Prepared by : Herrie Sugara

Presentasi berjudul: "Prepared by : Herrie Sugara"— Transcript presentasi:

1 Prepared by : Herrie Sugara
e-SPT PPN 1111 Prepared by : Herrie Sugara

2 DEFINISI e-Filling e-SPT adalah SPT Masa/Tahunan berbentuk Formulir Elektronik dalam media komputer (e-SPT) 2. e-Filing adalah penyampaian SPT secara elektronik melalui sistem on-line yang real time 3. ASP adalah Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik ke DJP 4. eFIN adalah nomor identitas, diberikan kepada WP yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan SPT secara elektronik oleh KPP tempat WP terdaftar

3 MENGAJUKAN PERMOHONAN eFIN
Mengajukan Permohonan secara tertulis dengan formulir yang disediakan pada Lampiran Peraturan Dirjen Pajak Nomor Kep-05/PJ./2005 2. Melampirkan fotokopi Kartu NPWP/SKT Melampirkan Surat Pengukuhan PKP (jika PKP) SYARAT Disetujui Jika, Alamat sama dengan Master file WP di DJP Bagi WP yang telah mempunyai kewajiban menyampaikan SPT, telah menyampaikan: SPT PPh OP atau Badan Tahun Pajak terakhir SPT PPH Pasal 21 Tahun Pajak terakhir SPT Masa PPN selama 6 (enam) Masa Pajak terakhir WP dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat: Menunjukkan asli Kartu NPWP atau SKT Menunjukkan asli Surat Pengukuhan PKP (jika PKP) Jika e-FIN Hilang

4 DJP DIP WP Digital Certificate ASP Setifikat digunakan sebagai alat pengaman data WP dalam setiap proses penyampaian SPT secara elektronik (e-Filing) melalui jasa ASP WP

5 WP WP WP TATA CARA e-FILING SPT ASP Arsip 1. Induk SPT yang
Mengajukan Permohonan eFIN secara tertulis TPT TUP KPP Memproses permohonan WP yang diterima lengkap dan harus selesai dalam 2 hari kerja 2. eFIN ditandatangani oleh Kasi TUP a.n KaKPP Jika KPP tidak menerima induk SPT melewati batas waktu WP dianggap belum menyampaikan DJP : DIP Secara langsung/via Pos: 14 hari sejak batas akhir pelaporan jika SPT disampaikan sebelum batas akhir penyampain 14 hari sejak tgl penyampaian SPT (e-Filing)  jika SPT disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian Digital certificate Setelah dapat eFIN ASP Bukti Penerimaan: NPWP, tgl, jam, NTPS, NTPA, dan Nama ASP SPT WP 1. Induk SPT yang ditandatangani 2. SSP (bila ada) 3. Dokumen lain Diisi benar & lengkap Disampaikan secara Elektronik 24 jam (7 hari)  Dalam WIB WP

6

7 PER-29/PJ./2008 stdd PER-15/PJ/2010
PERUBAHAN SPT MASA PPN B A 1107 PER-146/PJ./2006 stdtd PER-14/PJ./2010 1111 PER-44/PJ./2010 AB A1 A2 B3 B1 B2 A1 A2 A3 B3 B4 B2 B1 1195 KEP-12/PJ./1995 1108 PER-29/PJ./2008 stdd PER-15/PJ/2010

8 Perubahan Formulir SPT
Induk 1107/1108 1111 Induk 1111 DM Induk Lampiran A 1. Ekspor 2. Dalam Negeri 3. Rincian Penyerahan Form A1 Form A2 Form A DM Form AB Lampiran B 1. Impor 2. Dalam Negeri 3. Norma 4. PM Lainnya (Kompensasi) 5. Uncreditable Form B1 Form B2 Form R DM Form B3

9 SPT MASA PPN – FORMULIR 1111 INDUK SPT 1111 B3 1111 A1 Lampiran
1111 AB Pajak Keluaran dan PPn BM Pajak Masukan dan PPn BM Lampiran SPT tidak perlu disampaikan dalam hal tidak ada data yang dilaporkan SPT dianggap lengkap

