Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

STANDARISASI PENYAJIAN DATA STASTISTIK SEKTORAL

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "STANDARISASI PENYAJIAN DATA STASTISTIK SEKTORAL"— Transcript presentasi:

1 STANDARISASI PENYAJIAN DATA STASTISTIK SEKTORAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO

2 Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan Statistik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun tentang Statistik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah Keputusan Kepala BPS Nomor 5 tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah Peraturan Mmenteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJP dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJP, RPJMD dan RKPD.

3 & Keterkaitan 2 Undang-Undang UU 16 / 1997 Tentang Statistik
BPS adalah penyelenggara Statistik Dasar (Pasal 11 ayat 1) Instansi pemerintah adalah penyelenggara Statistik Sektoral (Pasal 12 ayat 1) UU 23/ 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Statistik merupakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar (Pasal 12 ayat 2n) & Kalau diperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain perka 9/2009 semua tersebut sebelum munculnya sistem pemerintahan daerah yang baru. Artinya, semua peraturan disusun masih memusat dan belum terotonomkan. Akan tetapi, sistem statistik yang ada masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, sehingga masih bisa dijadikan dasar penyelenggaraan statistik di Indonesia. Memang ada arah untuk penyempurnaan, tetapi tidak akan mengubah banyak sistem tersebutUU 16 tahun 1997 sebelum Otonomi Daerah. UU 23/2014 mengatur Pemda (prov/Kab/Kota) tetapi juga di UU 2 tahun 2004 UU 16/1997 itu tentang sektoral pusat dan daerah UU 23/2014 itu tentang sektoral untuk pemda

4 & Keterkaitan 2 Peraturan Pemerintah
PP 51 / 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Turunan UU 16 / 1997) BPS adalah penyelenggara Statistik Dasar (Pasal 2 ayat 2) Instansi pemerintah adalah penyelenggara Statistik Sektoral sesuai Tupoksinya (Pasal 23 ayat 1) Instansi penyelenggara Survei Statistik Sektoral wajib memberitahukan kegiatannya dan mengikuti rekomendasi (Pasal 22 ayat 2ab) PP 18 / 2016 tentang Perangkat Daerah (Turunan UU 23 / 2014) Dibentuk Organisasi Statistik Sektoral di Prov/Kab/Kota Statistik satu rumpun dengan Persandian maupun dengan Informatika (Pasal 18 ayat 4e dan Pasal 37 ayat 4n) BPS merupakan lembaga yang berwenang atas urusan statistik (Persandian oleh Lemsaneg; Informatika oleh Kemenkominfo) & PP 18 itu tentang OPD Di PP 18 seharusnya sudah serumpun. Di Kab. Serang, statistik itu urusan Setda. Pada PP 18 Lampiran T dijelaskan untuk pembentukan OPD, perlu mempertimbangkan aspek umum dan teknis. Aspek teknis inilah yang melibatkan BPS, yakni jumlah survei/kompromin yang mendapat rekomendasi BPS

5 Sistem Statistik Nasional
Statistik Sektoral Statistik Dasar BPS K/L/ I/D Masya rakat Statistik Khusus

6 Kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Memberikan kontribusi Data Sektoral sesuai kewenangannya di Single Data System secara periodik Melakukan pengelolaan data ektoral secara baik Menunjuk personil sebagai wali data yang berkewajiban memberikan kontribusi data ke Single Data System Secara Rutin melakukan update data sektoral yang menjadi kewenangannya dan mengirimkan ke Single Data System Menngitegrasikan aplikasi pengelolaan data dengan Single Data System

7 DATA STASTISTIK SEKTORAL OPD
KABUPATEN WONOSOBO BPS Kabupaten No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 Pertumbuhan PDRB Prov/Kab/Kota 2 Laju inflasi Prov/ Kota 3 PDRB per kapita 4 Indeks Gini 5 Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia 6 Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) 7 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 8 Rasio kesenjangan kemiskinan 9 Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari 10 IPM   11 Indeks Kepuasan Masyarakat

