Organisasi dan Akuntansi Sektor Publik

Presentasi berjudul: "Organisasi dan Akuntansi Sektor Publik"— Transcript presentasi:

1 Organisasi dan Akuntansi Sektor Publik
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM PERTEMUAN I Program S1 Akuntansi - FEB

2 VISI DAN MISI UNIVERSITAS ESA UNGGUL

3 Materi Sebelum UTS 01. 02. 05. Organisasi dan Akuntansi Sektor Publik
Kerangka Konsep 03. Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik 04. Anggaran Sektor Publik 05. Keuangan Negara dan Keuangan Daerah 06. Teknik Akuntansi Pemerintahan 07. Rencana dan Penganggaran Pemda

4 Materi Setelah UTS 08. 09. 12. Pengelolaan Keuangan Daerah
APBN dan APBD 10. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik 11. Akuntansi Manajemen Sektor Publik 12. Audit Sektor Publik 13. Akuntansi untuk Rumah Sakit 14. Akuntansi Untuk Yayasan

5 KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN
Mahasiswa mengetahui dan memahami Gambaran organisasi sektor publik dan Perbandingan dan karakteristik organisasi sektor publik dan organisasi sektor privat

6 PENGETAHUAN AKUNTANSI
AKUNTANSI adalah “seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut.” (Suwardjono) Let’s start by defining accounting. KUNO

7 DEFINISI AKUNTANSI MENURUT ACCOUNTING PRINCIPLE BOARD (APB)
AKUNTANSI dari sudut fungsinya adalah “suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi – dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabang, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi pemerintahan.” (Accounting Principle Board (APB) dalam Halim, 2001) FUNGSI (PERAN) AKUNTANSI : Menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi I know, you are a marketing or management major. Why do you need to know accounting? We are not trying to make you into accountants. We are trying to get you to understand enough about accounting to be able to talk intelligently in a meeting, know if your business is making a profit, or if your department met its budget goals.

8 Bagan Pengetahuan Akuntansi
Auditing Komersial (Mikro) Pemerintahan Akuntansi Sosial (Makro) Audit Intern Audit Ekstern Akuntansi Keuangan Akuntansi Biaya/ Manajemen Sumber: Baswir, 1997

9 PENGERTIAN PUBLIK Istilah publik memiliki makna yang berbeda di setiap bidang ilmu yang berbeda. Pengertian publik di bidang ekonomi berbeda dengan pengertian publik di ranah politik, hukum, atau lainnya Sehingga tidak mudah memberikan pemahaman yang kuat terhadap pengertian sektor publik dalam konteks akuntansi sektor publik. Let’s start by defining accounting.

10 PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA
Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi dan efektif Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratka I know, you are a marketing or management major. Why do you need to know accounting? We are not trying to make you into accountants. We are trying to get you to understand enough about accounting to be able to talk intelligently in a meeting, know if your business is making a profit, or if your department met its budget goals.

11 ORGANISASI SEKTOR PUBLIK VS SEKTOR SWASTA
2010

12 DEFINISI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Merupakan penyedia barang publik. Barang publik merupakan komoditas non-rivalry dan non-non-excludability. Diperlukan dalam rekayasa struktur sosial. Menjembatani masyarakat di struktur ekonomi tertentu untuk mempunyai kekuatan ekonomi. 2010

13 Karakteristik Utama OSP
Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk mencapai suatu misi atau tujuan tertentu Dimiliki secara kolektif oleh publik Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham sehingga dapat diperjualbelikan Keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi sering kali didasarkan pada konsensus. 2010

14 JENIS OSP Instansi Pemerintah
Pemerintah Pusat : Kementrian, Lembaga dan Badan Negara Pemetintah Daerah : SKPD Organisasi Nir-laba Milik PemerintahPerguruan tinggi BHMN, RS milik pemerintah, yayasan milik pemerintah. Organisasi Nir-laba Milik Swasta Yayasan swasta, sekolah dan universitas milik swasta, RE milik swasta 2010

15 ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Lembaga-lembaga Negara; Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara Pemerintah Pusat dan Instansi Vertikal Pemerintah Pusat di Daerah Pemerintah Daerah Unit Swadana (e.g. RSUP, RSUD) Aparatur Perekonomi Negara/Daerah (BI, BUMN, BUMD) 15-Sep-18