10 KRITERIA PKP yang: melaporkan PEB, Pemberitahuan Ekspor JKP//BKP TB; menerbitkan FP selain yang digunggung, dan/atau menerima Nota Retur/Nota Pembatalan; melaporkan PIB dan/atau SSP atas Pemanfaatan BKP TB/JKP dari LDP; menerima FP yang dapat dikreditkan dan/atau menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan; atau menerima FP yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas dan/atau menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan atas pengembalian BKP/pembatalan JKP yang PMnya tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas, dengan jumlah: < 25 dokumen dalam 1 Masa Pajak dapat menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas maupun data elektronik > 25 dokumen dalam 1 Masa Pajak wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik PKP yang sudah menyampaikan SPT dalam bentuk data elektronik tidak dapat kembali ke bentuk kertas.

11 Disampaikan secara manual Secara elektronik (e-Filing)
CD Data elektronik (e-SPT) Formulir kertas (hard copy) Disampaikan secara manual KPP/KP2KP Pos/ekspedisi/kurir Bentuk SPT Secara manual (Media Elektronik) Sistem online yang realtime melalui website DJP Perusahaan ASP Disampaikan Secara elektronik (e-Filing)

12 GAMBARAN FORMULIR SPT MASA PPN 1111

13 Formulir A1 Berisi daftar ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan/atau ekspor JKP. Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN.

14 A1 Diisi dengan keterangan “BKP”, “BKP TB”, atau “JKP”. Jumlah ini dipindah ke Formulir AB

15 Formulir A2 Berisi daftar Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak. Formulir ini juga digunakan untuk melaporkan penyerahan dalam negeri yang menggunakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP serta Nota Retur pengembalian BKP atau Nota Pembatalan JKP yang diterima oleh PKP. Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN.

16 A2 Dalam hal penyerahan kpd turis asing (Pasal 16E UU PPN), diisi dengan nomor paspor. Dalam hal FP tanpa identitas pembeli, diisi dengan angka 0 sebanyak 15 digit. Untuk Nota Retur, diisi dengan kode Faktur Pajak atas BKP yang dikembalikan Jumlah ini dipindah ke Formulir AB

17 Formulir 1111 B1 Berisi daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean. Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN.

18 B1 Dalam hal impor, kolom ini diisi dengan tanggal SSP atas pembayaran PPN impor Jumlah ini dipindah ke Formulir AB

19 Formulir 1111 B2 Berisi daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP dan/atau JKP Dalam Negeri. Formulir ini juga digunakan untuk melaporkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterima oleh PKP serta Nota Retur pengembalian BKP atau Nota Pembatalan JKP yang diterbitkan oleh PKP. Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

20 B2 Jumlah ini dipindah ke Formulir AB

21 Formulir 1111 B3 Berisi daftar Pajak Masukan atas perolehan dalam negeri, impor, dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar daerah pabean, yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Formulir ini juga digunakan untuk melaporkan Nota Retur pengembalian BKP atau Nota Pembatalan JKP yang diterbitkan oleh PKP, yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas. Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

22 B3 Dalam hal impor, kolom ini diisi dengan tanggal SSP atas pembayaran PPN impor. Apabila tidak ada SSP, diisi dengan tanggal PIB Jumlah ini dipindah ke Formulir AB

23 Formulir 1111 AB Berisi rekapitulasi penyerahan dan perolehan yang merupakan pindahan dari formulir 1111 A1 sampai dengan formulir 1111 B3 yang telah diisi sebelumnya, serta penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Bagi PKP pedagang eceran, Formulir ini juga berisi nilai total DPP, PPN, dan PPnBM dari seluruh Faktur Pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN.