8 BPS Kabupaten No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 12
Kontribusi sector pertanian/perkebunan thd PDRB 13 Kontribusi sector pertanian (palawija) thd PDRB 14 Kontribusi sektor perkebunan thd PDRB 15 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB 16 Kontribusi sektor kehutanan thd PDRB 17 Kontribusi sektor pertambangan thd PDRB 18 Kontribusi sektor pariwisata thd PDRB 19 Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB 20 Kontribusi sektor Perdag thd PDRB 21 Kontribusi sektor Industri thd PDRB 22 Kontribusi industri rumah tangga thd PDRB sektor Industri 23 Kontribusi transmigrasi thd PDRB 24 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita 25 Nilai tukar petani 26 Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

9 BPS Kabupaten No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 27
Pertumbuhan Industri 28 Produktivitas total daerah 29 Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) 30 Rasio ketergantungan

10 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 APK PAUD 2 APM PAUD 3 APK SD/Mi/Paket A 4 APM SD/Mi/Paket A 5 Angka pendidikan yang ditamatkan 6 APK SMP/Mts 7 APM SMP/Mts 8 Rasio sekolah/penduduk usia sekolah 9 Rasio guru/murid 10 Rasio guru/murid per kelas rata-rata 11 Pendidikan menengah: 12 APK SMA/SMK/MAN 13 APM SMA/SMK/MAN 14 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 15 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 16 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 17 Angka Kelulusan (AL) SD/MI

11 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 18 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Prov/Kab/Kota 19 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 20 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 21 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 22 SD/MI kondisi bangunan baik 23 SMP/MTs kondisi bangunan baik 24 SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 25 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Prov/4 Kota 26 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar 27 Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah 28 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar 29 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata pendidikan menengah 30 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar 31 Angka melek huruf penduduk usia 15‐24 tahun, perempuan dan laki-laki 32 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 33 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

12 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 34 Angka melek huruf   35 Angka rata-2 lama sekolah 36 Angka usia harapan hidup 37 Jumlah Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) 38 Jumlah Organisasi Pemuda yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program 39 Jumlah Kewirausahaan pemuda 40 Terselenggaranya kompetisi keolahragaan dan fasilitasi olahraga pendidikan, rekreasi dan tradisional. 41 Jumlah atlet yg dibina 42 Jumlah Klub Olah Raga 43 Peningkatan kualitas SDM Olahraga, mutu manajemen org olahraga, pengem IPTEK dan industri olahraga

13 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 44 Persentase organisasi pemuda yang aktif 45 Persentase wirausaha muda 46 Cakupan pembinaan olahraga 47 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi 48 Cakupan pembinaan atlet muda 49 Jumlah atlet berprestasi 50 Jumlah prestasi olahraga

14 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu 2 Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dg dokumen penganggaran 3 Persentase capaian antara target perencanaan program/kegiatan dg realisasi 4 Evaluasi Dokumen Perencanaan 5 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi 6 Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Bidang Kesra 7 Jumlah dokumen perencanaan Bidang pemerintahan dan Kependudukan 8 Jumlah dokumen perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA 10 Prosentase Peningkatan Kapasitas kelembagaan SIDA Kab/Kota 11 Prosentase Klaster Inovatif 12 Prosentase Pengembangan desa inovatif 13 Prosentase Pengembangan Kabupaten/kot a Inovatif

15 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 14 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA 15 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA 16 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA 17 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA 18 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD 19 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD 20 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW 23 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. 24 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

16 DINAS KESEHATAN No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1
Persentse balita gizi buruk 2 Prev balita gizi kurang 3 Cakupan Desa Siaga Aktif 4 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 5 Angka kelangsungan hidup bayi 6 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 7 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup 8 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup 9 Rasio posyandu per satuan balita 10 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 11 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 12 Rasio dokter per satuan penduduk 13 Rasio tenaga medis per satuan penduduk 14 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 15 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 16 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 17 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

17 DINAS KESEHATAN No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 18
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia Kkal/kapita/hari) 19 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Non Polio AFP rate per penduduk 20 Cakupan balita pneumonia yang ditangani 21 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 22 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per penduduk) 23 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per penduduk) 24 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS 25 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS 26 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 27 Penderita diare yang ditangani 28 Angka kejadian Malaria 29 Tingkat kematian akibat malaria 30 Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida

18 DINAS KESEHATAN No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 31
Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat 34 Proporsi jumlah penduduk usia 15‐24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS 35 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 36 Cakupan kunjungan bayi 37 Cakupan puskesmas 38 Cakupan pembantu puskesmas 39 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 40 Cakupan pelayanan nifas 41 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 42 Cakupan pelayanan anak balita 43 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia bulan keluarga miskin 44 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 45 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 46 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) 47 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

19 DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 2 Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk 3 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) 4 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) 5 Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 6 Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 7 Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun 8 Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor 9 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 10 Rasio Jaringan Irigasi 11 Persentase penduduk berakses air minum 12 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 13 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

20 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 14 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 15 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 16 Ruang publik yang berubah peruntukannya 17 Ketaatan terhadap RTRW 18 Persentase Persentase rumah tangga pengguna listrik 19 Rasio ketersediaan daya listrik 20 Persentase pertambangan tanpa ijin

21 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 Persentase rumah tinggal bersanitasi 2 Persentase areal kawasan kumuh 3 Rasio rumah layak huni 4 Rasio permukiman layak huni 5 Cakupan ketersediaan rumah layak huni 6 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 7 Persentase pemukiman yang tertata 8 Persentase lingkungan pemukiman kumuh 9 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 10 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan 11 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU 12 Persentase luas lahan bersertifikat 13 Penyelesaian kasus tanah Negara

22 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 14 Jumlah arus penumpang angkutan umum 15 Rasio ijin trayek 16 Jumlah uji kir angkutan umum 17 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 18 Persentase layanan angkutan darat 19 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum 20 Pemasangan Ramburambu 21 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 22 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 23 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

23 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 Persentase Penegakan PERDA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 Kondusivitas daerah provinsi an kabupaten/kota di Jawa Tengah 2 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 3 Persentase Penggunaan hak pilih Pemilu Legislatif 4 Persentase Penggunaan hak pilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 5 Persentase Penggunaan hak pilih Pemilu Kepala Daerah 6 Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah 7 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) 8 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

24 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 2 Persentase PMKS yang tertangani 3 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 4 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 5 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial 6 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 7 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 8

25 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 9 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 10 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 11 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 12 Persentase LSM aktif 13 Persentase LPM Berprestasi 14 Persentase PKK aktif 15 Persentase Posyandu aktif 16 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat 17 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 18 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

26 DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 Angka partisipasi angkatan kerja 2 Tingkt partisipasi angkatan kerja 3 Tingkat pengangguran terbuka 4 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 5 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 6 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 7 Keselamatan dan perlindungan 8 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 9 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah 10 Besaran Pemeriksaan Perusahaan 11 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan 12 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 13 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 14 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 15 Rasio lulusan S1/S2/S3 16 Rasio penduduk yang bekerja

27 DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 17 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja 18 Rasio kesempatan kerja thd penduduk usia 15 tahun ke atas 19 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja 20 Nilai ekspor Non Migas (Jt US$) 21 Jumlah Klaster agro, kimia & hasil hutan 22 Persentase kemampuan sentra IAKHH menjadi pemasok Industri besar 23 Persentase kemampuan sentra IATEA menjadi pemasok Industri besar

28 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR 3 Partisipasi perempuan di lembaga swasta 4 Rasio KDRT 5 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 6 Partisipasi angkatan kerja perempuan 7 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 8 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit 9 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. 10 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

29 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 11 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 12 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 13 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 14 Rasio APM perempuan/laki‐laki di SD 15 Rasio APM perempuan/laki‐laki di SMP 16 Rasio APM perempuan/laki‐laki di SMA 17 Rasio APM perempuan/laki‐laki di Perguruan Tinggi 18 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki laki pada kelompok usia tahun 19 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian 20 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) 21 Total Fertility Rate (TFR) 22 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB 23 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

30 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 24 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk 25 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan 26 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan 27 Rata-rata jumlah anak per keluarga 28 Ratio Akseptor KB 29 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 30 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) 31 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun 32 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 33 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 34 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi 35 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 36 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

31 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 37 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB 38 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan 39 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa 40 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk 41 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri 42 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 43 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 44 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan 45 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa 46 Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) 47 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

32 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 48 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 49 Rata-rata usia kawin pertama wanita 50 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes SEKRETARIAT DPRD No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota 2 Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Tahunan (RKPD) Dokumen Rencana 3 Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

