DIT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2013

Presentasi berjudul: "DIT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2013"— Transcript presentasi:

1 DIT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2013
IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS DIT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2013 Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt, M.Pharm, MM Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

2 SISTEMATIKA A. PENDAHULUAN B. PROGRAM PRIORITAS C. PENUTUP

3 A. PENDAHULUAN Obat merupakan komponen tak tergantikan dalam pelayanan kesehatan Akses terhadap obat esensial merupakan hak azasi manusia Penyediaan obat esensial merupakan kewajiban pemerintah Jaminan khasiat, keamanan dan mutu obat dan perbekalan kesehatan merupakan tanggungjawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

4 TUJUAN Terjaminnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dalam jumlah dan jenis yang cukup, berkhasiat, aman, dan bermutu di sarana pelayanan kesehatan.

5 AKSESIBILITAS (Ketersediaan dan Pemerataan)
TANTANGAN/PELUANG AKSESIBILITAS (Ketersediaan dan Pemerataan) KETERJANGKAUAN SJSN

6 Disusun untuk mendukung
B. PROGRAM PRIORITAS DIT BINA OBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2013 Road map SJSN 2013 Keterjangkauan: Penetapan harga obat (e-catalog) Ketersediaan dan Pemerataan Instalasi Farmasi Nasional sebagai Centre of Excellent E-informasi obat dan perbekalan kesehatan Disusun untuk mendukung 6

7 PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2013
Penetapan Harga Obat (e-catalog) Keterjangkauan Penge lolaan Obat di IFN Penyediaan Obat Penyediaan Dana E-Logistic Rakontek Monev Ketersediaan dan Pemerataan

8 1. E-katalog Harga obat untuk pengadaan pemerintah
Penetapan harga obat melalui lelang harga satuan Dilkukan di pusat antara LKPP dan Kemenkes Daftar obat yang tercantum dalam e-katalog adalah obat generik berdasarkan DOEN Rencana Kebutuhan Obat Nasional adalah kebutuhan Dinkes Provinsi, Kab/Kota dan RS Pemerintah Harga Jual Obat Generik dalam e-katalog adalah harga satuan terkecil sudah termasuk pajak, biaya distribusi (franco kab/kota) b. Harga Eceran Terrtinggi Obat Generik

9 RENCANA KEBUTUHAN OBAT NASIONAL (RKO)
E-CATALOGUE PUSAT (BINFAR) RKO NAS DINKES (PROVINSI) RS PEMERINTAH RS PEMERINTAH PUSKESMAS DINKES (KAB/KOTA)

10 Mekanisme Lelang Harga Satuan Obat Tahun 2013
DINAS/RS/ PUSKESMAS PRODUSEN OBAT & EKSPEDISI LKPP KEMENKES RENCANA KEBUTUHAN OBAT (NASIONAL) RENCANA KEBUTUHAN OBAT BREAKDOWN RENCANA KEBUTUHAN OBAT PER PROVINSI & KABUPATEN PER JENIS OBAT HPS OBAT PER ITEM PER PROVINSI PENAWARAN HARGA OBAT LELANG HARGA OBAT KONTRAK PAYUNG E-Catalog SK KEMENKES PENETAPAN HARGA OBAT E- PURCHASING

11 Mekanisme Pengadaan Obat Tahun 2013
PPK POKJA/PP/SATKER PENYEDIA E-CATALOG TANGGAPAN PEMESANAN / PEMBELIAN PERTEMUAN PPK, SATKER, PP KLARIFIKASI - ED - WAKTU DISTRIBUSI - DRAFT KONTRAK Kontrak BENDAHARA KPKN PELAKSANAAN Proses pencairan

12 2. Pengelolaan obat di IFN
a. Penyusunan Protap Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Nasional b. Penyusunan Protap Pengelolaan Obat Haji c. Pemilihan pengelola obat berprestasi di provinsi, kabupaten/kota Variabel penilaian: individu, aspek pengelolaan, sarana Tahun 2013 direncanakan: provinsi, kabupaten, kota, rumah sakit

