AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Presentasi berjudul: "AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK"— Transcript presentasi:

1 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

2 TAARUF AGUS SELAMET, SE, MAg BERAKTIVITAS MENGAJAR FORUM/ORGANISASI
STIE MUTTAQIEN PURWAKARTA STIE TUNAS NUSANTARA JAKARTA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA STIE STIEMBI BANDUNG FORUM/ORGANISASI ASIST SOLUTION MES (masyarakat ekonomi syariah) FOSKES (forum silaturahmi & kajian ekonomi syariah) LAZ MADANI INFORMASI/CP HP Blog : agusselamet.wordpress.com

3 Kontrak Kuliah PENILAIAN UAS 35% UTS 25% QUIZ 10% Kehadiran 10 % Presentasi 10% Tugas 10 %

4 PENGERTIAN Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi Akuntansi sektor publik Suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

5 PENGERTIAN Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memeiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

6 PENGERTIAN Akuntansi Pemerintah adalah aktivitas pemberian jasa (service activity) untuk menyediakan informasi keunagan kepada para pengguna (users) dalam rangka pengambilan keputusan dengan melakukan proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang timbul dari kegiatan suatu organisais untuk menghasilkan informasi keuangan.

7 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain : badan-badan pemerintahan (pusat dan daerah), BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi politik, LSM, Universitas dan organisasi nirlaba lainnya. 2010

8 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (2)
Istilah “Sektor Publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya : layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dan sebagainya. Adapun beberapa tugas sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta, misalnya : fungsi birokrasi perintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta. 2010

9 TUJUAN Menyajikan Laporan Keuangan Publik ke pada pimpinan PeruahaanPemerintah Memberikan informasi keuangan secara transfaran kepada entitas Menyajikan pertanggungjawaban tentang biaya atau anggaran kepada pimpinan yang lebih tinggi 2010

10 PENGERTIAN PUBLIK Istilah publik memiliki makna yang berbeda di setiap bidang ilmu yang berbeda. Pengertian publik di bidang ekonomi berbeda dengan pengertian publik di ranah politik, hukum, atau lainnya Sehingga tidak mudah memberikan pemahaman yang kuat terhadap pengertian sektor publik dalam konteks akuntansi sektor publik. 2010

11 PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA
Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi dan efektif Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan 2010

12 ORGANISASI SEKTOR PUBLIK VS SEKTOR SWASTA
2010

13 DEFINISI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Merupakan penyedia barang publik. Barang publik merupakan komoditas non-rivalry dan non-non-excludability. Diperlukan dalam rekayasa struktur sosial. Menjembatani masyarakat di struktur ekonomi tertentu untuk mempunyai kekuatan ekonomi. 2010

14 Karakteristik Utama OSP
Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk mencapai suatu misi atau tujuan tertentu Dimiliki secara kolektif oleh publik Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham sehingga dapat diperjualbelikan Keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi sering kali didasarkan pada konsensus. 2010

15 JENIS OSP Instansi Pemerintah
Pemerintah Pusat : Kementrian, Lembaga dan Badan Negara Pemetintah Daerah : SKPD Organisasi Nir-laba Milik Pemerintah Perguruan tinggi negeri BHMN, RS milik pemerintah, yayasan milik pemerintah. Organisasi Nir-laba Milik Swasta Yayasan swasta, sekolah dan universitas milik swasta, RE milik swasta 2010

16 VALUE OF MONEY OSP Value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu : Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput. 2010

17 VALUE OF MONEY OSP Ketiga hal tersebut merupakan pokok value of money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu : Keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan (equality) penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata. 2010

18 MANFAAT IMPLEMENTASI VALUE OF MONEY
Meningkatkan pelayanan publik Meningkatkan efektifitas pelayan publik, pelayan tepat sasaran. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input. 2010

19 SIFAT DAN KARATERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memilki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi: Faktor ekonomi Faktor politik Faktor kultural Faktor demografi 2010

20 Faktor Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Tingkat inflasi Tenaga kerja
Nilai tukar mata uang Infrastruktur Pertumbuhan pendapatan 2010

21 Faktor Politik Hubungan negara dan masyarakat Legitimasi pemerintah
Tipe rezim yang berkuasa Ideologi negara Elit politik dan massa Jaringan Internasional Kelembagaan 2010

22 Faktor Kultur Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
Sistem nilai di masyarakat Historis Sosiologi masyarakat Karakteristik masyarakat Tingkat pendidikan 2010

23 Struktur usia penduduk Migrasi Tingkat kesehatan
Faktor Demografi Pertumbuhan penduduk Struktur usia penduduk Migrasi Tingkat kesehatan 2010

24 SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Sejarah sektpr publik telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi (Vernon Karn;1998 dalam Indra Bastian;2001). Kemunculannya dipengaruh interaksi yang terjadi di dalam masyarakat dan kekuatan sosial dalam masyarakat (semangat kapitalistik, peristiwa ekonomi dan politik, serta inovasi teknologi) Praktik pencatatan tela dilakukan di zaman Mesir Kuno, dalam bentuk laporan bulanan oleh Mentri kerjaan terkait dengan hasil pungutan pajak. Di masa Babilonia, pencatatan untuk setiap pendapatan dan produksi 2010

25 SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (2)
Di masa Yunani, pemerintah (“phartenon”) yang berkuasa membagi berbagai sumber pendapatan yang diterima secara adil Diakhir abad ke-14, ditemukan bukti transaksi keuangan antara pemerintah yang berkuasa dan rakyat di Genoa. 2010

26 SEJARAH ASP DI INDONESIA
Pemerintah Indonesia telah melakukan pencatatan atas keuangan negara mengikuti tatacara Pemerntahan Hindia Belanda. Masih berdasarkan sistem kameral (pengendalian kas belaka). Reformasi keuangan negara melalui UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tidak hanya pengembangan SAK yang lebuh baku, tetapi juga pada pengembangan teknik dan sistem yang lebih handal. 2010

27 AKUNTABILITAS PUBLIK Akuntabilitas Adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi taggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertaggungjawaban tersebut. 2010

28 AKUNTABILITAS PUBLIK (2)
Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu : 1. Akuntabilitas vertikal 2. Akuntabilitas Horisontal 2010

29 Akuntabilitas vertikal (vertical accountability)
Pertanggungjawaban vertikal adalah adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misal pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

30 Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability)
Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. 

31 PRIVATISASI Privatisasi adalah merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik. 2010

32 OTONOMI DAERAH Otonomi Daerah dilakukan melalui desentralisasi yang menghasilkan 2 manfaat : (1) mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan krativitas masyarakat dalam pembangunan ; (2) mendorong pemerataan hasilbnya. Tujuan : memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. 2010

33 Sumber Wahyuni Ekawanti https://staff.blog.ui.ac.id
Modul Keuangan Daerah