PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Presentasi berjudul: "PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH"— Transcript presentasi:

1 PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (UU Nomor 28 Tahun 2009) DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Oktober 2009

2 KONDISI DI AWAL ERA OTONOMI DAERAH
LATAR BELAKANG KONDISI DI AWAL ERA OTONOMI DAERAH Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah Peranan PAD dalam APBD: Provinsi : 51% Kabupaten/Kota : 7% 2. Basis pajak daerah sangat terbatas. Jenis pungutan daerah yang memenuhi kriteria pajak daerah memiliki potensi yang relatif kecil. Daerah diberi kewenangan yang besar untuk memungut PDRD ”open-list” 4. Pengawasan pungutan daerah kurang efektif.  Sistem pengawasan bersifat ”Represif”  Tidak ada sanksi bagi yang melanggar.

3 LATAR BELAKANG IMPLIKASI DI DAERAH Daerah berlomba-lomba menambah jenis pungutan daerah untuk meningkatkan PAD Timbul banyak Pungutan Daerah yang ’bermasalah’:  Perda bertentangan dengan peraturan per-UU-an  Perda bertentangan dengan kepentingan umum  Perda yang sudah dibatalkan tetap dipungut  Pungutan didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah  Pungutan tanpa dasar hukum Dampak:  Kepastian hukum kurang  Memberikan beban berlebihan bagi masyarakat  Menghambat kegiatan investasi di daerah

4 TUJUAN PERUBAHAN UU PDRD
LATAR BELAKANG TUJUAN PERUBAHAN UU PDRD Memperbaiki sistim pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Penguatan perpajakan daerah (local taxing empowerment) Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

5 POKOK-POKOK PERUBAHAN
No. TUJUAN UU 28/2009 1 Sistim Pemungutan 1. Mengubah sistim pemungutan pajak dan retribusi daerah. 2 Local Taxing Power Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah 3 Sistim Pengawasan Mengubah sistim pengawasan. Mengenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan PDRD 4 Sistim Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Provinsi Earmarking Insentif Pemungutan

6 1. SISTIM PEMUNGUTAN UU 34/2000 UU 28/2009
Open-List: Provinsi boleh menambah jenis retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU. Kabupaten/Kota boleh menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU. Closed List: Daerah tidak boleh memungut pajak daerah selain yang ditetapkan dalam UU. Daerah tidak boleh memungut retribusi daerah selain yang tercantum dalam UU dan PP.

7 2a. PERLUASAN OBJEK PAJAK
LOCAL TAXING POWER 2a. PERLUASAN OBJEK PAJAK PAJAK PROPINSI UU 28/2009 1. Pajak Kendaraan Bermotor Termasuk kendaraan pemerintah (Pusat & Daerah) 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor PAJAK KABUPATEN/KOTA UU BARU 1. Pajak Restoran Termasuk katering/jasa boga (sebelumnya PPN) 2. Pajak Hiburan Termasuk permainan golf dan bowling.

8 2b. PERLUASAN OBJEK RETRIBUSI
LOCAL TAXING POWER 2b. PERLUASAN OBJEK RETRIBUSI RETRIBUSI DAERAH UU 28/2009 1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Termasuk kendaraan di air 2. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Termasuk pemeriksaan alat-alat penanggulangan kebakaran dan keselamatan jiwa 3. Retribusi Ijin Gangguan Termasuk berbagai retribusi yang terkait dengan lingkungan

9 3a. PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH
LOCAL TAXING POWER 3a. PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH Daerah UU 34/2000 UU 28/2009 Propinsi 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok

10 Kabupaten/ Kota Daerah UU 34/2000 UU 28/2009 1. Pajak Hotel
LOCAL TAXING POWER Daerah UU 34/2000 UU 28/2009 Kabupaten/ Kota 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet PBB Pedesaan & Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

11 3b. PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAH
LOCAL TAXING POWER 3b. PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAH Retribusi Jasa Umum UU 34/2000 UU 28/2009 1. Pelayanan Kesehatan 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Capil 4. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat 5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 6. Retribusi Pelayanan Pasar 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan Retribusi Pelayanan Kesehatan 2. Retribusi Persampahan/Kebersihan 3. Retribusi KTP dan Akte Capil 4. Retribusi Pemakaman/Pengabuan Mayat Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Retribusi Penyedotan Kakus Retribusi Pengolahan Limbah Cair Retribusi Pelayanan Pendidikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

12 Retribusi Jasa Usaha LOCAL TAXING POWER UU 34/2000 UU 28/2009
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Retribusi Tempat Pelelangan Retribusi Terminal Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Penyeberangan di Air Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