33 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota 2 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 3 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 4 Persentase korban bencana yang dievakuasi mengunakan sarana prasarana darurat lengkap DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 Penguatan cadangan pangan 2 Penanganan daerah rawan pangan 3 Ketersediaan pangan utama 4 Ketersediaan energi dan protein perkapita 5 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 6 Pencapaian skor PPH

34 DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 7 Produksi Padi (ton) 8 Produksi Jagung (ton) 9 Produksi Kedelai (ton) 10 Produksi Bawang Merah (ton) 11 Produksi Kentang (ton) 12 Produksi Cabe Besar (ton) 13 Produksi Tebu (ton) 14 Produksi Kopi (ton) 15 Produksi Kakao (ton) 16 Produksi Kelapa (ton) 17 Produksi Karet (ton) 18 Produksi Cengkeh (ton) 19 Produksi Teh (ton) 20 Jumlah Balai Penyuluhan yang Berkualitas dan Penumbuhan Posluhdes 21 Persentase Penyuluh yang Memiliki Kompentensi sesuai dengan Bidang Keahlian 22 Jumlah Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pendataan Petani (Kab/Kota)

35 DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 23 Produksi Daging (Kg) 24 Produksi Susu (liter) 25 Produksi Telur (Kg) 26 Produksi perikanan 27 Konsumsi ikan 28 Cakupan bina kelompok nelayan 29 Produksi perikanan kelompok nelayan 30 Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman 31 Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial 32 Nilai tukar nelayan

36 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi 2 Tersusunnya RPPLH Provinsi 3 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi 4 Tersedianya dokumen KLHS Provinsi 5 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi 6 Peningkatan Indeks Kualitas Air 7 Peningkatan Indeks Kualitas Udara 8 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan 9 Laporan Inventarisasi GRK 10 Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi 11 Jumlah limbah B3 yang dikelola 12 Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur 13 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 14 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi

37 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 15 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA 16 Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional 17 Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional 18 Penetapan hak MHA 19 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan 20 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana 21 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat 22 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup 23 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani 24 Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan 25 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi 26 Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi

38 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 2 Rasio bayi berakte kelahiran 3 Rasio pasangan berakte nikah 4 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi 5 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 6 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7 Cakupan penerbitan akta kelahiran KEPOLISIAN DAERAH No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 Angka kriminalitas yang tertangani INSPEKTORAT No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 Persentase tindak lanjut temuan 2 Persentase pelanggaran pegawai 3 Jumlah temuan BPK

39 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan 2 Cakupan Layanan Telekomunikasi 3 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon 4 Proporsi rumah tangga dengan akses internet 5 Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi 6 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi 7 Buku ”kabupaten dalam angka” 8 Buku ”PDRB” 9 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah

40 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 Persentase koperasi aktif 2 Persentase UKM non BPR/LKM aktif 3 Persentase BPR/LKM aktif 4 Persentase Usaha Mikro dan Kecil 5 Ekspor Bersih Perdagangan 6 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 7 Cakupan bina kelompok pengrajin DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 3 Rasio daya serap tenaga kerja 4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 5 Penyelesaian izin lokasi

41 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 3 Rata Rata Lama Tinggal Wisnus 4 Rata Rata Lama Tinggal Wisman 5 Rata Rata Pengeluaran wisman 6 Rata Rata Pengeluaran Wisnus 7 Jumlah Kelompok Sadar Wisata 8 Kunjungan wisata 9 Lama kunjungan Wisata 10 PAD sektor pariwisata 11 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 12 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 13 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi 14 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

42 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk 4 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun 5 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat 7 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku 8 Peningkatan SDM pengelola kearsipan

43 BADAN PENGELOLA PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 Peningkatan PAD 2 Persentase PAD thd pendapatan 3 Opini BPK terhadap laporan keuangan 4 Persentase SILPA 5 Persentase SILPA terhadap APBD 6 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana 7 Persentase belanja pendidikan (20%) 8 Persentase belanja kesehatan (10%) 9 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung 10 Bagi hasil kabupaten/kota dan desa 11 Penetapan APBD 12 Opini BPK

44 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
No Jenis Data Level Tahun Sumber Ket 1 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah 2 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 3 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah 4 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan 5 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 6 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

45 TERIMA KASIH


Download ppt "STANDARISASI PENYAJIAN DATA STASTISTIK SEKTORAL"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google