Konsepsi Dasar APBD Dr. H. DIDIK SUSTYO, SE. MSi.

Presentasi berjudul: "Konsepsi Dasar APBD Dr. H. DIDIK SUSTYO, SE. MSi."— Transcript presentasi:

1 Konsepsi Dasar APBD Dr. H. DIDIK SUSTYO, SE. MSi.
Pengantar APBD - Struktur Penerimaan APBD - Pendekatan terhadap APBD - Prinsip Umum APBD September 22, 2018 didiksusetyo

2 Pengantar APBN/APBD; sebuah rencana pembangunan dalam bentuk finansial nasional/regional/ daerah Rencana tingkat daerah harus mengikuti alur pikir dari rencana nasional. Sebelumnya bersifat kenaikan (increamental), sekarang disusun berdasarkan kinerja (performance) Kinerja sesuai dengan indikator yang akan dicapainya September 22, 2018 didiksusetyo

3 STRUKTUR APBD Dr. H. DIDIK SUSETYO, SE. MSi.
Pengantar Struktur APBD Bid Pem & Unit Org Struktur Anggaran Pend Daerah Struktur Anggaran Belanja Daerah Susunan Pendapatan Daerah Deskripsi Pendapatan Daerah Susunan Belanja Daerah Deskripsi Belanja Daerah Sususnan Pembiayaan Deskripsi Pembiayaan September 22, 2018 didiksusetyo

4 Pengantar Struktur APBD merupakan satu kesatuan yg terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan Pendapatan adalah semua penerimaan yg merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yg menjadi penerimaan kas daerah Belanja adalah semua pengeluaran yg merupakan kewajiban daerah dlm satu tahun anggaran yg akan menjadi peng kas daerah Pembiayaan adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit untuk memanfaatkan surplus September 22, 2018 didiksusetyo

5 Struktur APBD Bid Pemerintahan
Struktur APBD sebagai satu kesatuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan diklasifikasikan berdasarkan bid pemerintahan daerah sesuai dgn peraturan per-UU-an yg berlaku Setiap bid pemerintahan dilaksanakan oleh perangkat daerah/satuan/unit kerja yg bertindak sesuai dgn tugas pokok dan fungsi masing-masing, lihat lampiran September 22, 2018 didiksusetyo

6 Struktur Anggaran Pend Daerah
Struktur APD dirinci menurut kelompok pend yg meliputi PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yg sah Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan Setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan Setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan September 22, 2018 didiksusetyo

7 Struktur Anggaran Belanja Daerah
Struktur ABD dirinci menurut bagian belanja terdiri atas bagian belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik Setiap bagian belanja dirinci menurut kelompok belanja yg meliputi belanja adm umum, belanja operasi & pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil & bantuan keuangan, & tdk tersangka Setiap kel belanja dirinci menurut jenis belanja Setiap jenis belanja dirinci menurut obyek belanja Setiap obyek belanja dirinci menurut rincian obyek belanja September 22, 2018 didiksusetyo

8 Susunan Pendapatan Daerah
Pend daerah dirinci mnrt kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan Kel pend: PAD, dana perimb, & lain2 sah Setiap kel pend dirinci lebih lanjut menurut jenis pendapatan Setiap jenis pend dirinci mnrt obyek pend Setiap obyek pend dirinci mnrt rincian obyek pendapatan Susunan nama & kode rek pend yg mencakup kel, jenis, obyek, & rincian obyek pend disajikan dlm lamp struktur pendapatan September 22, 2018 didiksusetyo

9 Deskripsi Pendapatan Daerah
PAD, semua penerimaan daerah yg berasal dar sumber ekonomi asli daerah Pajak daerah, Retribusi daerah, Bag laba usaha daerah & kekayaan daerah, lain-lain PAD yg sah Dana perimbangan, Bagi hasil pajak & bukan pajak, DAU, DAK Lain-lain pendapatan yg sah, penerimaan lain-lain yg bukan berasal dari klasifikasi PAD dan dan perimbangan September 22, 2018 didiksusetyo

10 Susunan Belanja Daerah
Belanja daerah dirinci menurut bagian, kel, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja Bag belanja; aparatur daerah dan pelayanan publik Bag belanja pelayanan publik; bel adm umum, operasi & pemelihran, belanja modal, belanja bagi hasil & bag keu, dan bel tdk tersangka Kel bel modal; modal tanah, modal jaringan, modal instalasi, modal jalan & jembatan, bangunan air, modal bangunan gedung, lainnya September 22, 2018 didiksusetyo