16 VALUE OF MONEY OSP Ketiga hal tersebut merupakan pokok value of money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu : Keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan (equality) penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata. 2010

17 VALUE OF MONEY OSP Value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu : Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput. 2010

18 TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efesien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control); Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntablitas (accountability) Public Sector Accounting  Providing Information, Management Control, and Accountability 15-Sep-18

19 FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN MODEL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
STRUKTUR PEMERINTAHAN; Pada pemerintahan demokratis, struktur pemerintah biasanya berdasarkan sistem “checks and balances” SIFAT DARI SUMBER DAYA PROSES POLITIK 15-Sep-18

20 PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA
Memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi Mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum; Objectivity, Cosistency, Materiality, Full Disclosure Merupakan bagian integral sistem ekonomi di suatu negara Menghadapi masalah kelangkaan sumber daya (scarcity of resources) Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan; membutuhkan informasi yang handal dan releven untuk melaksanakan fungsi manajemen Terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum 15-Sep-18

21 PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA
Segi kegiatan dan tujuan Dalam Akuntansi Pemerintahan terdapat perkiraan anggaran (budgetary accounting) yang tidak ada dalam akuntansi komersial Akuntansi pemerintahan menggunakan akuntansi dana. Dalam akuntansi komersial, semua aset, kewajiban dan ekuitas merupakan bagian dari satu dana Dalam akuntansi pemerintahan, pengeluaran modal dilaporkan dalam laporan operasional maupun neraca yang dalam akuntansi komersial tidak dilaporkan dalam laporan operasional Akuntansi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan pemerintah sehingga bersifat lebih kaku (kurang fleksibel) dibandingkan dengan akuntansi komersial 15-Sep-18

22 Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta
Tujuan Organisasi Nonprofit motive Profit motive Sumber Pendanaan Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD. Penjualan aset negara, dsb Pembiayaan internal: modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD) Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor Struktur Organisasi Birokratis, kaku, dan hierarkis Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb. Karakteristik Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik Sistem Akuntansi Cash Accounting Accrual Accounting Sumber: Mardiasmo, 2002 15-Sep-18

23 Perbedaan Stakeholder Sektor Publik Dengan Sektor Swasta
Stakeholder Eksternal: 1.  Masyarakat pengguna jasa publik 2.  Masyarakat pembayar pajak 3.  Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi 4.  Bank sebagai kreditor pemerintah 5.  Badan-badan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb. 6.  Investor asing dan country analyst 7.  Generasi yang akan datang Stakeholder Internal: 1.  Lembaga negara (misalnya: kabinet, MPR, DPR/DPRD, dsb) 2.  Kelompok politik (partai politik) 3.  Manajer publik (gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD) 4.  Pegawai pemerintah 1.  Bank sebagai kreditor 2.  Serikat buruh 3.  Pemerintah 4.  Pemasok 5.  Distributor 6.  Pelanggan 7.  Masyarakat 8.  Serikat dagang (trade union) 9.  Pasar modal 1.   Manajemen 2.   Karyawan 3.   Pemegang saham Stakeholder Sektor Publik Stakeholder Sektor Swasta Sumber: Mardiasmo, 2002 15-Sep-18

24 MANFAAT IMPLEMENTASI VALUE OF MONEY
Meningkatkan pelyanan publik Meningkatkan efektifitas pelayan publik, pelayan tepat sasaran. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input. Let’s start by defining accounting.

25 Pemerintah Pemerintah adalah organisasi yang memliki kekuasaan untuk membuat serta menerapkan hukum dan undang-undang di wilayah tertentu. Terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2010

26 Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Selain presiden konteksnya meliputi lembaga tinggi negara : MPR, DPR, DPD dan DPRD. 2010

27 Lembaga Tinggi Negara Pemerintah RI
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kementrian Negara 2010

28 Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, pemerintah daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI 2010

29 Struktur Pemerintah di Tingkat Propinsi
Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah Kecamatan Kelurahan 2010

30 Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat
Tugasnya membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD Tugasnya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD sesuai dengan keuangan daerah Inspektorat Tugasnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah 2010

