DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019

Presentasi berjudul: "DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019"— Transcript presentasi:

1 DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019
Rakor PPRB Pemda 2019 KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Dr. YUSHARTO H, M.Pd. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, 2019. OLEH: DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. STAF AHLI BIDANG APARATUR DAN PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019 @kemendagrirb KemendagriRb

2 PERAN DAN DUKUNGAN KEMENDAGRI
Rakor PPRB Pemda 2019 Dr. YUSHARTO H, M.Pd. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, 2019. A. PERAN DAN DUKUNGAN KEMENDAGRI @kemendagrirb KemendagriRb

3 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH © Biro Ortala Setjen KDN, 2019
Rakor PPRB Pemda 2019 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA UUD 1945 Pasal 18 (7) Susunan dan TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH diatur dalam undang-undang.** ) HUBUNGAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA, ATAU PROVINSI DAN KABUPATEN DAN KOTA, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**) UUD 1945 Pasal 18A Dr. YUSHARTO H, M.Pd. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, 2019. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (a.l. Pasal 8, Pasal 373, Pasal 374 dan Pasal 407, Mendagri sebagai Korbinwas Pemda) PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (a.l. Pasal 11 dan Pasal 24, Mendagri sebagai Korbinwas Pemda) © Biro Ortala Setjen KDN, 2019 @kemendagrirb KemendagriRb

4 KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI © Biro Ortala Setjen KDN, 2019
Rakor PPRB Pemda 2019 KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Regulasi SE MDN NO 061/9454/SJ Tanggal 29 Desember 2017 1 PPRB PEMDA “PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH” MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SE MDN NO 061/191/SJ Tanggal 11 Januari 2018 Dr. YUSHARTO H, M.Pd. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, 2019. 2 “FASILITASI DAN KOORDINASI PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH” 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 135 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 3 © Biro Ortala Setjen KDN, 2019 @kemendagrirb KemendagriRb

5 PENGANGGARAN RB PEMDA TAHUN 2020 © Biro Ortala Setjen KDN, 2019
Rakor PPRB Pemda 2019 PENGANGGARAN RB PEMDA TAHUN 2020 Romawi V Angka 69 huruf f Dr. YUSHARTO H, M.Pd. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, 2019. 5 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan Pada Masing-Masing OPD berdasar tugas dan fungsinya yang BERSESUAIAN dengan 8 AREA PERUBAHAN; DAN PENGANGGARAN EVALUASI INTERNAL RB PEMDA PADA INSPEKTORAT DAERAH pada Romawi V Angka 54. © Biro Ortala Setjen KDN, 2019 @kemendagrirb KemendagriRb

6 B. BINWAS KEMENDAGRI @kemendagrirb KemendagriRb
Rakor PPRB Pemda 2019 Dr. YUSHARTO H, M.Pd. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, 2019. B. BINWAS KEMENDAGRI @kemendagrirb KemendagriRb

7 PERPRES NO. 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN
REFORMASI BIROKRASI Rakor PPRB Pemda 2019 TAHAP I TAHAP II Kepres No. 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Kepres No. 15 Tahun 2015 Tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun Tidak memiliki legal standing untuk mendorong percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kepres No. 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Pasal 3 – TRBN Ketua Menpan dan RB Anggota: 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Hukum dan HAM; 3. Menteri PPN/Ka Bappenas; 4. Menteri Sekretaris Negara; 5. Sekretaris Kabinet. Dr. YUSHARTO H, M.Pd. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, 2019. Pasal 3 – TRBN Ketua Menpan dan RB Anggota: 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri PPN/Ka Bappenas; 4. Menteri Sekretaris Negara; 5. Sekretaris Kabinet. UNIT PENGELOLA RBN TIM INDEPENDEN RBN TIM PENJAMIN KUALITAS RBN © Biro Ortala Setjen KDN, 2019 @kemendagrirb KemendagriRb

