SDGs DALAM PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN

Presentasi berjudul: "SDGs DALAM PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN"— Transcript presentasi:

1 SDGs DALAM PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN
Disampaikan oleh : Perencana Muda BAPPEDA Prov. Jateng – Fertilia Budi P., ST, MKom

2 OUTLINE Pola Peran Belajar dari MDGs Riwayat SDGs Prinsip SDGs
Tujuan, Target & Indikator SDGs Pola Peran Implementasi SDGs Penyusunan Rencana Aksi Pemantauan & Evaluasi

3 A. Belajar dari SDGs MDGs hanya diperuntukan negara berkembang/kurang maju State Center Oriented Single Funding (State Money) Orientasi 3P (People, Place, Prosperity) Faktor Krisis Global

4 B. Riwayat SDGs ............. (1) Pilar Pembangunan Sosial
Pilar Pembangunan Ekonomi Pilar Pembangunan Lingkungan Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola Transformasi global menuju pembangunan berkelanjutan melalui 17 goals, 169 target, 241 indikator, sebagai lanjutan MDGs Rezim Lingkungan Hidup melalui UN-Environment Program 1972 – Stockholm Human Environment Conference (Prof Emil Salim) 1978 – Dibentuk Kementerian LH 1997 – Definisi Pembangunan Berkelanjutan – Brundland Report 2009 – UU 32/2009 – Ditetapkan Definsi Pembangunan Berkelanjutan 2017 – Perpres No. 59/2017 Rezim Pembangunan melalui UN-Development Program 1992 – Agenda 21 2000 – MDGs dilaksanakan sebagai SD-Exercise 2015 – SDGs 2017 – Perpres No. 59/2017

5 B. Riwayat SDGs (2) SDGs = paradigma pembangunan spesifik untuk membangun 5P (People, Planet, Peace, Patnerships, Prosperity) Tolak ukur Keberhasilan Pembangunan dengan IPM Orientasi hanya pada 2P (People, Prosperity) Kritik pada konsep pembangunan pada umumnya

6 B. Riwayat SDGs ............ (3) NO PERBEDAAAN MDGs (2010 – 2015)
1. Diperuntukan hanya untuk negara berkembang di dunia Diperuntukan untuk seluruh negara maju dan berkembang di dunia 2. Single platfom (state centered) Multi platfom (POAF = Pemerintah, OMS, Akademisi, Filantropi) 3. Pembiayaan dari satu sumber (state money) Pembiayaan dari banyak sumber (state and public money) 4. Left-behind (masih ada kesan diskriminatif) No one left behind (ramah HAM) 5. Targetnya adalah memenuhi capaian setengah nya dari target Target zero goals di 2030 (target yang lebih ambisius) MDGs 2010 – 2015 banyak mengalami kegagalan di negara manapun karena sebab No. 1 – 5

7 C. Prinsip SDGs universal integration No one left behind

8 Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
D. Tujuan, Target & Indikator SDGs ...(1) SDGs di Indonesia: 17 Goals 94 Target/Sasaran Global 319 Indikator Sasaran Nasional PERPRES 59/2017 Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs di Indonesia adalah pembangunan yang menjaga: keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat kualitas lingkungan hidup pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola

9 D. Tujuan, Target & Indikator SDGs ...(2)
Jumlah Indikator SDGs berdasarkan Urusan dan Kewenangan Total Indikator TPB : 319 Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, meliputi: Pusat →Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat: 308 Provinsi →Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi: 235 Kabupaten →Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten: 220 Kota →Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota: 222 Catatan: Dari 319 indikator TPB Indonesia: 21 indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu 298 indikator bersifat umum Setiap daerah memiliki jumlah indikator berbeda sesuai dengan kewenangan dan kondisi wilayahnya Sumber: Analisis Indikator TPB dan UU No. 23/2014

