SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 1AHS/SOSEK/2011.

Presentasi berjudul: "SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 1AHS/SOSEK/2011."— Transcript presentasi:

1 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 1AHS/SOSEK/2011

2 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 1.Pengertian Hukum Van Kan : “Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat” 2AHS/SOSEK/2011

3 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 Utrecht : “Hukum merupakan himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah”. 3AHS/SOSEK/2011

4 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 Wiryono Kusumo : “Hukum merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi”. 4AHS/SOSEK/2011

5 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 Walaupun diantara para ahli ilmu hukum belum terdapat suatu kesatuan mengenai pengertian hukum, tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsur, yaitu : 1. peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, 2. peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa, 3. peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi, dan 4. pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas. 5AHS/SOSEK/2011

6 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 Tujuan Hukum : 1. untuk ketertiban dan perdamaian 2. untuk keselamatan dan kebahagiaan 2. Pembagian Hukum a.Hukum Publik b.Hukum Privat 6AHS/SOSEK/2011

7 7 Hukum Hukum Privat/Perdata Hukum Publik 1.Hukum Tata Negara 2.Hukum Administrasi Negara 3.Hukum Pidana 4.Hukum Pajak, dll. 1.Hukum Dagang 2.Hukum Perkawinan 3.Hukum Kewarisan 4.Hukum Asuransi, dll. AHS/SOSEK/2011

8 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 Hukum Publik : Adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan hukum antara negara dengan perseorangan (warganegara). Hukum Privat/Perdata : Adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam pergaulan masyarakat dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. 8AHS/SOSEK/2011

9 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 b.Sistematika Hukum Perdata a) Buku I : tentang Orang Buku ini memuat tentang Hukum Perorangan dan Hukum Kekeluargaan yang terdiri atas 18 Bab. b)Buku II : tentang Benda Buku ini memuat tentang Hukum Benda dan Hukum Waris yang terdiri dari 21 Bab. 9AHS/SOSEK/2011

10 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 c) Buku III : tentang Perikatan Buku ini memuat tentang Hukum Perikatan yang terdiri dari 18 Bab. d)Buku IV : tentang Pembuktian dan Daluarsa Buku ini memuat tentang perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum yang terdiri atas 7 Bab. 10AHS/SOSEK/2011

11 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 3. Hukum acara Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil. 11AHS/SOSEK/2011

12 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 Untuk menegakkan ketentuan hukum materiil pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum materiil perdata, maka ada hukum acara perdata. Sedangkan, untuk hukum materiil tata usaha negara, diperlukan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara pidana harus dikuasai terutama oleh para polisi, jaksa, advokat, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. 12AHS/SOSEK/2011

13 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 Hukum acara pidana yang harus dikuasai oleh polisi terutama hukum acara pidana yang mengatur soal penyelidikan dan penyidikan, oleh karena tugas pokok polisi menrut hukum acara pidana (KUHAP) adalah terutama melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Yang menjadi tugas jaksa adalah penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim pidana. Oleh karena itu, jaksa wajib menguasai terutama hukum acara yang terkait dengan tugasnya tersebut. 13AHS/SOSEK/2011

14 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 Sedangkan yang harus menguasai hukum acara perdata. termasuk hukum acara tata usaha negara terutama adalah advokat dan hakim. Hal ini disebabkan di dalam hukum acara perdata dan juga hukum acara tata usaha negara, baik polisi maupun jaksa (penuntut umum) tidak diberi peran seperti halnya dalam hukum acara pidana. 14AHS/SOSEK/2011

15 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 Advokatlah yang mewakili seseorang untuk memajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tata usaha negara, terhadap suatu pihak yang dipandang merugikan kliennya. Gugatan itu akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Pihak yang digugat dapat pula menunjuk seorang advokat mewakilinya untuk menangkis gugatan tersebut. 15AHS/SOSEK/2011

16 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 Tegaknya supremasi hukum itu sangat tergantung pada kejujuran para penegak hukum itu sendiri yang dalam menegakkan hukum diharapkan benar-benar dapat menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Para penegak hukum itu adalah hakim, jaksa, polisi, advokat, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. 16AHS/SOSEK/2011

17 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 Jika kelima pilar penegak hukum ini benar-benar menegakkan hukum itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disebutkan di atas, maka masyarakat akan menaruh respek yang tinggi terhadap para penegak hukum. Dengan semakin tingginya respek itu, maka masyarakat akan terpacu untuk menaati hukum. 17AHS/SOSEK/2011

18 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 4. Sistem hukum Ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, common law system, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, sistem hukum agama. 18AHS/SOSEK/2011

19 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 a. Sistem Hukum Eropa Kontinental Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan- ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini. 19AHS/SOSEK/2011

20 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 b. Common law system adalah SUATU sistem hukum yang digunakan di Inggris yang mana di dalamnya menganut aliran frele recht lehre yaitu dimana hukum tidak dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya. 20AHS/SOSEK/2011

21 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 c. Sistem hukum Anglo-Saxon Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan- keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon).Anglo-SaxonyurisprudensiIrlandiaInggrisAustralia Selandia BaruAfrika SelatanKanadaAmerika Serikat 21AHS/SOSEK/2011

22 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo- Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama. 22AHS/SOSEK/2011

23 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 Sistem hukum anglo saxon, sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat para ahli dan prakitisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.hakim 23AHS/SOSEK/2011

24 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 d. Sistem hukum adat/kebiasaan Hukum AdatHukum Adat adalah adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. misalnya di perkampungan pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat. e. Sistem hukum agama Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam Kitab Suci.agamaKitab Suci 24AHS/SOSEK/2011

25 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 f. Hukum Indonesia Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Selain sistem hukum Eropa Kontinental, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum (syariah) Islam. 25AHS/SOSEK/2011