REGULASI UPDB Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten.

Presentasi berjudul: "REGULASI UPDB Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten."— Transcript presentasi:

1

2 REGULASI UPDB Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Peraturan Bupati Tangerang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang Peraturan Bupati Tangerang Nomor 112 Tahun 2015 tentang standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang

3 REGULASI UPDB Peraturan Bupati Tangerang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Tangerang Peraturan Bupati Tangerang Nomor 74 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 20 tahun 2014 tentang pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Dana Bergulir, koperasi, usaha mikro dan menengah kab tangerang Peraturan Bupati Tangerang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Ppk-Blud Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Umkm Kabupaten Tangerang

4 REGULASI UPDB Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep.163-Huk/2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabartan Struktural Eselon IV pada UPT Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 902/Kep.221-Huk/2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2013 Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 518/Kep..357-Huk/2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dengan status Badan Layanan Umum Daerah Penuh Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 518/Kep.523-Huk/2013 tentang likuidasi LPP-UMKM Kab. Tangerang

5 SDM UPDB – KUMKM 2016 No SDM BLUD UPDB - KUMKM 2016 1 SDM PNS
Kepala BLUD UPDB - KUMKM KaSubag Tata Usaha / PPK Pejabat Teknis Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara BLUD APBD dan PNBP 2 SDM Non PNS Staf Subag Tata Usaha - Sarjana Akuntansi Sarjana Teknik Informatika Staf Umum Staf Subag Teknis Sarjana Ekonomi Sarjana Pertanian D3 informatika SMA 4 Back

6 Modal Awal dan Dana Kelola Saat Ini
No Modal Awal Nilai Investasi Tahap 1 Likuidasi LPP UMKM ( Keputusan Bupati Tangerang Nomor 518/Kep.523-Huk/2013) Rp ,- 18 Juli 2013 2 Investasi Pemerintah Daerah Rp ,- 23 Oktober 2014 3 22 Desember 2015 4 Rp ,- 13 Juni 2016 5 Rp ,- 24 November 2016 6 Investasi Pemerintah Daerah (Sisa) Jumlah Rp ,-

7 Dana Bergulir yang Tersedia 2017
Rp Dana Bergulir Sisa Piutang 2016 Rp Uraian Nilai ASSET UPDB 2016 Rp

8 kinerja updb-kumkm tahun anggaran 2016
UPT. Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang

9 RENSTRA

10 Penyaluran PINJAMAN Tahun 2016
No Uraian 2016 Nilai 1 Koperasi 10 Rp ,- 2 UKM 349 Rp ,- Rp ,-

11 Penyaluran PINJAMAN UMKM 2016

12 Strategi-strategi yang Ditempuh Dalam Pengembangan Lembaga
Pelatihan dan Pengembangan SDM Penyesuain Peraturan Daerah yang Berkaitan dengan Dana Bergulir Melakukan kerjasama Manajemen Internal dengan Pihak Ketiga ->(Konsultan ISO) Menyediakan Loket Pelayanan Dana Bergulir di Setiap Kecamatan

13 Kendala dan Permasalahan
Internal : Kurangnya Jumlah SDM yang Memadai Kepastian Akan Peraturan Mengenai Kredit Bermasalah Manajeman Internal yang belum memadai External : Jaminan Agunan Sosialiasi tidak tepat sasaran Data usaha fiktif Kesulitan dalam penagihan angsuran

14 Saran dan Harapan Untuk LPDB
Ketetapan Teknis terkait SOP dengan Chanelling Administrasi pengajuan yang fleksibel

15 Terima Kasih