Jkwa_2008 REFORMASI PERADILAN DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI Seminar: Effective and Efficient Bureaucracy Reform in Indonesia Hotel Indonesia Kempinski,

Presentasi berjudul: "Jkwa_2008 REFORMASI PERADILAN DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI Seminar: Effective and Efficient Bureaucracy Reform in Indonesia Hotel Indonesia Kempinski,"— Transcript presentasi:

1 Jkwa_2008 REFORMASI PERADILAN DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI Seminar: Effective and Efficient Bureaucracy Reform in Indonesia Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta 3-4 Desember 2008

2 Jkwa_2008 2 Milestone Reformasi Birokrasi MA PEDOMAN UMUM REFORMASI BIROKRASI Cetak Biru ( Blueprint ) Pembaruan Peradilan 20032005 Tatap Muka Presiden RI dengan Ketua MA beserta Hakim dari 4 Lingkungan Peradilan” pada tanggal 20 Desember 2005 2007 JUNI: Pertemuan antara Tim Pembaruan Mahkamah Agung dengan Anggota KPK untuk menyusun kerangka pemikiran RB sebagai usaha mencegah KKN Pembentukan Tim Kerja beranggotakan perwakilan dari DepKeu, Meneg-PAN, BPK, KPK dan Mahkamah Agung dan mejadikan institusi-institusi tersebut sebagai lembaga percontohan dalam Reformasi Birokrasi ---> QUICK WINS : 2008 PERPRES No. 19 tahun 2008 : Tunjangan Kinerja Mahkamah Agung Realisasi Tunjangan Kinerja Mahkamah Agung Pelaksanaan Disiplin Kerja

3 Jkwa_2008 Cetak Biru Reformasi Peradilan • Manajemen SDM • Manajemen Keuangan • Manajemen Teknologi Informasi • Manajemen Perkara • Manajemen Pengawasan

4 Jkwa_2008 Dukungan Berkelanjutan terhadap Upaya Reformasi Birokrasi di MA Saudara-saudara, Saya juga mendukung semua upaya yang dilakukan oleh, baik Mahkamah Agung, maupun semua badan-badan peradilan di negeri ini, untuk terus meningkatkan kinerja, kualitas, profesionalitas. Dengan demikian, sekali lagi bisa menjadi penegak hukum yang sejati di negeri kita. Pembaharuan peradilan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004, saya juga terus memberikan dukungan agar berhasil dengan baik. Demikian juga reformasi aparatur penegak hukum sejalan dengan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk membangun good governance, juga perlu kita jalankan bersama-sama dan semuanya ini, Saudara-saudara, adalah amanah serta tekad reformasi yang telah kita mulai sejak 10 tahun yang lalu. Kunjungan Presiden 20 Desember 2005 SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PEMBUKAAN RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2008 DI HOTEL MERCURE, ANCOL, JAKARTA, 4 AGUSTUS 2008

5 Jkwa_2008 TRANSPARANSI PUTUSAN/PERADILAN PENGEMBANGAN IT IMPLEMENTASI KODE ETIK PNBP ANALISA PEKERJAAN, EVALUASI PEKERJAAN DAN REMUNERASI (TUNJANGAN KINERJA) Quick Wins Mahkamah Agung

6 Jkwa_2008 Transparansi Peradilan Putusan on-line Transparansi Anggaran Fit and Proper test utk pemilihan hakim tinggi dan Ketua Pengadilan kelas 1A Khusus SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VII/2007, tentang Keterbukaan informasi Pengadilan

7 Jkwa_2008 Transparansi Peradilan

8 Jkwa_2008 Pengembangan IT Sejak Juni 2008 sampai Oktober 2008, sudah 250 pengadilan sudah memiliki website, dengan sebaran: JAKARTA 149 (49%) 43 (17%) 33 (13%) 4 (2%) 14 (6%)

9 Jkwa_2008 Informasi Perkara di Website PT DKI Jakarta & Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Informasi Perkara di Website

10 Jkwa_2008 Informasi Persidangan di Pengadilan Negeri Bitung, Sulawesi Utara Information Desk

11 Jkwa_2008 Putusan on-line • Putusan on-line dapat dilihat melalui : • www.mahkamahagung.go.id • www.putusan.net www.putusan.net • www.asianlii.org (untuk kepentingan hukum secara internasional) www.asianlii.org • Jumlah putusan yang sudah di up-load (30 Nov 2008) = 7476

12 Jkwa_2008 Transparansi Anggaran •A•Akuntabilitas pengadilan dalam pengelolaan anggaran diwujudkan dengan on-the-job training standarisasi menu situs web dan uploading data anggaran. •P•Peserta 170 satker pengadilan, 3 direktorat dan 1 badan di MA •H•Hasil : 170 pengadilan telah meng upload data anggarannya di website masing-masing