10 PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL
D. Tujuan, Target & Indikator SDGs ...(3) PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL URUSAN Tujuan – 1 Tanpa Kemiskinan (7 Target, 12 Indikator) Sosial; Kesehatan; Pendidikan; Perumahan rakyat & kawasan permukiman; Tenaga Kerja; Pangan; Adminduk capil; Koperasi UKM; ESDM; Kelautan perikanan; Dalduk KB; Pemberdayaan masy. Desa; Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak; Tujuan – 2 Tanpa Kelaparan (8 Target, 14 Indikator) Tujuan – 3 Kehidupan Sehat, dan Sejahtera (13 Target, 26 Indikator) Tujuan – 4 Pendidikan Berkualitas (10 Target, 11 Indikator) Tujuan – 5 Keseteraan Jender (9 Target , 14 Indikator)

11 PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI
D. Tujuan, Target & Indikator SDGs ...(4) PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI URUSAN Tujuan – 7 Energi Bersih Terjangkau ESDM; Statistik; Tenaga Kerja; Koperasi, Usaha Kecil, & Menengah; Pariwisata; Penanaman Modal; Perhubungan; PU & Penataan Ruang; Perindustrian; Perdagangan; Komunikasi & Informatika; Sosial; Pemberdayaan masyarakat & desa; Tujuan – 8 Pekerjaan Layak, Pertumbuhan Ekonomi Tujuan – 9 Industri, Inovasi, Infrastruktur Tujuan – 10 Berkurangnya Kesenjangan Tujuan – 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan

12 PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI
D. Tujuan, Target & Indikator SDGs ...(5) PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI URUSAN Tujuan – 6 Air Bersih, Sanitasi Layak Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Perhubungan; Ketentraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat; Lingkungan Hidup; Kelautan & Perikanan; Kehutanan Tujuan – 11 Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan Tujuan – 12 Konsumen & produksi yang bertanggungjawab Tujuan – 13 Penanganan Perubahan Iklim Tujuan – 14 Ekosistem Lautan

13 PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA
D. Tujuan, Target & Indikator SDGs ...(6) PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA URUSAN Tujuan – 16 Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat; Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak; Statistik; Komunikasi & Informatika

14 E. Pola Peran (1) P A Penetapan indikator dalam setiap target/sasaran. Pengembangan kebijakan, regulasi & penyelarasan prog/keg. Penyiapan data & informasi Sosialisasi/diseminasi, komunikasi & advokasi Monev & Pelaporan Pendanaan Peningkatan kapasitas Pemantauan & evaluasi Policy research F O Advokasi pelaku usaha Fasilitasi prog/keg kepada pelaku usaha Peningkatan kapasitas Dukungan pendanaan Diseminasi & advokasi pd masy Fasiliasti prog/keg di lapangan Membangun pemahaman publik Monitoring pelaksanaan

15 E. Pola Peran ........(2) TUGAS PEMERINTAH PUSAT:
Menyusun Dokumen TPB/SDGs 12 bulan setelah Perpres berlaku (10 Juli 2018) 1 tahun setelah Perpres berlaku (10 Juli 2018) Dokumen rencana strategis pencapaian TPB/ SDGs tahun Peta Jalan SDGs Dokumen rencana pencapaian TPB/SDGs tingkat nasional RAN Dokumen rencana pencapaian TPB/SDGs tingkat daerah RAD 6 bulan setelah Perpres berlaku (10 Januari 2018)

16 TUGAS PEMERINTAH PROVINSI:
E. Pola Peran (3) TUGAS PEMERINTAH PROVINSI: Membentuk kelembagaan yang melaksanakan SDGs (Tim Koordinasi Daerah) Menyusun dokumen RAD SDGs bersama pemkab/pemkot dan platform lainnya; Memainstreaming dan mengintegrasikan SDGs dalam KLHS, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja; Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD SDGs provinsi dan kab/kota; Melaporkan pelaksanaan RAD ke Menteri PPN/Kepala Bappenas/Kemendagri

