Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
Diterbitkan olehMeti metimediya Telah diubah "6 tahun yang lalu
1
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Meti Mediyastuti, S.Sos, M.AP. metimedia@gmail.com @metimediya 081313120076 20101
2
MATERI ASP Gambaran umum Akuntansi Sektor Publik Proses perencanaan dan pengendalian manajemen di sektor publik Konsep Anggaran Sektor Publik Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah Implementasi penganggaran di Indonesia
3
MATERI ASP Teori Akuntansi Keuangan Sektor Publik Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik Laporan Keuangan dan Pengukuran Kinerja Sektor Publik Pemeriksaan sektor publik
4
BUKU BACAAN Jones & Pendlebury, Public Sector Accounting, 6th edition, Pitman Publishing,2010 (RJ) Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Deddy Noerdiawan, Akuntansi Sektor Publik, Penerbitsalemba Empat. 2006 (DN) PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PSAK 45 Buku dan referensi lain terkait akuntansi sektor publik
5
TUJUAN Memahami pengertian sektor publik Menyebutkan karakteristik khas dari organisasi sektor publik Menjelaskan implikasi karakteristik khas ter sebut terhadap akuntansi sektor publik 20106
6
PENGETAHUAN AKUNTANSI AKUNTANSI adalah “seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut.” (Suwardjono) Dari sudut bidang studi, AKUNTANSI diartikan sebagai “seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik.” Dari sudut proses atau kegiatan praktik, AKUNTANSI diartikan sebagai “proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakuan (pencatatan), pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.”
7
Persamaan Akuntansi Syariah dan Akuntasi Konvesional Sisi Teknis Penerimaan Uang Mekanisme transfer Teknologi komputer Syarat umum pembiayaan
8
Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvesional Diskusikan per kelompok
9
AKUNTANSI Akuntansi Komersial (Mikro) Pemerintahan (Mikro) Akuntansi Sosial (Makro) Audit Intern Auditing Audit Ekstern Akuntansi Keuangan Akuntansi Biaya/ Manajemen Bagan Pengetahuan Akuntansi Sumber: Baswir, 1997
10
PENGERTIAN PUBLIK 201010 Istilah publik memiliki makna yang berbeda di setiap bidang ilmu yang berbeda. Pengertian publik di bidang ekonomi berbeda dengan pengertian publik di ranah politik, hukum, atau lainnya Sehingga tidak mudah memberikan pemahaman yang kuat terhadap pengertian sektor publik dalam konteks akuntansi sektor publik.
11
PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA 201011 Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi dan efektif Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan
12
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK VS SEKTOR SWASTA 201012 PerbedaanSektor PublikSektor Swasta Tujuan organisasiNonprofit motiveProfit motive Sumber pendanaanPajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/B UMD, penjualan aset negara, dsb Pembiayaan internal : modal sendiri laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal : utang bank, obligasi, penerbitan saham Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DP R/MPR) Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor Struktur organisasi Birokratis, kaku, dan hierarkis Fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional, dsb Karakteristik anggaran Terbuak unt uk umumTertutup untuk publik Sistem akuntansiCash accountingAccrual accounting
13
DEFINISI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK 201013 Merupakan penyedia barang publik. Barang publik merupakan komoditas non-rivalry dan non- non-excludability. Diperlukan dalam rekayasa struktur sosial. Menjembatani masyarakat di struktur ekonomi tertentu untuk mempunyai kekuatan ekonomi.
14
Karakteristik Utama OSP 201014 Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk mencapai suatu misi atau tujuan tertentu Dimiliki secara kolektif oleh publik Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham sehingga dapat diperjualbelikan Keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi sering kali didasarkan pada konsensus.
15
JENIS OSP 201015 Instansi Pemerintah Pemerintah Pusat : Kementrian, Lembaga dan Badan Negara Pemetintah Daerah : SKPD Organisasi Nir-laba Milik Pemerintah Perguruan tinggi BHMN, RS milik pemerintah, yayasan milik pemerintah. Organisasi Nir-laba Milik Swasta Yayasan swasta, sekolah dan universitas milik swasta, RE milik swasta
16
VALUE OF MONEY OSP 201016 Value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu : Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput.
17
VALUE OF MONEY OSP 201017 Ketiga hal tersebut merupakan pokok value of money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu : Keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan (equality) penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata.
18
MANFAAT IMPLEMENTASI VALUE OF MONEY 201018 Meningkatkan pelyanan publik Meningkatkan efektifitas pelayan publik, pelayan tepat sasaran. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input.
