KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH
Semarang , 24 Januari 2019

2 GAMBARAN UMUM JAWA TENGAH

3 Jawa Tengah Piramida Penduduk Jateng Tahun 2017 Penduduk
Luas Wilayah Ha 29 Kabupaten & 6 Kota 573 Kec & Desa Penduduk Bonus Demografi Jiwa Peluang Bonus Demografi Jateng relatif lebih pendek (Th 2015 – Th 2030) *Susenas 2017 Laki-Laki Perempuan (49,59%) (50,41%)

4

5

6 KONDISI KEMISKINAN DI JAWA TENGAH

7 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Jawa Tengah
(2014 – 2018, September) KINERJA TERTINGGI SEPTEMBER ,04% Persentase Penduduk Miskin pada Sept 2018 sebesar 11,19 persen, turun 0,13 persen poin dibanding Maret 2018, sementara penurunan kemiskinan Indonesia sebesar 0,16 persen poin Pada periode Sept 2017– Sept 2018, persentase penduduk miskin turun 1,04 persen poin, sementara penurunan kemiskinan Indonesia hanya 0,46 persen poin

8 Perubahan Persentase Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi, September 2017-September 2018 Perubahan Persentase Kemiskinan (persen poin) Perubahan Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Maluku Utara Sulawesi Barat Kalimantan Timur Lampung Kalimantan Selatan Jambi Kalimantan Utara Kalimantan Tengah Bengkulu Sumatera Barat Riau Bali DKI Jakarta Aceh Sumatera Selatan Kepulauan Riau Sulawesi Utara Papua Sumatera Utara Banten Nusa Tenggara Timur Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Maluku Papua Barat Kalimantan Barat Kepulauan Bangka Belitung Sulawesi Tengah DIY Jawa Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Jawa Tengah Gorontalo

9 Perlu Perhatian Lebih Serius
POSISI RELATIF TINGKAT KEMISKINAN ANTAR PROVINSI (2018, SEPTEMBER) Perlu Perhatian Lebih Serius Meskipun persentase kemiskinan telah turun tajam, namun persentase kemiskinan Jateng masih berada di atas capaian nasional dan berada di urutan No. 20 secara Nasional  Perlu dukungan lebih dari seluruh stakeholder

10 (2018, SEPTEMBER) JUMLAH PENDUDUK MISKIN ANTAR PROVINSI
Jumlah penduduk miskin jawa tengah secara nasional terbesar ke 2 setelah Jawa Timur

11 (2018, MARET) POSISI RELATIF TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/ KOTA
Di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 14 Kabupaten (Wonosobo 17,58%, Kebumen 17,47%, Brebes 17,17%, Pemalang 16,04%, Purbalingga 15,62%, Banjarnegara 15,46%, Rembang 15,41%, Banyumas 13,50%, Sragen 13,12%, Klaten 12,96%, Demak 12,54%, Grobogan 12,31%, Blora 11,90% dan Purworejo 11,67%) Di bawah Provinsi Jawa Tengah dan di atas Nasional 9 Kabupaten (Cilacap 11,25%, Magelang 11,23%, Wonogiri 10,75%, Pekalongan 10,06%, Boyolali 10,04%, Karanganyar 10,01%, Pati 9,90%, Temanggung 9,87% dan Kendal 9,84%) Di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 12 Kabupaten/Kota (Kota Surakarta 9,08%, Kab. Batang 8,69%, Kab. Tegal 7,94%, Kota Magelang 7,87%, Kota Tegal 7,81%, Kab. Sukoharjo 7,41%, Kab. Semarang 7,29%, Kab. Jepara 7,00%, Kab. Kudus 6,98%, Kota Pekalongan 6,75%, Kota Salatiga 4,84% dan Kota Semarang 4,14%)

12 BPNT lancar disalurkan ke rumah tangga
FAKTOR-FAKTOR TERKAIT PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TENGAH (Maret September 2018) FAKTOR TERKAIT KEMISKINAN Inflasi umum sebesar 0,57% BPNT lancar disalurkan ke rumah tangga NTP sebesar 103,31 atau naik 0,75 Upah minimum naik Rp  atau 8,71% dibanding UMP 2017 Peran strategis TPID