17 TUGAS PEMERINTAH KAB/KOTA:
E. Pola Peran (4) TUGAS PEMERINTAH KAB/KOTA: Bersama pemprov menyusun RAD dan/atau menyusun RAD sendiri Memetakan indikator SDGs Kab/Kota berdasar metadata nasional; Mengisi matrik indikator SDGs kab/kota Mengisi matrik program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan Pemkab/Pemkot dan non-pemerintah Memainstreaming dan mengintegrasikan SDGs ke dalam KLHS, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja; Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD SDGs kab/kota; Melaporkan pelaksanaan RAD ke gubernur selaku WPP untuk bersama-sama dilaporkan ke Menteri PPN/Kepala Bappenas/Kemendagri

18 E. Pola Peran ........(5) PRINSIP KEMITRAAN Trust Building
Account-able Equal Partnership Mutual Benefit Partici-pation PRINSIP KEMITRAAN

19 PELAKSANAAN SDGs DI JAWA TENGAH
F. Implementasi SDGs (1) PELAKSANAAN SDGs DI JAWA TENGAH Keputusan Gubernur No. 050/13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pelaksanaan TPB/SDGs (12 Maret 2018) Keputusan Kepala Bappeda No /6147 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Sekretariat TPB Jawa Tengah (1 Maret 2018) Pergub No 74/2018 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Jawa Tengah 2017 – 2018 Pergub dukungan pelaksanaan SDGs di Kab/Kota RAD 2018 – 2023 dalam proses penyusunan

20 PERIODISASI RAD SDGs NASIONAL DAN JAWA TENGAH
G. Penyusunan Rencana Aksi (1) RAN MDGs RAD MDGs RAN SDGs RAD SDGs RAN SDGs RAD SDGs RAN SDGs RAD SDGs RAD SDGs PERIODISASI RAD SDGs NASIONAL DAN JAWA TENGAH

21 TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
G. Penyusunan Rencana Aksi (2) TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI Koordinasi Penyusunan matrik renaksi dengan kab/kota Pembentukan TIM KOORDINASI DAERAH (TKD), & Sekretariat SDGs Jateng Penyusunan Narasi & Matrik Renaksi 1 4 5 Working Group Penyusunan renaksi SDGs Draft-1 Konsultasi draft RAD dengan Bappenas/ Sekretariat SDGs Nasional Rapat Pleno TKD: Tatacara Penyusunan & Pentahapan 2 3 6 Diseminasi RAD Monev dan Pelaporan RAD Pleno TKD Penetapan RAD 9 8 7

22 TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA AKSI
G. Penyusunan Rencana Aksi (3) TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA AKSI Prinsip deduktif, memilih indikator dengan prosedur piramida terbalik: diturunkan dari indikator global, nasional, provinsi, kab/kota Prinsip tagging (penandaan) dari target, indikator, program, dan kegiatan yang ada dokren daerah Komposisi Indikator RAD Jateng Global: 17 GOALs; 169 TARGET; 241 INDIKATOR Nasional: 17 GOALs; 94 TARGET; 319 INDIKATOR Provinsi: 17 GOALs; 81 TARGET; 192 INDIKATOR

23 ISTILAH-ISTILAH DALAM SDGs ...... (1)
G. Penyusunan Rencana Aksi (4) ISTILAH-ISTILAH DALAM SDGs (1) METADATA adalah penjabaran goal dan target ke dalam indikator yang meliputi : Nama Indikator; Konsep dan Definisi; Cara Menghitung; Manfaat; Sumber Data dan Cara Pengumpulan Data; Disagregasi Data; serta Frekuensi Pengumpulan Data. FUNGSI METADATA Menyamakan persepsi tentang Tujuan, Target & Indikator TPB sebagai acuan penyusunan RAD. Definisi Operasional (DO) indikator untuk mengukur ketercapaian tiap tujuan dan target TPB. Panduan pelaksanaan monev dan pelaporan, serta perbandingan pencapaian TPB antar negara dan antar daerah