31 Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah
Tugasnya melaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan Lembaga Teknis Daerah Merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesial 2010

32 Tingkat Kabupaten / Kotamadya
Struktur pemerintah daerahnya sama dengan provinsi dengan beberapa organisasi tambahan : Kecamatan : bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kelurahan : bertugas dalam wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui camat. 2010

33 UNIVERSITAS Merupaka salah satu bentuk perguruan tinggi selain akademik, politeknik dan institut. Bentuk perguruan tinggi berdasarkan fungsinya : Akademi Politeknik Sekolah Tinggi Institut Universitas 2010

34 Pihak Penyelenggaran Universitas
Pemerintah Masyarakat 2010

35 Konsep Penyelenggaraan Universitas
UNIVERSITAS SWASTA UNIVERSITAS NEGRI SEKARANG RENCANA DULU SEKARANG YAYASAN (Badan Hukum) D I K T I PTS B H P (Badan Hukum) PTN BHMN (Badan Hukum) 2010

36 RUMAH SAKIT Organisasi publik yang memberikan pelayanan kesehatan kepada mayarakat sehingga sebagin besar dikelompokkan dalam organisasi publik yang tidak berorientasi mencari keuntungan, kecuali beberapa RS yang didirikan oleh PT yang secara eksplisit memang bertujuan mencari keuntungan. 2010

37 Bentuk RS Rumah sakit umum Rumah sakit terspesialisasi
Rumah sakit penelitian/pendidikan Rumah sakit Lembaga/Perusahaan Klinik 2010

38 RS Berdasarkan Kepemilikan
Rumah sakit milik pemerintah Milik pemerintah yang tidak dipisahkan (RS Banyumas, RS Tangerang, dll) Milik pemerintah yg dipisahkan (RS Pertamina, RS Pelni, dll) Rumah sakit berbentuk BLU RSCM, RS Jantung Harapan Kita, RS Hasan Sadikin, RS Dr. Sardjito Rumah sakit swasta 2010

39 YAYASAN Merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Yayasan mempunyai organ atas pembina, pengurus dan pengawas 2010

40 Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memiliki status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Mentri Kehakiman dan HAM Yayasan yang kekayaannya berasal dari negara, bantuan luar negri, pihak lain atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam undang-undang, wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan di surat kabar Yayasan dapat digabungkan satu atau lebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar 2010

41 PARTAI POLITIK Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekolompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 2010

42 Organisasi poitik terdiri atas organisasi di tingkat pusat, tingkat propinsi dan tingkat kabupaten, jika diperlukan sampai ke tingkat kelurahan/desa Sumber keuangan : iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, bantuan keuangan dari APBN/APBD Sumbangan yang diterima : perseorangan anggota, perseorangan bukan anggota (paling banyak 1 m per orang/th anggaran), perusahaan atau badan (paling banyak 1 m per perusahaan/th anggaran). 2010

43 QUIZ Jelaskan organisasi perangkat daerah di level provinsi dan perbedaannya dengan yang ada pada level kabupaten / kotamadya ! Bagaimana konsep penyelenggaraan universitas (perbandingan swasta dan negri) Sebutkan dan jelaskan jenis rumah sakit milik pemerintah ! Apa yang dimaksud dengan yayasan ? Sebutkan perraturan yang terkait ! Sebutkan sumber-sumber keuangan dari partai ! 2010

44 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain : badan-badan pemerintahan (pusat dan daerah), BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi politik, LSM, Universitas dan organisasi nirlaba lainnya. I know, you are a marketing or management major. Why do you need to know accounting? We are not trying to make you into accountants. We are trying to get you to understand enough about accounting to be able to talk intelligently in a meeting, know if your business is making a profit, or if your department met its budget goals.

45 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (2)
Istilah “Sektor Publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya : layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dan sebagainya. Adapun beberapa tugas sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta, misalnya : fungsi birokrasi perintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Let’s start by defining accounting.

46 SIFAT DAN KARATERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memilki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi: Faktor ekonomi Faktor politik Faktor kultural Faktor demografi I know, you are a marketing or management major. Why do you need to know accounting? We are not trying to make you into accountants. We are trying to get you to understand enough about accounting to be able to talk intelligently in a meeting, know if your business is making a profit, or if your department met its budget goals.