13 On the Job training di Pengadilan Agama Ngawi, Jawa Timur On the Job training di Pengadilan Tinggi Riau, Pekanbaru On the Job training di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Medan. Peningkatan SA BMN ( Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) di Pengadilan Negeri Soe, NTT On the Job Training Inventory Asset

14 Jkwa_2008 PNBP Penandatanganan Perjanjian Pembayaran uang perkara melalui Bank

15 Jkwa_2008 PNBP BIAYA PERKARA HARUS LANGSUNG DISETOR KE KAS NEGARA •Mahkamah Agung (MA) kini tidak lagi mengelola biaya perkara. Uang perkara itu kini wajib langsung distor ke kas negara, telah memperkuat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 144/2007 tentang transparansi dan keterbukaan informasi di Pengadilan. •Keputusan pengelolaan biaya perkara ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. PP ini ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Juli 2008.

16 Jkwa_2008 Fit & Proper Test Pemilihan Hakim Hari ini Senin, 25 Februari 2008 Mahkamah Agung mengadakan Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, pada pukul 10.00 WIB Diselenggarakan untuk perbaikan Sumber Daya Manusia dilingkungan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung. Berangsur-angsur Uji Kelayakan dan Kepatutan ini akan dilaksanakan untuk seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding maupun Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Indonesia, dimulai terlebih dahulu dengan Peradilan Umum.

17 Jkwa_2008 • Agustus 2007 – Agustus 2008, sebanyak 1,807 hakim telah mengikuti pelatihan Pedoman Perilaku Hakim • Pelatihan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dalam 23 sesi Pedoman Perilaku Hakim Pelatihan bagi Pelatih (ToT) Pedoman Perilaku Hakim

18 Jkwa_2008 LHKPN Sejak September 2008 – Oktober 2008 penyerahan LHKPN dari MA mencapai 80%

19 Jkwa_2008 Analisa dan Evaluasi Pekerjaan & Remunerasi • Aktivitas dilakukan selama +/- 8 bulan • Data diambil pada lebih dari 1,300 orang • Berasal dari lingkungan MA dan 25 pengadilan dari berbagai tipe & kelas serta spefikasi pengadilan • Untuk seluruh posisi yang ada di MA & Pengadilan: • Ketua & wakil MA • TUADA • Hakim Agung • Hakim • Sekretariatan • Kepaniteraan • Eselon 1 – 4 • Tenaga fungsional HASIL: •8•875 URAIAN PEKERJAAN •2•26 TINGKATAN PEKERJAAN/GRADING •S•STRUKTUR TUNJANGAN KINERJA

20 Jkwa_2008 Penegakan Disiplin Kerja •Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Surat Keputusan ini disosialisasikan terhadap para Ketua Pengadilan Tingkat Banding se-Indonesia pada hari ini Jum ’ at, 20 Juni 2008 pukul 14.00 WIB, ruang Wirjono, gedung Mahkamah Agung. •Surat Keputusan tersebut mengatur pula tentang ketentuan hari, jam kerja, daftar hadir dan daftar pulang. •Surat Keputusan tersebut juga mengatur tentang besarnya pengurangan Tunjangan Khusus terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim maupun Pegawai Negeri, apabila terlambat masuk kantor, tidak masuk kantor maupun terhadap Hakim dan Pegawai Negeri yang dijatuhi hukuman disiplin. SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG “ KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

21 Jkwa_2008 Peningkatan pengawasan internal bagi seluruh jajaran peradilan Peningkatan Pengawasan

22 Jkwa_2008 Tindakan Disiplin HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL NON-HAKIM DILINGKUNGAN MA DAN PENGADILAN • Sampai September 2008 : 50 orang terkena hukuman disiplin • 21 diantaranya hakim • Merupakan tindak lanjut pengaduan masyarakat JULAGTSEPT 107 28 145 38 246 41 Data pengaduan masyarakat Juli – September 2008

23 Jkwa_2008 Penyelesaian Perkara

24 Jkwa_2008 RENCANA KERJA BERIKUTNYA

25 Jkwa_2008 Arah Strategi Pembinaan dan Pengelolaan SDM

26 Jkwa_2008 Fokus Program Pembinaan & Pengelolaan SDM

27 Jkwa_2008 Rencana Implementasi Rencana 2008 • Penyelesaian Analisa Beban Kerja – Desember 2008 Rencana 2009 • Penyelesaian HR database – Februari 2009 • Penyelesaian inventori asset dalam rangka penguatan laporan keuangan MA – Februari 2009 • Juklak meja informasi • Penilaian kinerja organisasi • Penyelesaian manajemen SDM berbasis kinerja, terutama pembangunan sistem penilaian kinerja dan Asesmen Individual ( Personnel Assessment)

28 Jkwa_2008 TERIMA KASIH