PERATURAN WALIKOTA DEPOK NO. 12 TAHUN 2014

Presentasi berjudul: "PERATURAN WALIKOTA DEPOK NO. 12 TAHUN 2014"— Transcript presentasi:

1 PERATURAN WALIKOTA DEPOK NO. 12 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK 4 April 2014 UPG

2 LANDASAN HUKUM Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Instruksi kelima : “Menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi.” Peraturan Menpan dan RB No. 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Daerah Peraturan Menpan Dan Rb No. 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementrian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah Temuan BPK Tgl 8 Oktober 2013 Atas Audit Kinerja Pemerintah Kota Depok, Penandatanganan Pakta Integritas baru diterapkan pada tataran Kepala OPD

3 TUJUAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh Insan Pemerintah kota yang berkenaan dengan penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota agar mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi UPG

4 RUANG LINGKUP mengatur prinsip kehati-hatian dengan etika penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi dan mekanisme pelaporannya UPG

5 Hukum positif Jenis-jenis korupsi (UU No. 31 Th 1999 jo. UU No
Hukum positif Jenis-jenis korupsi (UU No. 31 Th 1999 jo. UU No. 20 Th 2001) 1 Tindak koruptif yang paling sulit dihindari. Kerugian KN Janji/ suap Penggelapan Dalam jabatan Pemerasan/ pungli Perbuatan curang Benturan kepentingan PBJ Gratifikasi 7 2 Korupsi 6 3 5 4

6 UPG PERMISIVE UNTUK MEMINTA PERMISIVE MENERIMA PERMISIVE UNTUK
MELAKUKAN SESUATU PERMISIVE MENERIMA

7 Korupsi Mengapa seseorang korupsi...? Terpaksa Memaksa Dipaksa
Karena keserakahan (by greed) Karena kebutuhan (by need) Karena sistem (by system)

8 Bersama kita niatkan melakukan perubahan ..... mewujudkan MIMPI KITA

9 UPG PENGERTIAN GRATIFIKASI PENGERTIAN GRATIFIKASI
Menurut UU No.31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Penjelasan Pasal 12 b ayat (1), Gratifikasi adalah : Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. UPG

10 Pengertian insan pemerintah kota depok
Walikota/Wakil, PNS, CPNS, Dewan Komisaris/ Direksi /Pegawai BUMD,Tenaga Kontrak Kerja, atau Pegawai yang dibayar/digaji oleh Pemerintah Kota termasuk anggota keluarga inti (suami/ istri dan anak dan atau anak yang tercatat di pencatatan sipil); UPG

11 KATEGORI PENERIMAAN GRATIFIKASI
Gratifikasi yang dianggap suap; Gratifikasi dalam kedinasan; Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan; UPG

12 GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP
Uang terima kasih Dari rekanan setelah lelang TOLAK L A P O R Pengurusan izin/non izin, PMB Gratifikasi Yang Dianggap Suap TERIMA 1. Tidak tahu proses pemberian & identitas pemberi; 2. Penolakan merusak citra instansi: Berhubungan dengan jabatan & Berlawanan tugas & kewajiban Mutasi pegawai, penyusunan anggaran Uang terima kasih dalam pemberian layanan UPG

13 GRATIFIKASI DIANGGAP SUAP APABILA:
Berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas atau kewajiban

14 Gratifikasi yang dianggap suap
UPG Gratifikasi yang dianggap suap Penerimaan dari Pihak Ketiga sebelum/sedang/setelah proses lelang Penerimaan yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima; Penerimaan dalam penyelesaian perizinan/non perizinan, mutasi kepegawaian, penyusunan anggaran, penyelesaian dalam penanganan kasus/sengketa hukum, penempatan kerja, penerimaan dan penempatan peserta didik dan atau lainnya yang dapat menimbulkan gratifikasi;

15 UPG Penerimaan dari Pihak ketiga sebagai hadiah atas Perjanjian kerja sama yang tengah dijalin; Penerimaan dalam kegiatan suatu pesta pernikahan, kelahiran, ulang tahun, hari raya, adat, kedukaan dan hajatan lain dari pihak ketiga yang melebihi batas kewajaran sebesar Rp (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari masing-masing pihak pemberi; Penerimaan potongan harga khusus (discount) pada saat membeli barang dari pihak ketiga yang sedang bermitra dengan Pemerintah Kota.

16 Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap wajib ditolak, kecuali :
Tidak diketahui proses pemberiannya, waktu maupun lokasi proses penerimaan, serta tidak diketahui idetintas dan alamat pemberi; Penolakan menyebabkan terganggunya hubungan dan atau nama baik Pemerintah Kota; Atas penerimaan dan penolakan gratifikasi tersebut harus dilaporkan kepada UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi. UPG

17 GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN
P O R Jika melebihi batas kewajaran Penerimaan fasilitas Transportasi & akomodasi Dalam kedinasan Gratifikasi kedinasan Penerimaan plakat, vandel, souvenir Goody bag/gimmick Dari panitia seminar dll Dalam kedinasan Penerimaan oleh wakil Instansi dalam kedinasan TERIMA Jika dibawah batas kewajaran, Penerimaan hadiah, kontes, Kompetisi terbuka dalam kedinasan UPG