47 Faktor Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Tingkat inflasi Tenaga kerja
Nilai tukar mata uang Infrastruktur Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP) Let’s start by defining accounting.

48 Faktor Politik Hubungan negara dan masyarakat Legitimasi pemerintah
Tipe rezim yang berkuasa Ideologi negara Elit politik dan massa Jaringan Internasional Kelembagaan I know, you are a marketing or management major. Why do you need to know accounting? We are not trying to make you into accountants. We are trying to get you to understand enough about accounting to be able to talk intelligently in a meeting, know if your business is making a profit, or if your department met its budget goals.

49 Faktor Kultur Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
Sistem nilai di masyarakat Historis Sosiologi masyarakat Karakteristik masyarakat Tingkat pendidikan Let’s start by defining accounting.

50 Faktor Demografi Pertumbuhan penduduk Struktur usia penduduk Migrasi
Tingkat kesehatan I know, you are a marketing or management major. Why do you need to know accounting? We are not trying to make you into accountants. We are trying to get you to understand enough about accounting to be able to talk intelligently in a meeting, know if your business is making a profit, or if your department met its budget goals.

51 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
REFORMASI POLITIK (1998) Tuntutan Clean Governance, Transparence dan Public Accountability REFORMASI EKONOMI REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA REFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN 15-Sep-18

52 Sektor Negara, Usaha-usaha Negara, Organisasi Nirlaba Negara (Joedono, 2000)
Pemerintah dan unit-unit organisasinya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, e.g. Pendidikan, Kesehatan, Keamanan, dll. (Abdullah, 1996) PUBLIC SECTOR Sektor Publik >< Sektor Privat/Bisnis/Swasta – sektor publik dari perspektif kepemilikan (ownership), pengendalian (control), dan akuntabilitas (accountability) Sektor Publik  Akuntan Publik (di AS, Akuntan yang bekerja untuk masyarakat. Di Eropa, Akuntan yang bekerja untuk organisasi pemerintah) (Jones dan Pendlebury, 1996) 15-Sep-18

53 Badan-badan Pemerintah; meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Unit Kerja Pemerintah
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daereah (BUMD) PUBLIC DOMAIN Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Universitas/Pendidikan Tinggi Negeri (PT. BHMN), Organisasi Nirlaba lainnya. by Ihyaul Ulum MD 15-Sep-18

54 TUJUAN ASP American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk : Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (Management Control). Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntanbilitas (Accountability) 2010

55 SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Sejarah sektpr publik telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi (Vernon Karn;1998 dalam Indra Bastian;2001). Kemunculannya dipengaruh interaksi yang terjadi di dalam masyarakat dan kekuatan sosial dalam masyarakat (semangat kapitalistik, peristiwa ekonomi dan politik, serta inovasi teknologi) Praktik pencatatan tela dilakukan di zaman Mesir Kuno, dalam bentuk laporan bulanan oleh Mentri kerjaan terkait dengan hasil pungutan pajak. Di masa Babilonia, pencatatan untuk setiap pendapatan dan produksi 2010

56 SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (2)
Di masa Yunani, pemerintah (“phartenon”) yang berkuasa membagi berbagai sumber pendapatan yang diterima secara adil Diakhir abad ke-14, ditemukan bukti transaksi keuangan antara pemerintah yang berkuasa dan rakyat di Genoa. 2010

57 SEJARAH ASP DI INDONESIA
Pemerintah Indonesia telah melakukan pencatatan atas keuangan negara mengikuti tatacara Pemerntahan Hindia Belanda. Masih berdasarkan sistem kameral (pengendalian kas belaka). Reformasi keuangan negara melalui UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tidak hanya pengembangan SAK yang lebuh baku, tetapi juga pada pengembangan teknik dan sistem yang lebih handal. 2010

58 AKUNTABILITAS PUBLIK Akuntabilitas Adalah
kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi taggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertaggungjawaban tersebut. 2010

59 AKUNTABILITAS PUBLIK (2)
Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu : 1. Akuntabilitas vertikal 2. Akuntabilitas Horisontal 2010