24 AB Diisi dengan Faktur Pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual

25 Diisi dengan hasil penghitungan kembali PM sesuai PMK 78/PMK.03/2010
AB Diisi dengan hasil penghitungan kembali PM sesuai PMK 78/PMK.03/2010

26 Induk SPT Masa PPN (Formulir 1111)
Berisi jumlah penyerahan barang dan jasa dan penghitungan PPN dan PPnBM Kurang Bayar atau Lebih Bayar. Formulir ini juga berisi jumlah PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri dan pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP Gagal Berproduksi. Bagi PKP yang menyampaikan SPT secara manual, Formulir ini harus diisi dan disampaikan dalam bentuk formulir kertas. Bagi PKP yang menyampaikan SPT secara elektronik (e-filing), Formulir ini tidak perlu disampaikan dalam bentuk formulir kertas. Dalam hal SPT dilaporkan NIHIL karena PKP tidak melakukan kegiatan penyerahan dan perolehan, Formulir ini tetap dibuat dan diisi dengan angka 0 (Nol).

27 Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh PKP.
Induk Untuk SPT yg disampaikan dalam bentuk formulir kertas, kolom ini diisi oleh petugas di KPP/KP2KP, jumlah lembar SPT (Induk + Lampiran) Diisi dengan kode KLU sesuai dengan kegiatan usaha sebenarnya (dapat berbeda dengan KLU saat pendaftaran) Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh PKP. Dalam hal PKP tidak menggunakan pembukuan, maka diisi dengan tahun kalender (01 s.d 12)

28 Induk PKP yang tidak memenuhi Pasal 9 (4b) UU PPN hanya dapat mengajukan restitusi pada akhir tahun buku 17C KUP  WP Patuh 17D KUP  PKP dg jumlah penyerahan max Rp 400jt & LB max Rp 28jt 9 (4c) PPN  PKP Berisiko Rendah

29 Untuk melaporkan pembayaran kembali PM oleh PKP Gagal Berproduksi
Induk Untuk melaporkan pembayaran kembali PM oleh PKP Gagal Berproduksi Dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam Lampiran, maka kolom ini tidak perlu diisi dan Lampiran yang bersangkutan tidak perlu dilampirkan

30 CONTOH SOAL

31 Identitas PKP PT SONY SEJAHTERA adalah perusahaan yang didirikan pada Tanggal 1 Maret 2005 dengan NPWP dan sejak tanggal 1 Januari 2005 dikukuhkan sebagai PKP. Saat ini PT SONY SEJAHTERA bergerak dlm bidang industri dan perdagangan dengan Nomor KLU Produk yang dihasilkan oleh PT SONY SEJAHTERA adalah Televisi dengan merk “SS”. Semua bagian (spare part) Televisi dibuat oleh unit-unit usaha PT SONY SEJAHTERA, sedangkan bahan bakunya diperoleh dari impor atau dari pembelian dalam negeri. PT SONY SEJAHTERA mempunyai tempat kedudukan di Jl. Paseh No. 65 telepon dan fax Tasikmalaya. Dari catatan yang dimiliki oleh PT SONY SEJAHTERA selama bulan JANUARI 2011 diketahui hal-hal sebagai berikut:

32 Daftar Penyerahan (1) Tgl Keterangan 7 Jan 2011
Dieskpor Televisi 21 inch kepada Samyong ltd Singapura tanpa memakai L/C dengan Nilai Ekspor sebesar Rp 2 Milyar. PEB telah diberikan persetujuan oleh DJBC pada tanggal 12 Januari 2011 (PEB ). 10 Jan 2011 Melakukan ekspor jasa maklon berupa pengiriman Televisi ukuran 42” pesanan dari Jaehun ltd Korea. Fee atas jasa maklon yang diterima adalah sebesar Rp ,- dan televisi yang dikirim bernilai Rp ,- dengan tanggal PEB yang telah diberikan persetujuan pada tanggal 10 Januari Pemberitahuan ekspor jasa dibuat pada tanggal 10 Januari 2011 (EJKP 00001). 11 Jan 2011 Diserahkan 10 unit Televisi ukuran 29” dengan harga jual Rp 30 juta kepada Kementerian Kehutanan (NPWP : ) di Jakarta untuk memantau kebakaran hutan. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 11 Januari 2011 ( ). 12 Jan 2011 Diterima pembayaran penuh dari PT ANGKASA RAYA (NPWP : ) atas penyerahan 50 unit Televisi 21” dengan total harga jual sebesar Rp 50 juta. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 12 Januari 2011 ( ). 13 Jan 2011 Pegawai yang menjaga Outlet Pabrik melaporkan bahwa pada hari ini telah dijual Televisi 21” dengan nilai jual sebesar Rp 1 juta kepada konsumen yang tidak diketahui identitasnya. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 13 Januari 2011 tanpa mencantumkan identitas pembeli ( ).

