KEBIJAKAN SINGLE DATA SYSTEM UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH DI JAWA TENGAH

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN SINGLE DATA SYSTEM UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH DI JAWA TENGAH"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN SINGLE DATA SYSTEM UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH DI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

2 Informasi + Komunikasi Publik
Kerangka Kebijakan VISI “MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI” Mboten Korupsi Mboten Ngapusi Keamanan Informasi Integrasi Data (single data) Integrasi Aplikasi Integrasi Infrastruktur Publikasi Informasi & Komunikasi Pengamanan Informasi SMART PROVINCE Integrasi Data (single data) MISI JAWA TEGAH Integrasi Aplikasi Informasi + Komunikasi Publik KETERBUKAAN INFORMASI Isu Strategis Pengembangan Infrastruktur Tata Kelola Pemerintah Infrastruktur Integrasi sarpras Supporting SDM & Penguatan Kelembagaan

3 ALUR KERJA SINGLE DATA SYSTEM
KAB/KOTA BPS PPID DIP USER SDS FORUM SDS Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Perguruan Tinggi BIG SKPD Keterangan : PPID : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DIP : Daftar Informasi Publik

4 KERANGKA KEBIJAKAN LAYANAN
BPS (DDA) BIG (PETA) Open Data Berbasis SDS APLIKASI LAYANAN APLIKASI LAYANAN SDS SUB SDS Kab/Kota SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD MASYARAKAT MENGONTROL MENGONTROL

5 MEKANISME INTEGRASI SINGLE DATA SYSTEM
SKPD INSTANSI VERTIKAL SKPD INSTANSI VERTIKAL MEKANISME INTEGRASI SINGLE DATA SYSTEM Kecamatan Desa Kab / Kota Masyarakat/ Dunia Usaha

6 STATUS INTEGRASI OPEN DATA JAWA TENGAH
PATI 32 TERHUBUNG 1 BELUM TERSEDIA DOMAIN 2 BELUM TERHUBUNG KEBUMEN UPDATE 11 OKTOBER 2018

7 KETERISIAN DATA KAB/KOTA PADA OPEN DATA JATENG
BREBES 3 DATA PEKALONGAN 62 DATA DEMAK 19 DATA SEMARANG 95 DATA KUDUS 205 DATA KOTA TEGAL 10 DATA BATANG 2460 DATA KOTA SEMARANG 2541 DATA JEPARA 204 DATA PATI KENDAL 366 DATA TEGAL 14 DATA KOTA PEKALONGAN 3306 DATA REMBANG 560 DATA BLORA 23 DATA PEMALANG 0 DATA DATA KAB/KOTA DATA DATA SKPD PROV 8.668 DATA GROBOGAN 54 DATA PURBALINGGA 249 DATA BOYOLALI 0 DATA SRAGEN 0 DATA BANJARNEGARA 302 DATA DATA OPENDATA DATA KOTA SURAKARTA 234 DATA CILACAP 0 DATA SUKOHARJO 1 DATA KEBUMEN WONOSOBO 54 DATA KOTA MAGELANG 479 DATA KARANGANYAR 643 DATA BANYUMAS 275 DATA TEMANGGUNG 1094 DATA KOTA SALATIGA 5 DATA WONOGIRI 447 DATA MAGELANG 100 DATA PURWOREJO 151 DATA KLATEN 62 DATA UPDATE 11 OKTOBER 2018

8 STATISTIK KUNJUNGAN OPENDATA JATENG
10557 15264 25188 24661 32554 MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER

9 Hasil Workshop Single Data System RSUD dan RSJD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan membutuhkan data yang akurat dan berkelanjutan, melalui sistem integrasi aplikasi; Setiap Rumah Sakit untuk menugaskan Pengelola Data dan memprioritaskan penyelesaian integrasi data dimaksud serta menunjuk salah satu staf untuk menjadi admin; Jenis Elemen Data yang akan di Integrasikan (Tema Kesehatan) Data Pasien Rawat Inap; Data Kunjungan Pasien; Data Alat Kesehatan; Data Tenaga Kesehatan; Data Rumah Sakit; Data Kejadian Luar Biasa Penyakit.

