TRIBUTE TO PROF. DR. SRI SOEMANTRI S.H.

Presentasi berjudul: "TRIBUTE TO PROF. DR. SRI SOEMANTRI S.H."— Transcript presentasi:

1 TRIBUTE TO PROF. DR. SRI SOEMANTRI S.H.
TEMA:Negara Hukum Indonesia berdasarkan Konstitusi

2 Dokumentasi Padjadjaran Law Fair 2010
TEMA: Penguatan Kembali Rule Of Law Untuk Pembangunan Ekonomi, Demokratisasi, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

3 Dokumentasi Padjadjaran Law Fair 2010

4 BENTUK KEGIATAN Debat Hukum Nasional
Kegiatan Debat Hukum Nasional akan mempertandingkan Tim Debat dari berbagai Universitas di Indonesia dimana ada pihak yang pro/ government team/ affirmative team dan ada pihak yang kontra /oposisi team/ negative team terhadap suatu isu-isu terkini yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dimana penilaian terhadap masing-masing tim/perseorangan di dasarkan isi argumen, kemampuan mereka untuk berargumen dengan baik dan mempertahankan argumen mereka. Tim penilai akan diserahkan kepada Tim Juri yang independen terutama dari dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Adjudicater Debat. BENTUK KEGIATAN Lomba Legislative Drafting Undang-Undang dalam lomba Legislative Drafting ini adalah mengenai Undang-Undang Keamanan Negara. Di dalam lomba legislative drafting ini para calon peserta akan mengirimkan naskah akademik, rancangan undang-undang lengkap dengan penjelasannya lalu naskah tersebut akan diseleksi oleh dewan juri. Setelah seleksi diharapkan ada 4 draft undang-undang terbaik yang akan dipresentasikan oleh pembuat draft undang-undang tersebut di depan dewan juri. Kemudian dewan juri akan menilai dan menentukan 1 (satu) tim yang menjadi pemenangnya. Setelah itu lomba dinyatakan berakhir. MCC Konstitusi Tema MCC Konstitusi adalah mengenai Sengketa hasil pemilihan umum . MCC konstitusi ini adalah suatu bentuk perlombaan praktik peradilan semu yang merupakan miniatur peradilan sesuangguhnya, seperti beracara di Mahkamah Konstitusi. Di dalam perlombaan ini setiap Universitas mengirimkan satu tim delegasinya yang terdiri dari pihak-pihak yang diperlukan dalam beracara di persidangan MK. Dimana tim tersebut diberikan waktu selama 4 Bulan untuk mempelajari kasus posisi mengenai sengketa hasil pemilihan umum dan mempelajari tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi. Setiap tim berusaha sebaiknya untuk beracara seperti di Mahkamah Konstitusi.