33 Daftar Penyerahan (2) Tgl Keterangan 15 Jan 2011
Diserahkan spare part Televisi kepada PT MEKAR SARI (NPWP: ) yang berada di kawasan berikat. Atas penyerahan tersebut PPN yang terutang sebesar Rp 40 juta tidak dipungut. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 15 Januari 2011 ( ). 18 Jan 2011 Diserahkan Televisi kepada Kedutaan Besar China sebesar Rp 50 juta. Atas penyerahan tersebut mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 18 Januari 2011 ( ).  21 Jan 2011 Dijual mesin pabrik dengan harga jual Rp 120 juta kepada PT Recycle Mart (NPWP: ). Faktur Pajak dibuat tanggal 21 Januari 2011 ( ). 23 Jan 2011 Dalam rangka peresmian perusahaannya, PT SONY SEJAHTERA telah mengadakan undian dengan hadiah berupa Televisi 29 inch dari jenis yang paling baru dengan harga pokok penjualan sebesar Rp Atas penyerahan televisi kepada pelanggan yang beruntung tersebut PT SONY SEJAHTERA menerbitkan Faktur Pajak pada tanggal 23 Januari 2011 ( ). 25 Jan 2011 Diterima Nota Retur (NR-05/1/2011) dari PT. ANGKASA RAYA atas Faktur Pajak Nomor sebesar Rp 20 juta, karena Televisi yang diserahkan rusak.

34 Daftar Perolehan (1) Tgl Keterangan 8 Jan 2011
Telah dibuat PIB Nomor PIB dan telah dibayar PPN terutang pada tanggal 8 Januari 2011 sebesar Rp 45 juta melalui bank Permata atas impor bahan baku untuk pembuatan televisi dari Soni Corp Jepang. 9 Jan 2011 Membayar jasa konsultan dari Daisho Corp Jepang yang melakukan kegiatan konsultasi teknik di pabrik dengan nilai penggantian sebesar Rp ,- SSP atas pemanfaatan telah dibuat (NTPN: ) untuk penyetoran PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean pada tanggal 9 Januari 2011. 17 Jan 2011 Dibayar tagihan telepon kantor sebesar Rp ,- (termasuk PPN) kepada PT Telkom (NPWP: ). Atas transaksi tersebut PT SONY SEJAHTERA menerima bukti pembayaran berupa kuitansi no. 3404/ 19 Jan 2011 Dikeluarkan dari pelabuhan tanjung priok mesin pembuat spare part Televisi yang diimpor dari Kawaii ltd Jepang dengan nilai impor sebesar Rp 550 juta, dengan PIB nomor PIB tanggal 19 Januari Atas Impor tersebut PT SONY SEJAHTERA mendapat fasilitas PPN dibebaskan.

