KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2019

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2019"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2019
Disampaikan pada Bimtek Dapodik Tingkat Provinsi di LPMP Oktober 2018 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2018

2 A.2.TAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005-2025
RPJM I ( ) Menata kembali NKRI, menbangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik RPJM II ( ) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian RPJM III ( ) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK RPJM IV ( ) Mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif Pak Erwin: Ketentuan Penyesuaian Renstra K/L dalam BAB V Penutup? Pak Dono: dituliskan di box Pak Wis: harus dituangkan di Permennya. (kalau ingin dilakukan instrumen yang paling tepat apa?) Kalau Pak Wis prefer: dinyatakan dlam aturan,dituangkan dalam pasal misalnya: Renstra harus disesuaikan dengan RPJMN. Kemudian diikuti dengan Pasal mengikat: Renstra yang disesuaikan menjadi pedoman untuk penyusunan Renja KL. Klausul pasal: “Bappenas akan memberikan tanggapan atas Renstra K/L yang tidak sesuai dengan RPJMN kepada K/L dan meminta K/L untuk melakukan penyesuaian serta menetapkan kembali Renstra K/L”

3 Kebijakan Umum Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah
1 Nawacita yang telah tertuang dalam RPJMN Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Melakukan revolusi karakter bangsa. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 2 Arahan Khusus Presiden Wajib Belajar 12 Tahun. Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata dan Kelautan/Maritim. Pendidikan di Daerah Perbatasan, Papua, Papua Barat, dan Pedalaman.

4 Sasaran Target Indikator Kinerja
Program Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun …(1/3)

5 Sasaran Target Indikator Kinerja
Program Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun …(2/3)

6 Sasaran Target Indikator Kinerja
Program Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun …(3/3)

7 Inpres Nomor 9 Tahun 2016 : Revitalisasi SMK
TUGAS Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Membuat peta jalan pengembangan SMK; Menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (link and match); Meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; Meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha/industri; Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mempercepat penyediaan guru kejuruaan SMK melalui pendidikan, penyetaraan, dan pengakuan; dan Mengembangkan program studi di Perguruan Tinggi untuk menghasilkan guru kejuruan yang dibutuhkan SMK. Menteri Perindustrian Menyusun proyeksi pengembangan, jenis, kompetensi (job title), dan lokasi industri khususnya yang terkait dengan lulusan SMK; Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan program magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; Mendorong industri untuk memberikan dukungan dalam pengembangan teaching factory dan infrastruktur; dan Mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

8 RKP 2019 RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2019 10 PN 5 PN 24 PP 30 PP
Menajamkan Prioritas Nasional 2018 2019 10 PN 5 PN RKP 2019 30 PP 24 PP Memastikan Pelaksanaan Program Pengendalian Dilakukan Sampai ke Level Proyek (satuan 3) Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke Daerah, PHLN, BUMN dan Swasta 2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

9 1 2 3 4 5 TEMA DAN PRIORITAS NASIONAL 2019 Prioritas Nasional
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu 1 2 3 4 5 “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” Sasaran RPJMN: Gini rasio: 0,36 Tingkat kemiskinan: 7–8% TPT: 4–5% IPM: 71,98 Mainstreaming: Revolusi Mental, kesetaraan gender, lingkungan, governance.

10 PRIORITAS NASIONAL 1: PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR 1 1 Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR Percepatan Pengurangan Kemiskinan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar Pelaksanaan Reforma Agraria Penguatan Sistem Jaminan Sosial Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan 2 5 5 2 Penguatan Layanan dan Rujukan Satu Pintu Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi Penguatan Germas dan Pengendalian Penyakit Percepatan Penurunan Stunting Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Penguatan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Percepatan Pencapaian SPM di Daerah 4 4 3 3 Penyediaan Afirmasi Pendidikan Penyediaan Pendidik yang Berkualitas dan Merata Penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Akademik PN PP KP Penyediaan Akses Infrastruktur Dasar Permukiman Layak Penyediaan Akses Hunian Layak dan Terjangkau Peningkatan Kualitas Lingkungan di Permukiman