19
Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik Pengertian akuntansi menurut AICPA: “Accounting is the art of recording, classifying and summarizing, in a significant manner and in term of money, transactions and events, which are in part at least, of financial character, and interpreting the result there of”
20
Dengan demikian definisi tersebut mengandung inti mengenai: 1. Recording, Classifying, 2. Summarizing, 3. Interpreting.
21
PENGERTIAN LAIN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (2) 201021 Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.
22
PENGERTIAN LAIN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (3) 201022 Istilah “Sektor Publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya : layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dan sebagainya. Adapun beberapa tugas sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta, misalnya : fungsi birokrasi perintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta.
23
Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik Secara kelembagaan domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit kerja pemerintah), perusahaan milik Negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), universitas, organisasi keagamaan dan organisasi nirlaba lainnya.
24
SIFAT DAN KARATERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 201024 Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memilki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi: Faktor ekonomi Faktor politik Faktor kultural Faktor demografi
25
Faktor Ekonomi 201025 Pertumbuhan ekonomi Tingkat inflasi Tenaga kerja Nilai tukar mata uang Infrastruktur Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
26
Faktor Politik 201026 Hubungan negara dan masyarakat Legitimasi pemerintah Tipe rezim yang berkuasa Ideologi negara Elit politik dan massa Jaringan Internasional Kelembagaan
27
Faktor Kultur 201027 Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya Sistem nilai di masyarakat Historis Sosiologi masyarakat Karakteristik masyarakat Tingkat pendidikan
28
Faktor Demografi 201028 Pertumbuhan penduduk Struktur usia penduduk Migrasi Tingkat kesehatan
29
TUJUAN ASP 201029 American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk : Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen ( Management Control ). Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntanbilitas ( Accountability )
30
SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 201030 Sejarah sektpr publik telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi (Vernon Karn;1998 dalam Indra Bastian;2001). Kemunculannya dipengaruh interaksi yang terjadi di dalam masyarakat dan kekuatan sosial dalam masyarakat (semangat kapitalistik, peristiwa ekonomi dan politik, serta inovasi teknologi) Praktik pencatatan tela dilakukan di zaman Mesir Kuno, dalam bentuk laporan bulanan oleh Mentri kerjaan terkait dengan hasil pungutan pajak. Di masa Babilonia, pencatatan untuk setiap pendapatan dan produksi
31
SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (2) 201031 Di masa Yunani, pemerintah (“ phartenon ”) yang berkuasa membagi berbagai sumber pendapatan yang diterima secara adil Diakhir abad ke-14, ditemukan bukti transaksi keuangan antara pemerintah yang berkuasa dan rakyat di Genoa.
32
SEJARAH ASP DI INDONESIA 201032 Pemerintah Indonesia telah melakukan pencatatan atas keuangan negara mengikuti tatacara Pemerntahan Hindia Belanda. Masih berdasarkan sistem kameral (pengendalian kas belaka). Reformasi keuangan negara melalui UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tidak hanya pengembangan SAK yang lebuh baku, tetapi juga pada pengembangan teknik dan sistem yang lebih handal.
33
AKUNTABILITAS PUBLIK 201033 AkuntabilitasAdalahkewajibanpihakpemegang amanah(agent) pertanggungjawaban, untuk menyajikan, memberika n melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yangmenjaditaggungjawabnyakepadapemberi (principal)yangmemilikihakdan untukmemintapertaggungjawaban amanah kewajiba n tersebut.
34
AKUNTABILITAS PUBLIK (2) 201034 Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu : 1.Akuntabilitas vertikal 2.Akuntabilitas Horisontal
35
PRIVATISASI 201035 Privatisasi adalah merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik.
36
OTONOMI DAERAH 201036 Otonomi Daerah dilakukan melalui desentralisasi yang menghasilkan 2 manfaat : (1) mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan krativitas masyarakat dalam pembangunan ; (2) mendorong pemerataan hasilbnya. Tujuan : memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.
37
TUGAS 201037 Apa yang dimaksud dengan organisasi sektor publik Sebutkan perbedaan antara organisasi sektor publik dengan sektor komersial Sebutkan karakteristik utama organisasi sektor publik Mengapa keberadaan organisasi sektor publik menjadi cukup penting bagi masyarakat Organisasi sektor publik terbagi menjadi tiga bagian, sebutkan, jelaskan, dan berikan contohnya
38
DISKUSIKAN 201038 Bagi organisasi yang mencari laba, laba menjadikan pengukuran kinerja lebih mudah, sedangkan ketiadaan pengukuran hasil yang tepat dalam organisasi sektor publik menyebabkan pengukuran kinerja menjadi lebih sulit. Benarkah pernyatan ini !
Presentasi serupa
© 2024 SlidePlayer.info Inc.
All rights reserved.