18 UPG BUKAN GRATIFIKASI Bukan Gratifikasi TERIMA NIKMATI
Gaji & pendapatan sah lainnya dari instansi Kompensasi atas profesi di luar kedinasan Diskon/suku bunga komersial Yang berlaku umum Bukan Gratifikasi TERIMA NIKMATI TIDAK WAJIB LAPOR Keuntungan/manfaat Yang berlaku umum atas Penempatan dana/saham pribadi Penerimaan berdasar kontrak yang sah atau karena dilakukannya prestasi Penghargaan atas prestasi akademik/non akademik Di luar kedinasan Keuntungan undian, kontes, kompetisi terbuka di luar kedinasan Makanan minuman siap saji yang berlaku umum dalam kedinasan UPG

19 UPG SANKSI Pasal 12B ayat (2) UU No. 20/2001
Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. UPG

20 UPG PENGECUALIAN KETENTUAN PIDANA
UU 31/1999 jo. UU No. 20/2001 Pasal 12C - A1 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. UPG

21 PERHATIAN BAGI PEMBERI..!!
Pasal 13 UU No. 31/ 1999 Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp ,- (seratus lima puluh juta rupiah). UPG

22 UPG BAGAIMANA CARA MELAPORKANNYA..?

23 UPG MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI MELALUI UPG PELAPORAN GRATIFIKASI
PELAPORAN DIKAJI TIM UPG GRATIFIKASI MENGARAH PADA SUAP GRATIFIKASI KEDINASAN LANJUT KE KPK MASUK DATA BASE UPG KLARIFIKASI JIKA DIPERLUKAN MENGELUARKAN STATUS UPG

24 UPG Tugas dan Wewenang UPG Menerima pelaporan gratifikasi
Menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK; Melakukan konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi; Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada KPK; UPG

25 UPG Memantau tindak lanjut atas pemanfataan penerimaan gratifikasi;
Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Tim Pengawas Intern apabila terjadi pelanggaran Peraturan Walikota ini. UPG

26 SUSUNAN PERSOANALIA UPG
Pengarah/Pelindung Walikota/Wakil Walikota Ketua UPG Sekretaris Daerah Sekretaris UPG Asisten Administrasi Ketua Tim Teknis UPG Inspektur Anggota Para Sekretaris OPD Kepala Bagian Umum Setda/Setwan Kepala Bagian TU RSUD Para Kepala TU Kantor Kepala Sub Bagian Umum Korpri Para Sekretaris Kecamatan

27 Identifikasi manfaat dan tantangan bagi pribadi berintegritas
1. Bicara tanpa beban; ??? Kadang dikucilkam; Hidup sederhana; ???

28 Tips menolak gratifikasi
Sebelum menerima Bangkitkan semangat menolak; Persiapkan tiket (pp) dan hotel sebelum berangkat tugas; Tolak dengan bahasa yang sopan; Dsb. Terlanjur diterima Cobalah mengganti dengan uang; Kembalikan kepada si pemberi dengan sopan; Laporkan kepada KPK/UPG/Atasan/yang lain; Dsb.. Ragu-ragu Tanyakan (minta fatwa) pada hati nurani : “Kalau saya bukan pejabat, apakah saya juga akan diberi ?”

29 Bagaimana gratifikasi menurut agama ?

30 “HARAM HUKUMNYA MENERIMA HADIAH BAGI PEGAWAI”
(HR. BUKHORI-MUSLIM) UPG

31 “ BARANGSIAPA YANG KAMI BERI JABATAN UNTUK MENGURUS SUATU PEKERJAAN KEMUDIAN KAMI BERIKAN KEPADANYA SUATU PEMBERIAN (GAJI), MAKA APA YANG IA AMBIL SETELAH ITU (SELAIN GAJI) ADALAH SUATU BENTUK PENGKHIANATAN” (HR. MUSLIM, ABU DAUD) UPG

32 HANYA KARENA SESUAP MAKANAN
Hai Saad, perbaikilah makananmu, niscaya doamu akan dikabulkan Allah. Demi Dzat Muhammad yang ada dalam kekuasaan-Nya, sesungguhnya sesuap saja makanan yang haram bila masuk ke dalam perut, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari. Hamba mana saja yang dagingnya tumbuh dari barang haram dan riba, maka api neraka akan melahapnya.” (Hadis Mardawih & Thabrani).

33 HANYA KARENA SATU DIRHAM
Rasulullah s.a.w. bersabda : barang siapa membeli baju dengan harga sepuluh dirham, sedangkan satu dirham saja dari yang sepuluh itu berasal dari sumber haram, maka Allah s.w.t. tidak akan menerima shalat orang tersebut selama baju itu dipakainya. (HR. Ahmad)

34 Harapan ke depan....... Indonesia Bebas dari Korupsi
Diri sendiri Staf/bawahan Lingkungan Unit Kerja (WBK)

35 Ayo kita Tolak gratifikasi...!!! UPG

36 Terima kasih Semoga, Integritas kita tetap terjaga. UPG