60 PRIVATISASI Privatisasi adalah merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik. 2010

61 OTONOMI DAERAH Otonomi Daerah dilakukan melalui desentralisasi yang menghasilkan 2 manfaat : (1) mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan krativitas masyarakat dalam pembangunan ; (2) mendorong pemerataan hasilbnya. Tujuan : memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. 2010

62 CIRI-CIRI SEKTOR PUBLIK
Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. 15-Sep-18

63 DEFINISI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
“Sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.” 15-Sep-18

64 CIRI-CIRI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Karena keinginan mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan rugi laba tidak perlu dilakukan Karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara dengan negara yang lain – tergantung pada sistem pemerintahannya. Karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk mencatat, menggolong-golongkan, meringkas dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara, maka penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara. 15-Sep-18

65 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORGANISASI PUBLIK
FAKTOR EKONOMI ·   Pertumbuhan ekonomi ·   Tingkat inflasi ·   Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP) ·   Struktur produksi ·   Tenaga kerja ·   Arus modal dalam negeri ·   Cadangan devisa ·   Nilai tukar mata uang ·   Utang dan bantuan luar negeri ·   Infrastruktur ·   Teknologi ·   Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi · Sektor informal 15-Sep-18

66 UPAYA PENYEMPURNAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
LATAR BELAKANG 1969/1970 = Rp 334,7 miliar 1988/1989 = Rp 36,5 triliun 2000/2001 = Rp 194,1 triliun 2001/2002 = Rp 286 triliun 2002/2003 = Rp 289,4 triliun Peningkatan Anggaran Negara Tuntutan institusi luar negeri; seperti IMF dan Bank Dunia dan/atau institusi donor lainnya bagi Indonesia (Faktor Eksternal) Gerakan reformasi nasional yang menuntut clean government dan good governance dalam kinerja pemerintahan (Faktor Internal) 15-Sep-18

67 VISI DAN MISI PENGEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
VISI Pengembangan ASP : Mewujudkan good governance pada sektor pemerintahan untuk mensukseskan pembangunan nasional. MISI : Peningkatan Profesionalisme SDM Pembenahan Sistem Akuntansi Pemerintahan Melayani Kebutuhan Stakeholders 15-Sep-18

68 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Perangkat Hukum dan Perundang-undang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kebijaksanaan Otonomi Daerah Sumberdaya Manusia Lingkup Pekerjaan dan Jenjang Karir Teknologi Informasi 15-Sep-18

69 SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Tahun 1950-an dan 1960-an sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan Istilah “SEKTOR PUBLIK” mulai dipakai pertama kali pada tahun 1952 Pada tahun 1970-an, adanya kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan radikal menunjukan kesan ingin mempertanyakan kembali peran sektor publik dalam pembangunan Tahun 1980-an reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri maju – terutama negara Anglo-Saxon, sebagai jawaban atas berbagai kritikan,  mengadopsi pendekatan New Public Management (NPM) dan reinventing government, mengadopsi (dari sektor swasta) mekanisme pasar, kompetisi tender (Compulsory Competitive Tendering-CCT), dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik Perubahan akuntansi dari BASIS KAS menjadi akuntansi BERBASIS AKRUAL merupakan bagian penting dari proses reformasi sektor publik di negara-negara Anglo-Saxon Tujuan memperkenalkan sistem akuntansi akrual adalah untuk mambantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan efektifitas sektor publik 15-Sep-18

70 CATATAN DALAM UPAYA PENGEMBANGAN AKUNTANSI PUSAT DAN DAERAH
Penggunaan single entry dan cash basis dalam sistem akuntansi yang selama ini digunakan tidak memungkinkan disusunnya laporan keuangan daerah yang akuntabel Perlu adanya standar akuntansi keuangan yang mengatur sistem, prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat dihasilkan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan dan dapat diperbandingkan karena menggunakan dasar yang sama Laporan keuangan sebagaimana disebut di atas memungkinkan untuk digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pemerintah Karena adanya hubungan yang erat dalam hal kewenangan, fungsi, keterkaitan program dan anggaran antara pemerintah pusat dengan darah, maka strategi pengembangan akuntansi pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan secara terintegrasi dan mencerminkan keadilan 15-Sep-18

71 TERIMA KASIH Wassalaamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.
15-Sep-18