11 PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS
PROGRAM PRIORITAS 3 PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS PP ProP KP 1 1 PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS Penyediaan pendidik yang berkualitas dan merata Penyediaan afirmasi pendidikan Penguatan kelembagaan satuan pendidikan Peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik Distribusi dan pemerataan pendidik Pendidikan/ pelatihan kompetensi pendidik Penilaian kinerja pendidik Sertifikasi pendidik Kemendikbud Kemenag Kemristekdikti Kemen PANRB Pemda Kemdikbud Kemenag Kemristekdikti Pemda 3 4 4 2 2 Hasil penelitian, publikasi dosen, dan pengembangan bidang unggulan Penerapan kurikulum dan pendidikan karakter Bantuan biaya pendidikan bagi siswa dan mahasiswa di daerah 3T dan papua e-learning dan sarana prasarana di daerah 3T dan PT luar jawa Pembelajaran kontekstual daerah Kemdikbud Kemenag Kemristekdikti Kemen ESDM Kemkominfo PLN Pemda 3 3 Kemdikbud Kemenag Kemristekdikti Kemen PANRB Pemda Penilaian mutu satuan pendidikan Peningkatan kapasitas pengelola satuan pendidikan Pengelolaan pendidikan berbasis satuan pendidikan

12 SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2019
KEBIJAKAN UMUM SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2019 Memenuhi pembiayaan kegiatan prioritas nasional untuk Pencapaian Nawacita. Penekanan pada upaya peningkatan kualitas pembelajaran di semua jenjang dan jalur pendidikan, baik negeri maupun swasta sehingga kesenjangan semakin kecil. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan. Memberikan perhatian lebih besar pada daerah tertinggal, terluar dan terdepan. Memastikan masyarakat miskin dan kelompok marjinal lebih mudah mengakses layanan pendidikan dengan memperhatikan pula keadilan dan kesetaraan gender. Manfaat anggaran pembangunan pendidikan semaksimal mungkin dirasakan oleh masyarakat. Memperkuat tata kelola pembangunan pendidikan dan kebudayaan, termasuk pelaksanaan anggaran secara transparan dan akuntabel.

13

14 ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN 2018-2019
Komponen 2018 2019 APBN RAPBN I Anggaran Pendidkan melalui Belanja Pemerintah Pusat 149,7 158,0 A. Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga 146,0 152,4 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 40,1 36,0 2 Kementerian Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 40,4 40,2 3 Kementerian Agama 52,7 51,9 4 K/L Lain 12,8 24,3 B. Anggaran Pendidikan pada BA BUN 3,7 5,6 II Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa 279,5 309,9 DTU yang diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan*) 153,2 168,6 Dana Transfer Khusus 121,4 136,3 a DAK Fisik Pendidikan 9,1 18,7 b DAK Non-Fisik 112,3 117,7 III Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan 15,0 20,0 Total Anggaran Pendidikan 444,1 487,9 Total Belanja Negara 2.220,7 2.439,7 Rasio Anggaran Pendidikan terhadap Belanja Negara (%) *) Dana Transfer Umum - sebelum tahun 2019 menggunakan DAU sumber:Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2019 (triliun rupiah) Anggaran pusat dan daerah harus dianggarkan secara terpadu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

15 Sandingan Pagu Per Kegiatan, Ditjen Dikdasmen TA 2019
Anggaran dalam ribu (‘000) NO DIREKTORAT APBN 2018 RAPBN 2019 1 Pembinaan Sekolah Dasar 2 Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 3 Pembinaan Sekolah Menengah Atas 4 Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 5 Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 6 Sekretariat Ditjen Dikdasmen 7 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan JUMLAH

16 PAGU ANGGARAN TAHUN 2019 16 JENIS BELANJA TAHUN 2018 % 2019 Barang
Per Belanja (dalam ribu rupiah) JENIS BELANJA TAHUN 2018 % 2019 Barang 52% 42% Bantuan Sosial 53% Gaji&Ops Kntr 4% Modal 2% 1% TOTAL 100% Penurunan pagu anggaran 2019 sebesar 4,3 T karena program pembangunan sarana fisik (Rehab, RKB, Lab, dan perpus) sebesar 3,8 T dipindahkan ke Kementerian PUPR dan efisiensi perjadin 16

17 Program Prioritas Ditjen Dikdasmen Tahun 2019
(dalam ribuan rupiah) 1. PROGRAM INDONESIA PINTAR KARTU INDONSIA PINTAR Tahun Siswa Anggaran 2018 2019 Kenaikan anggaran untuk membiayai penambahan sasaran siswa yang mendapat dana 2 semester 2. SARANA DAN PRASARANA USB RENOVASI/REVITALISASI Tahun Unit Anggaran 2018 98 2019 76 Tahun Ruang Anggaran 2018 600 2019 796 Kenaikan anggaran karena unit yang akan dibangun lebih banyak di wilayah 3T Kenaikan anggaran karena penambahan sasaran 17