35 Daftar Perolehan (2) 20 Jan 2011
Tgl Keterangan 20 Jan 2011 Diterima Faktur Pajak tertanggal 16 Januari 2011 ( ) atas perolehan komponen elektronik untuk pembuatan televisi yang dibeli dari PT KOMPAK (NPWP: ) dengan harga jual sebesar Rp 50 Juta. 21 Jan 2011 Membayar Rp ,- (termasuk PPN) kepada Bengkel ARITONANG (NPWP: ) atas service mobil box yang digunakan untuk mengirim spare part yang dijual. PPN terutang sebesar Rp ,- dengan Faktur Pajak nomor 24 Jan 2011 Menerbitkan Nota Retur Nomor NR-01/2/04 tanggal 23 Januari 2011 dengan nilai DPP sebesar Rp 20 juta untuk Faktur Pajak Nomor kepada PT ABADI I (NPWP: ). 31 Jan 2011 Melakukan pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri pabrik untuk perluasan produksi dengan biaya selama bulan Januari 2011 sebesar Rp 400 Juta NTPN Data Tambahan: 1. Dalam SPT Masa PPN Desember 2010 terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp ,- yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. 2. PKP telah ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah

36 Pengisian SPT

37 Samyong ltd Singapura PEB BKP 7 Jan 2011 Dieskpor Televisi 21 inch kepada Samyong ltd Singapura tanpa memakai L/C dengan Nilai Ekspor sebesar Rp2 Milyar. PEB telah diberikan persetujuan oleh DJBC pada tanggal 12 Januari 2011 (PEB ).

38 Samyong ltd Singapura PEB BKP Jaehun ltd Korea EJKP 00001 JKP 10 Jan 2011 Melakukan ekspor jasa maklon berupa pengiriman 80 unitTelevisi 42” pesanan dari Jaehun ltd Korea. Fee atas jasa maklon yang diterima adalah sebesar Rp dan televisi yang dikirim bernilai Rp dengan tanggal PEB yang telah diberikan persetujuan pada tanggal 10 Januari Pemberitahuan ekspor jasa dibuat pada tanggal 10 Januari 2011 (EJKP 00001).

39 Kemenhut Jkt xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 11 Jan 2011 Diserahkan 10 unit Televisi ukuran 29” dengan harga jual Rp30 juta kepada Kementerian Kehutanan (NPWP : ) di Jakarta untuk memantau kebakaran hutan. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 11 Januari 2011 ( ).

40 Kemenhut Jkt xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx PT Angkasa Raya xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 12 Jan 2011 Diterima pembayaran penuh dari PT ANGKASA RAYA (NPWP : ) atas penyerahan Televisi 21 inch dengan harga jual sebesar Rp50 juta. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 12 Januari 2011 ( ).

41 Kemenhut Jkt xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx PT Angkasa Raya xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 13 Jan 2011 Pegawai yang menjaga Outlet Pabrik melaporkan bahwa pada hari ini telah dijual Televisi 21 inch dengan nilai jual sebesar Rp1 juta kepada konsumen yang tidak diketahui identitasnya. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 13 Januari 2011 tanpa mencantumkan identitas pembeli ( ).

42 Kemenhut Jkt xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx PT Angkasa Raya xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx PT Mekar Sari xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 15 Jan 2011 Diserahkan spare part Televisi kepada PT MEKAR SARI (NPWP: ) yang berada di kawasan berikat. Atas penyerahan tersebut PPN yang terutang sebesar Rp40 juta tidak dipungut. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 15 Januari 2011 ( ).

43 Kemenhut Jkt xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx PT Angkasa Raya xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx PT Mekar Sari xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx Kedubes China 18 Jan 2011 Diserahkan Televisi kepada Kedutaan Besar China sebesar Rp50 juta. Atas penyerahan tersebut mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 18 Januari 2011 ( ).

44 Kemenhut Jkt xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx PT Angkasa Raya xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx PT Mekar Sari xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx Kedubes China PT Recycle Mart xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 21 Jan 2011 Dijual mesin pabrik dengan harga jual Rp120 juta kepada PT Recycle Mart (NPWP: ). Faktur Pajak dibuat tanggal 21 Januari 2011 ( ).

45 Kemenhut Jkt xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx PT Angkasa Raya xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx PT Mekar Sari xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx Kedubes China PT Recycle Mart xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 23 Jan 2011 Dalam rangka peresmian perusahaannya, PT SONY SEJAHTERA telah mengadakan undian dengan hadiah berupa Televisi 21 inch dari jenis yang paling baru dengan harga pokok penjualan sebesar Rp Atas penyerahan televisi kepada pelanggan yang beruntung tersebut PT SONY SEJAHTERA Menerbitkan Faktur Pajak pada tanggal 23 Januari 2011 ( ).