13 Retribusi Perizinan Tertentu UU 28/2009
LOCAL TAXING POWER Retribusi Perizinan Tertentu UU 34/2000 UU 28/2009 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3. Retribusi Izin Gangguan 4. Retribusi Izin Trayek 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 3. Retribusi Izin Gangguan 4. Retribusi Izin Trayek 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

14 4. TARIF MAKSIMUM No. PAJAK PROPINSI UU-34/2000 UU 28/2009
LOCAL TAXING POWER 4. TARIF MAKSIMUM No. PAJAK PROPINSI UU-34/2000 UU 28/2009 1 PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KB Pribadi (Pertama) KB Pribadi (Kedua, dst) KB Umum/Pem/TNI/POLRI Alat Berat 5% 10% 1% - 2% 2% - 10% 0,5% - 1% 0,1% - 0,2% 2 BEA BALIK NAMA KEND BERMOTOR Penyerahan Pertama Penyerahan Kedua, dst Alat Berat (Penyerahan I) Alat Berat (Penyerahan II,dst) 20% 1% 0,75% 0,075% 3 PAJAK BAHAN BAKAR KEND BERMOTOR 10%** 4 PAJAK AIR PERMUKAAN 5 PAJAK ROKOK - **Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah dengan Perpres (dalam jangka waktu 3 tahun)

15 PAJAK KABUPATEN/KOTA UU-34/2000 UU 28/2009
LOCAL TAXING POWER PAJAK KABUPATEN/KOTA UU-34/2000 UU 28/2009 1. Pajak Hotel 10% 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 35% 75% 4. Pajak Reklame 25% 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 20% 7. Pajak Parkir 30% 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet - 10. BPHTB 5% 11. PBB Pedesaan & Perkotaan 0,3%

16 5. PENETAPAN TARIF No. Tarif UU 34/2000 UU 28/2009 1 Pajak Provinsi
LOCAL TAXING POWER 5. PENETAPAN TARIF No. Tarif UU 34/2000 UU 28/2009 1 Pajak Provinsi Ditetapkan dengan PP (diberlakukan seragam di seluruh Indonesia) Ditetapkan dengan Perda (tidak boleh melampaui UU) 2 Pajak Kabupaten/Kota 3 Retribusi Daerah (sesuai prinsip dan sasaran penetapan tarif untuk masing-masing golongan retribusi)

17 6. PENGAWASAN No. UU 34/2000 UU 28/2009 1 Pengawasan bersifat :
REPRESIF - PREVENTIF, dan - KOREKTIF 2 Pembatalan oleh Mendagri dengan pertimbangan Menkeu. Pembatalan oleh Presiden , diusulkan oleh Mendagri berdasarkan rekomendasi Menkeu .

18 7. SANKSI No. UU 34/2000 UU 28/2009 1 Tidak mengatur sanksi.
PENGAWASAN 7. SANKSI No. UU 34/2000 UU 28/2009 1 Tidak mengatur sanksi. Mengatur sanksi, berupa: Penundaan, atau Pemotongan dana perimbangan.

19 8. BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
PENGELOLAAN 8. BAGI HASIL PAJAK PROVINSI JENIS PAJAK UU 34/2000 UU 28/2009 Provinsi Kab/Kota 1. PKB 70% 30% 2. BBN-KB 3. PBB-KB Pajak Rokok - 5. Pajak Air Permukaan 50% 20%* 80%* *) untuk air permukaan yang berada hanya pada 1 kabupaten/kota

20 9. EARMARKING JENIS PAJAK Penerimaan Porsi Peruntukan 1. PKB
PENGELOLAAN 9. EARMARKING JENIS PAJAK Penerimaan Porsi Peruntukan 1. PKB Minimal 10% Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. 2. Pajak Rokok Minimal 50% Pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. 3. Pajak Penerangan Jalan Sebagian Penyediaan penerangan jalan.

21 10. INSENTIF PEMUNGUTAN No. UU 34/2000 PP 65/2001 UU 28/2009 1 --
PENGELOLAAN 10. INSENTIF PEMUNGUTAN No. UU 34/2000 PP 65/2001 UU 28/2009 1 -- Biaya Pemungutan Pajak Daerah maksimum 5% 2 Insentif Pemungutan diberikan kepada instansi yang memungut PDRD atas dasar kinerja tertentu. Ditetapkan dalam APBD Diatur lebih lanjut dalam PP

22 11. Masa Berlaku 1 UU 28/2009 01-01-2010 2 BPHTB 01-01-2011 3
LAIN-LAIN 11. Masa Berlaku No. Jenis Pajak Daerah Tanggal Berlaku Keterangan 1 UU 28/2009 2 BPHTB 3 PBB Pedesaan & Perkotaan 4 Pajak Rokok