10 STATUS INTEGRASI SINGLE DATA SYSTEM JATENG
BREBES PEKALONGAN DEMAK SEMARANG KUDUS KOTA TEGAL BATANGKAB KOTA SEMARANG JEPARA PATI REMBANG TEGAL KOTA PEKALONGAN KENDAL BLORA PEMALANG 27 TERHUBUNG GROBOGAN PURBALINGGA BOYOLALI SRAGEN BANJARNEGARA 8 BELUM TERHUBUNG SURAKARTA CILACAP SUKOHARJO KEBUMEN WONOSOBO KOTA MAGELANG KARANGANYAR BANYUMAS TEMANGGUNG KOTA SALATIGA WONOGIRI PURWOREJO MAGELANG KLATEN UPDATE 22 OKTOBER 2018

11 INTEGRASI APLIKASI SINGLE DATA SYSTEM SKPD PROVINSI JAWA TENGAH
12 SKPD TERINTEGRASI SDS BKD Provinsi Jawa Tengah BPSDM Provinsi Jawa Tengah BAPPEDA Provinsi Jawa Tenggah BPS Provinsi Jawa Tengah DP3AKB Provinsi Jawa Tengah DPU BINMAR CIPKA Provinsi Jawa Tengah DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo RSUD Tugurejo RSUD Dr. Moewardi RSUD Kelet

12 KEBUTUHAN DATA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017
SKPD DAN KABUPATEN/KOTA BPS No Jenis Data Level Ket 1 Pertumbuhan PDRB Prov/Kab/Kota 2 Laju inflasi Prov/ Kota 3 PDRB per kapita 4 Indeks Gini 5 Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia 6 Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) 7 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 8 Rasio kesenjangan kemiskinan 9 Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari 10 IPM   11 Indeks Kepuasan Masyarakat

13 BPS No Jenis Data Level Ket 12
Kontribusi sector pertanian/perkebunan thd PDRB 13 Kontribusi sector pertanian (palawija) thd PDRB 14 Kontribusi sektor perkebunan thd PDRB 15 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB 16 Kontribusi sektor kehutanan thd PDRB 17 Kontribusi sektor pertambangan thd PDRB 18 Kontribusi sektor pariwisata thd PDRB 19 Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB 20 Kontribusi sektor Perdag thd PDRB 21 Kontribusi sektor Industri thd PDRB 22 Kontribusi industri rumah tangga thd PDRB sektor Industri 23 Kontribusi transmigrasi thd PDRB 24 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita 25 Nilai tukar petani 26 Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

14 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BPS PROVINSI No Jenis Data Level Ket 27 Pertumbuhan Industri 28 Produktivitas total daerah 29 Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) 30 Rasio ketergantungan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK No Jenis Data Level Ket 1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) 2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

15 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
No Jenis Data Level Ket 1 APK PAUD 2 APM PAUD 3 APK SD/Mi/Paket A 4 APM SD/Mi/Paket A 5 Angka pendidikan yang ditamatkan 6 APK SMP/Mts 7 APM SMP/Mts 8 Rasio sekolah/penduduk usia sekolah 9 Rasio guru/murid 10 Rasio guru/murid per kelas rata-rata 11 Pendidikan menengah: 12 APK SMA/SMK/MAN 13 APM SMA/SMK/MAN 14 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 15 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 16 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 17 Angka Kelulusan (AL) SD/MI

16 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
No Jenis Data Level Ket 18 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Prov/Kab/Kota 19 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 20 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 21 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 22 SD/MI kondisi bangunan baik 23 SMP/MTs kondisi bangunan baik 24 SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 25 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Prov/4 Kota 26 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar 27 Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah 28 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar 29 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata pendidikan menengah 30 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar 31 Angka melek huruf penduduk usia 15‐24 tahun, perempuan dan laki-laki 32 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 33 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

17 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
No Jenis Data Level Ket 34 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 35 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 36 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi 37 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu 38 Angka melek huruf   39 Angka rata-2 lama sekolah 40 Angka usia harapan hidup

18 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
No Jenis Data Level Ket 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA 4 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA 5 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD 6 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD 7 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW 8 Persentase implementasi rencana kelitbangan. 9 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. 10 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. 11 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

19 DINAS KESEHATAN No Jenis Data Level Ket 1 Persentse balita gizi buruk
2 Prev balita gizi kurang 3 Cakupan Desa Siaga Aktif 4 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 5 Angka kelangsungan hidup bayi 6 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 7 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup 8 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup 9 Rasio posyandu per satuan balita 10 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 11 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 12 Rasio dokter per satuan penduduk 13 Rasio tenaga medis per satuan penduduk 14 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 15 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 16 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 17 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

20 DINAS KESEHATAN Ket No Jenis Data Level 18
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia Kkal/kapita/hari) 19 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Non Polio AFP rate per penduduk 20 Cakupan balita pneumonia yang ditangani 21 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 22 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per penduduk) 23 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per penduduk) 24 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS 25 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS 26 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 27 Penderita diare yang ditangani 28 Angka kejadian Malaria 29 Tingkat kematian akibat malaria 30 Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida

21 DINAS KESEHATAN No Jenis Data Level Ket 31
Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat 34 Proporsi jumlah penduduk usia 15‐24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS 35 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 36 Cakupan kunjungan bayi 37 Cakupan puskesmas 38 Cakupan pembantu puskesmas 39 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 40 Cakupan pelayanan nifas 41 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 42 Cakupan pelayanan anak balita 43 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia bulan keluarga miskin 44 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 45 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 46 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) 47 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

22 DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
No Jenis Data Level Ket 1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 2 Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk 3 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) 4 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) 5 Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 6 Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 7 Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun 8 Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor 9 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 10 Rasio Jaringan Irigasi 11 Persentase penduduk berakses air minum 12 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 13 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

23 DINAS PU SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG
No Jenis Data Level Ket 1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 2 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 3 Ruang publik yang berubah peruntukannya 4 Ketaatan terhadap RTRW 5 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi 6 Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi BANK INDONESIA No Jenis Data Level Ket 1 Rasio terhadap simpanan umum pinjaman di bank 2 Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR

24 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No Jenis Data Level Ket 1 Persentase rumah tinggal bersanitasi 2 Persentase areal kawasan kumuh 3 Rasio rumah layak huni 4 Rasio permukiman layak huni 5 Cakupan ketersediaan rumah layak huni 6 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 7 Persentase pemukiman yang tertata 8 Persentase lingkungan pemukiman kumuh 9 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 10 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan 11 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU 12 Persentase luas lahan bersertifikat 13 Penyelesaian kasus tanah Negara

25 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA No Jenis Data Level Ket 1 Persentase Penegakan PERDA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK No Jenis Data Level Ket 1 Kondusivitas daerah provinsi an kabupaten/kota di Jawa Tengah 2 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 3 Persentase Penggunaan hak pilih Pemilu Legislatif 4 Persentase Penggunaan hak pilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 5 Persentase Penggunaan hak pilih Pemilu Kepala Daerah 6 Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah

26 DINAS SOSIAL No Jenis Data Level Ket 1
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 2 Persentase PMKS yang tertangani 3 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 4 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 5 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial 6 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 7 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 8

27 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
No Jenis Data Level Ket 1 Angka partisipasi angkatan kerja 2 Tingkt partisipasi angkatan kerja 3 Tingkat pengangguran terbuka 4 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 5 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 6 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 7 Keselamatan dan perlindungan 8 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 9 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah 10 Besaran Pemeriksaan Perusahaan 11 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan 12 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 13 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 14 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 15 Rasio lulusan S1/S2/S3 16 Rasio penduduk yang bekerja

28 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
No Jenis Data Level Ket 17 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja 18 Rasio kesempatan kerja thd penduduk usia 15 tahun ke atas 19 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja KEPOLISIAN DAERAH No Jenis Data Level Ket 1 Angka kriminalitas yang tertangani INSPEKTORAT No Jenis Data Level Ket 1 Persentase tindak lanjut temuan 2 Persentase pelanggaran pegawai 3 Jumlah temuan BPK

29 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
No Jenis Data Level Ket 1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR 3 Partisipasi perempuan di lembaga swasta 4 Rasio KDRT 5 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 6 Partisipasi angkatan kerja perempuan 7 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 8 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit 9 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. 10 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

30 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
No Jenis Data Level Ket 11 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 12 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 13 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 14 Rasio APM perempuan/laki‐laki di SD 15 Rasio APM perempuan/laki‐laki di SMP 16 Rasio APM perempuan/laki‐laki di SMA 17 Rasio APM perempuan/laki‐laki di Perguruan Tinggi 18 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki laki pada kelompok usia tahun 19 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian 20 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) 21 Total Fertility Rate (TFR) 22 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB 23 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

31 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
No Jenis Data Level Ket 24 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk 25 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan 26 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan 27 Rata-rata jumlah anak per keluarga 28 Ratio Akseptor KB 29 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 30 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) 31 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun 32 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 33 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 34 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi 35 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 36 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

32 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
No Jenis Data Level Ket 37 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB 38 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan 39 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa 40 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk 41 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri 42 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 43 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 44 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan 45 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa 46 Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) 47 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