46 Kemenhut Jkt xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx PT Angkasa Raya xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx PT Mekar Sari xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx Kedubes China PT Recycle Mart xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx PT Angkasa Raya xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx NR-05/1/2011 ( ) ( ) 25 Jan 2011 Diterima Nota Retur (NR-05/1/2011) dari PT ANGKASA RAYA atas Faktur Pajak Nomor sebesar Rp 20 juta, karena Televisi yang diserahkan rusak.

47 Soni Corp Jepang PIB BKP 8 Jan 2011 Hari ini telah dibuat PIB Nomor PIB dan telah dibayar PPN terutang pada tanggal 8 Januari 2011 sebesar Rp 45 juta melalui bank Permata atas impor bahan baku untuk pembuatan Televisi dari Soni Corp Jepang.

48 Soni Corp Jepang PIB BKP Daisho Corp Jepang JKP 9 Jan 2011 Membayar jasa konsultan dari Daisho Corp Jepang yang melakukan kegiatan konsultasi teknik di pabrik dengan nilai penggantian sebesar Rp SSP atas pemanfaatan telah dibuat SSP (NTPN: ) untuk penyetoran PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean pada tanggal 9 Januari 2011.

49 PT Telkom xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx xxxxx 17 Jan 2011 Dibayar tagihan telepon kantor sebesar Rp (termasuk PPN) kepada PT Telkom (NPWP: ). Atas transaksi tersebut PT SONY SEJAHTERA menerima bukti pembayaran berupa kuitansi no. 3404/2242-1

50 PT Telkom xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx xxxxx PT Kompak xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 20 Jan 2011 Diterima Faktur Pajak tertanggal 16 Januari 2011 ( ) atas perolehan komponen elektronik untuk pembuatan televisi yang dibeli dari PT KOMPAK (NPWP: ) dengan harga jual sebesar Rp 50 Juta.

51 PT Telkom xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx xxxxx PT Kompak xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx Aritonang xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 21 Jan 2011 Membayar Rp ,- (termasuk PPN) kepada Bengkel ARITONANG (NPWP: ) atas service mobil box yang digunakan untuk mengirim spare part yang dijual. PPN terutang sebesar Rp dengan Faktur Pajak nomor

52 PT Telkom xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx xxxxx PT Kompak xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx Aritonang xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx PT Abadi xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx R 01/2/04 ( ) ( ) 24 Jan 2011 Menerbitkan Nota Retur Nomor R 01/2/04 tanggal 23 Januari 2011 dengan nilai DPP sebesar Rp 20 juta untuk Faktur Pajak Nomor kepada PT ABADI (NPWP: ).

53 Kawaii ltd Jepang PIB 19 Jan 2011 Dikeluarkan dari pelabuhan tanjung priok mesin pembuat spare part Televisi yang diimpor dari Kawaii ltd Jepang dengan nilai impor sebesar Rp550 juta, dengan PIB nomor PIB tanggal 19 Januari Atas Impor tersebut PT SONY SEJAHTERA mendapat fasilitas PPN dibebaskan.

54 A1 A2 B1 B3 B2

55 Dalam SPT Masa PPN Desember 2010 terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp ,- yang diminta dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

56 ( ) AB

57 ( ) X X X X

58 xxxxxxxxxxxxxxxx 31 Januari 2011 Melakukan pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri pabrik untuk perluasan produksi dengan biaya selama bulan Januari 2011 sebesar Rp 400 juta NTPN

59 400.000.000 40.000.000 31 01 2011 xxxxxxxxxxxxxxxx 1 X X X X SSPCP 2 X
xxxxxxxxxxxxxxxx 1 X X X X SSPCP 2 X X X Bandung X Aulia Sarah Direktur Keuangan S

60 Terima kasih