13 KARAKTERISTIK PENDUDUK MISKIN DI JAWA TENGAH

14 PENDUDUK MISKIN MASIH DIDOMINASI DI WILAYAH PERDESAAN
9,67% 1.709,56 rb jw KOTA 12,80% 2.157,86 rb jw DESA

15 Tidak bekerja Bekerja MAYORITAS PENDUDUK MISKIN BERSTATUS BEKERJA
bagaimana memberikan akses kepada aktivitas ekonomi (pemberdayaan) Bekerja kenapa masih miskin?????? Meningkatkan skala usaha Meningkatkan kualitas pekerjaan Kebijakan upah buruh Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018

16 PRIORITAS UTAMA INTERVENSI PROGRAM
KLASIFIKASI PENDUDUK MISKIN DI JATENG Mendasarkan analisis Susenas, prioritas sasaran : Buruh tani, Petani gurem, Buruh industri kecil, Pekerja serabutan pedesaan. A. PERDESAAN PRIORITAS UTAMA INTERVENSI PROGRAM B. PERKOTAAN Kuli bangunan, Pekerja serabutan perkotaan, Pedagang asongan.

17 STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

18 STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN (JARING PENGAMAN SOSIAL) Sandang, Pangan, Papan, Pendidikan,Kesehatan, Air bersih Berupa bantuan langsung Bersifat Hibah/Bansos OPD : Dinsos, Dindik, Dinkes, Disperakim, Dinas ESDM, Dinas PU Ciptakarya 1 Pelatihan/Ketrampilan kewirausahaan pemula (Start up) Bantuan modal awal OPD : Disnakertrans, Dinporapar, Dintanbun, Dinakeswan, Dinhanpan, Dinlutkan,DPPA KB, Din LHK, Dinkop UMKM, Disperindag, Forum CSR MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN 2 MENGEMBANGKAN DAN MENJAMIN KEBERLANJUTAN USAHA MIKRO DAN KECIL Fasilitas kredit bersubsidi/pengembangan usaha masyarakat miskin. Pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan Stabilisasi usahan & Fasilitasi pemasaran OPD : Dinkop UKM, Dinperindag - PT Jamkrida, Bank Jateng, BPR, BKK 3 MENSINERGIKAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Sinergitas dari dokumen perencanaan sd. Monitoring dan evaluasi Fasilitasi pengemb. kewirausahaan Sertifikasi/Haki Fasilitasi akses modal bersubsidi (Jamkrida/KUR/Mitra 25 dll.) OPD : Bappeda, Dispermasdes 4 DITUANGKAN DALAM POLA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROG/KEG DGN PENDEKATAN THIS DAN MONEY FOLLOW PROGRAM

19 UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH

20 1 KARTU JATENG SEJAHTERA (KJS) 2016 2017 2018 OPD : Dinas Sosial
Dana CSR Bank Jateng sebesar Rp.3,19 Milyar untuk 1 Bulan bagi fakir miskin tidak produktif 2017 Telah disusun Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak produktif melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera. Verifikasi dan validasi/pemutahiran data penerima manfaat hasil BDT 2015 untuk pelaksanaan program tahun 2017 dan 2018 2018 Alokasi KJS yang dialokasikan dalam APBD TA 2018 melalui Bansos di Belanja Tidak langsung sebesar Rp.38,29 Milyar bagi penerima manfaat Realisasi KJS sebesar Rp. 34, 85 Milyar bagi penerima manfaat OPD : Dinas Sosial

21 2 2015 2016 2017 2018 2019 JAMKESMAS PBI NON KUOTA Target Realisasi
jiwa jiwa Target Realisasi 2016 jiwa jiwa Target Realisasi 2017 jiwa jiwa Target Realisasi 2018 jiwa jiwa Target Realisasi 2019 jiwa OPD : Dinas Kesehatan

22 3 PENANGANAN RTLH OPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Tengah dilaksanakan melalui Bantuan Stimulan Perbaikan RTLH pada Rumah Tangga Miskin OPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

23 4 BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nama Bantuan Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 Beasiswa Siswa Keluarga Kurang Mampu Siswa 16.045 16.244 10.975 9.481 7.479 Jumlah Penerima BSM dari Tahun sebanyak siswa Tahun 2019 dialokasikan dana 10 milyar untuk siswa penerima BSM OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

