Direktur Investigasi Dan Advokasi

Presentasi berjudul: "Direktur Investigasi Dan Advokasi"— Transcript presentasi:

1 Direktur Investigasi Dan Advokasi
Catatan Akhir Tahun 2013: Pemda Se-Jateng Masih Punya penyimpangan Anggaran Uchok Sky Khadafi Direktur Investigasi Dan Advokasi Seknas FITRA Semarang, 29 Desember 2013

2 Pengantar: Dari Hasil Audit BPK semester 1 Tahun 2013, Wilayah Se-Jawa Tengah ditemukan penyimpangan anggaran sebesar Rp dengan kasus penyimpangan anggaran Temuan penyimpangan anggaran pada level Provinsi sebesar Rp dengan 382 kasus penyimpangan anggaran. Sedangkan pada level 35 kabupaten atau kota, ditemukan penyimpangan anggaran sebesar Rp dengan kasus penyimpangan anggaran. Banyak kasus penyimpangan ini, karena, tidak ditindaklanjuti oleh aparat hukum, dan pemda baik kabupaten, kota, dan Provinsi tidak niat baik untuk menindaklanjuti hasil auditor negara untuk setiap tahun. Sehingga kasus-kasus dari tahun semakin menumpuk, dan menjadikan hasil audit BPK hanya dianggap sampah oleh Pemda.

3 Trend Penyimpangan Anggaran Se Jawa Tengah
Catatan:Rangking Temuan penyimpangan Anggaran untuk kabupaten atau kota se jawa tengah yaitu: 1). Ditempati oleh Kab. Kendal dengan temuan penyimpangan anggaran sebesar Rp.204 milyar dengan 94 kasus 2). Kota pekalongan dengan temuan sebesar Rp.60,9 milyar dengan 84 kasus 3). Kabupaten Boyolali dengan temuan sebesar Rp.36.7 milyar dengan 81 kasus 4). Kabupaten Sragen dengan temuan sebesar Rp.31.9 milyar dengan 100 kasus 5). Kabupaten Kudus dengan temuan sebesar Rp.27.4 milyar dengan 86 kases 6). Kota Salatiga dengan temuan sebesar Rp.24.6 milyar dengan 94 kasus 7). Kabupaten Klaten dengan temuan sebesar Rp.23.8 milyar dengan 107 kasus dan seterus sesuai dengan ururtan tabel No Pemda Jumlah Penyimpangan anggaran Kasus 1 Kabupaten Kendal 94 2 Kota Pekalongan 84 3 Kabupaten Boyolali 81 4 Kabupaten Sragen 100 5 Kabupaten Kudus 86 6 Kota Salatiga 7 Kabupaten Klaten 107 8 Kabupaten Pemalang 120 9 Kabupaten Grobongan 10 Kabupaten Magelang 117 11 Kabupaten Wonosobo 124 12 Kota Magelang 154 13 Kabupaten Banjarnegara 243 14 Kabupaten Tegal 106 15 Kabupaten Kebumen 111 16 Kabupaten Purbalingga 130 17 Kota Semarang 156 18 Kabupaten Brebes 112 19 Kabupaten Blora 110 20 Kabupaten Cilacap 167 21 Kabupaten Karanganyar 126 22 Kota Tegal 23 Kabupaten Temanggung 105 24 Kota Surakarta 77 25 Kabupaten Wonogiri 82 26 Kabupaten Rembang 80 27 Kabupaten Pati 78 28 Kabupaten Banyumas 29 Kabupaten Pekalongan 83 30 Kabupaten Sukoharjo 73 31 Kabupaten Demak 32 Kabupaten Jepara 50 33 Kabupaten Purworejo 103 34 Kabupaten Semarang 96 35 Kabupaten Batang 3.688

4 Kasus Bansos Dari rangking kabupaten/kota diatas, ada 11 kota/kabupaten dana hibah sebesar Rp milyar belum dipertanggungjawaban. Sedangkan ada 7 kabupaten/kota dari 35 kabupaten/kota, dana bansos sebesar Rp.30.2 milyar. Pada tahun 2013, untuk 35 kabupaten/kota alokasi dana hibah sebesar Rp.1.3 Triliun, dan alokasi dana Bansos sebesar Rp milyar Sedangkan pada tahun 2012, untuk 35 Kota dan kabupaten, alokasi anggaran hibah sebesar Rp.1.4 Triliun, dan realisasi dana hibah sebesar Rp.1.3 triliun. Pada tahun 2012, untuk 35 kabupaten/kota alokasi dana bansos sebesar Rp milyar, dan realisasi dana bansos sebesar Rp.408 milyar.

5 Sedangkan untuk provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2013, dana Hibah sebesar Rp.3.9 Triliun, dan dana bansos sebesar Rp.11, 8 milyar Pada tahun 2012, dana hibah realisasi sebesar Rp.3.1 Triliun dari 3.3 triliun. Sedangkan pada tahun 2012, realisasi dana bansos sebesar Rp.7.5 M dari Rp.7.7 M. Catatan: Dana hibah banyak dipergunakan untuk lembaga-lembaga vertikal atau perwakilan lembaga pusat Sedangkan dana bansos banyak diperuntukan bagi partai politik. Jadi dianggap partapi politik itu sebagai wakil rakyat. Dan Kabupaten Pekalongan, dana bansos dipergunakan untuk buka puasa bersama oleh bupati setempat. Dari aloaksi anggaran Rp.300 juta, dihabiskan sebesar Rp.255 juta.