8 PEMDA YANG TELAH MELAKSANAKAN RB
Rakor PPRB Pemda 2019 TAHUN 2017 34 PROVINSI (100 %) 107 KAB/KOTA (20,81%) TAHUN 2018 34 PROVINSI (100 %) 208 KAB/KOTA (40,46%) Setelah dilakukan pembinaan oleh Kemendagri periode Januari s.d. Oktober 2018 Dr. YUSHARTO H, M.Pd. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, 2019. 8 Masih terdapat 306 Kab/Kota yang belum mengimplementasikan program Reformasi Birokrasi, minimal dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pembinaan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. @kemendagrirb KemendagriRb

9 TIGA KUNCI SUKSES PPRB PEMDA © Biro Ortala Setjen KDN, 2019
KDH, WA KDH, SEKDA DAN PARA PEJABAT ES II DAN III KOMITMEN PIMPINAN MOTOR PENGGERAK (Agent of Change dan keterlibatan secara aktif semua anggota Tim Pelaksana) 2. PEDOMAN PELAKSANAAN (Roadmap Reformasi Birokrasi) © Biro Ortala Setjen KDN, 2019 @kemendagrirb KemendagriRb

10 Rakor PPRB Pemda 2019 PLATFORM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DI HARAPKAN REGULASI SAAT INI KENYATAAN HARAPAN 34 PROVINSI DAN 514 KABUPATEN/KOTA 34 KEMENTERIAN DAN 31 LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN K/L LANGSUNG KE DAERAH 34 PROVINSI DAN 514 KABUPATEN/KOTA 34 KEMENTERIAN DAN 31 LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN MENDAGRI MENTERI TEKNIS/ KA LPNK 34 PROVINSI BINWAS UMUM BINWAS TEKNIS 34 GWPP 514 KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI (Pasal 8 dan 373 UU 23/2014) Dr. YUSHARTO H, M.Pd. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, 2019. © Biro Ortala Setjen KDN, 2019 @kemendagrirb KemendagriRb

11 Rakor PPRB Pemda 2019 PLATFORM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DI HARAPKAN REGULASI SAAT INI KENYATAAN HARAPAN 34 KEMENTERIAN DAN 79 LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN 34 KEMENTERIAN DAN 79 LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN MENDAGRI MENTERI TEKNIS/ KA LPNK 34 PROVINSI BINWAS UMUM BINWAS TEKNIS 34 GWPP 514 KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI (Pasal 8 dan 373 UU 23/2014) Dr. YUSHARTO H, M.Pd. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, 2019. DAERAH LANGSUNG KE K/L 34 PROVINSI DAN 514 KABUPATEN/KOTA 34 PROVINSI DAN 514 KABUPATEN/KOTA © Biro Ortala Setjen KDN, 2019 @kemendagrirb KemendagriRb

12 34 KEMENTERIAN DAN 31 LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
Rakor PPRB Pemda 2019 PLATFORM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DI HARAPKAN REGULASI SAAT INI BINWAS UMUM BINWAS TEKNIS KEMENDAGRI 34 KEMENTERIAN DAN 31 LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN MENDAGRI MENTERI TEKNIS/ KA LPNK 34 PROVINSI BINWAS UMUM BINWAS TEKNIS 34 GWPP 514 KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI (Pasal 8 dan 373 UU 23/2014) Pembagian Urusan Pemerintahan; Kelembagaan Daerah; Kepegawaian pada Perangkat Daerah; Keuangan Daerah; Pembangunan Daerah; Pelayanan Publik di Daerah; Kerja Sama Daerah; Kebijakan Daerah; Kepala Daerah dan DPRD; dan Pembinaan dan Pengawasan Lain Sesuai dengan Ketentuan PUU. 32 URUSAN PEMERINTAHAN Dr. YUSHARTO H, M.Pd. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, 2019. 34 PROVINSI 34 PROVINSI © Biro Ortala Setjen KDN, 2019 @kemendagrirb KemendagriRb