13 3. Penyediaan obat Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Nasional
Pengadaan obat program dan vaksin di pusat: P2PL: TB Paru, HIV/AIDS, Malaria, Filaria, P2M, Flu Burung, Vaksin reguler BGKIA: Kes Ibu, Kes Anak, Gizi BUK: Reagen screaning darah Sekjen: Vaksin Meningitis dan Vaksin Influenza haji, vaksin meningitis umrah, obat haji Binfar dan Alkes: Buffer stock pusat dan propinsi

14 Lanjutan c. Franco Pengadaan
- Vaksin Meningitis Haji dan Vaksin Influensa : Propinsi - Vaksin Meningitis Umrah : KKP - Reagen Screning Darah : PMI dan UPTD RS - Obat Haji : Arab Saudi dan Embarkasi

15 Lanjutan d. Proses Pengadaan - Secara umum : LPSE
- Perkiraan Barang diterima : mulai Agustus 2013 , kecuali vaksin - Bukti Tanda Terima => Pada saat diterima => Pada saat digunakan - Berita Acara Serah Terima : => Dikaitkan BMN => Perkiraan Waktu : Triwulan 4

16 4. Penyediaan dana Dana disediakan untuk mendukung: a. Dana DAK :
disediakan untuk mendukung ketersediaan obat dan peningkatan sarana penyimpanan b. Dana Dekonsentrasi : - Biaya Operasional IF disediakan untuk mendukung pengelolaan obat: kartu stok, administrasi dan repacking serta biaya distribusi Kab/Kota ke Puskesmas - Dukungan kegiatan harmonisasi - Biaya distribusi dari Propinsi ke Kab/Kota

17 5. E-logistik b. Bimbingan teknis pemanfaatan software Agar:
a. Pengembangan dan sosialisasi b. Bimbingan teknis pemanfaatan software Agar: - informasi ketersediaan obat dapat disediakan secara real time - sebagai early warning untuk menyusun langkah-langkah tindak lanjut. - dilaksanakan di pusat, provinsi dan kab/kota

18 6. Rakontek Dit Oblik dan Perbekes
a. Meningkatkan harmonisasi antar pengelola program b. Komunikasi dan langkah-langkah perbaikan

19 7. Monitoring dan evaluasi
a. Monitoring Ketersedaan Obat dan vaksin b. Monitoring Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah c. Monitoring Harga Obat Generik, Nama Dagang dan Perbekes di Apotik

20 CAPAIAN 2012 & TARGET 2013 Lanjutan
NO INDIKATOR 2012 2013 T R 1 Persentase Ketersediaan Obat & Vaksin 90% 92,85% 95% - 2 Persentase penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan 70% 82,80% 75% 3 Persentase instalasi farmasi Kab/ Kota sesuai standar 71,63%

21 DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN
Dir.Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Lanjutan DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN 135 item obat 9 item vaksin PENGGUNAAN OBAT GENERIK DI FASILITAS YANKES PUSKESMAS RUMAH SAKIT PROFIL INSTALASI FARMASI KAB/ KOTA SDM & SARANA PENDUKUNG LAINNYA

22 C. PENUTUP Keterjangkauan, ketersediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan merupakan faktor penting dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam era SJSN. Meskipun terdapat berbagai tantangan, setiap peluang yang ada sekecil apapun akan kita manfaatkan sebaik mungkin. Dukungan dan peran serta semua stakeholder, baik di pusat, provinsi dan kab/kota sangat diharapkan, agar tujuan kita bersama dapat menjadi kenyataan.

23 BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) OBAT , VAKSIN DAN REAGENSIA
Bagi Provinsi yang belum mengirim BAST mohon dikirim ke Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan via: Fax :

24 TERIMA KASIH