24 ISTILAH-ISTILAH DALAM SDGs ...... (2)
G. Penyusunan Rencana Aksi (5) ISTILAH-ISTILAH DALAM SDGs (2) Permendagri No. 86 Tahun 2017: INDIKATOR adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Kemenkes RI: INDIKATOR adalah Variabel yang bisa dipakai untuk mengevaluasi kondisi, status serta memungkinkan dilakukannya tindakan pengukuran terhadap berbagai perubahan PENOMORAN INDIKATOR Nomor ke-1 = tujuan Nomor ke-2 = target Nomor ke-3 = indikator Contoh: = tujuan 1, target 1, indikator 1 2.1.1 = tujuan 2, target 1, indikator 1

25 ISTILAH-ISTILAH DALAM SDGs ...... (3)
G. Penyusunan Rencana Aksi (6) ISTILAH-ISTILAH DALAM SDGs (3) Indikator nasional yang SESUAI indikator global (= Indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya sama dengan metadata indikator global) Contoh: Angka Kematian Ibu; Jumlah Luas Kawasan Konservasi Perairan; Bauran Energi Terbarukan; Indikator nasional sebagai PROKSI indikator global (=Indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya merupakan proksi untuk menjawab metadata indikator global) Contoh: Proporsi penduduk dengan akses terhadap layanan air minum layak sebagai proksi indikator proporsi penduduk dengan akses terhadap layanan air minum yang aman; Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai proksi indikator global kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial; Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan.

26 ISTILAH-ISTILAH DALAM SDGs ...... (4)
G. Penyusunan Rencana Aksi (7) ISTILAH-ISTILAH DALAM SDGs (4) Indikator global yang harus DIKEMBANGKAN (=Indikator global yang belum dimiliki Indonesia dan belum ada proksinya di nasional karena metadata global belum tersedia. Contoh: Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif; Indeks kemiskinan multidimensi; Rata-rata keasaman Laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai; Jumlah kesepakatan kerja sama program-program di bidang sains dan/atau teknologi antarnegara menurut tipe kerja samanya.

27 ISTILAH-ISTILAH DALAM SDGs ...... (5)
G. Penyusunan Rencana Aksi (8) ISTILAH-ISTILAH DALAM SDGs (5) DISAGREGASI DATA adalah penguraian indikator menjadi rincian ke beberapa bagian; Dalam konteks SDGs, diasgregasi data adalah penguraian indikator ke dalam rincian bagian menurut: Letak geografis – nasional, Provinsi, kab/kota, Kelompok umur, Gender, Tingkat pendapatan, Disabilitas, Status migrasi, dll.

28 TATA CARA MEMBUAT MATRIK RENCANA AKSI
G. Penyusunan Rencana Aksi (9) TATA CARA MEMBUAT MATRIK RENCANA AKSI Bappeda membagi OPD sesuai target, indikator, urusan OPD mengelompok ke rumpun pilar lakukan working group Lakukan screening untuk memilih indikator dengan dasar metadata nasional dengan mempertimbangkan: Disagregasi data (Diambil yang disagregasi datanya nasional, provinsi dan kab/kota. Jika hanya nasional, tidak perlu diambil) Kewenangan daerah sesuai UU 23/2014 Ketersediaan data, karakteristik wilayah, dan program kerjanya OPD lakukan tagging (penandaan) pada indikator dan target di RPJMD, atau Renstra, RKPD dan dokumen lainnya Jika ditemukan indikator tanpa target dan hanya realisasi, maka diisi PM (Pre-Memory) => Disebut indikator kondisi (tanpa target); indikator kinerja (dengan target)

29 G. Penyusunan Rencana Aksi .......(10)
TARGET GLOBAL INDIKATOR GLOBAL INDIKATOR NASIONAL INDIKATOR PROVINSI DISAGRE GASI DATA PROVINSI INDIKATOR KAB/KOTA DISAGRE GASI DATA KAB/KOTA SUMBER DATA FREKUENSI PENGUMPULAN DATA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Goal 1 Kesmiskinan 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. 1.2.1 Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Wilayah Administrasi: Provinsi dan Kabupaten/Kota Jenis kelamin Kelompok umur. Status pekerja Wilayah Adminis-trasi: Kabupaten/Kota BPS Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Tahunan (untuk agregasi tingkat kabupaten/kota).