33 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
No Jenis Data Level Ket 48 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 49 Rata-rata usia kawin pertama wanita 50 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes SEKRETARIAT DPRD No Jenis Data Level Ket 1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota 2 Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Tahunan (RKPD) Dokumen Rencana 3 Terintegrasi programprogram DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

34 DINAS KETAHANAN PANGAN
No Jenis Data Level Ket 1 Penguatan cadangan pangan 2 Penanganan daerah rawan pangan 3 Ketersediaan pangan utama 4 Ketersediaan energi dan protein perkapita 5 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 6 Pencapaian skor PPH SEKRETARIAT BPBD No Jenis Data Level Ket 1 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota 2 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 3 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 4 Persentase korban bencana yang dievakuasi mengunakan sarana prasarana darurat lengkap

35 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
No Jenis Data Level Ket 1 Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi 2 Tersusunnya RPPLH Provinsi 3 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi 4 Tersedianya dokumen KLHS Provinsi 5 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi 6 Peningkatan Indeks Kualitas Air 7 Peningkatan Indeks Kualitas Udara 8 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan 9 Laporan Inventarisasi GRK 10 Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi 11 Jumlah limbah B3 yang dikelola 12 Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur 13 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 14 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi

36 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
No Jenis Data Level Ket 15 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA 16 Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional 17 Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional 18 Penetapan hak MHA 19 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan 20 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana 21 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat 22 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup 23 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani 24 Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan

37 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
No Jenis Data Level Ket 1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 2 Rasio bayi berakte kelahiran 3 Rasio pasangan berakte nikah 4 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi 5 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 6 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7 Cakupan penerbitan akta kelahiran 8 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 9 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 10 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 11 Persentase LSM aktif 12 Persentase LPM Berprestasi 13 Persentase PKK aktif 14 Persentase Posyandu aktif 15 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat 16 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

38 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
No Jenis Data Level Ket 17 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 18 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

39 DINAS PERHUBUNGAN No Jenis Data Level Ket 1
Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek 2 Jumlah uji kir angkutan umum 3 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 4 Persentase layanan angkutan darat 5 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum 6 Pemasangan Ramburambu 7 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 8 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 9 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

40 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
No Jenis Data Level Ket 1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan 2 Cakupan Layanan Telekomunikasi 3 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon 4 Proporsi rumah tangga dengan akses internet 5 Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi 6 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi 7 Buku ”kabupaten dalam angka” 8 Buku ”PDRB” 9 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah

41 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
No Jenis Data Level Ket 1 Persentase koperasi aktif 2 Persentase UKM non BPR/LKM aktif 3 Persentase BPR/LKM aktif 4 Persentase Usaha Mikro dan Kecil

42 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
No Jenis Data Level Ket 1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 3 Rasio daya serap tenaga kerja 4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 5 Penyelesaian izin lokasi

43 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jenis Data Level Ket 1 Persentase organisasi pemuda yang aktif 2 Persentase wirausaha muda 3 Cakupan pembinaan olahraga 4 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi 5 Cakupan pembinaan atlet muda 6 Jumlah atlet berprestasi 7 Jumlah prestasi olahraga 8 Kunjungan wisata 9 Lama kunjungan Wisata 10 PAD sektor pariwisata

44 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
No Jenis Data Level Ket 1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk 4 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun 5 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat 7 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku 8 Peningkatan SDM pengelola kearsipan

45 BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
No Jenis Data Level Ket 1 Peningkatan PAD 2 Persentase PAD thd pendapatan

46 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
No Jenis Data Level Ket 1 Produksi perikanan 2 Konsumsi ikan 3 Cakupan bina kelompok nelayan 4 Produksi perikanan kelompok nelayan Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial 5 Nilai tukar nelayan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH No Jenis Data Level Ket 1 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan BPSDMD 2 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 3 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

47 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
No Jenis Data Level Ket 1 Persentase Persentase rumah tangga pengguna listrik 2 Rasio ketersediaan daya listrik 3 Persentase pertambangan tanpa ijin BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH No Jenis Data Level Ket 1 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah 2 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 3 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah

48 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
No Jenis Data Level Ket 1 Ekspor Bersih Perdagangan 2 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 3 Cakupan bina kelompok pengrajin BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH No Jenis Data Level Ket 1 Opini BPK terhadap laporan keuangan 2 Persentase SILPA 3 Persentase SILPA terhadap APBD 4 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana 5 Persentase belanja pendidikan (20%) 6 Persentase belanja kesehatan (10%) 7 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung 8 Bagi hasil kabupaten/kota dan desa 9 Penetapan APBD 10 Opini BPK

49 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
TERIMA KASIH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH