E - Government  Elviera Fella1501185875  Anggun Dwi Fitria1501201701  Muhammad Rayhan1501192344  Sherly Mareta1501201475  Ryan Darmasaputra1501185194.

Presentasi berjudul: "E - Government  Elviera Fella1501185875  Anggun Dwi Fitria1501201701  Muhammad Rayhan1501192344  Sherly Mareta1501201475  Ryan Darmasaputra1501185194."— Transcript presentasi:

1 E - Government  Elviera Fella1501185875  Anggun Dwi Fitria1501201701  Muhammad Rayhan1501192344  Sherly Mareta1501201475  Ryan Darmasaputra1501185194  Didiek Putra Oetomo1501170803  Raymond Bintang1501191120 www.binus.ac.id

2

3 E- Government E-Government merupakan interaksi digital antara government dan rakyatnya (G2C), government dan bisnis (G2B), government dan karyawan (G2E), government dan government (G2G) Essentially, e-government delivery models can be briefly summed up as (Jeong, 2007):  G2C (government to citizens)  G2B (government to businesses)  G2E (government to employees)  G2G (government to governments)  C2G (citizens to governments) www.binus.ac.id

4 Konsep e-Government Indonesia  Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.  Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : 1. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; 2. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. www.binus.ac.id

5 REFORMASI BIROKRASI  Birokrasi : Organisasi pemerintah yang dikaitkan atau disebut dengan pemerintahan (government); Birokrasi sering dikaitkan dengan pemerintahan dan digunakan menggambarkan organisasi pemerintah mencapai tujuan negara dan pelayanan masyarakat.  Reformasi : Perubahan dibidang sosial, politik, ekonomi atau hukum dalam suatu masyarakat atau negara untuk perbaikan secara drastis;  Reformasi Birokrasi : Proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan agar menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. www.binus.ac.id

6

7 KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE • Visi dan strategi : Para pemimpin pemerintahan dan masyarakat harus mempunyai wawasan yang luas dan kedepan dan bentuk visi dan strategi yang jelas, dalam melaksanakan pembangunan serta mengikutsertakan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. • Penegakan Hukum : harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan kerangka hukum yang adil. Hukum harus dilaksanakan tanpa diskriminasi, terutama keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, organisasi, badan usaha yang menyangkut masyarakat dan pihak ketig a. www.binus.ac.id

8 KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE  Responsif : Lembaga-lembaga negara ataupun badan usaha milik negara tanpa kecuali harus berusaha harus peka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat (stakeholders) serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat  Keterbukaan : Pemerintah harus terbuka dalam proses penyelenggaraan negara dan perumusan kebijakan harus dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan, dengan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi masyarakat yang membutuhkan www.binus.ac.id

9 KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE  Kesetaraan : Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, termasuk kesetaraan dalam mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat atau rakyat  Kesepakatan : Menjadi perantara bagi masyarakat luas yang mempunyai kepentingan berbeda untuk mendapatkan pilihan yang terbaik maupun untuk kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur kerja www.binus.ac.id

10 KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE  Partisipasi : Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara secara langsung maupun tak langsung.  Efektif dan efisien : Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab serta menghasilkan keluaran sesuai dengan apa yang telah digariskan. www.binus.ac.id

11 KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE  Professionalisme : Para pengambil keputusan dan penyedia layanan di pemerintahan harus memiliki dan selalu meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan moral agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau kepada masyarakat  Akuntabilitas : Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat dalam pengambilan pengambil keputusan disegala bidang, terutama menyangkut kepentingan masyarakat luas. www.binus.ac.id

12 KARAKTERISTIK REINVENTING GOVERNMENT  Pemerintahan Katalis: Mengarahkan ketimbang mengayuh (Catalytic Government: Steering rather than rowing). Pemerintahan katalis memisahkan fungsi “mengarahkan” (kebijakan dan regulasi) dari “mengayuh” (penyediaan/ pemenuhan).  Pemerintahan yang dimiliki masyarakat: Memberdayakan ketimbang melayani (“Community-owned government: Empowering rather than serving”) Pemerintahan yang dimiliki masyarakat mendorong agar kontrol atas penyediaan layanan, lepas dari birokrasi dan diserahkan kepada masyarakat. www.binus.ac.id