30 MATRIK 1 TARGET DAN INDIKATOR TARGET & REALISASI PENCAPAIAN
G. Penyusunan Rencana Aksi (11) MATRIK 1 TARGET DAN INDIKATOR KODE INDIKATOR INDIKATOR NASIONAL INDIKA- TOR PROVINSI INDIKATOR KAB/KOTA SUMBER DATA SATUAN BASELINE TARGET & REALISASI PENCAPAIAN PAGU INDIKATIF 3 – 5 TH PENANG-GUNG JAWAB 2019 2020 2021 2022 2023 Tujuan (Goal) 1, dst 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. DST

31 G. Penyusunan Rencana Aksi .......(12)
MATRIK 2 PROGRAM/KEGIATAN & ANGGARAN PEMERINTAH PROGRAM/KEG & INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TAHUN DASAR TARGET TAHUNAN INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 3 TAHUN Rp. Juta SUMBER PENDA-NAAN INSTANSI PELAKSANA 2019 2020 2021 2022 2023 Tujuan TPB : 1, 2, 3, dst …………………… Program Pemerintah: ………………….. Indikator 1 TPB Keg 1 1.1. Indikator keg 1.2. Indikator keg Keg 2 2.1. Indikator keg 2.2. Indikator keg Indikator 2 TPB

32 G. Penyusunan Rencana Aksi .......(13)
MATRIK 3 PROGRAM/KEGIATAN & ANGGARAN NON PEMERINTAH PROGRAM/KEG & INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TAHUN DASAR TARGET TAHUNAN INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 3 TAHUN Rp. Juta SUMBER PENDA-NAAN INSTANSI PELAKSANA 2019 2020 2021 2022 2023 Tujuan TPB : 1, 2, 3, dst …………………… Program Pemerintah: ………………….. Indikator 1 TPB Keg 1 1.1. Indikator keg 1.2. Indikator keg Keg 2 2.1. Indikator keg 2.2. Indikator keg Indikator 2 TPB

33 H. Monitoring & Evaluasi .......(1)
4.1. Mekanisme Pemantauan & Evaluasi; Mekanisme Pemantauan RAD; Mekanisme Evaluasi RAD; Mekanisme Pemantauan RAD (Pusat-Daerah); Mekanisme Pemantauan & Evaluasi RAD Unsur Non Pemerintah. 4.2. Jadwal Pemantauan & Evaluasi SDGs Jateng 4.3. Publikasi Hasil Pemantauan.

34 MEKANISME PEMANTAUAN RENCANA AKSI
H. Monitoring & Evaluasi (2) MEKANISME PEMANTAUAN RENCANA AKSI

35 MEKANISME EVALUASI RENCANA AKSI
H. Monitoring & Evaluasi (3) MEKANISME EVALUASI RENCANA AKSI

36 MEKANISME EVALUASI RENCANA AKSI UNSUR NON PEMERINTAH
H. Monitoring & Evaluasi (4) MEKANISME EVALUASI RENCANA AKSI UNSUR NON PEMERINTAH

37 I. Hal-hal Yang Perlu Perhatian
POLITICAL WILL STRATEGI YG BAIK Pelaksanaan TPB/SDGs sebagai GERAKAN; Komitmen semua Stakeholders  (Pemerintah dan Aktor Non-Pemerintah) Proses yang partisipatif dalam penyusunan  semua pihak terlibat dari awal Tujuan dan indikator yang jelas dan terukur  akurasi dan sumber data Sumber Pendanaan yang jelas  Pemerintah dan swasta, DN dan LN Tanggungjawab Pelaksanaan  setiap indikator ada OPD pengampu Monitoring dan Evaluasi  akuntabilitas dan transparansi Strategi Komunikasi  tepat dan efektif LEGAL BASIS YG KUAT Perpres No. 59/2017 ttg TPB  sebagai dasar penyusunan RAN dan RAD TPB/SDGs Pengarusutamaan dalam Dokumen Perencanaan (RPJMN/RPJMD)  Dasar penentuan prioritas dan alokasi anggaran

38