyektif External: Lemahnya networking & loby internasional. Perubahan konstelasi politik internasional Internal: Political distrust berimbas pada social distrust. Lack of strong and decisive leadership. Belum selesainya nafsu merebut kekuasaan pada tataran elit tertentu. Rendahnya pemahaman elit pada makna kompetisi politik & demokrasi. Masalah Sumber Daya Manusia.

72 Natural Resources Topography Lingkungan Luar Lingkungan Dalam Demographic Variables Action Outputs Partai Politik Sarana Perekonomian Iklim Ormas POLICY MAKING Struktur Sosial Inputs Assosiasi Bisnis Demand/ Support Limits dll Ilmu & Teknologi LSM Kebudayaan Politik Hubungan Internasional

73 Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kebijakan Publik
Faktor Politik Faktor Ekonomi/Finansial Faktor Administratif/Organisatoris Faktor teknologi Faktor Sosial, Budaya, dan Agama Faktor Pertahanan dan Keamanan SDM.

74 Implikasi kebijkan publik dari pendapat Dye
Pemerintah (government) merupakan badan pembuat kebijakan public. Jadi keputusan-keputusan (decisions) yang dibuat oleh perusahaan swasta, organisasi sosial, kelompok kepentingan (interest group), individu-individu dan kelompok-kelompok sosial lainnya bukanlah merupakan kebijakan publik. kebijakan public meliputi keputusan (choices) mendasar dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan apa-apa (do nothing).

75 Budiman Rusli (2013: 135) Pemerintah tidak mengerjakan sesuatu apapun yg tdk termasuk dalam katagori kebijakan, karena hal itu merupakan sebuah keputusan. Biasanya pertimbangan yg digunakan adalah dampak yang lebih buruk akan muncul jika keputusan diambil. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan publik sangat dominan dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan (policy environment).

76 Memperhatikan bbrp konsep Kebijakan Publik, dpt dikatakan bahwa:
Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah khususnya, dan lembaga-lembaga publik umumnya, untuk memenuhi kepentingan publik (Saefullah, 2005:3). Analisis kebijakan publik adalah proses formulasi berbagai alternatif kebijakan publik dan keputusan pemilihan alternatif yang terbaik.

77 Kebijakan publik adalah keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah);
Kebijakan publik berorientasi pada kepentingan publik dengan dipertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan; Kebijakan publik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; Kebijakan publik adalah aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan, dan bagaimana

78 Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik (Budiman Rusli, 2014)
Dalam masyarakat modern, partisipasi masyarakat dalam politik dan urusan pemerintahan sudah menjadi bagian kehidupan bermasyarakat. Rakyat telah menyadari bahwa urusan pemerintahan bukan urusan orang lain tetapi juga urusan mereka, karena mereka turut memilih para wakil rakyat (untuk legislatif) dan juga memilih kepala daerah (dalam Pilkada langsung).

79 Partisipasi masyarakat dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan sangat dibutuhkan agar mereka dapat memperjuangkan aspirasinya dan menuntut haknya secara proporsional agar tidak dirugikan sesuai dengan aturan yang berlaku, artinya tidak memaksakan kehendak apalagi bertindak anarkis.

80 Di banyak negara berkembang partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik hanya bersifat pasif, namun dalam perkembangannya, terutama di Indonesia masyarakat mengalami kemajuan pesat, mereka sangat sensitif dan reaktif serta aktif mengkritisi kebijakan publik. Partisipasi politik masyarakat dalam proses kebijakan ,tujuannya jelas mempengaruhi kebijakan pemerintah agar tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kehidupan dirinya, keluarga atau kelompoknya.

81 Partisipasi masyarakat dapat bersifat positif seperti menjadi konstituen dalam pemilu, mentaati aturan dan anjuran pemerintah, mendukung program-program pemerintah. Bersifat negatif, dengan cara melakukan penolakan atau pembangkangan terhadap kebijakan yang telah disahkan dengan cara demonstratif menggalang massa melakukan tindakan pengrusakan dan anarkhis.

82 Dengan adanya pemahan tentang arti dan pentingya kebijakan publik hasil analisis, diharapkan dapat menghindari setiap tindakan yang menimbulkan kerusakan, artinya reaksi penolakan dapat dilakukan secara konstitusional dengan melibatkan DPRD, atau berdialog langsung dengan aparat pemerintah. Jika partisipasi masyarakat terwujud seperti ini, maka ini menunjukkan bahwa demokasi di Indonesia telah berjalan dengan baik.