13 © Biro Ortala Setjen KDN, 2019
Rakor PPRB Pemda 2019 IRISAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN LEVEL PEMERINTAHAN PUSAT PRESIDEN 34 MENTERI DAN 31 KEPALA LPNK Korbinwas Pemda MENDAGRI LEVEL PEMERINTAHAN DAERAH Koordinasi Dr. YUSHARTO H, M.Pd. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, 2019. Sekretariat Jenderal; Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum; Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan; Ditjen Otonomi Daerah; Ditjen Bina Pembangunan Daerah; Ditjen Bina Pemerintahan Desa; Ditjen Bina Keuangan Daerah; Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Inspektorat Jenderal; Badan Penelitian dan Pengembangan; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Kemenpanrb, Kominfo, Kemenkumhan, dLL; BPIP dan Kemenkumham, dLL; BNPB dan BNPP; Kemenpanrb, Kemenkumham, BKN, KASN; Bappenas; Kemendes; Kemenkeu; BKKBN; BPKP; LIPI dan Kemenristek Dikti; LAN; IRISAN TUSI KEMENDAGRI DAN K/L KEMENDAGRI K/L Binwas Teknis Binwas Umum 34 PROVINSI 34 GWPP Binwas Umum dan Teknis 514 KABUPATEN/KOTA © Biro Ortala Setjen KDN, 2019 @kemendagrirb KemendagriRb

14 SINERGITAS KEMENDAGRI – KEMENPANRB
Rakor PPRB Pemda 2019 Dr. YUSHARTO H, M.Pd. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, 2019. C. SINERGITAS KEMENDAGRI – KEMENPANRB @kemendagrirb KemendagriRb

15 SINERGITAS KEMENDAGRI DAN KEMENPANRB DALAM PERCEPATAN
Rakor PPRB Pemda 2019 SINERGITAS KEMENDAGRI DAN KEMENPANRB DALAM PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KEMENDAGRI DAN/ATAU TRBN KEMENPANRB DAN/ATAU TRBN KEBIJAKAN NASIONAL PERMENPANRB (ROADMAP, EVALUASI, ZI, DLL) PEMBINAAN RB PEMDA EVALUASI RB PEMDA DAN K/L Dr. YUSHARTO H, M.Pd. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, 2019. PERMENDAGRI 135/2018 PPRB PEMDA 34 PROVINSI DAN 514 KAB/KOTA 34 KEMENTERIAN DAN 79 LPNK © Bagian RB Biro Ortala Setjen KDN, 2019 @kemendagrirb KemendagriRb

16 FOKUS KEMENDAGRI 2020 MEMASTIKAN PEMDA MENJALANKAN
Rakor PPRB Pemda 2019 FOKUS KEMENDAGRI 2020 MEMASTIKAN PEMDA MENJALANKAN AGENDA PRIORITAS RB NASIONAL TAHAP III ( ) Menguatnya Integritas dan Budaya Antikorupsi dalam Birokrasi; Terciptanya pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis; Terselenggaranya birokrasi yang netral dan imparsial; Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel; Meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan; Terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Tertatanya kelembagaan instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi; Terciptanya proses bisnis yang sederhana, mudah, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit; Meningkatnya kepemimpinan transformatif untuk memperbaiki kinerja birokrasi. Birokrasi yang Kapabel Meningkatnya penciptaan inovasi dalam pelayanan publik. Menguatnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing. Birokrasi yang Menciptakan Pelayanan Publik yang Prima Dr. YUSHARTO H, M.Pd. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, 2019. © Biro Ortala Setjen KDN, 2019 @kemendagrirb KemendagriRb

17 CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE RB KEMENDAGRI
Rakor PPRB Pemda 2019 Dr. YUSHARTO H, M.Pd. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, 2019. CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE RB KEMENDAGRI BAGIAN FASILITASI REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat HP: Website: BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA SEKRETARIATJENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 2019