11 Deskripsi Belanja Daerah
Belanja aparatur daerah; belanja yang manfaatnya cenderung atau lebih besar dinikmati oleh aparatur pem atau tdk secara langsung dinikmati publik Belanja pelayanan publik, adm umum, operasi & pemeliharaan, modal, bagi hasil & bantuan keuangan Belanja tak tersangka; semua peng yg dilakukan oleh pemda untuk membiayai kegiatan yg tdk tersangka & kejadian luar biasa, bencana alam, bencana sosial, lain sesuai kewenangan daerah Belanja pegawai, barang & jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas September 22, 2018 didiksusetyo

12 Deskripsi Belanja Daerah menurut PP 58/2005 Pasal 27 ayat 7
Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a.    belanja pegawai; b.    belanja barang dan jasa; c.    belanja modal; d.    bunga; e.    subsidi; f.     hibah; g.    bantuan sosial; h.    belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan i.     belanja tidak terduga. September 22, 2018 didiksusetyo

13 Susunan Pembiayaan Dirinci menurut kelompok, jenis, dan obyek pembiayaan Pembiayaan dirinci menurut penerimaan dan pengeluaran daerah; jenis pembiayaan Pembiayaan lebih lanjut dirinci menurut obyek pembiayaan Susunan nama dan obyek rekening pembiayaan yang mencakup kelompok, jenis, dan obyek pembiayaan September 22, 2018 didiksusetyo

14 Deskripsi Pembiayaan Dana cadangan; dana yg dibentuk guna membiayai kebutuhan dana yg tdk dpt dibebankan dlm satu tahun anggaran Dana depresiasi, pinjaman daerah, hasil penjualan aset yg dipisahkan, penerimaan pelunasan utang Sisa perhitungan tahun lalu, penyertaan modal/investasi, pembayaran utang pokok yg jatuh tempo, sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan September 22, 2018 didiksusetyo

15 1. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi :
2. Entitas akuntansi menyusun Lap. Keuangan yang meliputi : (Kep. Mendagri. 13/ 2006 PS. 232 ) Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan. September 22, 2018 didiksusetyo

16 PEREKONOMIAN SUMSEL PROSPEK 2007
Pertumbuhan ekonomi 2007 diperkirakan mencapai % Pertumbuhan masih didorong oleh konsumsi dan pengeluaran pemerintah, sehingga puncak pertumbuhan akan terjadi pada semester II (Triwulan III-IV). Inflasi diperkirakan berada pada kisaran single digit ( ± 7%), dengan tekanan berasal dari kelompok bahan makanan dan makanan jadi. Kredit perbankan diharapkan tumbuh minimum 20%, di luar peruntukkan konsumsi. Dana pihak ketiga akan tumbuh, meskipun tidak setinggi pertumbuhan tahun 2005, terkait dengan menurunnya suku bunga yang ditawarkan perbankan. Rasio NPL akan terkoreksi lebih baik. September 22, 2018 didiksusetyo

17 PERKEMBANGAN PDRB SUMSEL (ADHB)
Tahun PDRB dengan Migas (Rp Juta) PDRB tanpa Migas Perubahan dengan migas (%) Perubahan tanpa migas (%) 2001 47,100,349 31,960,107 - 2002 49,297,459 35,571,289 4.66 12.33 2003 55,248,758 39,423,698 12.07 22.79 2004 64,077,474 44,509,898 15.98 18.11 2005 71,273,000 54,049,000 11.23 18.21 September 22, 2018 didiksusetyo

18 PERTUMBUHAN EKONOMI SUMSEL
Tahun Dengan Migas (%) Tanpa Migas 2000 3,52 4,50 2001 2,21 3,20 2002 3,72 4,33 2003 4,52 5,10 2004 4,76 6,61 2005 5,02 6,63 3,96 5,06 September 22, 2018 didiksusetyo

19 REKOMENDASI KEBIJAKAN
Menyusun strategi pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat dengan mengutamakan pengembangan keunggulan daerah yang memiliki daya saing tinggi. Mengatur pola pengeluaran pemerintah, sehingga stimulus fiskal akan memberikan dampak yang maksimum dan lebih efektif. Konsentrasi pengeluaran pada semester II, akan memberikan efek yang kurang maksimal, memicu inflasi dan memberikan beban keuangan jika dana menganggur tersebut tetap ditanamkan di SBI. Membentuk Tim Pengendalian Inflasi yang bertugas memantau setiap perkembangan dan gejolak harga serta mencari penyebabnya sehingga inflasi dapat dikendalikan pada level yang moderat. September 22, 2018 didiksusetyo

20 Penutup Memahami struktur APBD menjadi hak dan kewajiban setiap warga terutama aparat pengelola keuangan daerah untuk dapat melaksanakan sebaik-baiknya Keleluasaan (diskresi) dalam setiap mata anggaran harus mengacu pada prinsip anggaran yang berbasis kinerja September 22, 2018 didiksusetyo

21 Sekian… Terimakasih September 22, 2018 didiksusetyo