DASAR HUKUM PBB SEKTOR PERKEBUNAN PER DIRJEN SEDIRJEN UU PBB.

Presentasi berjudul: "DASAR HUKUM PBB SEKTOR PERKEBUNAN PER DIRJEN SEDIRJEN UU PBB."— Transcript presentasi:

1

2 DASAR HUKUM PBB SEKTOR PERKEBUNAN PER DIRJEN SEDIRJEN UU PBB

3 PBB Sektor Perkebunan (1) PER -31/PJ/2014 Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, yang selanjutnya disebut PBB Perkebunan, adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan

4 Areal yang dikenakan PBB Perkebunan, berupa: Areal Produktif; Areal Belum Produktif, meliputi areal yang belum diolah, yang sudah diolah tetapi belum ditanami; dan pembibitan Areal Tidak Produktif; Areal Pengaman; dan Areal Emplasemen; Areal yang tidak dikenakan PBB Perkebunan, berupa Areal Lainnya Bumi Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan Bangunan Objek PBB Perkebunan (Pasal 3 PER -31/PJ/2014)

5 Tata CaraPendaftaran Objek PBB Perkebunan (Pasal 5 dan 6 PER -31/PJ/2014) Subjek pajak atau Wajib Pajak melakukan pendaftaran objek pajak atau pemutakhiran data objek pajak PBB Perkebunan dengan cara : Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Mengisi Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) Harus ditandatangani oleh subjek pajak atau Wajib Pajak, jika bukan subjek pajak atau Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa khusus Bentuk formulir menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan DJP ini Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP Bentuk formulir menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan DJP ini Harus disampaikan ke KPP paling lama 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP oleh subjek pajak atau Wajib Pajak Tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP adalah: Tanggal disampaikannya SPOP dan LSPOP adalah: tanggal tanda diterima, dalam hal SPOP dan LSPOP disampaikan secara langsung oleh KPP Pratama tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dan LSPOP dikirim oleh KPP Pratama melalui pos atau jasa pengiriman lainnya tanggal tanda terima, dalam hal SPOP dan LSPOP diterima secara langsung di KPP Pratama tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dan LSPOP diterima di KPP Pratama melalui pos atau jasa pengiriman lainnya

6

7 Dasar Pengenaan PBB Perkebunan (1) (Pasal 8 PER -31/PJ/2014) Dasar Pengenaan PBB Perkebunan NJOP merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan NJOP bumi merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi per meter persegi NJOP bumi per meter persegi merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bumi. NJOP bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi NJOP bangunan per meter persegi merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bangunan

8 STANDAR INVESTASI TANAMAN (SIT) PERKEBUNAN SIT adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk satu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar yang dihitung berdasarkan : - koomponen tenaga kerja; - bahan dan alat; mulai dari pengolahan tanah hingga tanaman menghasilkan Catatan : Penentuan SIT perkebunan diatur sebagai berikut : a. Besarnya SIT perkebunan dihitung berdasarkan jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar dalam satu tahun. b. Apabila suatu jenis tanaman budidaya perkebunan dalam satu tahun mengalami lebih dari satu kali periode tanam, maka besarnya SIT perkebunan dalam satu tahun dihitung sebesar standar investasi untuk sekali periode tanam dikalikan jumlah periode tanam dalam satu tahun. Standar Investasi Tanaman (SIT) adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman 8

9 Dasar Pengenaan PBB Perkebunan (2) (Pasal 9 PER -31/PJ/2014) Nilai bumi per meter persegi merupakan hasil pembagian antara total nilai bumi dengan total luas areal objek pajak yang dikenakan PBB Perkebunan Total nilai bumi merupakan jumlah dari perkalian luas masing- masing areal objek pajak yang dikenakan PBB Perkebunan dengan nilai bumi per meter persegi masing- masing areal objek pajak dimaksud Nilai bumi per meter persegi untuk masing- masing areal objek pajak berupa: Areal Emplasemen dan areal yang belum diolah pada Areal Belum Produktif, ditentukan melalui perbandingan harga tanah sejenis yang ada disekitarnya Areal Produktif, ditentukan melalui perbandingan harga tanah yang ada disekitarnya ditambah dengan SIT areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami dan areal pembibitan pada Areal Belum Produktif, ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi untuk areal yang belum diolah pada Areal Belum Produktif Areal Pengaman, ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi Areal Produktif; dan Areal Tidak Produktif, ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi untuk areal yang belum diolah pada Areal Belum Produktif

10 SELESAI “DALAM KESUSAHAN SELALU ADA KEMUDAHAN”