23 12. Peraturan Pelaksanaan
LAIN-LAIN 12. Peraturan Pelaksanaan No. Produk Hukum Tentang Keterangan 1 2 3 PP Sistim pemungutan pajak daerah Tatacara pemberian insentif pemungutan PDRD Penetapan retribusi daerah tambahan 2010 Sesuai kebutuhan 4 5 6 7 PMK Tatacara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok Badan atau perwakilan internasional yang dikecualikan sebagai subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan Badan atau perwakilan internasional yang dikecualikan sebagai subjek BPHTB Tatacara pelaksanaan sanksi pelanggaran ketentuan PDRD 2009 8 Permendagri Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Setiap tahun 9 PB Menkeu & Mendagri Tahapan pengalihan PBB Perdesaan & Perkotaan dan BPHTB menjadi pajak daerah

24 IMPLIKASI FISKAL Proyeksi Penerimaan Propinsi Berdasarkan UU 34/2000
Provinsi No. Pajak 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 PKB 13,337.02 14,686.04 16,035.06 17,384.09 18,733.11 20,082.13 2 BBNKB 13,826.49 15,023.39 16,220.30 17,417.20 18,614.11 19,811.01 3 PBBKB 7,744.94 8,709.29 9,673.63 10,637.98 11,602.32 12,566.66 4 Pajak ABT-APU 664.99 741.49 817.99 894.50 971.00 1,047.50 Total Pajak 35,573.44 39,160.22 42,746.99 46,333.76 49,920.53 53,507.30 Retribusi 1,986.39 2,189.89 2,393.38 2,596.87 2,800.37 3,003.86 Retribusi tambahan 364.60 401.95 439.30 476.65 514.00 551.35 Total Retribusi 2,350.99 2,591.83 2,832.68 3,073.52 3,314.37 3,555.21 Bagi Hasil Pajak untuk Kab/Kota 14,036.01 15,528.38 17,020.75 18,513.12 20,005.49 21,497.86 Pajak Provinsi Setelah Bagi Hasil 21,537.44 23,631.84 25,726.24 27,820.64 29,915.05 32,009.45 PAD 43,587.34 47,814.31 52,041.28 56,268.24 60,495.21 64,722.18 APBD 86,826.55 94,090.18 101,353.80 108,617.42 115,881.05 123,144.67 PAD/APBD 50.20 50.82 51.35 51.80 52.20 52.56 PAD setelah Bagi Hasil/APBD 34.03 34.31 34.55 34.76 34.94 35.10 Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 10%/tahun. 2. Semua daerah menerapkan tarif maksimum

25 Proyeksi Penerimaan Propinsi Berdasarkan UU 28/2009
Provinsi No. Pajak 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 PKB 13,337.02 18,957.20 20,698.56 22,439.92 24,181.28 25,922.64 2 BBNKB 13,826.49 17,528.72 18,925.22 20,321.72 21,718.22 23,114.72 3 PBBKB 7,744.94 12,487.86 13,870.59 15,253.32 16,636.05 18,018.79 4 Pajak Air Permukaan 664.99 519.05 572.60 626.15 679.70 733.25 5 Pajak Rokok - 5,000.00 Total Pajak 35,573.44 49,492.82 54,066.97 58,641.11 63,215.25 72,789.40 Retribusi 1,986.39 2,189.89 2,393.38 2,596.87 2,800.37 3,003.86 Retribusi tambahan 364.60 401.95 439.30 476.65 514.00 551.35 Total Retribusi 2,350.99 2,591.83 2,832.68 3,073.52 3,314.37 3,555.21 Bagi Hasil Pajak untuk Kab/Kota 13,903.01 19,946.80 21,882.85 23,818.89 25,754.94 31,190.98 Pajak Provinsi Setelah Bagi Hasil 21,670.44 29,546.02 32,184.12 34,822.22 37,460.32 41,598.41 PAD 43,587.34 58,146.92 63,361.26 68,575.59 73,789.93 84,004.27 APBD 86,826.55 94,090.18 101,353.80 108,617.42 115,881.05 123,144.67 PAD/APBD 50.20 61.80 62.51 63.13 63.68 68.22 PAD setelah Bagi Hasil/APBD 34.19 40.60 40.92 41.21 41.45 42.89 Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 10% pertahun. 2. Semua daerah menerapkan tarif maksimum

26 Proyeksi Penerimaan Kabupaten/Kota Berdasarkan UU 34/2000
No. Pajak Kabupaten Kota 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Pajak Hotel dan Restoran 1,541.74 1,653.58 1,765.42 1,877.26 1,989.09 2,100.93 2 Pajak Hiburan 214.97 236.57 258.16 279.76 301.36 322.95 3 Pajak Reklame 401.44 446.07 490.69 535.31 579.93 624.56 4 Pajak Penerangan Jalan 2,205.19 2,346.36 2,487.53 2,628.70 2,769.87 2,911.04 5 Pajak Bahan Galian Golongan C 137.09 130.07 123.05 116.03 109.00 101.98 6 Pajak parkir 124.66 140.31 155.96 171.61 187.27 7 Lain-lain 89.11 83.35 77.58 71.82 66.05 60.29 Total Pajak 4,698.56 5,020.65 5,342.74 5,664.83 5,986.92 6,309.01 Retribusi 5,663.46 6,199.94 6,736.42 7,272.90 7,809.38 8,345.87 Retribusi tambahan 489.88 522.30 554.72 587.14 619.57 651.99 Total Retribusi 6,153.34 6,722.24 7,291.15 7,860.05 8,428.95 8,997.85 Bagi Hasil Pajak Propinsi 14,036.01 15,528.38 17,020.75 18,513.12 20,005.49 21,497.86 PAD + Bagi Hasil Pajak Propinsi 31,433.93 34,454.86 37,475.78 40,496.71 43,517.64 46,538.56 PAD 17,397.92 18,926.48 20,455.04 21,983.59 23,512.15 25,040.71 APBD 233,383.44 253,867.74 274,352.04 294,836.34 315,320.64 335,804.94 PAD/APBD 7.455 7.456 7.457 (PAD + Bagi Hasil)/APBD 13.469 13.572 13.660 13.735 13.801 13.859 Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 10% pertahun. 2. Semua daerah menerapkan tarif maksimum

27 Proyeksi Penerimaan Kabupaten/Kota Berdasarkan UU 28/2009
No. Pajak Kabupaten Kota 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Pajak Hotel dan Restoran 1,541.74 1,818.94 1,941.96 2,064.98 2,188.00 2,311.02 2 Pajak Hiburan 214.97 295.71 322.70 349.70 376.69 403.69 3 Pajak Reklame 401.44 446.07 490.69 535.31 579.93 624.56 4 Pajak Penerangan Jalan 2,205.19 2,346.36 2,487.53 2,628.70 2,769.87 2,911.04 5 Pajak Bahan Galian Golongan C 137.09 162.58 153.81 145.03 136.26 127.48 6 Pajak parkir 109.00 186.98 210.46 233.94 257.42 280.90 7 Lain-lain 89.11 - 8 Pajak Air Tanah 222.45 245.40 268.35 291.30 314.25 9 Pajak Sarang Burung Walet 100.00 10 PBB Pedesaan dan Perkotaaan 12,222.05 11 BPHTB 6,664.00 7,930.16 9,436.89 11,229.90 Total Pajak 4,698.56 5,579.09 12,616.55 14,256.17 16,136.36 30,524.88 Retribusi 5,663.46 6,199.94 6,736.42 7,272.90 7,809.38 8,345.87 Retribusi tambahan 489.88 522.30 554.72 587.14 619.57 651.99 Retribusi Pengendalian Menara 30.00 33.00 36.30 39.30 43.92 Retribusi Izin Usaha Perikanan 20.00 22.00 24.20 26.62 29.28 Retribusi Pelayanan Pendidikan 10.00 11.00 12.10 13.31 14.64 Retribusi Tera 50.00 55.00 60.50 66.55 73.21 Retribusi Izin Gangguan 547.00 615.99 862.39 1,034.87 1,138.35 1,252.19 Total Retribusi 6,153.34 6,722.24 7,291.15 7,860.05 8,428.95 8,997.85 Bagi Hasil Pajak Propinsi 13,903.01 19,946.80 21,882.85 23,818.89 25,754.94 31,190.98 PAD + Bagi Hasil Pajak Propinsi 31,300.93 39,431.73 49,611.70 54,393.83 59,416.53 80,447.56 PAD 17,397.92 19,484.93 27,728.85 30,574.94 33,661.59 49,256.58 APBD 233,383.44 253,867.74 274,352.04 294,836.34 315,320.64 335,804.94 PAD/APBD 7.45 7.68 10.11 10.37 10.68 14.67 (PAD + Bagi Hasil)/APBD 13.41 15.53 18.08 18.45 18.84 23.96 Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 10% pertahun. 2. Semua daerah menerapkan tarif maksimum

28 IMPLIKASI SOSIAL DAN EKONOMI
1. Menjamin ketersediaan anggaran untuk: a. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum dalam rangka pengawasan peredaran rokok illegal. 2. Meningkatkan kepastian hukum. 3. Meningkatkan pelayanan publik  Masyarakat tidak dipungut secara berlebihan 4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif (business friendly).

29 Terima Kasih