18 Program Prioritas Ditjen Dikdasmen Tahun 2019
(dalam ribuan rupiah) 2. SARANA DAN PRASARANA (lanjutan) RUANG KELAS BARU LABORATORIUM/RPS Tahun Ruang Anggaran 2018 3.969 2019 Tahun Ruang Anggaran 2018 5.072 2019 RUANG KELAS LABORATORIUM PERPUSTAKAAN REHABILITASI Tahun Ruang Anggaran 2018 3.725 2019 Tahun Ruang Anggaran 2018 20.640 2019 PERPUSTAKAAN RUANG KELAS Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas dikerjakan oleh Kementerian PUPR, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Perpustakaan, dan Laboratorium/RPS melalui DAK. 18

19 Program Prioritas Ditjen Dikdasmen Tahun 2019
(dalam ribuan rupiah) 3. PENGUATAN MUTU DAN PENDIDIKAN KARAKTER PERALATAN PENDIDIKAN BEASISWA BAKAT/PRESTASI Tahun Paket Anggaran 2018 22.302 2019 22.910 Tahun Siswa Anggaran 2018 59.195 2019 60.375 Sasaran: Para Juara OSN, O2SN, FLS2N, prestasi lainnya FESTIVAL/LOMBA PENDIDIKAN KARAKTER Tahun Siswa Anggaran 2018 24.356 2019 26.280 Tahun Siswa Anggaran 2018 48.810 2019 47.729 OSN, O2SN, FLS2N Ekskul: Kepramukaan, KKP, Latihan Dasar Kepemimpinan, Rohis, dll 19

20 Program Prioritas Ditjen Dikdasmen Tahun 2019
4. PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI SMK KELAUTAN/KEMARITIMAN SMK PARIWISATA Tahun SMK Anggaran 2018 90 2019 Tahun SMK Anggaran 2018 90 2019 SMK PERTANIAN SMK INDUSTRI Tahun SMK Anggaran 2018 80 2019 160 Tahun SMK Anggaran 2018 165 2019 315 SMK TEACHING FACTORY/TECHNOPARK Tahun SMK Anggaran 2018 490 2019 500

21 Terima Kasih

22

23 Lampiran

24 JADWAL PROGRAM KERJA TAHUN ANGGARAN 2019
JAN - MAR APR - JUN JUL - SEP OKT - DES Evaluasi Perangkat PMP Pengembangan perangkat evaluasi LPMP Pemetaan kapasitas LPMP Evaluasi kapasitas LPMP Diseminasi Pengembangan Aplikasi Pemetaan Pengembangan Modul Perencanan Mutu Analisis Hasil Pemetaan Mutu & Implementasi PMP Pemeliharaan dan Pengembangan SIM PMP Koordinasi dg LPMP Koordinasi dg Pemda Evaluasi LPMP Penyegaran FASNAS SPMI FASDA SPMI DAN TPMPD Implementasi & Pendampingan kepada Sekolah Model & Sekolah RUjukan Seminar Provinsi SPMI Seminar Nasional SPMI Bimtek Sekolah Model & Rujukan Pendampingan Proses Pengimbasan Penyegaran FASNAS TPMPD Bimbingan Teknis TPMPD Implementasi TPMPD dalam penerapan SPME dan pendampingan SPMI Evaluasi Peran & Kemampuan TPMPD Pendampingan kepada TPMPD (termasuk Dinas) Penyegaran FASNAS PEMETAAN Penyegaran FASDA PEMETAAN Pelatihan Pengawas Pengumpulan Data Mutu Verifikasi Laporan Diseminasi Penyusunan Peta dan Rekomendasi peningkatan Mutu Bimtek Supervisi dan fasilitasi Mutu (PPK) FASDA Supervisi & Fasilitasi Mutu Pelatihan Pengawas Supervisi Mutu (PPK) Laporan Evaluasi Fasilisasi Mutu (PPK) Monitoring Evaluasi 1 Evaluasi 2 Kegiatan Pusat Kegiatan Dinas Kegiatan LPMP