13 KARAKTERISTIK REINVENTING GOVERNMENT  Pemerintahan yang kompetitif : Pemerintahan yang kompetitif mengharuskan penyediaan layanan yang bersaing berdasarkan kinerja dan harga. Persaingan adalah kekuatan fundamental yang tidak memberikan pilihan lain bagi sistem/organisasi publik selain melakukan perbaikan  Pemerintahan yang digerakkan misi : Dalam hal ini perlu ditinjau kembali visi tentang apa yang seharusnya diinginkan oleh pemerintah. Di samping itu, misi pemerintah harus jelas, dan segala peraturan perundangan yang tidak boleh bertentangan dengan misi tersebut. www.binus.ac.id

14 KARAKTERISTIK REINVENTING GOVERNMENT  Pemerintahan yang berorientasi hasil : Penilaian terhadap kinerja instansi pemerintah harus didasarkan pada hasil (outcomes) yang dicapai, bukan pada sumber daya (inputs) yang diperoleh, atau (bahkan) pada kepatuhan terhadap prosedur yang harus dijalankan.  Pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan : Layanan umum harus diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan riil, dalam arti apa yang diminta oleh masyarakat. Memperlakukan orang-orang yang dilayani sebagai pelanggan. Instansi pemerintah harus responsif terhadap perubahan kebutuhan dan selera konsumen. www.binus.ac.id

15 KARAKTERISTIK REINVENTING GOVERNMENT  Pemerintahan wirausaha : Pemerintahan wirausaha memfokuskan energinya bukan hanya pada bagaimana cara membelanjakan uang (pengeluaran anggaran) melainkan juga pada bagaimana memperolehnya  Pemerintahan yang antisipatif : Pemerintahan yang antisipatif berusaha mencegah masalah ketimbang menyediakan layanan untuk memperbaiki. www.binus.ac.id

16 KARAKTERISTIK REINVENTING GOVERNMENT  Pemerintahan yang desentralis : Pemerintahan desentralistis menurunkan wewenang melalui organisasi, dengan mendorong mereka lebih banyak membuat keputusan pada saat berurusan langsung dengan pelanggan atau rakyat untuk memudahkan partisipasi masyarakat, serta terciptanya suatu kerja tim  Pemerintahan yang berorientasi pasar : Pemerintahan yang berorientasi kepada pasar dan sekaligus merestrukturisasi pasar guna memecahkan masalah. Tidak lagi menggunakan mekanisme administrasi seperti pemberian layanan atau pengaturan melalui komando dan kontrol. www.binus.ac.id

17 CONTOH APLIKASI SISTEM INFORMASI DI PEMERINTAHAN OTOMASI PERKANTORAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN LAYANAN MASYARAKAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK -e-mail -word processing -spread sheet -database -grafik presentasi -e-documment -mail-tracking -dll -SIM-keuangan -SIM-personel -SIM- perlengkapan -dll -e-KTP -e-SIM/STNK -e-Pajak -e-Pabean -e-paspor/visa -e-voting -e-procurement -e-pegawai -dll -Hukum -Tanda jasa -Pariwisata -website -dll www.binus.ac.id

18 KETATALAKSANAAN/ TATA KELOLA PEMERINTAHAN (GOVERNMENT BUSINESS PROCESS)  Ketatalaksanaan atau tata kelola pemerintahan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaian suatu tugas atau tujuan unit organisasi pemerintahan  TIK diarahkan untuk mendukung setiap kegiatan menjadi efektif, efisien dan produktif  TIK berpeluang meningkatkan kecepatan proses dan juga “merubah” prosedur kerja agar menjadi efektif dan efisien. www.binus.ac.id

19 EFEKTIF, EFISIENSI DAN PRODUKTIF DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN? • Streamline atau Reengineer prosedur kerja dan aturan dalam pelaksanaan kegiatan maupun layanan publik • Embed aplikasi TIK dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan tugas • Provide informasi yang relevan serta infrastrukur untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan tugas. www.binus.ac.id

20

21

22 KESIMPULAN  Dengan adanya E-government dapat membantu masyarakat dalam mengeluarkan aspirasinya.  Kesetaraan dalam mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat atau rakyat.  Kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi masyarakat yang membutuhkan. www.binus.ac.id

23

24  http://www.fseg.org/index.php?r=Events/views&id=91 http://www.fseg.org/index.php?r=Events/views&id=91  Emerald Group Publishing, 2006 - Electronic booksElectronic books  http://books.google.co.id/books/about/E_government.html?id=vFOllsE7u fwC&redir_esc=y www.binus.ac.id

25