83 Keputusan kebijakan seringkali diambil oleh sekumpulan aktor
Keputusan kebijakan seringkali diambil oleh sekumpulan aktor. Dengan demikian kebijakan bukan saja merupakan multiple decisions (keputusan jamak), tetapi suatu multiple decisions yang dibuat oleh multiple decisions makers yg terpisah-pisah yg tersebar di dalam organisasi pemerintah yang kompleks. Anderson menekankan pada keterkaitan antara tindakan dan persepsi pemerintah mengenai keberadaan problem atau perhatian yang membutuhkan tindakan.

84 Beberapa Masalah Dalam Kebujakan Publik
Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah khususnya dan lembaga-lembaga publik umumnya, untuk memenuhi kepentingan publik (Saefullah, 2005:3). Namun demikian ada persoalan krusial dalam tingkatan perumusan dan pelaksanaannya, yaitu: Informasi yang tidak akurat tentang masalah yang dihadapi. Perbedaan pendapat antar orang-orang yang terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik tersebut. Political constraints. Economic constraints. Kompetensi SDM

85 Terdapat tiga kelas masalah kebijakan, yaitu:
Masalah yang sederhana (well-structured problems), Masalah yang agak sederhana (moderately structured problems) dan Masalah yang rumit (ill-structured problems). Struktur dari masing-masing kelas ini ditentukan oleh tingkat kompleksitasnya, yaitu, derajat seberapa jauh suatu masalah merupakan sistem permasalahan yang saling tergantung (Dunn, 1992:101).

86 Masalah yang sederhana (well-structured problems) adalah masalah yang melibatkan satu atau beberapa pembuat keputusan dan seperangkat kecil alternatif-alternatif kebijakan. Masalah yang agak sederhana (Moderately structured problems) adalah masalah-masalah yang melibatkan satu atau beberapa pembuat keputusan dan sejumlah alternatif yang secara relatif terbatas. Masalah yang rumit (Ill-structured problems) adalah masalah-­masalah yang mengikutsertakan banyak pembuat keputusan yang utilitas (nilai)nya tidak diketahui atau tidak mungkin untuk diurutkan secara konsisten.

87 Untuk mengatasi masalah Kebijakan Publik Robert B
Untuk mengatasi masalah Kebijakan Publik Robert B. Seidman, dan Nalin Abeysekere (1999) merancang metode ROCCIPI. 1. Rule (peraturan) Peraturan dimaksudkan untuk mengatur segala perilaku manusia. Masalah publik dapat muncul jika: Bahasa yang digunakan dalam peraturan, kadang rancu, bisa multi tafsir. Beberapa peraturan berpeluang menyebabkan perilaku bermasalah dan tidak transparan. Peraturan memberikan wewenang berlebih pada pelaksana untuk bertindak represif.

88 2. Opportunity (kesempatan)
Perilaku menyimpang punya korelasi dengan adanya kesempatan. Lingkungan menjadi faktor yang dominan penyebab perilaku menyimpang.

89 3. Capacity (kemampuan) Setiap individu mempunyai kemampuan yang berbeda. Perbedaan kemampuan bisa menimbulkan perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi menimbulkan perbedaan perilaku

90 4. Communication (komunikasi)
Munculnya perilaku bermasalah diakibatkan ketidaktahuan masyarakat tentang suatu peraturan. Ketidaktahuan tersebut dipicu oleh komunikasi yang tidak berjalan dengan baik (miss-communication). Permasalahan komunikasi sebenarnya merupakan permasalahan klasik terutama di negera pluralis.

91 5. Interest (kepentingan)
Kepentingan pada umumnya akan mendorong seseorang atau kelompok untuk perilaku. Semakin tinggi kepentingan perilaku semakin tidak terkontrol.

92 6. Process (proses) Proses merupakan sebuah instrumen yang digunakan baik dalam membuat ekbijakan maupun dalam menemukan perilaku bermasalah.

93 7. Ideology (nilai dan / atau sikap)
Sekumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak. Suatu nilai yang berlaku dalam masyarakat merupakan hasil kesepakatan bersama dalam sebuah kelompok. Dalam masyarakat yang heterogen kemungkinan terjadinya konflik sangat besar, karena disebabkan perbedaan nilai.

94 Menurut Theodore J. Lowi (1972), masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah prosedural dan masalah substantif. Masalah prosedural berhubungan dengan cara pemerintah diorganisasikan dan cara pemerintah melakukan  tugas-tugasnya, sedangkan masalah substantif berkaitan dengan akibat-akibat nyata dari kegiatan manusia. Masalah distributif, masalah regulasi dan masalah redistributif.

95 Manfaat Kebijakan Publik
Bagi Organisasi Publik Bagi Pejabat Publik Bagi Publik