24 5 SMK BOARDING SCHOOL Telah dibangun 3 SMK Negeri Jawa Tengah (boarding school) dalam rangka menampung siswa miskin dan berprestasi, di: Kabupaten Pati Kabupaten Purbalingga Kota Semarang Kurikulum : Teknik Elektronika Industri, Teknik Instalasi Listrik, Teknik Pemesinan, Teknik Pengolahan Hasil Pertanian, Teknik Bodi Otomotif, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, dan Teknik Bisnis Konstruksi dan Properti. Akan dibangun asrama SMK negeri (semi boarding school) di 15 kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi pd thn 2020

25 Penyaluran Kartu Tani sd Desember 2018 sebanyak 2.444.689 kartu

26 7 KARTU NELAYAN PENERBITAN DAN PENDISTRIBUSIAN KARTU BBM NELAYAN DI 16 KAB/KOTA SAMPAI DENGAN BLN DESEMBER SUDAH DIDISTRIBUSIKAN SEBANYAK KARTU Merupakan bagian dari Sistem Informasi Layanan BBM Bersubsidi untuk Nelayan (SIMINA) Sistem ini bertujuan untuk memonitor dan mengendalikan distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan Jawa Tengah. Sistem ini merupakan‘tools’ pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasokan dan menghindari penyimpangan sasaran distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan 25

27 8 Menumbuhkan Start Up Wirausaha Baru Tahun 2019-2023 START UP
Bintek dan pendampingan wirausaha baru ( pemuda ) Pelatihan keterampilan usaha produktif wirausaha baru di daerah miskin ( orang ) START UP Penumbuhan wirausaha baru bagi perempuan pelaku usaha bidang industri ( 240 perempuan ) Inkubator bisnis UMKM dg perguruan tinggi, bintek & short course penumbuhan wirausaha baru ( orang ) Penumbuhan Wirausaha Baru Bagi Industri Aneka Berbasis Potensi Lokal Daerah ( orang ) OPD : Dinkop UKM, Disperindag, Disporapar, Distanbun

28 KERJA SAMA DENGAN BANK JATENG
9 KREDIT USAHA DENGAN BUNGA RENDAH KERJA SAMA DENGAN BANK JATENG KUR Mitra 02 KUR Mitra 25 Bunga 2% Program kredit untuk usaha kecil tanpa agunan Maksimal Rp.2 Juta per orang Satu kelompok yang minimal beranggotakan 5 orang. Bunga 7% Program pinjaman khusus bagi pelaku usaha mikro di Jawa Tengah Plafon 25 Juta Manfaat : meningkatkan perekonomian sekaligus menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Manfaat meningkatkan perekonomian sekaligus menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah.

29 BEBERAPA PROGRAM INOVASI
KABUPATEN/KOTA

30 1 2 3 4 5 UPTPK KABUPATEN SRAGEN KETERPADUAN DATA Single Database
Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan KETERPADUAN DATA Single Database KETERPADUAN PELAYANAN Meliputi Pelayanan Data dan Pelaporan, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan dan Pelayanan Sosial Ekonomi KETERPADUAN SDM Personil UPTPK berasal dari SKPD terkait KETERPADUAN SIM Manajemen Single Database menggunakan Aplikasi Berbasis Web yang bisa diakses oleh semua SKPD terkait KETERPADUAN ANGGARAN Anggaran pelayanan dari berbagai SKPD 3 4 5 1 2

31 2 1 KABUPATEN KEBUMEN “SAPUSADA” Revolusi Mental Program
“Satu Perusahaan Satu Desa Asuh” “SAPUSADA” 1 30

32 KOTA SEMARANG 1 2 GERakan Bersama PenanggulAngan KemiskinaN dan PenGangguran melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem dan Etos Bersama MasyarakAT 3

33 KABUPATEN PURWOREJO Program peningkatan pendapatan masyarakat miskin (PROPENDAKIN)  fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus ke Desa untuk bantuan modal usaha rumah tangga miskin (Rp. 20 juta/desa), pendampingan oleh TKPK Desa/Kelurahan.

34 TERIMA KASIH